Tema debat hari ini adalah Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Ganjar Pranowo, Capres Nomor Urut 2, memaparkan programnya untuk tema tersebut. Eks Gubenur Jawa Tengah itu menyatakan membangun Indonesia harus melalui 3 bagian. Pertama adalah melalui kepribadian dan kebudayaan.

Kedua adalah insan dan jiwa rakyat Indonesia.

“Kesehatan menjadi yang utama, itulah mengapa kita ingin mewujudkan 1 desa 1 faskes,” tegas Ganjar.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (5/6) di depan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Jakarta. Mereka menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja.

Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi ini melibatkan ribuan buruh se-Jabodetabek yang melibatkan 4 konfederasi besar, 60 federasi, serikat petani, dan berbagai elemen kelas pekerja yang lain akan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

“Aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang kedua uji formil judicial review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Jadi isu utama yang akan kami usung adalah Cabut omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar Said Iqbal melalui siaran persnya secara tertulis kepada eranasional.com, Sabtu (3/6/2023).

Selain menyuarakan Cabut UU Cipta Kerja, dalam aksi 5 Juni para buruh juga akan menyuarakan tolak RUU Kesehatan.

“Terkait dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, beleid ini berpotensi menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan. Di mana RUU ini mengatur mengenai urun biaya. Jadi ada beberapa penyakit yang biayanya tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, yang tentunya akan memberatkan pasien. RUU Kesehatan hanya melindungi rumah sakit dan membuka ruang komersialisasi medis,” ujar Said Iqbal.

Di samping itu, lanjut Said Iqbal, hal lain yang dipersoalkan dari RUU Kesehatan adalah menempatkan BPJS di bawah kementerian. Padahal seharusnya, jaminan sosial langsung di bawah presiden. Karena dana BPJS adalah uang buruh dan rakyat, bukan dana APBN yang bisa dikelola kementerian.

Seruan ketiga yang diusung dalam aksi ini adalah Cabut Permenaker No 5 Tahun 2023 yang memperbolehkan pengusaha memotong upah hingga 25 persen. Di mana Permenaker ini sudah memakan korban, karena ada pengusaha yang memotong upah buruh sebesar 25%.

JAKARTA, Eranasional.com – Satgas Undang-Undang Cipta Kerja menggelar workshop di Manado sebagai sarana untuk memahami urgensi, dampak dan manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM.

Workshop ini juga untuk memahami aturan turunan UU Cipta Kerja dalam hal kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM dalam pengurusan perizinan usaha.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta menegaskan UU Cipta Kerja merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada pelaku UMKM dengan banyak sekali memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM sebagai instrumen penting penopang perekonomian negara.

“Bagi Pak Presiden, pelaku UMKM sama dihormatinya di mata Undang-Undang,” ungkap Arif dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).

Arif juga mengatakan forum workshop ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta untuk menyampaikan aspirasi dan masukan-masukan demi tercapainya penyempurnaan bagi aturan turunan UU Cipta Kerja.

“Satgas Cipta Kerja mengharapkan forum ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” ucap Arif.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyatakan forum sosialisasi UU Cipta Kerja sangat penting bagi masyarakat demi tercapainya penyampaian informasi yang utuh mengenai UU Cipta Kerja, sehingga pemahaman masyarakat tentang UU Cipta Kerja bisa meningkat.

“Kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat Sulawesi Utara, karena kita harus memahami betul tentang UU Cipta Kerja ini,” kata Olly.

JAKARTA, Eranasional.com –Sejumlah mahasiswa melancarkan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka melakukan aksi unjuk rasa ini guna menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Melihat para mahasiswa berdemo di depan gedung DPR RI, terlihat ada sosok aktor terkenal yang ikut dalam demo tersebut.

Jefri Nichol menjadi salah satu orang yang menolak UU Cipta Kerja. Dalam aksi orasi tersebut Jefri terlihat berada di atas mobil komando.

Terkait keikutsertaannya dalam aksi tolak UU Cipta Kerja, Jefri Nichol mengaku ingin menyampaikan aspirasi bersama rakyat.

“Pengen ikut bareng rakyat, lo bisa liat langsung permasalahan UU cipta kerja di Google. Gak perlu jadi orang pinter buat tau kalau UU cipta kerja bermasalah,” ujar Jefri Nichol di depan Gedung DPR MPR, Kamis (6/4/2023).

