Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi itu menyebut, tenaga non ASN harus ditata.

Penataan pegawai honorer itu dibatasi paling lambat Desember 2024.

“Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak uu ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN,” isi pasal 66 beleid tersebut, dikutip Sabtu, 4 November 2023.

Sementara pasal 66 berbunyi penataan yang dimaksud adalah verifikasi, validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.

Larangan pengangkatan honorer baru diatur dalam Pasal 65 ayat 1 UU ASN yang menyatakan, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.