“Di dalam melakukan perubahan kita terbuka termasuk bila melakukan perubahan itu harus melakukan revisi atas Undang-Undang, kita lakukan revisinya,” kata Anies di Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.

Anies menambahkan, ada empat pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Diantaranya meningkatkan, mengoreksi, menghentikan yang ada saat ini, serta menciptakan yang belum ada.

“Ketika sampai kepada empat hal itu, maka kita bicara spektrumnya luas,”tegasnya.

“Dari mulai kebijakan-kebijakan yang sektoral, mikro, sampai yang sektoral makro. Termasuk bicara tentang Undang-Undangnya, karena tujuannya adalah membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih baik,” sambungnya.

Kata dia empat hal tersebut sangat berdampak luas terhadap masyarakat.

Anies mengaku akan berdiskusi dengan masyarakat terkait kebijakan yang akan dia ambil.

JAKARTA, Eranasional.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah disahkan DPR RI menjadi UU Kesehatan. Di undang-undang ini mengatur tentang pidana kesehatan, salah satunya soal pengabaian pada pasien yang dalam kondisi gawat darurat.

Hukuman pidana tersebut bisa menjerat pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan draf RUU Kesehatan yang didapat disebutkan dalam Pasal 174 Ayat (1) disebutkan, faskes baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau masyarakat harus memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang mengalami situasi gawat darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya kedisabilitasan.

Selanjutnya, pada Pasal 174 Ayat (2) ditegaskan bahwa faskes tak boleh menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, meminta uang muka dan tidak diperbolehkan mengedepankan urusan administratif yang dapat menunda pelayanan kesehatan.

Sementara, pada Pasal 275 Ayat (1) menyebutkan kewajiban-kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat dan atau situasi bencana.

Jika terbukti mengabaikan kewajiban yang disebutkan di pasal-pasal di atas, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Ayat (1) yang berbunyi, “Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan 275 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000”.

Lalu, Pasal 438 Ayat (2) menjelaskan, “Bahwa pertolongan pertama tidak dilakukan dan menyebabkan kedisabilitasan dan kematian pada pasien, maka pimpinan fasilitas kesehatan (faskes) bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Undang-Undang Kesehatan yang baru sudah disahkan oleh DPR, Selasa (11/7) kemarin. Di dalam UU Kesehatan tersebut diatur berbagai hal, salah satunya soal aborsi beserta hukumannya. Hal ini diatur dalam Pasal 60 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 472.

Mengutip UU Kesehatan terbaru itu ditegaskan setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Adapun kriteria tersebut pertama aborsi diperbolehkan dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan wewenang.

Kedua, aborsi dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

 “Aborsi dapat dilakukan dengan persetujua perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan,” bunyi Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan.

Kemudian dalam Pasal 61, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan abkrsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP),” bunyi Pasal 62.

Hukuman Pidana

Ketentuan pidana terkait aborsi diatur dalam Pasal 427 hingga 429. Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria akan dipidana dengan penjara selama 4 tahun.

Sedangkan Pasal 428 ayat (1) dijelaskan, orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 pada seorang perempuan dengan persetujuannya, bisa dipidana 5 tahun. Sedangkan bila tanpa persetujuan, perempuan tersebut akan dipidana 12 tahun penjara.

Jika perbuatan aborsi dengan persetujuan itu mengakibatkan kematian perempuan, maka dipidana 8 tahun penjara.

Pidananya menjadi lebih berat, mencapai 15 tahun jika aborsi tanpa persetujuan perempuan dan mengakibatkan kematian.

Sedangkan Pasal 429 mengatur tentang pidana bagi tenaga medis yang melakukan aborsi. Pasal 429 ayat (1) menyebutkan, tenaga medis atau tenaga kesehatan (nakes) yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 428, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Tenaga medis atau nakes juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, dan/atau hak menjalankan profesi tertentu.

Namun demikian, pidana ini tidak berlaku bagi tenaga medis yang menangani korban pemerkosaan.

“Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana,” jelas Pasal 429 ayat (3).