“Unek-unek gue sama sama mahasiswa lain. Memang mereka (DPR) perwakilan siapa? Rakyat atau oligarki,” tambahnya.

Jefri berharap ada aksi demonstrasi lanjutan. Ia juga mengaku akan ikut aksi lanjutan bila sedang libur kegiatan syuting.

“Semoga nanti ada lagi gerakan, seluruh elemen nggak cuma mahasiswa tetapi dari buruh, dari rakyat-rakyat yang lain ikut bersatu,” katanya.

“Kalau gue libur syuting sih, gue pasti turun sih. Kebetulan gue lagi libur kerja,” tambahnya.

Tak hanya itu, Jefri Nichol juga membagikan kegiatan unjuk rasanya di Instagram Story miliknya.

Salah satu postingannya ia menuliskan bahwa dirinya mendapat kesempatan untuk melemparkan bangkai tikus ke gedung DPR RI.

“Mahasiswa UNJ ngasih kesempatan gua buat melempar tikus ke gedung sarang tikus @dpr_ri,” tulis Jefri Nichol.

Kemudian, ia menegaskan bahwa yang dilempar itu adalah tikus yang sudah mati alias bangkai tikus. Sementara tikus yang masih hidup dilepas di gerbang gedung DPR MPR.

“(Yang dilempar ini tikus udah mati, yang hidup dilepaskan aja ke gerbangnya),” tambah sang aktor.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Pertemuan kedua kader PDIP itu dinilai terkait dukungan politik 2024 mendatang.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai ada dua hal yang menjadi fokus pembicaraan keduanya yakni soal politik kebangsaan dan politik elektoral. Dia menyebut dari segi politik kebangsaan salah satunya terkait kritik terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR.

“Saya kira yang dibicarakan keduanya itu menyangkut dua hal, yang pertama politik kebangsaan. Misalnya terkait bagaimana menyikapi sejumlah UU yang cukup krusial dan mendapatkan protes yang cukup luar biasa dari publik, misalnya UU Cipta Kerja yang saat ini belum selesai ataupun baru selesai tapi menimbulkan resistensi yang luar biasa,” kata Adi Prayitno, Sabtu (25/3/2023).

“Jadi kritik BEM UI terhadap Puan itu sepertinya menjadi topik yang cukup penting, cukup strategis dan our hand yang dibicarakan Jokowi dengan Puan. Termasuk dengan misalnya bagaimana persiapan menuju 2024 supaya semuanya terselenggara secara tuntas, sukses dan tentu berdasarkan kejujuran dan adil,” sambungnya.

Adi menuturkan fokus kedua tentang politik elektoral terkait upaya mencari dukungan untuk Puan maju dalam pilpres 2024.

Sebab menurut Adi, Jokowi tidak pernah terlihat meng-endorse atau memberikan dukungan kepada Puan sejauh ini.

“Yang kedua tentu bicara tentang politik elektoral. Apapun judulnya, sampai saat ini Puan Maharani kelihatan belum menyerah untuk mendapatkan tiket pencapresan. Apalagi Puan merasa anak biologis, anak ideologisnya Bung Karno. Tentu saja sampai detik-detik terakhir akan berupaya mencari dukungan politik termasuk dari presiden,” tuturnya.

“Selama ini Jokowi kan enggak pernah terlihat meng-endorse ataupun memberikan dukungan politik, tidak pernah memberikan kode-kode memberikan dukungan Puan Maharani. Jadi pertemuan ini juga bisa dimaknai sebagai upaya bahwa Puan adalah orangnya Jokowi dan juga berhak untuk di-endorse dan berhak didukung oleh Jokowi. Karena apapun judulnya Puan dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Jadi Jokowi enforcement politiknya jangan hanya kelihatan diberikan kepada Ganjar Pranowo, jangan hanya diberikan kepada Prabowo Subianto, kepada Erick Thohir, Sandiaga Uno, Airlangga Hartanto, dan seterusnya, tapi Puan juga layak sebenarnya diberikan dukungan, endorsement ataupun dukungan politik menuju 2024,” sambungnya lagi.

Menurut Adi, Puan ingin menunjukkan kepada publik bahwa dirinya merupakan orang dekat Jokowi. Dalam pertemuan itu, Adi menilai Puan seperti ingin memberikan sinyal bahwa dirinya orang dekat Jokowi yang tidak bisa dihilangkan dari radar pencapresan.

