Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Polirik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mengebut proses revisi UU Cipta Kerja usai dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. MK memberikan waktu selama 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja yang cacat formil.

“Akan lebih cepat dari dua tahun. Kan MK memberi waktu dua tahun. Kita akan berusaha lebih cepat dari dua tahun. Sehingga lebih mudah selesai,” kata Mahfud MD dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (29/11).

Mahfud menilai revisi ini sebenarnya telah sesuai dengan fokus Presiden Jokowi dalam melakukan restrukturisasi dan deregulasi untuk mempermudah investasi masuk. Sehingga, perlahan namun pasti, ekonomi masyarakat Indonesia dinilai akan mulai bangkit.

Di samping itu, Mahfud menyebut, dalam dua tahun ke depan, seluruh investasi yang telah dilakukan oleh para investor secara sah atas dasar UU Cipta Kerja ini tidak bisa dibatalkan.

Hal tersebut mengacu pada aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Aturan itu menurut Mahfud menyebutkan bahwa perjanjian yang telah secara sah dibuat tidak bisa sembarangan dicabut.

“Kalau dalam 2 tahun itu ada investasi yang sudah dibuat secara sah, itu tidak bisa dibatalkan. Punya kepastian. Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi ndak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat,” ujar Mahfud.

Atas alasan itulah, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak akan sewenang-wenang melakukan pembatalan terhadap perjanjian investasi yang telah terjalin sebelumnya.

“Kan kalau kita mau sewenang-wenang membatalkan bisa menjadi perkara internasional. Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu,” ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Apalagi, menurutnya, keputusan ini hanya berkaitan soal prosedur yang harus diperbaiki.

“Masyarakat jangan khawatir undang-undang ini akan berlaku dan pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki, sehingga keseluruhan permohonan uji materi yang menyangkut isinya itu kan dinyatakan N.O. atau tidak dapat diterima,” ungkap Mahfud.

“Oleh sebab itu yang sudah berjalan terus berjalan, yang mau masuk terus masuk berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, dan pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di sudut investasi,” pungkasnya.

Banjarmasin – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) menyelenggarakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Selasa (02/11/2021) secara daring dan luring bertempat di Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan UUCK beserta turunannya.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang berkata bahwa pengendalian dan penertiban itu dilakukan setelah penyusunan dan perencanaan tata ruang serta pemanfaatan tata ruang. Dalam tahap perencanaan Rencana Tata Ruang (RTR) akan keluar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang disebut KKPR.

“KKPR ini akan kita nilai dan kita kendalikan, apakah bergerak dengan sesuai ketentuan yang dikeluarkan atau tidak,” jelas Dirjen PPTR.

Lebih lanjut, Budi Situmorang menjelaskan bahwa dalam menilai pelaksanaan KKPR dan perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR), juga akan ada pemberian insentif dan disinsentif.

“Kita cek struktur ruang dan pola ruang yang Anda kerjakan. Kalau kebablasan, kita lakukan pengenaan sanksi atau jika terjadi sengketa maka akan dilakukan penyelesaian sengketa penataan ruang,” terang Budi Situmorang.

Dalam aspek pertanahan, Budi Situmorang juga menjelaskan bahwa pengendalian dan penertiban akan dilakukan jika sertipikat hak atas tanah sudah resmi terbit.

Ia berkata bahwa pihaknya akan melakukan pengendalian alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu. Tak hanya itu, juga dilakukan penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi yang hadir secara daring berkata bahwa UUCK (UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja-red) hadir sebagai penataan regulasi terhadap peraturan perundangan yang tumpang tindih.

Hal ini bertujuan sebagai keselarasan substansi di berbagai perundang-undangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah di bidang tata ruang dan pertanahan.

Dalam kegiatan ini, Yagus Suyadi membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Ia menjelaskan bahwa PP ini mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. Hal ini memperluas aspek penertiban tanah dan ruang, yang dulu hanya penertiban tanah telantar, kini juga ada sebutan penertiban kawasan telantar.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kawasan merupakan objek baru, yaitu non kawasan hutan yang belum dilengkapi hak atas tanah tetapi telah memiliki izin konsesi maupun perizinan berusaha tetapi tidak diusahakan, tidak digunakan, dan tidak dimanfaatkan.

Dalam Pasal 180 Ayat 1 UUCK disebutkan, hak izin atau konsesi tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, hak izin yang dicabut ditetapkan sebagai kawasan atau tanah terlantar.

Ia juga menambahkan bahwa pada intinya, PP Nomor 20 tahun 2021 ini mengharapkan semua bidang tanah di seluruh Indonesia, baik yang sudah terdaftar atau sudah bersertipikat maupun yang belum terdaftar untuk dimanfaatkan secara optimal.

