Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan dana tersebut bahkan sudah ditempatkan di sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Meski demikian, dana itu belum dapat langsung dicairkan. Pemerintah masih menunggu tahapan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026.

“KDMP memang due-nya tanggal 25 September kemarin. Dana dari pemerintah sudah siap, bahkan dana pemerintah untuk membayar yang due di bulan September, 25 September, sudah ditaruh di Bank Himbara. Tapi pencairannya sesuai dengan PMK-nya, sesuai dengan perpres,” kata Juda dalam media gathering, Kamis (1/10).

Menurut Juda, pencairan tidak bisa dilakukan sebelum seluruh prosedur tata kelola dipenuhi. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah verifikasi dan validasi atas kewajiban yang akan dibayarkan.

Ia mengatakan proses tersebut juga harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kewajiban yang dibayarkan telah memenuhi ketentuan.

“Tata kelola itu harus dilakukan dengan verifikasi dan validasi. Yang verval dulu, diaudit oleh BPK. Sehingga ini clean, clean and clear, dana itu kemudian kuncinya dibuka,” ujarnya.

Setelah proses verifikasi dan validasi rampung, dana yang sebelumnya telah ditempatkan di bank Himbara dapat dibuka dan disalurkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran proyek Kopdes Merah Putih.

“Dana pemerintah yang ditempatkan atau disiapkan untuk membayar tadi, kuncinya dibuka. Siap disalurkan,” tutur Juda.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran utang proyek pembangunan Kopdes Merah Putih kepada bank-bank Himbara melalui APBN 2026.

“Pembayaran utang yang digunakan untuk membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu telah dianggarkan di dalam APBN. Jadi, anggarannya ada,” kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Adapun kewajiban pembayaran pertama proyek KDMP yang jatuh tempo pada 25 September 2026 nilainya mencapai sekitar Rp37 triliun.

Sementara itu, total utang untuk proyek pembangunan Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp240 triliun.

Utang tersebut sebelumnya diperoleh PT Agrinas Pangan Nusantara dari sejumlah bank milik negara. Dana itu digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. []