“Pembicaraan kedua tokoh ini tentu bisa dimaknai dalam konteks itu, Puan ingin menunjukkan kepada publik, bahwa Puan juga adalah orang dekatnya Jokowi yang sama-sama berasal dari partai dan saat ini adalah Ketua DPR. Persoalan of the day-nya apakah diumumkan sebagai capres oleh PDIP itu lain hal. The end of the day-nya elektabilitasnya naik atau tidak itu lain hal. Tapi setidaknya Puan sepertinya perlu memberikan sinyal bahwa Puan adalah orang dekatnya Jokowi yang tidak bisa dihilangkan dari radar pencapresan di 2024,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Universitas Indonesia (UI) angkat suara terkait meme Ketua DPR RI Puan Maharani yang diedit dengan badan tikus oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

UI menyatakan menghargai kebebasan menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara-cara yang beradab.

“Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, Universitas Indonesia menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan aspirasi. Dalam banyak hal, sangat mungkin ada perbedaan persepsi dan pendapat. Kita tidak menafikan itu, dan menghargai perbedaan yang terjadi,” kata Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia, Kamis (23/3/2023).

Namun, lanjut Amelita, kebebasan beraspirasi juga harus disikapi dengan analisis persoalan dengan cermat serta sesuai adab, budaya, dan Undang-Undang yang berlaku.

“Semangat kebebasan akademik tersebut mengedepankan kecermatan analisis persoalan secara komprehensif dari berbagai perspektif, akan mempertajam nalar dan memperkaya cakrawala sivitas akademika,” tuturnya.

“Selanjutnya, penyampaian pendapat dan aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan adab, budaya, dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengikat semua warga negara termasuk civitas akademika,” sambungnya.

Menurut Amelita, perlu juga menjaga ketertiban hingga kehormatan seluruh pihak dalam menyampaikan aspirasi.

“Walau ada perbedaan, pendapat dan aspirasi perlu disampaikan dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kehormatan semua orang,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengkritik disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai bentuk protesnya, mereka mengunggah meme Ketua DPR RI Puan Maharani bebadan tikus.

Dilihat Eranasionalcom, Kamis (22/3/2023), dalam unggahannya BEM UIB mengkritik sikap DPR yang mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. BEM UI juga mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.

Selain memuat sejumlah kalimat kritik, unggahan itu juga menampilkan meme Puan dengan badan tikus. Meme itu juga disertai tulisan ‘Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat’.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang angkat bicara terkait unggahan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.

“Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR,” kata Melki, Kamis (23/3/2023).

Melki menilai dengan sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU berseberangan dengan kehadiran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dia menilai sikap DPR itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

“Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat,” katanya.

“DPR harusnya menuruti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi,” sambungnya.

Melky menegaskan, melalui unggahan tersebut, BEM UI memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak lagi berharap atas kinerja DPR. Dia menilai DPR telah menghianati kepercayaan masyarakat.

“Melalui publikasi tersebut kami ingin menyampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini, karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi,” pungkas Melki.

Respon PDIP

Menanggapi itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku khawatir BEM UI dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berkegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik

“Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM-UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik. Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik solutif. Menantang diskusi dan debat yang rasional argumentatif. Bukan mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokoknya,” kata Hendrawan.

Dia menyebut DPR melalui Badan Legislasi mengadakan rangkaian acara untuk menyerap aspirasi para pihak yang relevan. Menurutnya, sejumlah guru besar dilibatkan untuk melakukan asesmen akhir, termasuk guru besar dari UI.

“Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan (unwanted effects) dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan. Di Fraksi PDIP DPR sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode Omnibus,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). PKS dan Partai Demokrat menolak pengesahan itu.

Rapat pengesahan digelar di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel. Hadir juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pimpinan DPR RI meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi Undang-Undang.

“Apakah dapat disetujui?” kata Puan Maharani. “Setuju,” balas peserta rapat.

Sebelumnya, agenda pengesahan Perppu Cipta Kerja telah dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Perppu Cipta Kerja sepakat dibawa dalam rapat paripurna.

“Hasil Bamus bahwa RUU Cipta Kerja dan akan dibawa dalam rapat paripurna,” kata Baidowi, Rabu (15/3).

JAKARTA, Eranasional.com – Para pakar bersama mahasiswa dan perwakilan pemerintah membahas berbagai hal soal penerapan UU Cipta Kerja. Para pakar berbicara soal dampak dari UU Cipta Kerja terhadap perekonomian negara.

