Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan mantan Sekda Gowa, Andy Azis, terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

SF dimintai keterangan sebagai terlapor oleh penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Gowa pada Rabu (2/9/2026).

Proses pemeriksaan berlangsung hampir enam jam. SF mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.30 WITA dan baru selesai sekitar pukul 20.00 WITA.

Selama pemeriksaan, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan kepada SF untuk mendalami laporan yang disampaikan Andy Azis.

Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Gowa, Ipda Andi Muhammad Alfian, membenarkan pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, keterangan SF diperlukan untuk mengklarifikasi laporan yang telah diterima penyidik.

“Penyidik kami telah melakukan interogasi, wawancara, atau pengambilan keterangan klarifikasi terhadap terlapor yang telah datang memenuhi undangannya pada hari ini,” ujar Alfian.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah sebuah unggahan di media sosial yang kemudian diketahui muncul dalam status WhatsApp milik SF.

Unggahan tersebut belakangan telah dihapus atau ditarik kembali dari status WhatsApp.

“Dari awal kami menanyakan sehubungan dengan laporan daripada pelapor terkait status WhatsApp yang sempat di-upload pada status WhatsApp terlapor yang kemudian diketahui dihapus atau ditarik kembali,” kata Alfian.

Dalam pemeriksaan itu, SF telah menjelaskan kepada penyidik mengenai rangkaian kejadian hingga unggahan tersebut muncul di status WhatsApp miliknya.

Ia juga memberikan penjelasan mengenai alasan unggahan tersebut dibuat atau muncul di status tersebut.

“Menurut keterangan terlapor, ada sesuatu yang dianggap oleh terlapor di luar dari atau ketidaksengajaan,” jelas Alfian. []

Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (19/1) di Ruang Sidang MK, Jakarta, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers yang selama ini dinilai multitafsir dan rawan disalahgunakan.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menyoroti posisi wartawan yang dinilai sangat rentan mengalami kriminalisasi ketika menjalankan tugas jurnalistik. Menurut Mahkamah, ketidakjelasan makna perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers telah membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk langsung menggunakan instrumen pidana maupun perdata tanpa melalui mekanisme khusus yang diatur dalam UU Pers.

“Ketentuan norma a quo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja,” ujar Guntur.

Mahkamah menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara,” lanjutnya.

Dalam putusannya, MK menekankan bahwa UU Pers merupakan lex specialis, atau undang-undang yang bersifat khusus, sehingga harus didahulukan dibandingkan ketentuan hukum umum lainnya seperti KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

]]> https://daerah.eranasional.com/96819/uji-materi-uu-pers-dikabulkan-mk-perkuat-perlindungan-wartawan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/82584/yoyok-riyo-sudibyo-ajak-masyarakat-kota-pekalongan-bijak-bermedia-sosial https://daerah.eranasional.com/82584/yoyok-riyo-sudibyo-ajak-masyarakat-kota-pekalongan-bijak-bermedia-sosial#respond Wed, 11 Dec 2024 14:03:50 +0000 https://daerah.eranasional.com/82584/yoyok-riyo-sudibyo-ajak-masyarakat-kota-pekalongan-bijak-bermedia-sosial Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Mantan Bupati Batang yang kini menjadi anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo mengajak masyarakat Kota Pekalongan tentang pentingnya pemahaman etika atau bijak dalam bermedia sosial (medsos).

Hal itu ia sampaikan saat menggelar kegiatan Reses DPR RI Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kantor Partai NasDem Kota Pekalongan, Rabu, 11 Desember 2024.

“UU ini yang dibutuhkan dan harus dipahami oleh masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial. Karena, hampir seluruh masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak hingga dewasa mempunyai gadget, punya handphone,” kata Yoyok.

Dengan adanya sosialisasi ini, ia berharap, khususnya warga Kota Pekalongan agar lebih beretika, bijak, cerdas dan bertanggung jawab saat menggunakan medsos. Karena, banyak para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak beretika.

“Nah itu, disitu harus bener-bener disosialisasikan biar tidak celaka dalam bermedsos. Mereka harus bijak dan mengerti batasan-batasan tingkat kewenangan yang harus dipegang. Disini juga ada 2 legislatif, mas Is dan mas Hafidh yang sangat mampu untuk mewadahi semuanya,” tutur Yoyok.