“Negara punya kewenangan mengatur peruntukan pemanfaatan tanah, juga mengawasi serta menertibkan penggunaan tanah agar optimal,” pungkasnya.

Jakarta – Saat ini pemerintah terus laksanakan percepatan dalam pengadaan tanah, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi serta konsekuensi hukum sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Mitigasi Risiko Pengadaan Tanah sebagai referensi bagi pelaksana pengadaan tanah guna percepatan pelaksanaan pengadaan tanah di seluruh Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Fungsi Mitigasi Risiko dalam Rangka Percepatan Pengadaan Tanah di Indonesia” yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Acara ini salah satunya bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap permasalahan pengadaan tanah yang ada atau pernah ada, langkah penyelesaian yang ditempuh, serta alternatif penyelesaian lainnya.

Saat membuka kegiatan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, mengatakan bahwa untuk terlaksananya pembangunan bagi kepentingan umum yang baik maka seluruh permasalahan dalam pengadaan tanah harus telah terselesaikan.

Namun, diharapkan adanya pencegahan terlebih dahulu sebagai upaya mitigasi yang dilakukan sehingga saat tahap pelaksanaan pengadaan tanah maupun setelah pengadaan tanah selesai, diharapkan minim terjadinya permasalahan.

“Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah dibutuhkan kegiatan mitigasi risiko dalam rangka percepatan pengadaan tanah di Indonesia, ditambah lagi dengan telah terbitnya peraturan-peraturan baru terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai pelaksanaan UUCK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Embun Sari menuturkan, jika ada beberapa contoh permasalahan yang pernah terjadi, yaitu dalam pengadaan tanah Jalan Tol Sigli Banda Aceh, di mana saat itu pengadaan tanah sudah sampai tahap penyerahan hasil, tetapi ketika dilakukan land clearing terdapat ratusan makam yang belum teridentifikasi.

Contoh lainnya, sambung Embun Sari, dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran terdapat bidang tanah yang uang ganti kerugiannya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, pada saat pendataan fisik data nilai bangunan belum masuk sehingga ganti kerugian yang dititipkan hanya nilai tanahnya saja, sedangkan penilaian untuk harga bangunan belum dilakukan.

“Mitigasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak maupun kerugian dari suatu bencana atau permasalahan. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan tanah selama ini belum ada panduan ataupun aturan teknis, terkait mitigasi risiko pengadaan dan pencadangan tanah. Oleh sabab itu, diharapkan melalui kegiatan ini, kita dapat berdiskusi mengenai hal ini di mana mitigasi risiko dapat menjadi bagian dari rangkaian penyelengaraan pengadaan tanah di Indonesia,” ungkapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 29 Oktober 2021 ini juga dihadiri oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra; Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Umum dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan, serta melalui daring Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan seluruh Indonesia.

Jakarta- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah menghadirkan beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR). PP turunan UUCK di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, antara lain PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dirjen PPTR, Budi Situmorang, mengatakan bahwa posisi pengendalian dalam pemanfaatan ruang salah satunya menjalankan aw enforcement.

Hal ini berlaku setelah adanya penilaian terhadap pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di suatu wilayah. Namun demikian, law enforcement atau posisi pengendalian dilakukan melalui empat tahapan, yakni menemukan, mencegah, menghukum, dan memulihkan.

“Jadi kita tidak sekadar hanya menghukum. Saya mengatakan ini karena pengendalian yang berbasis nilai tambah, jadi kita melakukan pencegahan menghukum itu dalam rangka untuk memulihkan. Setelah Rencana Tata Ruang (RTR), pemanfaatan, lalu dilakukan pengendalian supaya dia mengikuti RTR. Kita bukan hanya menghukum saja, tapi memberikan pemulihan,” ujar Budi Situmorang dalam Sosialisasi PP Turunan UUCK di Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang dilakukan secara daring dan luring di Semarang, Selasa (26/10/2021).

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, ia menjelaskan bahwa KKPR dan Sinkronisasi akan menghasilkan pemanfaatan ruang. Kemudian, Ditjen PPTR akan melakukan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, serta pemberian insentif dan disinsentif.

Menurut Budi Situmorang, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan berdasarkan muatan RTR sehingga pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR.

