Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Ia menegaskan bahwa indikator utama yang perlu diperhatikan bukan hanya nominal utang, melainkan rasio terhadap PDB serta kemampuan negara dalam mengelola pembiayaan.

“Dengan standar perbandingan kawasan, posisi kita masih aman,” ujarnya.

Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Malaysia tercatat memiliki rasio utang sekitar 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand berada di kisaran 63,5 persen. Sementara Singapura memiliki rasio yang jauh lebih tinggi, sekitar 165–170 persen terhadap PDB.

Menurutnya, angka rasio utang Indonesia yang berada di level 40,46 persen menunjukkan kondisi fiskal masih dalam koridor kehati-hatian. Pemerintah juga memastikan defisit anggaran tetap dijaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB.

Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB masih di bawah batas maksimal yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.

Purbaya menjelaskan, pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Kita tidak melewati 3 persen, tapi tetap melakukan ekspansi fiskal untuk memberi stimulus,” katanya.

]]> https://eranasional.com/98447/utang-tembus-rp9-637-triliun-pemerintah-optimistis-ekonomi-tetap-stabil/feed 0 Aditya https://lifestyle.eranasional.com/91173/ngaku-kekasih-artis-pria-ini-terlibat-utang-dengan-seorang-wanita https://lifestyle.eranasional.com/91173/ngaku-kekasih-artis-pria-ini-terlibat-utang-dengan-seorang-wanita#respond Wed, 27 Aug 2025 04:18:18 +0000 https://lifestyle.eranasional.com/91173/ngaku-kekasih-artis-pria-ini-terlibat-utang-dengan-seorang-wanita Jakarta, ERANASIONAL.COM – Seorang ibu muda bernama Anna mengaku tengah berjuang menagih kembali uang sebesar Rp90 juta yang pernah dipinjam seseorang berinisial EZ, yang disebut-sebut merupakan diduga kekasih seorang artis sekaligus pelawak wanita bernama Boiyen.

Anna menuturkan, uang tersebut dipinjam sejak tahun lalu ketika dirinya sedang berduka karena orang tua meninggal dunia. Namun hingga kini, janji pengembalian belum juga terealisasi.

“Awalnya dia janji akan kembalikan, tapi setelah saya layangkan somasi, justru dia marah dan membuat pernyataan sepihak kalau tidak mau mengembalikan secara utuh. Padahal semua ada buktinya,” kata Anna kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Menurut Anna, dirinya tidak mempermasalahkan bila sebagian uang dianggap sebagai biaya bantuan atau pengeluaran pada masa duka. Namun, ia menegaskan masih ada sisa sekitar Rp59 jutaan yang wajib dikembalikan.

“Saya ini single mother, orang tua sudah nggak ada, jadi uang itu sangat saya butuhkan. Saya cuma minta hak saya, sisanya tolong dikembalikan,” ujarnya.

Anna mengaku sudah berulang kali menghubungi EZ lewat pesan WhatsApp, namun tidak direspons. Ia bahkan telah mencoba menyampaikan persoalan ini melalui pesan langsung (DM) kepada kekasih EZ yang artis tersebut, tetapi juga tak mendapat tanggapan.

Karena tak kunjung ada kepastian, Anna akhirnya melayangkan somasi resmi. Ia berharap pihak keluarga maupun orang terdekat EZ bisa membantu mengingatkan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik.

“Saya hanya ingin masalah ini cepat selesai. Semua bukti komunikasi dan transaksi ada, jadi saya minta pengertiannya aja,” tegasnya.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kejelasan dan tanggung jawab dalam urusan pinjam-meminjam, terlebih ketika melibatkan hubungan personal.

Sebelum berita ini diturunkan, eranasional.com telah mencoba menghubungi EZ untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini belum ada keterangan resmi yang diberikan.

Dari total outstanding pinjol per Juni 2025 mencapai Rp 83,52 triliun, naik 25,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Outstanding pembiayaan pinjaman daring pada Juni 2025 tumbuh 25,06 persen year on year dengan nominal sebesar Rp 83,52 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK, Agusman, dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025).

