Hingga Maret 2026, total utang negara tercatat mencapai Rp9.920 triliun atau naik Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir 2025 sebesar Rp9.637 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah kini berada di level 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meningkat dari 40,46 persen pada Desember 2025.

Mayoritas utang pemerintah masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang.

Sementara sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun.

Jika dihitung menggunakan jumlah penduduk Indonesia sekitar 288 juta jiwa pada akhir 2025, maka setiap warga negara secara rata-rata “menanggung” utang sekitar Rp34,4 juta.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai rasio utang Indonesia memang masih berada di bawah ambang batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Namun, menurutnya, persoalan utama bukan lagi sekadar besarnya rasio utang, melainkan semakin beratnya beban bunga yang harus dibayar pemerintah.

“Dari setiap Rp100 penerimaan negara, sekitar Rp16 hingga Rp17 habis hanya untuk membayar bunga utang,” ujar Yusuf.

Kondisi tersebut dinilai membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit.

Karena sebagian besar penerimaan negara sudah lebih dulu terkunci untuk membayar kewajiban bunga.

Sebelum digunakan untuk pembangunan, subsidi, pendidikan, maupun kesehatan.

Tak hanya itu, Yusuf juga menyoroti defisit keseimbangan primer yang mencapai Rp95,8 triliun.

Situasi ini menunjukkan pemerintah masih harus menggunakan utang baru untuk membayar bunga utang lama.

Menurut dia, pola tersebut berpotensi menciptakan lingkaran tekanan fiskal yang semakin berat di masa depan.

Sebab, kenaikan utang akan diikuti peningkatan pembayaran bunga dan kebutuhan pembiayaan baru yang lebih mahal.

“Ini bisa menjadi sinyal risiko fiskal mulai meningkat,” katanya dikutip Minggu (10/5/2026).

Tekanan tersebut juga mulai tercermin di pasar keuangan.

Investor disebut mulai membaca adanya peningkatan risiko fiskal Indonesia. Terlihat dari naiknya yield Surat Berharga Negara (SBN) dan pelebaran spread terhadap US Treasury.

Kenaikan yield menunjukkan pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi agar obligasi negara tetap diminati investor.

Kondisi itu pada akhirnya berpotensi membuat biaya utang pemerintah semakin mahal.

Meski demikian, pemerintah sebelumnya menegaskan posisi utang Indonesia masih relatif aman dan terjaga dibanding sejumlah negara lain.

Pemerintah juga memastikan pengelolaan utang tetap dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. []

JAKARTA, Eranasional.com – PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) akan menambah utangnya kepada China Development Bank (CBD) untuk menambal sebagian pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan rencana penambahan utang tersebut.

Kata Jokowi, pemerintah akan mendukung transportasi massal, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta cepat dan beberapa transportasi massal lainnya, menurut Jokowi, merupakan keharusan untuk dibuat di kota-kota besar.

“Kita ini harus pro pada transportasi massal, jangan pro kendaraan pribadi. Mumpung ini di IIMS. Pro transportasi massal namanya LRT, MRT, kereta api dan kereta api cepat itu menjadi keharusan bagi kota-kota besar,” kata Jokowi di sela-sela acara IIMS 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).

Kata dia lagi, harus ada integrasi transportasi antar kota maupun dalam kota. Hal ini dilakukan agar masyarakat cenderung tak memilih penggunaan kendaraan pribadi.

“Ini agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota sehingga orang tidak cenderung dengan namanya mobil pribadi,” ujarnya.

Demi Tambal Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat

Nilai cost overrun kereta cepat sendiri sudah disepakati sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliunan. Jumlah itu, lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).