“Kami mengawasi, mengendalikan, bahkan bila perlu menertibkan. Penertiban sanksi ini berupa administrasi maupun pidana. Dalam UUCK dikatakan bahwa prioritaskan sanksi administrasi dahulu supaya kita lakukan pencegahan. Hasil pengendalian ini untuk meninjau kembali sehingga benar-benar kita tertib tata ruang, kemudian mendorong terwujudnya tata ruang sesuai RTR. Kemudian kita lakukan pencegahan, penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang,” tegas Budi Situmorang.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, yang juga hadir secara daring menyampaikan perihal PP Nomor 20 Tahun 2021. Ia menuturkan, pada prinsipnya PP ini mengimbau serta mengharapkan agar setiap jengkal bidang tanah dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Setiap pemegang hak, baik perorangan maupun badan hukum, bisa badan hukum privat maupun badan hukum publik, ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kesuburan, menjaga kelestarian dari bidang tanah sehingga harapannya tidak ada lagi nanti yang terindikasi sebagai tanah telantar,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kawasan merupakan objek baru, yaitu non kawasan hutan yang belum dilengkapi hak atas tanah, tetapi telah memiliki izin konsesi maupun perizinan berusaha, tetapi tidak diusahakan, tidak digunakan, dan tidak dimanfaatkan.

Dalam Pasal 180 Ayat 1 UUCK disebutkan, hak izin atau konsesi tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak diberikan, akan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, hak izin yang dicabut ditetapkan sebagai kawasan atau tanah telantar.

“Ini tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakannya ialah setiap jengkal tanah harus dimanfaatkan secara optimal karena ini akan menunjang perekonomian nasional. Secara tidak langsung, nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau dibiarkan, ditelantarkan, ini salah satu istilahnya pemborosan terkait dengan fungsi tanah,” papar Yagus Suyadi.

Hadir langsung dalam kegiatan ini, Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Iskandar Syah; Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah; jajaran pemerintah daerah terkait, serta kalangan akademisi dan pelaku profesi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan kapasitas aparat pemerintah daerah, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Jakarta – Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang lebih dikenal dengan KKPR menjadi syarat dasar sebelum mengurus persetujuan lainnya seperti Persetujuan Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jika suatu wilayah sudah mempunyai RDTR maka otomatis diproses melalui sistem dengan terbitnya konfirmasi KKPR dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja. Namun jika tidak ada RDTR, dapat menggunakan produk RTR berjenjang lainnya dengan memerlukan analisis dan penilaian dokumen dalam kurun waktu 20 hari kerja,” ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda RTRW Kota Batu, Ranperda RTRW Kota Medan dan Ranperkada RDTR Kota Cirebon pada Kamis, (21/10/2021).

Lebih lanjut ia menegaskan, ke depan tidak ada lagi peraturan kepala daerah tentang tata ruang di luar produk RTR seperti RTRW dan RDTR. Misal, menetapkan kawasan hutan ditetapkan terpisah melalui peraturan kepala daerah.

“Itu tidak bisa. Semuanya kita masukkan menjadi satu kesatuan di produk rencana tata ruang, maka pembahasan ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai kebijakan,” tegas Abdul Kamarzuki.

Ia menambahkan, dengan adanya analisis dan penilaian dokumen, maka pemerintah daerah harus segera membentuk forum penataan ruang sebagai inklusivitas penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan perangkat daerah maupun asosiasi profesi dan akademisi.

Kementerian ATR/BPN, menurut Abdul Kamarzuki, juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta dengan harapan, terstandarisasinya data yang dihasilkan dari produk RTR di seluruh wilayah di Indonesia.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang hadir secara langsung menjelaskan, Kota Batu ini adalah kota baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Malang. Ketika terbentuk menjadi kota, maka banyak sekali terjadi perubahan-perubahan karena sarana prasarana dan fasilitas kota masih belum tersedia.

“Diharapkan Perda RTRW Kota Batu ini akan menjadi momentum awal untuk perkembangan Kota Batu yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Dewanti menuturkan, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pokok utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, pariwisata dan UMKM. Dalam aspek pariwisata, banyak investor yang tertarik untuk membangun hotel skala besar dengan puluhan tingkat namun pemerintah daerah masih belum berani untuk mengeluarkan izin terkait pembangunan tersebut.

“Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Baru sebelum pandemi Covid-19 adalah sebanyak 7.5 juta wisatawan. Dengan adanya Perda RTRW ini, kami harapkan fasilitas penunjang Kota Batu sebagai Kota Wisata dapat segera terealisasikan dengan adanya payung hukum yang jelas,” ucap Dewanti.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, salah satu isu strategis penataan ruang di Kota Medan yaitu perkembangan kota yang masih cenderung memusat pada inti kota. Oleh karena itu, perlunya pemerataan pembangunan, khususnya pada kawasan Kota Medan Bagian Utara.

Kawasan Utara ditetapkan sebagai pusat kota di bagian utara dengan fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi, pusat kegiatan sosial-budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan.

