Namun Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau layak investasi (Investment grade)

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan. Informasi Kementerian Keuangan Deni Suriantoro mengatakan, hasil penilaian Fitch mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional

“Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings melakukan afirmasi terhadap peringkat Sovereign Credit Indonesia yang tetap berasa pada level BBB, menunjukan kepercayaan terhadap fondasi ekonomi yang kuat, stabil, dan prospek jangka menengah yang solid,” ujar Deni dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Adapun hasil afirmasi ini merupakan tahapan akhir dari proses asesmen Fitch setelah rangkaian kunjungan tanggal 23-26 Februari 2026 di Jakarta.

Fitch telah melakukan diskusi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dan otoritas, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi terkendali, serta struktur utang publik yang relatif moderat dibandingkan negara-negara sekelasnya.

Fitch juga memberikan penilaian positif tambahan pada aspek makroekonomi (Qualitative Overlay +1 notch), mencerminkan apresiasi atas kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia dan ketahanan sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan jangka menengah.

Prospek pertumbuhan Indonesia yang diperkirakan sekitar 5 persen pada 2026–2027 lebih tinggi daripada median negara BBB, dan rasio utang pemerintah yang diproyeksikan sekitar 41 persen terhadap PDB yang tetap sehat, turut andil dalam penilaian positif tersebut.

Selain itu, Fitch memandang bahwa disiplin fiskal dan kuatnya permintaan domestik juga menjadi faktor utama yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Fitch melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif terkait beberapa catatan. Fitch mencatat bahwa outlook akan kembali ke stabil jika stabilitas makroekonomi terwujud melalui konsistensi disiplin kebijakan.

Dengan fondasi ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, dan reformasi struktural yang terus berlanjut, Indonesia tetap berada di jalur yang positif untuk memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka menengah.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang, memperbaiki iklim usaha antara lain dengan langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.

Berbagai langkah perbaikan telah menunjukkan perbaikan. Setelah mencapai pertumbuhan tinggi 5,39 persen pada triwulan IV 2025, berbagai leading indicator aktivitas ekonomi di awal tahun 2026 seperti indeks kepercayaan konsumsi, purchasing manager’s index, konsumsi listrik (bisnis dan industri), penjualan kendaraan (mobil dan motor) terus menunjukkan momentum perbaikan. Dari aspek fiskal, perbaikan juga terjadi signifikan.

“Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat 24 Januari 2025.

Kata Sri Mulyani, pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 105,8 triliun.

Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp 3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp 553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp 19,4 triliun

Namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp 507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN.

Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp 3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN.

Realisasi belanja pemerintah pusat Rp 2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 863,5 triliun. []