Lonjakan ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses pinjaman digital di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Meski begitu, OJK menyebut tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) masih terjaga di angka 2,85 persen.

Tak hanya pinjol, pembiayaan skema Buy Now Pay Later (BNPL) juga meningkat tajam. Pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan naik 56,26 persen secara tahunan menjadi Rp 8,56 triliun.

Namun, lonjakan ini diiringi dengan tingkat non-performing financing (NPF) yang cukup tinggi, yakni 3,25 persen.

Mayoritas utang nantinya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan naik dari target pada 2024 senilai Rp 648,1 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir menyatakan, utang yang besar tersebut tidak serta merta memberatkan kelas menengah.

“Jadi kalau utang kan yang membiayai bukan kita secara langsung, kelas menengah tidak diambil uangnya untuk bayar utang, tapi dari revenue yang dihasilkan dari produk domestik bruto kita,” ungkap Riko dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, dikutip dari Okezone, Jumat 27 September 2024.

“Jadi kalau dibilang utang memberatkan kelas menengah, mungkin relavansinya perlu kita dudukkan lagi,” tambahnya.

Menurut Riko, Rp775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp 133 triliun.

Riko menyoroti fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto.

Salah satu alasannya karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024.

Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter.

JAKARTA, Eranasional.com – Fuad Hasan Mashur, mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, membantah dirinya memiliki utang sebesar Rp105 miliar seperti yang dituduhkan seorang pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, Annar S Sampetoding.

Melalui kuasa hukumnya, Fuad juga membantah soal adanya Perikatan Jual Beli Nomor: 38, pembayaran keempat tanggal 28 September 2017 dan pembayaran sekaligus dengan denda sesuai kesepakatan Perjanjian sebesar Rp88.190.100.000 sebagaimana diklaim Annar.

“Tidak benar dan nilai tersebut bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak. Dan, informasi yang beredar belum teruji serta menyesatkan,” kata Fuad melalui keterangan tertulis, Senin (9/8/2023).

Fuad menegaskan, tidak ada kewajiban membayar utang. Justru sebaliknya, Annar sedang bermasalah dengan hukum yang ditangani Polda Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan memberikan keterangan pals uke dalam sebuah akta autentik dan/atau membuat serta menggunakan surat palsu.

“Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan/atau Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP. Justru dalam hal ini, klien kami merupakan pihak yang sangat dirugikan atas tindakan dan/atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, Annar S Sampetoding, melayangkan somasi kepada Fuad Hasan Mashur, mertua Menpora Dito Ariotedjo.

Somasi tersebut dilayangkan pada 23 Juli 2023 agar Fuad segera membayarkan utangnya kepada Annar sebesar Rp105 miliar lebih.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, Annar S Sampetoding, melayangkan somasi kepada Fuad Hasan Mashur, mertua Menteri Pemuda dan Olahrafa (Menpora) Dito Ariotedjo.

Somasi tersebut dilayangkan pada 23 Juli 2023 agar Fuad segera membayarkan utangnya kepada Annar sebesar Rp105 miliar lebih.

Kuasa hukum Annar S Sampetoding, Yoel Bello mengatakan hal tersebut dilakukan sesuai dengan Perikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 38 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman.

“Intinya kami menyampaikan kepada Bapak Fuad Hasan Mashur, bahwa berdasarkan Perikatan Jual tahun 2016, perihal Pembayaran Utang Tahap Keempat pada tanggal 28 September 2017, hingga saat ini belum dibayar beserta denda sebesar Rp105.540.000.000,” kata Yoel dalam keterangan tertulis, Minggu (6/8/2023).

Selain itu, lanjut Yoel, pembayaran tahap kelima yang terjadwal tanggal 28 Maret 2018 juga belum dibayar beserta dendanya sebesar Rp88.190.100.000.

Dia menegaskan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari mertua Menpora tersebut untuk segera membayar utangnya.