“Sebagian besar arahan pengalokasian kawasan lindung berada di kawasan utara. Hal ini tentu memerlukan penyesuaian pada rencana pembangunannya mengingat Medan Utara mempunyai potensi yang dapat dikembangkan salah satunya sebagai Water Front City,” jelas Bobby.

Di sisi lain, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memaparkan, pada proses penetapan RDTR dalam kurun waktu Tahun 2012-2021, telah terjadi sejumlah dinamika kebijakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kota Cirebon yang memberikan signifikansi besar terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang Kota Cirebon.

“Tentunya sebagai tindak lanjut, kami mengharapkan persetujuan substansi RDTR Kota Cirebon dapat segera terbit. Dengan demikian, Ranperkada ini dapat segera ditetapkan menjadi Perkada RDTR Kota Cirebon 2021-2041,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemda Kota Cirebon siap berkomitmen memenuhi alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20%.

“Semoga RDTR ini dapat menjawab permasalahan Kota Cirebon baik dari eksternal maupun internal. Kami akan langsung tindaklanjuti Ranperkada tersebut untuk mewujudukan harapan masyarakat kota Cirebon,” tutup Nashrudin.

Jakarta – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi pegangan untuk para kepala daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan membutuhkan ruang, jika ruangnya belum benar, nantinya tidak bisa berjalan pembangunan di daerahnya.

Hal tersebut diungkapkan Abdul Kamarzuki, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang melalui keterangan pers, Kamis (21/10) dalam rangka Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 2021 – 2041, Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2041, dan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2041, di Jakarta pada Senin (18/10/2021) kemarin.

Abdul Kamarzuki juga menekankan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), tata ruang menjadi single reference baik produk tata ruangnya ataupun dalam implementasinya.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro dalam paparannya mengatakan, RDTR ini menjadi solusi maka dari itu sejak awal kami bersemangat agar bagaimana RDTR di Kabupaten Madiun segera tercapai.

“Bukan hanya soal bagaimana perizinan berinvestasi, tetapi karena kami sangat berkomitmen mempertahankan lahan baku sawah,” sambungnya

Ia juga menegaskan bahwa dengan memiliki RDTR menjadi penyelesaian dari permasalahan penataan ruang yang ada di Kabupaten Madiun.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna, Wan Siswandi, menjelaskan bahwa Natuna sudah memiliki Rencana Tata Ruang. Namun, ada beberapa hal yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi prioritas, yaitu pertahanan, pariwisata, perikanan, migas, dan lingkungan hidup.

“Maka ada beberapa hal terkait tata ruang yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan,” ujarnya.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk membangun Kabupaten Natuna berdasarkan tata ruang yang sudah kita miliki, itu menjadi fondasi kami untuk membangun Natuna ke depannya,” tambah Wan Siswandi.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Bupati Magetan, Suprawoto. “Urgensi dari RDTR ini ialah bagaimana RTRW Kabupaten Magetan, khususnya Kecamatan Sukomoro ini difungsikan sebagai pusat pelayanan kawasan hortikultura, kawasan peternakan, industri kecil dan rumah tangga, serta kawasan agropolitan,” jelasnya. Suprawoto juga mengungkapkan harapannya bahwa dengan RDTR WP Sukomoro ini, dapat disetujui bersama untuk kepentingan yang lebih baik.

Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang dilakukan secara daring dan luring.

Kegiatan yang diikuti oleh kalangan akademisi dan pelaku profesi ini, dilakukan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan kapasitas aparat pemerintah daerah, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Materi sosialisasi yang disampaikan berasal dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diterbitkan dalam rangka simplifikasi/harmonisasi regulasi dan perizinan.

Hal ini terkait dengan aspek pengendalian dan penertiban terhadap pertanahan dan tata ruang, yaitu PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Direktur Jenderal PPTR, Budi Situmorang menjelaskan bahwa posisi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang menjadi posisi sentral saat ini.

“Rencana dan pemanfaatan ruang serta pemberian hak atas tanah telah dilaksanakan maka saatnya pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, memegang peran sentral untuk memastikan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan. Hal ini adalah rangka terwujudnya tertib pertanahan dan tata ruang,” jelasnya melalui keterangan pers, Senin (18/10)

Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Iskandar Syah yang turut hadir menjelaskan substansi PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

“PP Nomor 20 Tahun 2021 memberikan amanat yang besar kepada Kementerian ATR/BPN, peraturan sebelumnya hanya mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, tetapi saat ini diatur juga penertiban dan pendayagunaan terhadap kawasan telantar sehingga dibutuhkan sinergitas dengan kementerian/instansi terkait dan pemerintah daerah. Mulai dari informasi adanya indikasi kawasan dan tanah telantar hingga peran dalam penertiban kawasan dan tanah telantar,” paparnya.

