Usulan tersebut juga mencakup kekayaan pejabat yang nilainya jauh lebih besar daripada jumlah yang tercantum dalam laporan resmi.

Tanak menilai, aset yang tidak dilaporkan atau kelebihan harta dari nilai yang tercatat dalam LHKPN perlu menjadi objek perampasan oleh negara.

“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak kepada jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Ia juga mengusulkan agar aturan tersebut berlaku bagi penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, tetapi tidak menjalankan kewajiban itu.

Menurut Tanak, harta milik pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dapat dikenai perampasan berdasarkan undang-undang tersebut.

“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, daftar tersebut disusun setelah Komisi III melakukan kajian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari sejumlah ahli hukum mengenai pentingnya pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dijerat aturan tersebut.

“Komisi III DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU ini,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

Menurut dia, para ahli memberikan pandangan agar ketentuan dalam RUU Perampasan Aset diarahkan pada tindak pidana yang memiliki motif ekonomi, menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat, serta tergolong serius dan memberikan dampak ekonomi yang luas.

Komisi III DPR RI juga membandingkan mekanisme perampasan aset yang diterapkan di sejumlah negara sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi di Indonesia.

Habiburokhman mencontohkan Selandia Baru yang memungkinkan perampasan aset tanpa melalui putusan pidana terhadap tindak pidana tertentu yang dinilai signifikan.

Ketentuan tersebut antara lain mencakup perkara dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun dan nilai aset lebih dari NZ$30 ribu.

Sementara itu, sejumlah negara seperti Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda menerapkan mekanisme perampasan aset untuk perkara narkotika maupun kejahatan serius lainnya.

Italia memiliki cakupan yang lebih spesifik, antara lain terhadap tindak pidana korupsi, mafia, serta kejahatan terorganisasi serius lainnya.

Adapun Amerika Serikat memberikan perhatian pada perkara narkotika, penipuan (fraud), korupsi, dan tindak pidana terorganisasi.

Ia meminta pengesahan beleid tersebut dilakukan paling lambat pada rapat paripurna 15 Desember 2026.

Botok menegaskan, apabila batas waktu tersebut tidak dipenuhi, seluruh pimpinan DPR diminta mempertanggungjawabkan kegagalan tersebut dengan mengundurkan diri.

Pernyataan itu disampaikan Botok setelah mengikuti audiensi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ia bersama sejumlah aktivis diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Menurut Botok, hasil audiensi kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak.

Salah satu poinnya berkaitan dengan komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset sesuai tenggat yang telah disepakati.

Botok mengatakan, pimpinan DPR juga telah menyatakan kesediaannya untuk mundur apabila komitmen tersebut tidak terealisasi.

“Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih. Beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak terealisasi,” ujar Botok seusai audiensi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Mengingat masa sidang Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang hanya tersisa hitungan hari.

Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu menyebut, RUU Perampasan Aset akan dibahas pada periode Anggota DPR masa jabatan selanjutnya.

“Masa sidang ini kan tinggal beberapa hari, jadi kemungkinan di masa sidang yang akan datang, di periode yang baru,” kata Sahroni dalam keterangannya, Minggu 8 September 2024 dikutip dari siaran Kompas TV.

Sahroni mengakui pengesahan RUU tersebut memang mendesak, namun ia menegaskan proses pembahasannya harus komprehensif.

“Karena waktu sidang tinggal sedikit, kita harus realistis dan kemungkinan besar akan dilanjutkan pada masa sidang mendatang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Mengingat, RUU Perampasan Aset juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyoroti langkah cepat DPR dalam membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada.

Ia pun berharap sikap cepat DPR tersebut juga dapat dilakukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak. Misalnya seperti RUU Perampasan Aset,” kata Jokowi, Selasa 27 Agustus 2024.

Sebagai informasi, UU Perampasan Aset sendiri bertujuan untuk memberikan mekanisme hukum yang lebih kuat dalam pengembalian aset yang dirugikan negara akibat tindak pidana korupsi. []

JAKARTA, Eranasional.com –  Tim Percepatan Reformasi Hukum diterima Jokowi pada Kamis, 14 September 2023. Tim diantaranya merekomendasi pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hal ini sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang turut mendampingi tim menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

“Saya bersama Tim Percepatan Reformasi Hukum telah melaporkan hasil kerja tim kepada Presiden di Istana Bogor kemarin,” kata Mahfud dikutip dari akun Instagramnya, Jumat, 15 September 2023.

Menurut Mahfud, dia mengawali laporan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil kerja oleh masing-masing perwakilan kelompok kerja (Pokja).

Secara berturut-turut oleh Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof Maria SW Sumardjono, Dr. Yunus Husein, dan Prof Susi Dwi Harijanti.

Presiden Jokowi kata Mahfud, mengapresiasi dan menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh tim yang bekerja intensif selama tiga bulan. 

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan kembali DPR RI tentang urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset. 

Hal ini menyikapi dugaan korupsi terhadap anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas, sebagaimana disampaikan Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo, Rabu, 16 Agustus 2023.

“Kejadiannya tahun 2021 pada saat tersangka sudah menjadi dewan, pada suatu kasus perdata yang ada kaitannya dengan mega korupsi Jiwasraya. Ini seperti cerita bersambung,” ujar Ariyo Bimmo.

Ismail Thomas diduga memalsukan dokumen yang dijadikan alat bukti dalam persidangan sengketa lahan antara PT Sendawar Jaya dan sejumlah pihak, termasuk Kejaksaan Agung.

Patut diduga bahwa pemalsuan terkait kedudukan Tersangka sebagai Bupati Kutai Barat tahun 2006-2016.

“Apabila terbukti bahwa pemalsuan dilakukan ketika Ismail Thomas menjabat, maka sangat mungkin uang hasil kejahatan tersebut digunakan yang bersangkutan untuk mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif 2019,” ungkap pegiat reformasi hukum dan peradilan ini.