“Paling lambat kami tunggu tanggal 5 Agustus 2023. Tapi sampai sekarang belum ada progress pembayaran denda kepada klien kami di rumah Jalan Sunu III No. 5, Kota Makassar,” ujarnya.

“Apabila tidak dibayar, maka jumlah denda akan semakin bertambah terus,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi julukan yang disematkan kepada dirinya, yaitu Menteri Keuangan Tukang Ngutang.

Menurut dia julukan itu perlu dikoreksi. Dia menilai, siapa pun yang memberikan julukan tersebut tidak mengerti mengenai kegunaan dari utang.

Dia menyebut, dalam membangun bangsa banyak instrumen yang bisa dipakai, meliputi pajak, subsidi, dan ekuitas.

Kata dia, instrumen-instrumen yang dia sebutkan sangat konkrit. Tapi, di tengah tangan yang semakin komplek dan keterbatasan keuangan negara, maka pemerintah mencari instrumen lain, salah satunya dalam bentuk utang untuk menambal kebutuhan pembangunan.

“Kalau hanya mengandal APBN saja tidak cukup,” tuturnya.

Pemerintah, tegas Sri Mulyani, tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja, apalagi krisis iklim menjadi tantangan nyata bagi Indonesia.

Meski utang menjadi pilihan, kata Sri Mulyani, pemerintah dan Kemenkeu tidak akan ugal-ugalan memanfaatkannya.

Data utang Indonesia

Berdasarkan data Kemenkeu, utang pemerintah per akhir Nei 2023 sebesar Rp7.781,51 triliun. Realisasi ini turun sekitar Rp62,38 triliun dari posisi 2023 yang sebesarnya Rp62,38 triliun dari posisi April 2023 yang sebesar Rp7.849,89 triliun.

Secara rinci utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp6.934,25 triliun dan pinjaman sebesar Rp853,26 triliun.

MmSementara, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 37,85 persen. Artinya, utang pemerintah masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mempublikasikan harta kekayaan pejabat negara. Sedikitnya ada 21 pejabat negara memiliki utang lebih besar dari nilai aset yang dimilikinya.

Pejabat-pejabat itu telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Terungkap, ada pejabat negara yang hartanya minus Rp899 juta, karena dia memiliki utang.

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Sabtu (25/3/2023), sedikitnya ada 21 pejabat yang hartanya minus. Harta yang dilaporkan itu merupakan kekayaannya selama 2022. Penyampaian LHKPN 2022 masih dibuka oleh KPK hingga 31 Maret 2023.

Harta yang telah dilaporkan saat ini ada yang masih dalam proses verifikasi, namun ada juga yang sudah diumumkan secara lengkap.

Salah satu pejabat yang hartanya minus dan telah diumumkan lengkap adalah Ramlah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan.

Dalam berkas LHKPN yang ada di situs KPK, total kekayaan Ramlah minus Rp226.140.066.

Hartanya itu terdiri atas harta bergerak lainnya Rp93 juta, kas dan setara kas Rp34.364.394, serta harta lainnya Rp4,2 juta sehingga sub total hartanya Rp131.564.394.

Ramlah tercatat memiliki utang Rp357.704.460. Sehingga total hartanya minus Rp 226,1 juta.

Berikut deretan pejabat berharta minus yang telah melaporkan LHKPN ke KPK:

1. Wakil Ketua DPRD Tojo Una-una Moh Salim Makaruru dengan harta minus Rp16,3 juta

2. Sekretaris Kelurahan Boneoge Ahmad dengan harta minus Rp21,6 juta

3. Kasi Pembangunan Kelurahan Boneoge Ainul Mardhiah dengan harta minus Rp29,8 juta

4. Kabid Politik Dalam Negeri Kotamobagu Cristofel Kobandaha dengan harta minus Rp30,5 juta

5. Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng dengan harta Rp61,2 juta

6. Wakil Ketua DPRD Bangka Barat Oktorazsari dengan harta minus Rp97,3 juta

7. Bupati Fakfak Untung Tamsil dengan harta minus Rp117 juta

8. Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga dengan harta minus Rp146,1 juta