Selain itu, Andi Renald selaku Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang turut menyampaikan substansi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan muatan Rencana Tata Ruang sehingga pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang,’’ ujarnya.

Direktur Pengendalian Hak Atas, Alih Fungsi Lahan, Kawasan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, menyampaikan bahwa saat ini tengah disusun rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengendalian dan Penertiban Pertanahan.

“Rancangan peraturan tersebut untuk menjawab tantangan keharusan dilakukannya pengendalian dan penertiban terhadap seluruh aspek pertanahan agar sesuai dengan kewajiban yang diberikan dalam pemberian hak atau dasar penguasaan atas tanah,” ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur senantiasa berkoordinasi dalam mewujudkan tertib pertanahan dan ruang.

“Negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan dan ruang sehingga memberikan efek bagi kesejahteraan negara dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar. Ia menambahkan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN dituntut untuk melaksanakan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang sehingga menumbuhkan iklim investasi dan berusaha.

Sosialisasi ini diikuti oleh peserta secara aktif dan partisipatif melalui diskusi dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kepada narasumber. Melalui semangat tersebut, diharapkan para peserta mengetahui, memahami, menumbuhkan motivasi, dan selanjutnya dapat melaksanakan amanat pengendalian dan penertiban tanah dan ruang dengan penuh komitmen.

Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), menyelenggarakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Selasa (12/10/2021), bertempat di Aston Hotel Makassar.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib tanah dan ruang.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi yang hadir secara daring berkata bahwa UUCK (UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja-RED) hadir sebagai penataan regulasi terhadap peraturan perundangan yang tumpang tindih.

Hal ini bertujuan sebagai keselarasan substansi di berbagai perundang-undangan untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang tata ruang dan pertanahan.

Dalam kegiatan ini, Yagus Suyadi membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Ia menjelaskan bahwa PP ini mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. Hal ini memperluas aspek penertiban tanah dan ruang, yang dulu hanya penertiban tanah telantar, kini juga ada sebutan penertiban kawasan telantar.

Yagus Suyadi berkata bahwa Kawasan Telantar adalah kawasan yang terhitung non kawasan hutan yang belum terbit haknya yang berasal dari perizinan berusaha, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menguasai.

“Sebagai contoh, orang setelah mendapatkan izin, konsesi atau perizinan berusaha lainnya, dia hanya menguasai tanahnya. Namun objek tanahnya itu tidak segera dimanfaatkan sebagaimana tujuannya dan tidak segera diurus haknya. Ini dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pada intinya, PP Nomor 20 Tahun 2021 ini mengharapkan semua bidang tanah di seluruh Indonesia, baik yang sudah terdaftar atau sudah bersertipikat maupun yang belum terdaftar untuk dimanfaatkan secara optimal.

“Negara punya kewenangan mengatur peruntukan pemanfaatan tanah, juga mengawasi serta menertibkan penggunaan tanah agar optimal, sebagai wujud tertib tindak lanjut tanah dan ruang,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul H. Gani, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terkait pelaksanaan sosialisasi PP turunan UUCK. Ia berkata bahwa jika bicara soal perundang-undangan maka bicara satu hal yang tak bisa ditawar.

“Terkait PP turunan UUCK, kita harus melihat secara teknis. UU ini tidak perlu ditawar lagi, yang harus dilakukan adalah perlu dieksekusikan. Eksekusi ini butuh kesamaan pandangan, koordinasi, sinergitas, dan kesamaan pola tindak. Di Pemprov, kita ingin pastikan perihal investasi dan ekspor agar tidak tumpang tindih regulasinya,” tuturnya.

Sekretaris Ditjen PPTR, M. Shafik Ananta Inuman yang juga hadir secara daring mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi UUCK beserta PP turunannya agar secepatnya tuntas. Terdapat 5 PP di Kementerian ATR/BPN, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

“Ini key central point terkait perubahan perizinan kita. Dalam hal ini Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang prosedurnya via Online Single Submission (OSS). Peran kami mengontrol KKPR yang keluar ini. Kita pantau, kita kendalikan, kita tertibkan. Juga PPNS Penataan Ruang menjadi bagian dalam peran ini. Mari kita menyesuaikan apa yang sudah kita susun pada saat ini,” tutupnya.

Jakarta – Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memunculkan banyak terobosan, tak terkecuali di bidang pertanahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah ialah salah satu peraturan turunan UUCK yang menjadi fokus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PP tersebut mendukung pembentukan Badan Bank Tanah di Indonesia yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank Tanah nantinya juga akan mendukung pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, bahkan juga Reforma Agraria. Dalam PP ini dinyatakan bahwa ketersediaan tanah untuk Reforma Agraria paling sedikit 30% dari tanah negara diperuntukkan Badan Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa pembentukan Badan Bank Tanah terus didorong dan secara substansi sudah mencapai 90%.