Ketua DPD Partai NasDem sekaligus anggota DPRD Kota Pekalongan, Isnaini Ruhullah Kumaini mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 10 tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pak yoyok atas kehadiran beliau, dan sosialisasi pada sore hari ini. Sekarang kita punya bapak di DPR RI, jadi kita tahu tempat-tempat untuk mengadu,” kata Isnaini usai mengikuti kegiatan.

Menurut Isnaini, sosialisasi terkait program undang-undang itu sangat penting bagi masyarakat Kota Pekalongan agar semakin bijak dalam menggunakan gadget dan bermedsos untuk keselamatan dirinya.

“Itu penting sekali, karena ada slogan “jempolmu harimaumu”. Untuk itu, tidak Tidak perlu memposting atau upload apa yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak perlu meneruskan sesuatu yang berbunyi atau berbau sara maupun hoaks,” ujarnya.

Sementara itu, Hafidh Aslami, anggota DPRD Kota Pekalongan mengaku senang dengan adanya perwakilan dari Partai NasDem yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Karena menurut dia, itulah yang diharapkan oleh pihaknya dari dulu.

“Kadang-kadang kita yang dari perwakilan kota Pekalongan tidak bisa mengatasi sendiri untuk ditingkat Kota. Karena sekarang sudah ada “dekengan dari pusat”, kita bisa mengadu ke beliau,

“Semoga dengan adanya ini, bisa membantu dan melancarkan kegiatan partai Nasdem di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Septia diduga dikriminalisasi lantaran dituduh telah melakukan pencemaran nama baik terhadap mantan bosnya, John LBF.

Diketahui melalui akun Instagram resmi LSM Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), saat ini Septia menjalani kurungan penjara.

Mantan karyawan tersebut bahkan dijerat dengan UU ITE yang sudah dihapus karena dinilai ambigu.

Semua berawal dari sebuah thread di X (dulu Twitter) viral pada awal 2023. Sebuah akun anonim @Askrlfess bertanya tentang pengalaman bekerja dengan John LBF dan bertanya pada warganet tentang “siapa di sini yang cita-citanya ingin punya atasan seperti Pak John?” Sebagai informasi, John LBF selama ini memang dikenal sebagai atasan idaman karena mengungkap bahwa dirinya sangat peduli terhadap kesejahteraan pekerja.

AWK diamankan karena dituduh mengancam capres nomor urut 1 Anies Baswedan melalui media sosial TikTok.

Ditangkapnya AWK oleh polisi membuat keluarganya terkejut. Pasalnya, dalam kesehariannya AWK lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di luar rumah.

“Adik saya lebih banyak di rumah daripada main di luar. Waktunya digunakan untuk mengirim bawang,” kata Wulandari, kakak AWK, Sabtu, 13 Januari 2024.

Wulandari memberitahu, adiknya yang merupakan warga Desa Ngepoh, kecamatan Dringu, Probolinggo, ditangkap Sabtu sekitar pukul 09.30 WIB saat mengantarkan bawang di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur.

Kata sejumlah orang yang mengaku sebagai aparat Polda Jawa Timur menyatakan AWK ditangkap untuk dimintai keterangan soal ancaman pembunuhan terhadap seorang capres.

“Keluarga baru tahu soal pengancaman itu setelah adik saya ditangkap. Kami dihubungi polisi soal penangkapan adik saya,” tuturnya.

Terancam Dijerat UU ITE

Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto mengatakan AWK ditangkap oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur. Katanya lagi, AWK ditangkap di Jember.

“Sudah ditangkap dan saat ini kasusnya sedang dikembangkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim,” jelas Imam, Minggu, 14 Januari 2024.

Imam menyebut, AWK mengaku memang melakukan pengancaman terhadap capres Anies Baswedan melalui akun TikTok @calonistrk71600. Akibat perbuatannya, AWK terancam dijerat UU ITE.

“Yang pasti akan dijerat dengan UU ITE. Mengenai pasal lain sedang didalami,” kata Imam. (*)

Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan kedua selebgram itu berinisial K dan FA. Keduanya adalah wanita.

Dijelaskannya, kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat. Sebab, akibat judi online tersebut membuat banyak masyarakat terlilit utang.

“Ada aduan yang mengatakan banyak masyarakat terlilit utang hanya karena ingin bermain judi online,” kata Bismo, Selasa, 9 Januari 2024.