Pembahasan itu dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) ‘Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum’ yang digelar Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Bali, Jumat (10/3) kemarin.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta itu menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Pakar Ekonomi Universitas Udayana I Gusti Wayan Murjana Yasa, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta Ibnu Sina Chandranegara, dan Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Prof Tadjuddin Noer Effendi.

Dalam pemaparannya, Prof Tadjuddin Noer Effendi mengatakan bonus demografi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia perlu ditopang oleh situasi ketenagakerjaan yang kondusif. Ia menggarisbawahi penciptaan lapangan kerja menjadi sesuatu yang urgent dan harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Kita punya keuntungan dalam bonus demografi namun punya keterbatasan dalam ketersediaan lapangan pekerjaan. Maka dari itu Perppu Cipta Kerja jadi jawaban atas persoalan tersebut,” kata Tadjuddin dalam keterangan tertulis, Senin (13/3/2023).

Sementara itu pakar ekonomi Universitas Udayana I Gusti Wayan Murjana menjelaskan tujuan dari lahirnya Perppu Cipta Kerja merupakan upaya dari pemerintah untuk mencapai tujuan besar yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

“Menciptakan Indonesia Maju 2045 membutuhkan perluasan investasi dan perluasan kesempatan kerja, tentu Perppu Cipta Kerja mampu memberikan dua hal itu,” ucap Wayan Murjana.

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut tidak ada alasan lain bagi pemerintah untuk mempertahankan Perppu Cipta Kerja. Sebab, Perppu ini tidak kunjung disetujui DPR lewat paripurna hingga penutupan masa sidang III Tahun 2022-2023 pada 16 Februari 2023.

“Prof Mahfud, saya pikir paham tentang ini,” ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Rabu (1/3/2023).

Mahfud, kata Denny, dalam pendapat-pendepatanya di masa lalu juga menyatakan Perpu harusnya dicabut bila tak dapat persetujuan DPR. “Jadi memang tak ada jalan lain, kecuali dicari alasan yang melanggar konstitusi,” ujarnya.

Jokowi sudah meneken Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja disetujui Baleg DPR pada 15 Februari 2023.

Namun hingga Masa Sidang III berakhir lewat paripurna pada 16 Februari 2023, tak ada ketuk palu pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sudah sejak 17 Februari mendesak pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja karena tak disetujui hingga 16 Februari. Saat dikonfirmasi, Mahfud menjawab santai. “Kan sudah lama mereka bilang begitu, ya biar saja,” kata Mahfud saat dihubungi.

Akan tetapi, Mahfud MD belum menjelaskan lagi ketika dikonfirmasi apakah berdasarkani Undang-Undang Dasar 1945, Perppu Cipta Kerja ini masih bisa dibahas di paripurna DPR pada Masa Sidang berikutnya, yaitu Masa Sidang IV.

Padahal, Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan alias UU PPP, sudah memberi penegasan soal ini.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

Makna dari frasa “persidangan yang berikut” ini dijelaskan dalam Pasal 52 di UU PPP.  Beleid ini direvisi lewat UU Nomor 13 Tahun 2022, namun Pasal 52 tidak mengalami perubahan sama sekali.

Penjelasan dari Pasal 52 ini berbunyi:

“Yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan”

Itu artinya, kata Denny, Perppu Cipta Kerja harus dicabut karena tidak berlaku lagi. “Kalau ada yang katakan sudah disetujui Baleg, itu pendapat yang mengada-ada, karena persetujuan di Baleg bukan persetujuan DPR, DPR itu di sidang paripurna DPR,” kata dia.

Aturan main soal Perppu Cipta Kerja sudah tertuang di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Saat itu, Mahfud sendiri sebagai Ketua Hakim MK yang mengetuk palu untuk putusan tersebut.

Dalam Putusan MK ini, Mahfud memberikan alasan berbeda
(concurring opinion) dan hakim konstitusi Muhammad Alim memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Denny mengutip alasan berbeda dari Mahfud ini dalam berkas perbaikan permohonan di MK.

Sebab saat ini, Denny juga menjadi kuasa hukum dari sejumlah federasi serikat pekerja atas gugatan formil Perpu Cipta Kerja di MK. Senin kemarin, sidang pemeriksaan pendahuluan kedua digelar.