Saat ini, ia berujar tengah disusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta para pakar praktisi hukum.

“Kita sudah membahas di internal kementerian, mungkin 90% substansinya sudah. Kita sudah edarkan juga ke beberapa kementerian/lembaga terkait. Tiga instansi sudah paraf. Tentunya mungkin paralel karena diharapkan Badan Bank Tanah ini dapat terwujud bulan Oktober ini,” kata Himawan Arief Sugoto melalui keterangan persnya, Jumat (8/10)

Ia menerangkan, Badan Bank Tanah akan dipimpin Komite Bank Tanah yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Komite ini juga akan dibantu oleh Sekretariat Komite.

Selain itu, lanjutnya dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/saran kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah. Guna menyelenggaran tugas-tugas dalam Bank Tanah, Komite Bank Tanah menetapkan Badan Pelaksana.

“Setelah itu, kita sedang paralel menyiapkan PP permodalan yang nantinya akan mengurus. Komite akan mengusulkan ke presiden mengenai siapa saja untuk pertama kali pengurus dari Bank Tanah ini. Itu ketentuan di perpres ini, untuk pertama kalinya pengurus ditetapkan oleh komite, setelah komite ditetapkan oleh Presiden,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir secara daring, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM, Benny Riyanto. Ia menyetujui bahwa latar belakang dibentuknya Badan Bank Tanah ini adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang masih marak terjadi. Ia berharap dengan pengaturan struktur dan penyelenggaraan Badan Bank Tanah dapat menjamin ketersediaan tanah, terutama untuk Reforma Agraria.

“Dapat disadari urgensi untuk penyusunan Raperpres ini. Dalam prosesnya tetap wajib harus diharmonisasi baik secara hirarki peraturan perundang-undangan, maupun secara substansinya agar tercipta suatu keselarasan, pembulatan, dan harmoni antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Hal ini juga untuk menghindari adanya benturan kepentingan sesama regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, harmonisasi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum agar Raperpres ini nanti benar-benar bisa dilaksanakan dan juga applicable,” jelas Benny Riyanto.

Adapun Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah ini, juga digelar secara luring di Hotel Royal Ambarrukmo, D.I. Yogyakarta. Hadir secara langsung, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suhendro; Dosen Fakultas Hukum UGM, Oce Madril; serta jajaran Kemenkum HAM dan instansi pemerintah terkait.

Sukabumi- Pemerintah telah berupaya untuk menjalankan program strategis melalui Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Menilik sebelumnya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Kedua, Menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Pemerhati dan pengamat pertanahan Hery Sarmanto, SH mengungkapkan perlunya peningkatan dalam pengawasan dalam implementasi dilapangan.

” Sejak dulu land reform sudah dilakukan. Pada era awal pemerintahan Presiden Soekarno, pemanfaatan tanah terutama untuk perkebunan dan pertanian sudah dilakukan,dengan diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria,” ujarnya melalui keterangan rilis, Sukabumi Selasa (14/9)

Hery Sarmanto menjelaskan, UUPA memiliki ruh pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat,land reform sebagai jantung dalam UUPA, masyarakat Indonesia yang sebagian besar itu adalah masyarakat agraris sudah semestinya bukan buruh tani tapi sebagai pemilik lahan,sampai sekarang pun masyarakat masih sebagian besar sebagai buruh tani.

Berbagai kebijakan terkait reforma agraria telah di terbitkan pemerintah terutama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diketahui, lanjut kata dia, Presiden Jokowi sudah sangat tepat mengeluarkan berbagai kebijakan terkait reforma agraria, contoh di Jawa Barat ini sekitar 85% tanahnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU), misalnya tanah-tanah HGU dan dalam kondisi penelantaran atau absentie harus segera dibebaskan oleh pemerintah atau dimasukkan dalam program land reform.

