Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa dirinya mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas indikasi pelanggaran hukum dalam proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan pada 2015-2016.

“Hari Rabu kemarin, saya melaporkan kepada Bapak Presiden, dan Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” ungkap Mahfud, Kamis (13/1/2022).

Mahfud menuturkan, terkait permasalahan ini pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat. Rapat pun digelar dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Menhan Prabowo Subianto, Menkominfo Johny G Plate, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Saya juga sudah bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Pertahanan, Menkominfo, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD mengungkap Indonesia harus membayar denda uang hampir Rp1 triliun terkait pelanggaran hukum di balik kontrak pembayaran sewa satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Uang sebanyak itu wajib dibayarkan kepada dua perusahaan yakni, Avanti Communications Grup dan Navayo. Sebab Pengadilan Arbitrase Inggris pada 9 Juli 2019 telah memutus bahwa Kemhan harus membayar uang senilai Rp515 Miliar kepada Avanti.

Sedangkan, pada Mei 22 Mei 2022 pengadilan Arbitrase Singapura mengabulkan gugatan Navayo. Di mana Indonesia diwajibkan membayar uang sebesar USD20,9 juta atau setara Rp314 miliar.

MAKASSAR– Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meminta agar kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandung di Kabupaten Luwu Timur diusut secara tuntas.

Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Minggu (10/10) mengatakan, jika benar adanya, kasus ini di luar batas dan tidak rasional sehingga sepatutnya menjadi perhatian serius.

“Tidak rasional, tim akan turun untuk melihat faktanya,” ucap Andi Sudirman, seperti yang dikutip dari ANTARA.

Ia mengaku tim akan koordinasi dengan kepolisian untuk secara bersama sama melakukan penyelidikan kembali terkait kasus ini.

Apalagi baginya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini pernah terdengar 2019 lalu dan muncul kembali, jadi perlu usut tuntas kebenarannya.

“Kita beri kesempatan kepada teman-teman APH (aparat penegak hukum) dan tim untuk bekerja bersama dan selidiki. Perlu melakukan penyelidikan secara menyeluruh sesuai prosedur dan ungkap kasus ini dengan sebenar-benarnya,” ujarnya.

Andi Sudirman mengatakan telah meminta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3A Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berkoordinasi dengan Pemkab Lutim.

“Saya sudah minta Kadis P3A untuk turun koordinasi dengan Pemkab Lutim. Termasuk pendampingan kepada keluarga korban,” ucap dia.

Diketahui, kasus dugaan pemerkosaan yang dialami tiga orang anak berusia di bawah 10 tahun di Lutim pada 2019 baru-baru ini viral di media sosial.

Berdasarkan laporan ibu kandung ketiga anak, terduga pelaku tak lain ayah kandung mereka sendiri.

Adapun Polres Lutim sebelumnya telah menutup kasus ini karena menganggap lemahnya barang bukti yang ada.