Struktur ULN pemerintah juga dinilai relatif aman karena sebagian besar merupakan utang dengan tenor jangka panjang sehingga risiko jatuh tempo dapat dikelola dengan baik.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan pemerintah terus menjaga kredibilitas pengelolaan utang, termasuk memastikan pembayaran pokok dan bunga dilakukan sesuai kewajiban.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Ramdan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut BI, ULN menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, penggunaannya diarahkan untuk menopang berbagai sektor produktif dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan pengelolaan utang.

Kesehatan Jadi Sektor dengan Porsi ULN Terbesar

Berdasarkan sektor penerima manfaat, alokasi terbesar ULN pemerintah pada kuartal II 2026 berada pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Porsinya mencapai 22 persen dari keseluruhan ULN pemerintah.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib berada di posisi berikutnya dengan kontribusi 20,6 persen. Kemudian, sektor jasa pendidikan memperoleh porsi sebesar 16,2 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ia menegaskan bahwa indikator utama yang perlu diperhatikan bukan hanya nominal utang, melainkan rasio terhadap PDB serta kemampuan negara dalam mengelola pembiayaan.

“Dengan standar perbandingan kawasan, posisi kita masih aman,” ujarnya.

Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Malaysia tercatat memiliki rasio utang sekitar 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand berada di kisaran 63,5 persen. Sementara Singapura memiliki rasio yang jauh lebih tinggi, sekitar 165–170 persen terhadap PDB.

Menurutnya, angka rasio utang Indonesia yang berada di level 40,46 persen menunjukkan kondisi fiskal masih dalam koridor kehati-hatian. Pemerintah juga memastikan defisit anggaran tetap dijaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB.

Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB masih di bawah batas maksimal yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.

Purbaya menjelaskan, pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Kita tidak melewati 3 persen, tapi tetap melakukan ekspansi fiskal untuk memberi stimulus,” katanya.

]]> https://eranasional.com/98447/utang-tembus-rp9-637-triliun-pemerintah-optimistis-ekonomi-tetap-stabil/feed 0 Aditya https://eranasional.com/73498/segini-total-utang-luar-negeri-indonesia-hingga-april-2024 https://eranasional.com/73498/segini-total-utang-luar-negeri-indonesia-hingga-april-2024#respond Fri, 14 Jun 2024 13:18:22 +0000 https://eranasional.com/73498/segini-total-utang-luar-negeri-indonesia-hingga-april-2024 Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bank Indonesia merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per April 2024 sebesar 398,3 miliar dolar AS atau Rp 6.527,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Maret 2024 sebesar 404,8 miliar dolar AS.

Menurut Asisten Gubernur BI Departemen Komunikasi Erwin Haryono, penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.

“ULN pemerintah melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada April 2024 tercatat sebesar 189,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada Maret 2024 sebesar 192,2 miliar dolar AS,” ucap Erwin dalam siaran persnya, Jumat 14 Juni 2024.

Kata dia, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6% (yoy).

Lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 0,9% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain, seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas.

Itu di antaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah).

Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,6%).

JAKARTA, Eranasional.com – Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga hari mencapai USD 402,8 miliar pada akhir triwulan 1-2023.

Nilai ULN tersebut setara Rp 5.969 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.815 per USD.

“ULN Indonesia pada triwulan I 2023 secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% (year on year/yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,1% (yoy),” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Senin (15/5).

Kata dia, kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan swasta.

Perkembangan posisi ULN pada triwulan I 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang USD terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2023 tercatat sebesar USD 194,0 miliar.

Secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.

BI memastikan penarikan ULN pemerintah pada triwulan I 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas.

Hal itu dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kini pemerintah lebih berhati-hati mengelola ULN agar lebih efisien dan akuntabel.

JAKARTA, Eranasional.com – Bakal capres Anies Baswedan mengunggah foto dirinya sedang membaca buku ‘Principles for Navigating Big Debt Crises’ di media sosialnya. Pengamat politik menyebut ada pesan di balik unggahan tersebut.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam menyebut Anies sedang menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Buku yang sedang dibaca Anies merupakan buku soal kebijakan utang luar negeri.