9. Wakil Ketua DPRD Banggai Kepulauan M Risal Arwie dengan harta minus Rp149 juta

10. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno dengan harta minus Rp150,1 juta

11. Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dengan harta minus Rp150,8 juta

12. Ketua DPRD Hulu Sungai Utara Almien Ashar Safari dengan harta minus Rp152,3 juta

13. Wakil Ketua DPRD Padang Lawas Utara Abdul Gafur Simanjuntak dengan harta minus Rp168,1 juta

14. Wakil Ketua DPRD Mukomuko Nopiyanto dengan harta minus Rp173 juta

15. Wakil Ketua DPRD OKU Yoni Risdianto dengan harta minus Rp185 juta

16. Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawellowvdengan harta minus Rp226,1 juta

17. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, dengan harta minus Rp226,1 juta

18. Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Muh Sjafril S dengan harta minus Rp253,3 juta

19. Ketua DPRD Belitung Ansori dengan harta minus Rp257,4 juta

20. Kepala Bagian Perumda Air Minum Kota Kupang Aryantho Muda Tallo dengan harta minus Rp330 juta

21. Ketua DPRD Cirebon Ruri Tri Lesmana dengan harta minus Rp899,6 juta.

JAKARTA, Eranasional.com – Tak Terima dituding menyimpan barang-barang milik Ferry Irawan, artis Venna Melinda juga menagih utang ke suaminya itu.

Venna Melinda yang diwakili pengacaranya, Noor Akhmad Riyadhi meminta Ferry Irawan mengembalikan semua yang yang dikeluarkan

“Semua pengeluaran uang yang pernah diberikan Venna untuk keperluan Ferry. Termasuk untuk membayar utang online Ferry di Shopee,” kata pengacara Venna Melinda, Noor Akhmad Riyadhi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Kamis (23/2).

“Uang pulsa, bensin, jajan, rokok, transportasi, bila tidak sama Venna perginya,” tambahnya

Venna Melinda bukan hanya meminta uangnya dikembalikan. Ibu Verrell Bramasta ini juga siap menyerahkan kembali barang-barang Ferry Irawan.

Pengembalian itu atas permintaan Ferry Irawan melalui surat kuasanya kepada Sunan Kalijaga, pengacaranya.

“Kepada semua keluarga Ferry Irawan dan kuasa hukum Ferry Irawan untuk kasus KDRT, mohon untuk memberikan kepada saya dan pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya,” kata Venna Melinda

“Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya,” tambahnya

Venna Melinda mengaku sudah mempersiapkan barang-barang yang akan dikembalikan kepada suaminya itu. Dirinya tinggal menunggu surat kuasa pengembalian dari pihak Ferry Irawan.

“Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat, kalau memang sekarang ada surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam rumah saya, atau dokumen, atau apapun yang bernilai,” pinta Venna Melinda.

“Kalau ada sekarang, tolong berikan kepada saya,” sambungnya

JAKARTA, Eranasional.com –Penyanyi Ressa Herlambang angkat bicara terkait tudingan Indra Bruggman terhadapnya ,ia membenarkan cerita Indra Bruggman tentang adanya tunggakan utang pada dirinya yang belum lunas.

“Kalau dibilang saya pinjam uang, ya memang saya pinjam,” ujar Ressa Herlambang di Mapolres Metro Jakarta Utara

Namun Ressa Herlambang membantah bila dianggap membawa kabur uang Indra Bruggman.

“Bukan utangnya tidak dikembalikan. Insya Allah kalau ada rezeki, ke depan bakal dikembalikan kok. Bukan berarti Ressa nipu,” tutur Ressa Herlambang

“Kalau nipu kan seolah-olah tidak berduit, berbisnis ngambil duit orang, terus bawa kabur duit orang. Itu buat saya terlalu seram ya,” tambahnya

Ressa Herlambang juga menepis tudingan dirinya susah dihubungi karena masih punya utang ke Indra Bruggman.

