Putusan ini merespons Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang telah dimaknai Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres.

Adapun putusan perkara nomor 90 tersebut menyatakan syarat usia capres dan cawapres minimal usia 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat jabatan yang diperoleh Pemilu atau Pilkada. Putusan tersebut disahkan MK saat diketuai Anwar Usman.

Belakangan, Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberhentikan melalui sidang Mahkamah Kehormatan MK karena dinilai terbukti melanggar etik berat terkait putusan MK nomor 90 tersebut.

Banyak pihak meyakini, putusan MK nomor 90 bernuansa nepotisme karena diindikasikan mempermulus pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Sebagai pengganti Anwar Usman, MK memilih Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Suhartoyo menjelaskan permohonan pemohon ditolak karena majelis hakim menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Dalam pengambilan putusan ini, MK melibatkan delapan hakim, tidak melibatkan Anwar Usman yang sedang terkena sanksi.

Suhartoyo menjelaskan, keputusan itu dibuat delapan hakim, tidak melibatkan Anwar Usman yang sedang disanksi oleh mahkamah Kehormatan MK.

Salah satu pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Putusan 90 itu bersifat final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan. MK disebut sebagai badan peradilan konstitusi yang tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan MK berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun.

Sebagai konsekuensi yuridisnya, kata Enny, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap putusan MK terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh MK, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada MK.

Upaya itu dapat dilakukan sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk UU.

Perkara ini diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.

Dalam petitumnya, Brahma ingin MK menyatakan syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.

MK menjadi sorotan usai mengubah ketentuan syarat usia minimal capres-cawapres dari awalnya paling rendah 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Meski telah menetapkan syarat capres-cawapres minimal berusia 40 tahun, tapi Mahkamah Konstitusi (MK) memberi pengecualian kepada kepala daerah yang belum berusia 40 tahun.

Adapun gugatan itu diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret, Almas Tsaqibbirru Re A. Dia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres-cawapres dengan alasan sudah berpengalaman.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/10/2023).

MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam putusannya, MK membandingkan syarat usia capres-cawapres saat ini yaitu minimal 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun, dan syarat usia calon wali kota 25 tahun. Sedangkan syarat menjadi caleg 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

Lalu, MK mencontohkan beberapa kepala negara atau kepala pemerintahan di berbagai negara yang berusia 40 tahun.

“MK berpendapat, kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu meskipun berusia 40 tahun,” kata hakim MK, Guntur Hamzah.

MK berpendapat, jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials.

“Artinya, usia di bawah 40 tahu sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seyogyanya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden,” ujar hakim.

Perkara ini menjadi heboh dan mendapat perhatian dari publik karena dikait-kaitkan dengan isu akan majunya anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024, terlebih ada pemohon yang sempat menyinggung sosok Gibran dalam permohonannya.

Usia Gibran sendiri saat ini 36 tahun, dan sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo.