Fraksi PKS melalui Anggota Panja RUU Pemilu, Jazuli Juwaini, optimis pembahasan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan.

Menurutnya, pembahasan akan dimulai setelah pembukaan masa sidang pada 9 November mendatang, sehingga ditargetkan rampung sebelum penutupan masa sidang 2026.

“Masa sidang yang akan datang ini kan mulai tanggal 9 [November] ya kan? Satu bulan lah kurang lebih. Insyaallah selesai. Saya optimis itu bisa selesai,” ujar Jazuli di kompleks parlemen, Senin (2/11).

Jazuli menjelaskan, saat ini DPR masih berada dalam masa reses di mana para anggota dewan turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konstituen.

Oleh karena itu, pembahasan RUU tidak dapat dipaksakan lebih awal karena menyerap masukan masyarakat adalah kewajiban yang beriringan dengan tugas legislasi.

Di sisi lain, target waktu PKS ini berbeda dengan proyeksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, memprediksi pengesahan RUU Pemilu baru akan rampung pada Maret 2027 sebagai batas maksimum.

“Ya kalau ini pembahasan tiga bulan berarti Januari, Februarinya, Maret lah, tiga bulan berikutnya, maksimum ya itu,” kata Khozin, Selasa (29/9).

10 Isu Krusial RUU Pemilu

Komisi II DPR saat ini telah memetakan 10 isu krusial dalam RUU Pemilu. Sejumlah poin utama mencakup:

• Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

• Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)

• Ambang batas presiden (presidential threshold)

• Keterwakilan perempuan

• Penggunaan kecerdasan artifisial (AI)

• Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. []

“Melaporkan Tom Lembong atas adanya dugaan tindak pidana menyebarkan pasal palsu 299 ayat 1 UU Pemilu di akun medsos miliknya,” ujar perwakilan Tim Advokat Lingkar Nusantara (Lisan), Hendarsam Marantoko, kemarin.

Ini merupakan laporan kedua yang menyeret mantan Kepala BPKM tersebut. Sebelumnya Hendarsam juga telah melaporkan Tom Lembong ke Bawaslu berkaitan cuitan tersebut.

Hendarsam berharap Tom Lembong meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Pelaporan akan dicabut, kata dia, apabila Tom Lembong menjadikan pelaporan tersebut sebagai sebuah pembelajaran menghindari kampanye negatif.

Jokowi nampak belum memastikan apakah ia akan berkampanye atau tidak meski sebelumnya ia menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye.

Ia berkelakar bahwa penjelasannya mengenai aturan undang-undang soal aturan presiden kampanye sudah membuat ramai di ranah publik.

“Oh iya, saya sudah diajak bolak balik, tetapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, Undang-Undang Pemilu saja sudah ramai ya,” kata Jokowi sesaat seusai bersantap bakso bersama Prabowo.

Kemudian saat ditanyai soal Prabowo yang menyebut Koalisi Indonesia Maju sebagai ‘Timnya Pak Jokowi’ Jokowi menyerahkan anggapan itu kepada Prabowo yang sedang duduk di hadapannya.

“Tanyakan ke Pak Prabowo, urusan koalisi itu adalah koalisi partai-partai, jangan ditanyakan pada saya, tanyakan kepada beliau,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi kembali terekam makan bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga merupakan capres nomor urut 2. Keduanya tampak menyantap menu yang sama, yakni bakso dan meminum kelapa muda di sebuah warung bakso dan mie ayam yang berada di pinggir jalan Raya Bandongan, Magelang, Senin (29/1/2024).

Ancaman pidana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pasal 552 UU Pemilu, menyebutkan bahwa pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp50 miliar bagi capres dan cawapres yang mengundurkan diri.

Hukuman yang sama bagi pihak yang bertanggung jawab atas penggantian capres dan cawapres.

Berikut ketentuan itu selengkapnya:

Pasal 552 (1) Setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 552 (1) Setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Oleh karenanya, UU Pemilu melalui Pasal 236 ayat (2) melarang salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU RI.

Untuk diketahui, tahapan pendaftaran bakal capres-cawapres telah dibuka KPU RI pada 19-25 Oktober 2023. Adapun yang sudah mendaftar ke KPU adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Status mereka saat ini masih bakal pasangan calon, sebelum KPU RI menetapkan mereka secara resmi sebagai pasangan calon definitif pada 13 November 2023.