Adapun bunyi pendapat Mahfud di Putusan MK Nomor 138 yang dikutip dalam berkas perbaikan permohonan ini yaitu sebagai berikut:

“…Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR ‘mestinya’ tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu,”

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti juga berkomentar soal sikap Mahfud atas desakan agar Perppu Cipta Kerja ini dicabut.

Ia melihat kata-kata “biar saja” yang disampaikan Mahfud merupakan respons dari seorang menteri yang notabene penyelenggara negara. “Itulah mungkin budaya hukum yang ingin diperlihatkan oleh penguasa,” kata Susi

Budaya hukum, kata dia, adalah persepsi penguasa terhadap hukum. Budaya hukum sangat ditentukan oleh nilai yang dianut. “Berhukum kok seperti ini?” ujar Susi heran.

Seperti Denny, Susi sepakat Perppu Cipta Kerja harus dicabut sesuai Pasa l22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP.

Ia menegaskan tidak ada lagi celah hukum bagi pemerintah untuk menjustifikasi bahwa Perppu Cipta Kerja masih bisa dibahas di Masa Sidang IV.

Ia mengatakan penjelasan Pasal 52 yang menyebut persidangan yang berikut adalah persidangan pertama, merupakan penafsiran otentik dari pembuat undang-undang.

Kalau pemerintah tidak mencabut dan DPR mendiamkan, kata Susi, artinya mereka undang-undang yang dibuat bersama.

“Bagaimana mungkin pembentuk undang-undang tidak mentaatI ketentuan yang dibuat sendiri?” ujarnya.

Susi tak sendirian. Menurut dia, suara yang sama untuk mencabut Perppu Cipta Kerja juga mencuat di kalangan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS).

Kalaupun nanti pemerintah mencabut Perpu ini, dan menerbitkan Perppu baru agar bisa dibahas di Masa Sidang IV, Susi menyebut upaya ini juga diluar nalar. Perpu lahir karena ada kegentingan yang memaksa.

Maka, Perpu baru pengganti Perppu saat ini tidaklah memenuhi syarat konstitutif. “Kegentingan memaksa kan enggak bisa direncanakan,” ujarnya. **

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, Amin AK mengatakan, pengaturan tentang pemberian sertifikat halal dalam Perpu Cipta Kerja itu berpotensi menurunkan kualitas dan jaminan kehalalan suatu produk. “PKS menyoroti adanya pengaturan ini,” kata Amin dalam diskusi daring, Selasa, 21 Februari 2023.

Amin mengatakan PKS mempermasalahkan tentang adanya Komite Fatwa Produk Halal. Komite tersebut nantinya beranggotakan ulama dan akademisi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri.

Komite tersebut berwenang menetapkan kehalalan produk dalam kondisi yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja.

PKS, kata Amin, beranggapan keberadaan komite tersebut bakal mereduksi kewenangan Majelis Ulama Indonesia yang selama ini berwenang penuh dalam dalam menetapkan kehalalan suatu produk.

Amin mengatakan partainya khawatir tidak ada sistem kontrol terhadap siapa saja ulama dan akademisi yang bisa masuk dalam komite tersebut. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membuat kualitas sertifikasi kehalalan suatu produk akan dipertanyakan.

Amin mengatakan Perpu Cipta Kerja juga memangkas waktu proses penerbitan sertifikat halal. Perpu Cipta Kerja mengatur waktu pengurusan sertifikat halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah adalah 12 hari.

Proses itu dihitung sejak pengajuan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan verifikasi validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sebelumnya, dalam UU Cipta Kerja waktu pengurusan itu adalah 21 hari.

Dalam perpu omnibus itu, proses penetapan ketetapan halal yang dilakukan oleh MUI, MUI kab/kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh yang dilakukan melalui sidang fatwa halal paling lama tiga hari kerja sejak diterima laporan dari LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Menurut dia, aturan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, pengurangan waktu itu bisa mempercepat proses mengurus sertifikat halal bagi usaha kecil.

Akan tetapi, dia khawatir waktu yang singkat itu membuat pemeriksaan kehalalan suatu produk tidak akan maksimal. “Nanti bisa sembarangan dan sembrono,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Keputusan ini diteken dalam rapat badan legislasi (baleg) DPR dan DPD RI bersama pemerintah yang digelar pada Rabu, 15 Februari 2023.

Dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak keputusan tersebut. Dua fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat dan PKS. DPD RI juga menolak Perpu ini.