Berdasarkan pengaduan itu, polisi melakukan pengungkapan.  Dan akhirnya, menangkap K dan FA.

bismo mengatakan kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda dan kasus berbeda juga. “Artinya dua laporan polisi yang berbeda,” ujar Bismo.

Lalu, Bismo memaparkan, selebgram K memiliki followers sebanyak 45.000. Pada Januari 2022 dia ditawari oleh seseorang berinisial AS untuk mempromosikan judi online.

“Tawaran itu disanggupi oleh tersangka K dengan mendapatkan imbalan Rp3 juta setiap bulannya,” ungkap Bismo.

Dari hasil penyelidikan, hingga saat ini K mempromosikan sekitar 3 sampai 5 situs judi online.

Sedangkan FA memiliki follower sebanyak 22.300. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dia juga mempromosikan 5 situs judi online.

“Tersangka FA ini mendapat upah Rp700.000 per dua minggu atau per bulan,” tuturnya.

Kini kedua tersangka sudah diamankan dan akan dijerat dengan UU ITE Pasal 45 UU No. 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara menambahkan, bayaran yang diterima selebgram itu juga tergantung dengan jumlah followers yang mereka miliki.

“Selebgram berinisial FA ini karena followersnya 22.300, maka memperoleh upah untuk postingan Rp350.000 sampao Rp700.000 per situs, per dua minggu atau per bulan. Sedangkan untuk selebgram berinisial K, karena followers sudah lebih dari 40.000, dia mendapatkan upah posting sebesar Rp1,5 juta sampai Rp3 juta per situs, per dua minggu atau per bulan,” terang Luthfi.

Luthfi mengungkapkan, K berstatus sebagai mahasiswi di salah satu kampus di Bogor. Sementara FA berprofesi sebagai wiraswasta. (*)

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam menangani laporan ini penyidik akan terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada pelapor dan sejumlah saksi terkait laporan tersebut.

“Setelah kami menerima laporan yang dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor, penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap para pelapor maupun saksi-saksi yang dibawa pelapor pada saat melaporkan dugaan tindak pidana terjadi di kantor SPKT Polda Metro Jaya,” kata Ade Safri, Selasa (14/11/2023).

Selain itu, lanjut Ade Safri, penyidik akan bekerja sama dengan para ahli, termasuk ahli ITE, ahli hukum pidana, ahli bahasa, hingga ahli sosiologi hukum.

“Barulah setelahnya, polisi bakal memeriksa Aiman Witjaksono sebagai saksi terlapor,” terangnya.

“Jadi, rangkaian itu dulu yang akan kita lalui. Setelah itu kita akan meminta klarifikasi terhadap saudara terlapor AW (Aiman Witjaksono),” jelasnya.

Aiman Witjaksono Dilaporkan ke Polisi

Mantan jurnalis yang kini jadi Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono dilaporkan oleh Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang terdiri dari Garda Pemilu Damai, Front Pemuda Jaga Pemilu, dan Barisan Mahasiswa Jakarta ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Aiman dilaporan dengan Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Kita melaporkan saudara Aiman Witjaksono terkait pernyataannya beberapa waktu lalu dan sempat mengguncang media juga, terkait pernyataannya ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo-Gibran,” kata pelapor, Fikri Fakhruddin, di Polda Metro Jaya, Senin (13/11). (*)

“Kita di seluruh satuan kerja, tidak hanya di jajaran reserse Polda Metro Jaya saja, tapi juga di seluruh polres ada namanya patroli siber. Karena di era digital seperti sekarang kita harus melakukan pemantauan melalui siber,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto, Sabtu (4/11/2023).

Khususnya menjelang Pemilu 2024, patroli siber digencarkan untuk meminimalisir potensi konflik yang kerap dimulai dari platform digital.

“Hal-hal yang berbau provokasi dan berpotensi mengganggu kamtibmas akan ditindak,” jelas Suyudi.

“Karena kita ketahui, potensi konflik sekarang ini tidak hanya diawali dari wilayah atau darat saja, tapi juga dari udara dari dunia siber. Hal ini akan kita pantau setiap waktu. Dan kalau ada yang mengganggu, memancing, memprovokasi akan kita tindak dengan tegas dengan UU ITE, ” ucapnya.