“Bagi pihak swasta yang memiliki misi bagi kesejahteraan masyarakat yang akan melepaskan HGU-nya dengan harga murah atau harga modal yang akan dibagikan masyarakat,nah akhirnya masyarakat menjadi petani yang memiliki lahan bukan buruh tani, jadi goals-nya masyarakat menjadi petani sekaligus pebisnis itu endingnya,” tambahnya

Terkait tanah berstatus HGU, Hery Sarmanto menegaskan sudah seharusnya tidak ada intrik-intrik lagi dari pihak birokrasi atau eksekutor dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tanah berstatus HGU yang sudah berstatus terlantar atau absentia yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak nya harus segera di-land reform-kan, HGU untuk perkebunan dan pertanian bahkan perhutanan ada 5 tingkatan tingkat 1,2 dan 3 okelah tapi jika sudah berada pada tingkat 4 sudah ada indikasi terlantar bahkan tingkat 5 tanah ini sudah dalam status absentie, harus sudah dikuasai oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat untuk dimanfaatkan,”umgkapnya

Tanah HGU dalam status tingkatan tersebut diatas, Hery Sarmanto menegaskan fungsi pengawasan yang dilakukan terutama di tingkat provinsi dan kabupaten melalui instansi Dinas Perkebunan dan Pertanian harus segera mengambil tindakan, seperti langkah hukum dengan pemberian somasi,

“Hei, tanahmu sudah dalam status tingkat 4 bahkan tingkat 5 kami (pemerintah) akan tarik, para pemegang hak selalu mengatasnamakan hak prioritas,masa 30 tahun masih hak prioritas apalagi tanahnya tidak dimanfaatkan sesuai peruntukkan,ini harus diambil oleh negara,sesuai dengan Undang-Undang,” bebernya

Hery Sarmanto yang sudah menjalankan tugas selama kurang lebih 25 tahun sebagai praktisi pertanahan mengatakan, “Law Enforcement atau penegakkan hukum terhadap adanya oknum yang menghambat proses birokrasi padahal sudah jelas dalam berbagai peraturan,ini yang menghambat proses land reform, padahal Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) salah satunya bertujuan memangkas birokrasi,” ujarnya

Menutup perbincangannya, Hery Sarmanto yang berniat maju dalam pencalonan sebagai anggota DPR RI mengatakan,saya tidak pernah tertarik politik pada awalnya, tetapi sebagai praktisi pertanahan yang selalu berinteraksi dengan birokrasi pertanahan.

“Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih ada terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada zaman sekarang ini, dengan adanya oknum-oknum tersebut dan terus berlangsung hingga selalu berbenturan,” tambahnya

Menurutnya intrik-intrik untuk kepentingan kepentingan pribadi dalam birokrasi pertanahan sontak membuat saya untuk mengatakan yang sebenarnya dengan tujuan untuk membenahi hal ini.

“Lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI memiliki fungsi sebagai pembuat Undang-Undang bersama pemerintah,pengawasan dan budgeting (pengaturan anggaran) inilah yang akan mengawal terutama pada isu pertanahan untuk kepentingan masyarakat, jelas saya tidak mencari materi untuk niat menjadi legislator,saya sudah berada di zona nyaman, tidak ada maksud yang lain.”tegasnya.

Jakarta – Tata ruang saat ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi dan juga menjadi penyelamat lingkungan. Namun, selama ini terdapat kondisi dan kendala yang dihadapi sehingga dirasa belum optimal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia pada tahun lalu telah melakukan terobosan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK sebagai jawaban atas permasalahan mengenai perizinan sampai regulasi yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam webinar Alumni Bicara #1 dengan tema “Perencanaan di Era Kemudahan Investasi: Menciptakan Ruang yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Alumni Planologi ITB (API) secara daring, Jumat, (10/09/2021).

Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa peran tata ruang akan semakin penting dan dominan, maka dari itu tata ruang perlu dijaga dengan baik agar ke depannya menjadikan tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan.

“Menjaga tata ruang menjadi bagian penting untuk kita, maka kita sebagai pembuat regulasi perlu melibatkan peran akademisi maupun praktisi agar mereka dapat memberikan petunjuk, sehingga dibutuhkan lebih banyak kerja sama antara regulator dan praktisi,” ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga berkata peran tata ruang dalam perizinan dan investasi begitu penting. Dan saat ini telah diperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengawal atau pengawas baik itu persetujuan lingkungan maupun persetujuan bangunan.

“KKPR yang ideal menurut saya ialah pemanfaatan ruang yang fit for purpose. Misalnya kalau di suatu tempat boleh dibangun perumahan maka memang _fit for purpose perumahan di sana dituangkan dalam KKPR. Dan kalau dalam KKPR, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sudah ditentukan ternyata tidak fit for purpose maka diperkenalkan partisipasi masyarakat atau yang disebut Forum Penataan Ruang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dwi Haryawan menjelaskan pembagian kewenangan KKPR terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan di antaranya terdapat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Di tingkat pusat merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, bersifat strategis nasional, perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga. Dan di provinsi usulan kegiatan pemanfaatan ruang berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam satu provinsi,” imbuhnya.