Perpu Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah Presiden Joko Widodo setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, MK meminta pemerintah merevisi UU tersebut dalam waktu dua tahun. Bukannya merevisi aturan itu, pemerintah justru menerbitkan perpu.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang diundangkan pada 30 Desember 2022 lalu. Dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tak berlaku.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan, terbitnya Perppu Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam empat Undang-Undang (UU) di bidang ketenagakerjaan.

Adapun keempat UU tersebut yakni UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU 24/2011 tentang Badan Pelindungan Jaminan Sosial, dan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut, substansi UU Cipta Kerja yang diubah dalam Perppu Cipta Kerja, khususnya terkait substansi ketenagakerjaan.

1. Ketentuan alih daya atau outsourcing (pasal 64)
Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal ini dimaknai bahwa pelaksanaan alih daya dapat dilakukan atau terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

Sedangkan Perppu Cipta Kerja mengatur alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan. Hal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

2. Ketentuan Upah Minimum (pasal 88C, 88D, dan pasal 88F)
Penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK). UMKM dapat ditetapkan bila hasil penghitungannya lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Sementara itu, bagi kabupaten/kota yang belum mempunyai UMKM dan akan menetapkan UMK, harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam PP.

Perubahan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Formula ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum berbeda, dalam hal terjadi keadaan tertentu. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah, guna mengantisipasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha.

Misalnya dalam hal terjadi bencana yang ditetapkan oleh presiden, kondisi luar biasa perekonomian global dan/nasional seperti bencana non-alam pandemi.

3. Perubahan frasa cacat menjadi disabilitas
Pada pasal 67, perubahan frasa penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, di mana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. **

JAKARTA, Eranasional.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/1/2023).

Perppu itu baru sepekan yang lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022 menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Yang menggugat Perppu Cipta Kerja adalah seorang dosen dan Konsultan Hukum Kesehatan bernama Hasrul Buamona dan Koordinator Advokasi Migrant Care, Siti Badriyah.

Perppu Cipta Kerja juga digugat oleh Konsultan Hukum para Anak Buah Kapal (ABK) Harseto Setyadi Rajah dan seorang mantan ABK Migran, Jati Puji Santoso.

Tidak ketinggalan dari kalangan mahasiswa juga menggugat Perppu Cipta Kerja itu yaitu Syaloom Mega G Matitaputty dan Ananda Luthfia Ramadhani, keduanya mahasiswa Universitas Sahid.

Mereka memberi kuasa kepada Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat UU Cipta Kerja Viktor Santoso Tandiasa dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

“Pesan dari upaya ini adalah jangan lecehkan Mahkamah Konstitusi,” kata Viktor, Jumat (6/1/2023).

Dia menilai tindakan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk pelecehan terhadap MK.

Menurutnya, apabila Perppu itu tidak dibatalkan, maka semua Lembaga negara berpotensi akan mengikuti pembangkangan yang sama untuk tidak mematuhi putusan MK apabila tidak sejalan dengan keinginannya.

“Maka untuk apa lagi ada MK? Jangan membangkang UUD 1945, tindakan menerbitkan Perppu ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi,” tegas Viktor.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 diharapkan memberi kepastian hukum dan menjadi implementasi dari putusan MK.

Airlangga berpandangan, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat mempengaruhi perilaku dunia usaha dalam maupun luar negeri yang menunggu keberlanjutan UU tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu ada kepastian hukum dan UU tersebut. Apalagi, pemerintah tengah mengatur bahwa defisit anggaran tahun 2023 tidak boleh lebih dari 3 persen dan menargetkan investasi sebesar Rp1.400 triliun.

Menurut Airlangga, Perppu Cipta Kerja ini mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara juga tengah menghadapi ancaman krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi globak yang terkait dengan ekonomi,” pungkas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

JAKARTA, Eranasional.com – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. KontraS menyatakan Perppu itu dinilai bertentangan dengan negara hukum karena membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Terbitnya Perppu Cipta Kerja: Bentuk Pembajakan Demokrasi dan Tegaskan Pemerintahan Otoritarian,” demikian keterangan pers dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dilansir situs resminya, Senin (2/12/2022).

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan UU Cipta Kerja tersebut harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan pemerintah dan DPR, melainkan Perppu yang dikeluarkan Jokowi supaya UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku.