Setelah 13 November 2023 larangan mundur beserta konsekuensi pidana untuk penarikan/penggantian calon berlaku.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, mengingatkan bahwa sejak mendaftarkan diri ke KPU RI, para bakal capres-cawapres sudah berkomitmen tak menarik pencalonan calonnya dari kontestasi Pilpres 2024. Komitmen itu tertuang dalam bentuk surat pernyataan yang merupakan salah satu syarat pengajuan bakal capres-cawapres ke KPU RI.

Syarat soal surat pernyataan ini diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

“Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU wajib menyerahkan: surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, Kamis (9/11).

“Selanjutnya di huruf f dari ayat dan pasal tersebut, dinyatakan (soal) surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon,” sambungnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pada Pasal 498 disebutkan, bagi atasan atau majikan yang melarang karyawannya menyalurkan hak suaranya atau nyoblos pemilu dapat dikenakan sanksi 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 juta.

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” demikian bunyi aturan pada pasal tersebut.

Sementara itu, Pasal 520 UU Pemilu menyatakan, ‘Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun beserta denda Rp24 juta’.

Sedangkan, Pasal 511 menjelaskan, ‘Setiap orang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaannya, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Lalu, Passal 515 menjelaskan, ‘Orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya ke pemilih supaya golput alias tidak mencoblos dengan cara tertentu sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Selanjutnya, pasal Pasal 517 UU Pemilu dijelaskan, ‘Bagi yang sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam pidana penjara paling laam 5 tahun dan denda paling banyak Rp60 juta’.

JAKARTA, Eranasional.com – Syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024 telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Untuk mengetahui lebih lanjut, simak persyaratan menjadi capres-cawapres menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan Pilpres di Indonesia:

Syarat Capres-Cawapres di Pemilu 2024

Dalam Pasal 169 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres, yang juga berlaku sebagai syarat capres-cawapres Pemilu 2024.

Berikut ini syarat-syarat Capres-Cawapres menurut UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017:

– Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

– Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri

– Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia

– Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) setelah bebas murni 5 tahun. Ketentuan ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022.

Sebelum putusan ini terbit, eks narapidana korupsi atau perbuatan pidana lain dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun sudah bisa mencalonkan diri sebagai caleg dengan cukup mengumumkan dirinya eks narapidana korupsi.

“Untuk pemilu DPR RI dan sebagainya, kalau sudah pernah kena pidana yang ancaman 5 tahun lebih, baru boleh mencalonkan diri kalau sudah selesai menjalani pidananya, atau setelah menjadi mantan terpidana, atau istilah awamnya sudah bebas murni, dan durasi bebas murninya sudah lebih dari 5 tahun,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam dialog publik di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2023).

Hasyim menyebut bahwa putusan MK tersebut telah memberikan kepastian di tengah perdebatan soal boleh atau tidaknya eks narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai caleg.

“Yang kedua, menjadi pelajaran bahwa orang-orang yang sudah diberi amanah lalu mengingkari amanah yaitu tidak boleh untuk menjadi pejabat-pejabat publik,” ujarnya.

Dia menyebut, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Artinya, orang tersebut diberi kewenangan tetapi disalahgunakan.

“Berarti orang ini tidak kredibel, mestinya enggak boleh dong nyalon lagi, karena sudah pernah mengkhianati amanah yang diberikan,” ujarnya.

Namun demikian, Hasyim mengaku belum dapat memastikan untuk menerapkan aturan yang sama terhadap calon anggota DPD RI. Sebab, dalam putusan MK tadi, pasal yang diuji material hanya pasal yang mengatur soal pencalonan anggota legislatif DPR dan DPRD.

Sebelumnya, putusan MK ini diambil dalam sidang yang digelar pada Rabu (30/11/2022) atas gugatan seorang warga Tambun Utara, Bekasi, Leonardo Siahaan, atas Pasal 240 ayat (1) huruf g pada UU Pemilu.

Dalam gugatannya, pemohon mengemukakan beberapa dampak buruk akibat pasal yang dinilai memberikan ruang bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar majelis hakim dalam amar putusannya.

Melalui putusan nomor 87/PUU-XX/2022, MK menyatakan pasal tersebut tidak berkekuatan hukum mengingat jika tidak diartikan bahwa “bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan:

(i)tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Sebelumnya, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu mengatur bahwa caleg eks narapidana dengan ancaman 5 tahun penjara cukup mengumumkan dirinya eks narapidana, untuk dapat maju sebagai caleg DPR RI dan DPRD.

Mahkamah menilai, pasal ini kontradiktif dengan UU Pilkada soal syarat pencalonan kepala daerah.

“Maka pembedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan,” ujar amar putusan itu.