“Nomor yang ada di HP A’ Indra itu ada di handphone yang satu. Nah, yang itu lagi digadai,” katanya

Ressa Herlambang berjanji akan mengembalikan uang Indra Bruggman bila memang sudah sanggup.

“Nanti kalau punya rezeki, pasti saya kembalikan. Mereka tahu kok, saya orang kayak apa,” ucap Ressa Herlambang

Sebelumnya, Indra Bruggman membeberkan beberapa keburukan Ressa Herlambang setelah tersangkut kasus penipuan. Selain tunggakan utang puluhan juta Rupiah, Ressa Herlambang juga disebut sulit dihubungi.

JAKARTA, Eranasional.com – PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) akan menambah utangnya kepada China Development Bank (CBD) untuk menambal sebagian pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan rencana penambahan utang tersebut.

Kata Jokowi, pemerintah akan mendukung transportasi massal, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta cepat dan beberapa transportasi massal lainnya, menurut Jokowi, merupakan keharusan untuk dibuat di kota-kota besar.

“Kita ini harus pro pada transportasi massal, jangan pro kendaraan pribadi. Mumpung ini di IIMS. Pro transportasi massal namanya LRT, MRT, kereta api dan kereta api cepat itu menjadi keharusan bagi kota-kota besar,” kata Jokowi di sela-sela acara IIMS 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).

Kata dia lagi, harus ada integrasi transportasi antar kota maupun dalam kota. Hal ini dilakukan agar masyarakat cenderung tak memilih penggunaan kendaraan pribadi.

“Ini agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota sehingga orang tidak cenderung dengan namanya mobil pribadi,” ujarnya.

Demi Tambal Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat

Nilai cost overrun kereta cepat sendiri sudah disepakati sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliunan. Jumlah itu, lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengklarifikasi soal perjanjian utang sebesar Rp50 miliar kepada pasangannya di Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, Sandiaga Uno.

Utang Anies kepada Sandiaga tersebut awalnya diungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Akbar Faizal yang tayang pada Sabtu (4/2/2023).

Soal utang Rp50 miliar tersebut, Anies menjelaskan bahwa saat dirinya bersama Sandiaga Uno maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, ada banyak sumbangan yang masuk.

Sumbangan dana kampanye itu ada yang diketahuinya, ada pula yang tidak diketahuinya.

Dari sekian sumbangan itu, ada yang berupa sumbangan langsung di mana pemberi sumbangan atau dukungan itu meminta dicatat sebagai utang.

“Ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman. Tapi yang pemberi dukungan ini minta dicatat sebagai utang. Jadi, pemberi dukungan itu meminta dicatat sebagai utang,” kata Anies dalam tayangan di channel YouTube Merry Riana, Jumat (10/2/2023).

Atas dukungan atau sumbangan itu, apabila dirinya gagal memenangi Pilkada DKI 2017 maka akan dicatat sebagai utang yang harus dikembalikan.

Dikatakan Anies, dalam pemberian dukungan itu, Sandiaga Uno bertindak sebagai penjamin, bukan sebagai pemberi pinjaman.

JAKARTA, Eranasional.com – Berbagai persoalan terdahulu yang menyeret nama bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, muncul di permukaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut memiliki utang Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno, yang pernah berpasangan dengan dirinya di Pilgub DKI 2017 lalu.

Hal ini diungkapkan ke publik oleh mantan tim sukses Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017 yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa.

Erwin mengatakan, Anies meneken surat meminjam uang mencapai Rp50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga Uno.

Dia menyebut uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Lanjutnya, surat perjanjian utang piutang tersebut disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacarnya Sandiaga Uno saat itu.

“Itu waktu putaran pertama. Logistik masih susah. Jadi ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu ada di Pak Rikrik,” kata Erwin Aksa yang dikutip dari wawancara dengan akun YouTube Akbar Faizal, Senin (6/2/2023).

“Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies,” sambungnya.

Menurut keponakan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 waktu itu masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp50 miliar.

“Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp50 miliar barangkali. Apakah sudah lunas? Saya kira belum ya,” ujar Erwin.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo digugat Bank OCBC NISP karena diduga mengemplang utang. Siapakah sosok Susilo?

Forbes mencatat, Susilo Wonowidjojo dan keluarga memiliki kekayaan US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 52,8 triliun. Kekayaan ini menobatkan dia dalam jajaran 50 Orang Terkaya di Indonesia pada 2022.

Bisnis utama pria berusia 66 tahun ini berasal dari kretek Gudang Garam yang menghasilkan 91 miliar batang rokok pada 2021. Ayahnya, Surya Wonowidjojo, memulai bekerja di bisnis tembakau pamannya lalu mendirikan Gudang Garam pada 1958.

Dua puluh lima tahun kemudian, kakak laki-lakinya, Rachman Halim, mengambil alih Gudang Garam dan menjalankannya hingga kematiannya pada 2008.

Susilo lalu menjabat sebagai direktur utama sejak 2009. Kini, Susilo menjadi Presiden Direktur Gudang Garam.

Tak hanya di industri tembakau, Gudang Garam melakukan ekspansi ke bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol pada 2019 dan pembangunan Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur.

Susilo juga tercatat sebagai pemilik PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU). Dia menjadi pemegang saham pengendali PT Hair Star Indonesia/HSI (dalam pailit) dengan kepemilikan saham 50 persen, dan OCBC NISP Laporkan dan Gugat Susilo Wonowidjojo dkk

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan membenarkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) menerima laporan tersebut pada 9 Januari 2023.

“Penyidik telah menerima laporan polisi dengan nomor LP/B/0011/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau pemalsuan surat dana atau penipuan dan/atau tindak pidana pencucian uang,” kata Ramadhan di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan salah satu terlapornya berinisial SW, selaku pemegang saham pengendali PT HMU.

Selain SW, pihaknya juga melaporkan direksi dan komisaris PT HSI yang sebelumnya berstatus anak usaha PT HMU.

Menurut Hasbi, PT HSI telah merugikan Bank OCBC NISP berupa kredit macet senilai Rp 232 miliar dan total sekitar Rp 1 triliun di beberapa bank lainnya.

Dalam laporan Bank OCBC NISP di Bareskrim Polri disebutkan, PT HSI yang berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur mempunyai pinjaman bank sejak 2016 berupa kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig.

Selain itu, OCBC NISP juga menggugat Susilo dkk secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur. Tuntutan itu teregister dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Sda.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) PN Sidoarjo, berikut adalah pihak-pihak yang digugat OCBC NISP:

1 . Susilo Wonowidjojo

2. PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU)

3. PT Surya Multi Flora (PT SMU)

4. Hadi Kristanto Niti Santoso

5. Dra. Linda Nitisantoso

6. Lianawati Setyo

7. Norman Sartono, M.A

8. Heroik Jakub

9. Tjandra Hartono

10. Daniel Widjaja

11 . Sundoro Niti Santoso

Selain itu, ada pula turut tergugat lain yaitu PT Hair Star Indonesia/HSI (dalam pailit) dan Ida Mustika, S.H.

Adapun dalam petitumnya, OCBC NISP selaku penggugat mengatakan para tergugat dan turut tergugat telah melanggar isi perjanjian kredit turut tergugat I (PT HSI) dan OCBC NISP.

“Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X, tergugat XI dan turut tergugat I terbukti secara sah dan bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),” begitu bunyi poin petitum berikutnya.

Selanjutnya, menurut OCBC NISP dalam petitum itu, para tergugat terbukti secara sah dan bersama-sama, langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan/turut tergugat I (PT HSI) untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, OCBC NISP menuntut para tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng dari harta kekayaan pribadinya, kerugian materiil sebesar US$ 16.509.025,98 atau sekitar Rp 249 miliar dan kerugiaan immateriil Rp 1 triliun.

OCBC NISP juga meminta dilakukan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik para tergugat. Adapun sidang pertama perkara ini akan dilakukan pada 7 Februari 2023.