“Buku Big Debt Crises itu merupakan sentilan Anies terhadap pemerintahan Jokowi yang tampaknya ia nilai mirip dengan penjelasan buku yang membahas tentang evaluasi kebijakan negara-negara yang terjebak dalam utang luar negeri,” kata Umam, Kamis (27/3/2023).

“Sehingga membuat ruang fiskal negara untuk pembangunan menjadi semakin terbatas, hingga akhirnya elitnya cenderung berpikir jangka pendek dengan menumpuk utang luar negeri dalam jumlah lebih banyak lagi,” sambungnya.

Menurut Umam, Anies sepertinya sedang menawarkan alternatif kebijakan negara soal utang luar negeri. Sehingga negara tak terjebak dalam utang luar negeri.

“Buku yang dibaca Anies itu juga memberikan sejumlah alternatif rekomendasi kebijakan penataan kembali keuangan negara agar tidak terjebak lebih dalam oleh jeratan utang luar negeri,” ujarnya.

Namun, Umam menyebut Anies baru tahap membaca dan belum memaparkan pemikirannya soal perubahan. Anies disarankan untuk segara menyampaikan gagasan perubahan.

“Para pendukung Anies menginginkan kejelasan sikap, pandangan dan pemikirannya untuk menerangkan seperti apa konsep perubahan yang ia maksud. Karena itu, jika Anies ingin mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, maka bacaan buku Bid Debt Crisis itu hendaknya tidak berhenti dengan foto, melainkan harus melangkah lebih jauh dengan menyampaikan pandangan, argumen, dan sintesa pemikirannya atas referensi bacaan-bacaan tersebut,” tuturnya.

“Agar rakyat lagi-lagi tidak terjebak dalam politik gimik, melainkan betul-betul paham bagaimana substansi pemikiran dan alternatif kebijakan yang ia tawarkan,” pungkasnya.

Rabu (26/4), Anies mengunggah foto duduk memanjangkan kaki, dalam foto itu Anies membaca buku ‘Principles for Navigating Big Debt Crises’.

Anies terlihat membaca buku di pinggir laut namun dia tidak menyebutkan lokasi persis foto itu diambil. Dalam foto yang diunggah Anies, judul buku tersebut terpampang jelas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membubuhkan keterangan foto atau caption unggahannya. Anies mengajak untuk membaca dan bersiap sebelum besok menyambut hari baru yang lebih baik.

“Matahari yang terang itu, kini mulai meredup terbenam. Teduh, semilir dan tenang untuk membaca dan bersiap. Sebelum esok menyambut hari yang baru dan lebih baik,” tulis Anies.

“Bagi yang telah mengakhiri masa liburan, selamat bersiap kembali bekerja dan berkarya esok hari,” tambahnya.

Eranasional.com – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir April 2019 tercatat sebesar 389,3 miliar dollar AS yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,7 miliar dollar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 199,6 miliar dolar AS.

Dalam laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) disebutkan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 8,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2019 sebesar 7,9% (yoy) karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dollar AS.

“Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta, di tengah perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah,” bunyi laporan itu.

Pertumbuhan ULN pemerintah, menurut laporan itu, cenderung melambat. Posisi ULN pemerintah pada April 2019 tercatat sebesar186,7 miliar dollar AS atau tumbuh 3,4% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,6% (yoy).

Perkembangan tersebut, menurut laporan yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu, dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman senilai 0,6 miliar dollar AS dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) milik nonresiden senilai 0,4 miliar dollar AS akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

Menurut laporan itu, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,3%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4%).

Swasta Meningkat

Sementara itu pertumbuhan ULN swasta, menurut laporan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu, mengalami peningkatan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2019 tumbuh 14,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,0% (yoy).

“ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA),  serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2% terhadap total ULN swasta,” bunyi laporan itu.

Namun demikian, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menilai, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2% dari total ULN.

Dengan perkembangan tersebut, menurut Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, meskipun ULN  Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat.

“Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” bunyi laporan itu. (setkab)