Selain patroli siber, pihak kepolisian juga melakukan langkah-langkah lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui polres serta jajarannya dilakukan pemetaan daerah rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

“Untuk pemetaan, para kapolres akan dibantu oleh para Dandim dan juga rekan-rekan dari Pemprov DKI yang senantiasa selalu berupaya untuk melakukan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat. Kita ada patroli skala besar, sedang, dan kecil hampir setiap waktu, kemudian juga kegiatan-kegiatan cooling system menjelang pemilu ini dengan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat,” papar Suyudi.

Selain itu, kepolisian akan menggandeng ormas dan stakeholder lainnya untuk sama-sama menjadi cooling system menjelang Pemilu 2024.

“Jadi setiap informasi apa pun yang datang dari masyarakat, dari bawah Insya Allah bisa kita tindak lanjuti secara cepat. Dengan begitu, sebelum menjadi sebuah potensi yang lebih besar, kita sudah bisa melakukan upaya-upaya minimalisasi, meredam, setiap konflik yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kritikus Rocky Gerung dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax hingga memicu terjadinya keonaran. Bareskrim Polri menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan.

Kabar naiknya kasus Rocky Gerung ini ke tahap penyidikan merujuk pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri yang diterima Kejaksaan Agung.

Dalam surat itu memuat sejumlah pasal yang disangkakan kepada Rocky selaku Terlapor.

“Adapun penyidikan atas Terlapor RG (Rocky Gerung) dan kawan-kawan, disangka dengan Pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Sabtu (21/10/2023).

Ketut Sumedana mengatakan, kasus Rocky naik ke tahap penyidikan sejak 17 Oktober. Dan, Kejagung menerima SPDP dari Polri pada 19 Oktober 2023.

“SPDP diterbitkan oleh penyidik Dittipidum Bareskrim Polri tanggal 17 Oktober 2023 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Tipidum) pada 19 Oktober 2023,” jelasnya.

Sebelumnya, Rocky Gerung telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik.

“Saya minta maaf karena peristiwa ini membuat perselisihan semakin menjadi-jadi. Itu intinya. Yang tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun politik,” kata Rocky, Jumat (4/8).

Dia menduga berbagai macam kepentingan akan memanfaatkan kasus ini. Meski begitu Rocky menyatakan dirinya tidak akan berhenti menjadi pengkritik.

“Berbagai macam kepentingan mengincar untuk mengeksploitasi ini. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik, itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya anggap saja, selesaikan saja kasus ini,” pungkas Rocky.

JAKARTA, Eranasional.com – Koalisi Serius Revisi UU ITE kembali menagih komitmen Pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut pasal-pasal bermasalah dalam draft revisi kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pencabutan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE ini penting untuk memberikan jaminan kemerdekaan warga untuk menikmati hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta melindungi keamanan  pembela hak asasi manusia.

Seruan itu sebelumnya telah disampaikan Koalisi Serius Revisi UU ITE saat bertemu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Pada pertemuan bersama Wamen Kominfo, Selasa (15/8), koalisi menyampaikan agar revisi UU ITE yang saat ini dibahas oleh panitia kerja (panja) Komisi I DPR bersama pemerintah, dapat menjawab tiga permasalahan utama.

Pertama, memastikan pasal-pasal di dalam UU ITE  yang telah diatur dalam KUHP baru, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Pelindungan Data Pribadi segera dicabut.

Pasal-pasal tumpang tindih yang seharusnya dicabut, yaitu Pasal 26 ayat (3) tentang hak untuk dilupakan, Pasal 27 ayat (1) tentang Keasusilaan, Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik (di dalam draft dijadikan Pasal 27A ayat (1) UU ITE), Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2).

Koalisi Serius Revisi UU ITE juga menemukan ada dua pasal baru yakni 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong, yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melimpahkan kasus ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan warga Muhammadiyah dengan tersangka eks peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Jawa Timur. Pelimpahan dilakukan, Kamis (22/3) kemarin.

Kasi Intelejen Kejari Jombang Denny Saputra Kurniawan mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka berserta barang buktinya.

“Selanjutnya tersangka AP (Andi Pangerang) ditahan di Rutan Kejari Jombang selama 20 hari ke depan,” kata Denny, Jumat (23/6/2023).

Denny menyebutkan, kondisi Andi Pangerang dalam kondisi sehat sehingga layak ditahan.

Dia mengungkapkan, perkara yang menjerat Andi akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Senin (26/6) pekan depan. Andi dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan atau Pasal 45B juncto Pasal 29 UU RI No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” terang Denny.