“Kami melihat diterbitkannya Perppu terhadap UU Cipta Kerja ini merupakan pembangkangan terhadap putusan MK yang memandatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan,” kata KontraS yang menilai UU Cipta Kerja tidak dibentuk dengan partisipasi yang bermakna dari masyarakat.

“Saat masyarakat meminta agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU ini, Presiden justru mempersilahkan pihak-pihak yang tidak setuju agar menguji di MK. Sayangnya, saat MK telah memutuskan bahwa UU ini inkonstitusional, pemerintah justru membangkangi putusan tersebut,” kata KontraS dalam keterangan tertulis dengan nama Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti, ini.

KontraS juga mencatat, Menkumham Yasonna Laoly sempat menyatakan bakal patuh terhadap putusan MK. Namun dengan terbitnya Perppu, itu menunjukkan pemerintah tidak konsisten karena tidak patuh terhadap putusan MK. KontraS menyebut pemerintah otoriter dan memaksakan kehendak.

Syarat terbitnya Perppu berupa ‘kegentingan yang memaksa’ juga tidak terpenuhi. Alasan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa saat ini Indonesia menghadapi ancaman global juga tidak relevan masuk sebagai ‘kegentingan yang memaksa’.

“Langkah penerbitan Perppu ini juga kembali menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi kian ambruk ditandai dengan sentralisasi kekuasaan Presiden. Hal ini sekaligus menandai Indonesia kian dekat pada negara otoritarian sebagaimana yang terjadi pada orde baru,” kata KontraS.

• Baca Juga: Perppu Cipta Kerja Dikritik, Lucy Kurniasari: Tidak Berpihak ke Pekerja

Maka, KontraS mendesak dua hal ini:

Pertama, Presiden untuk membatalkan Perppu No. 2 Tahun 2022 terkait UU Cipta Kerja dan tunduk pada putusan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020;

Kedua, DPR RI untuk tidak menyetujui langkah Presiden dalam menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 terkait UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat merespons pro-kontra soal Perppu Ciptaker ini. Menurutnya, ketidaksetujuan adalah hal yang biasa menanggapi terbitnya peraturan.

“Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra,” kata Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).

“Tapi semua bisa kita jelaskan,” kata Jokowi. **

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Perppu tersebut mengatur ulang besaran pesangon yang diterima karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada Perppu tersebut disebutkan bahwa pemberian pesangon disesuaikan dengan masa kerja maksimal 9 kali upah bulanan ditanggung oleh pengusaha.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 81 ayat 47 yang mengubah Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” seperti tertulis dalam Pasal 81 ayat 47 yang mengubah poin pesangon pada Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 seperti dikutip, Senin (2/1/2023).

Merujuk aturan terbaru, setiap pegawai yang terkena PHK bisa mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan dari perusahaan atau hanya mendapat salah satu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Pada aturan itu uang pesangon bisa diterima maksimal 9 kali dari upah bulanan untuk masa kerja 8 tahun.

Untuk perhitungan uang penghargaan yang didapatkan oleh karyawan yang di PHK akan mendapat maksimal 10 kali upah untuk pekerja yang sudah mengabdi lebih dari 24 tahun.

Uang penghargaan paling rendah diberikan kepada pekerja yang telah tiga tahun bekerja yaitu sebanyak dua kali upah bulanan.

Selain pemberian pesangon dan uang penghargaan, karyawan yang terkena PHK juga berhak mendapatkan penggantian atas cuti yang belum terpakai.

Perusahaan juga wajib memberikan biaya atau ongkos pulang ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja.

Berikut aturan lengkap pembayaran pesangon berdasarkan Perppu Cipta Kerja

1. Uang Pesangon 

a. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapatkan 1 (satu) bulan Upah;

b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapatkan 2 bulan upah;

c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan Upah;

d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun mendapatkan 4 bulan Upah;

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan 5 bulan Upah;

f. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan 6 bulan Upah;

g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan 7 bulan Upah;

h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan 8 bulan Upah;

i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan 9 bulan Upah.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja 

a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan 2 bulan Upah;

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, mendapatkan 3 bulan Upah;

c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, mendapatkan 4 bulan Upah;

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, mendapatkan 5 bulan Upah;

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, mendapatkan 6 bulan Upah;

f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, mendapatkan 7 bulan Upah;

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, mendapatkan 8 bulan Upah;

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, mendapatkan 10 bulan Upah.

3. Uang Penggantian

a. Hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat Pekerja/ Buruh diterima bekerja;