Menurut Denny, ada 14 jaksa yang ditugaskan menangani perkara ini. Terdiri dari 8 jaksa dari Kejaksaan Agung dan 6 dari Kejari Jombang. “Nanti yang pimpin Pak Kajari Jombang,” ungkapnya.

MALANG, Eranasional.com – Crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo diduga mendapatkan keuntungan mencapai Rp9 triliun dari robot trading Auto Trade Gold (ATG) dengan korban mencapai 25.000 orang. Wahyu Kenzo dijerat dengan pasal berlapis.

“Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 115 jo Pasal 65 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar,” kata Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto, Rabu (8/3/2023).

Tak hanya penipuan, Wahyu Kenzo juga diancam dengan tindak pidana perdagangan, ITE, juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menjalankan robot trading ATG.

“Kemudian Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar,” katanya.

Pasal lainnya yang dikenakan kepada Wahyu Kenzo adalah Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sebagai informasi, Wahyu Kenzo ternyata memiliki nama asli adalah Dinar Wahyu Saptian Dyfrig.

Lalu, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, serta Pasal 3 dan Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang pria datang ke Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten, Kamis (29/12/2022). Dia mengaku ditipu oleh Dito Mahendra, kekasih Nindy Ayunda, sebesar Rp450 juta. 

Jefri mengaku dirinya sengaja datang ke PN Serang begitu mengetahui Mahendra Dito akan datang ke PN Serang sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE dengan terdakwa Nikita Mirzani.

“Saya sengaja datang untuk bertemu dengan pak Dito. Katanya dia datang hari ini,” kata Jefri di PN Serang, Kamis (29/12/2022).

Kepada Dito, dirinya ingin menanyakan keberlanjutan kasus Indo Surya yang dijanjikan Dito akan dibantu diselesaikan. “Saya sudah setor uang ke pak Dito sebesar Rp450 juta. Dia janji akan bantu menyelesaikan, ” ungkapnya.

Kata Jefri, dirinya menyerahkan uang kepada Dito pada Maret 2022. Dan, setelah itu dirinya tidak dapat menemui Mahendra Dito kembali.

“Telepon saya diblokir dia,” ungkap Jefri.

Namun, Jefri menyatakan saat ini dirinya belum berencana memperkarakan Dito Mahendra ke jalur hukum. “Saya akan berembug dulu dengan korban-korban lainnya. Korbannya tidak hanya sendiri, kami sekelompok,” ujar Jefri.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menetapkan barang bukti dalam kasus ujaran kebencian yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berupa akun Twitter @KRMTRoySuryo2 akan dimusnahkan.

“Menetapkan barang bukti satu buah akun Twitter dengan nama @KRMTRoySuryo2 dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dihapus atau diblokir sehingga tidak dapat digunakan lagi,” kata anggota Majelis Hakim saat membacakan keputusan di PN Jakbar, Rabu (28/12/2022).

Penetapan itu menyusul putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa Roy Suryo bersalah karena dengan sengaja menyebarkan informasi yang berisi ujaran kebencian dan permusuhan individu berdasarkan SARA.

Akun Twitter tersebut digunakan Roy Suryo untuk mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang bagian wajahnya diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pembacaan vonis keputusan sidang, Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam perkara penistaan agama unggahan meme stupa Borobudur mirip Jokowi. Selain itu, Roy Suryo juga divonis membayar administrasi perkara sebesar Rp5.000.

Putusan vonis Roy Suryo dilayangkan setelah adanya pemeriksaan terhadap 10 saksi fakta, lima saksi ahli, dan lima saksi yang meringankan selama proses persidangan.

Vonis atas Roy Suryo tersebut lebih rendah dari tuntutan tim JPU yang menuntut dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dalam sidang tuntutan di PN Jakbar, Kamis (15/12).

Dalam tuntutannya, JPU menilai Roy Suryo terbukti secara sah melanggar pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 A UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan golongan atau individu tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA),” katanya.

Atas tuntutan tersebut, Roy Suryo pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Dalam pledoinya, Roy memohon agar Majelis Hakim membebaskan dirinya dari hukuman.

“Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari segala pasal dakwaan dan membebaskan saya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” kata Roy dalam sidang pada Kamis (22/12/2022).

Selain membebaskan dari hukuman, Roy juga meminta Majelis Hakim memulihkan nama baiknya akibat terseret kasus ini.