Bintan – Indonesia yang merupakan negara kepulauan mendorong masyarakat untuk tinggal di wilayah pesisir atau permukiman di atas air. Hal ini menjadi suatu persoalan dikarenakan permasalahan legalisasi aset atas wilayah yang ditempati masyarakat tersebut. Untuk itu, pemerintah membuat suatu terobosan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) yang diupayakan dapat mengatasi permasalahan wilayah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun permukiman di atas air.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya di acara Diskusi Publik #Road to Wakatobi From Kepri dengan tema “Legalisasi Permukiman Masyarakat di Atas Air Pasca UUCK,” secara daring, Rabu, (01/09/2021).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa negara hadir dalam memfasilitasi masyarakat yang tinggal di permukiman di atas air dan diberikan hak di atas bangunannya yang pada umumnya masyarakatnya memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik. Sehingga, diharapkan masyarakat mendapatkan akses perbankan.

“Saya konsisten sekali dalam hal ini, saya selalu katakan berikan HGB (Hak Guna Bangunan) jika tidak bisa diberikan hak miliknya, karena HGB bisa diperpanjang jangka waktunya atau diperbarui,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Staf Presiden, Moeldoko menuturkan jika Presiden RI, Joko Widodo menaruh perhatian yang besar terhadap Reforma Agraria. Jika Reforma Agraria berhasil dijalankan dengan baik, akan menimbulkan efek positif terhadap masyarakat.

“Dengan penguatan Reforma Agraria masyarakat menjadi meningkat kesejahteraannya. Untuk itu, keterlibatan kementerian/lembaga dibutuhkan sehingga tanah-tanah tersebut dapat membawa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tuturnya.

Manfaat lain dari legalisasi aset pada wilayah pesisir maupun wilayah pulau-pulau terluar, selain mendapatkan kejelasan hak hukum atas tanah, dapat juga menjadi alat bukti jika terjadi konflik antar negara. “Pulau-pulau terluar perlu disertipikasi sehingga jika ada konflik antar negara di perbatasan bisa menjadi alat bukti, maka dari itu hal ini diperlukan kerja sama antar kementerian,” ujar Kepala Staf Presiden.

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra yang hadir secara luring ini mengatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk menyinkronkan penataan aset dan akses dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk percepatan legalisasi aset di wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kita butuh kerja sama dan kami siap, kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk mendiskusikan sehingga menjadi banyak catatan dan nanti dapat kita bawa ke dalam GTRA Summit di Wakatobi serta kami Kementerian ATR/BPN akan terus lakukan konsolidasi guna mempercepatnya,” kata Surya Tjandra.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menuturkan kepemilikan hak atas tanah dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena mendapat kepastian hukum.

“Hadirnya UUCK diharapkan masyarakat yang tinggal di pesisir laut segera bisa diberikan haknya, khususnya Provinsi Kepri yang wilayahnya banyak pesisir,” imbuhnya.

Pada acara ini turut hadir secara daring Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Adi Darmawan; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian KKP, Pamuji Lestari dan juga hadir secara luring Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani; beserta jajaran

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Di antaranya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah; PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang; Selanjutnya, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; serta PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil memastikan bahwa kelima peraturan pelaksana tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal kebangkitan investasi properti yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya, pemerintah dapat mengatasi iklim investasi di bidang properti beserta hambatan-hambatan yang ada selama ini,” ujarnya melalui keterangan rilis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/7/2021)

Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan bahwa PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah akan membenahi masalah Satuan Rumah Susun (Sarusun) yang selama ini menjadi kendala di sektor properti.

“Masalah sudah kita selesaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang seharusnya sarusun boleh dimiliki oleh investor asing. Demikian juga untuk perpanjangan bisa dilakukan sekaligus sehingga ada kepastian, kemudian perpanjangan bisa diberikan setelah SLF (Sertifikat Layak Fungsi),” terangnya.

Kemudian PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

“Banyak kemudahan di dalamnya, kalau seandainya nanti hambatan-hambatan yang selama ini tidak ada solusinya, sekarang sudah ada solusinya,” tegas Sofyan A. Djalil.

Selanjutnya, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang bertujuan memperjelas izin usaha untuk memperlancar iklim investasi.

“Selama ini ada orang menggunakan izin perkebunan, izin pertambangan, dan bermacam izin lisensi lain, sehingga orang dapat dagang lisensi yang akhirnya sangat mengganggu iklim investasi. Di situ nanti kita akan tertibkan, akan diumumkan lisensi yang didagangkan itu, akan dibatalkan dengan syarat-syarat tertentu,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Sofyan A. Djalil pun menjelaskan terkait PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang memiliki masalah dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, UUCK akan memberikan kewenangan pengesahan kepada Menteri.

Ia juga menambahkan, PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah yang merupakan fitur baru dalam penataan pertanahan di Indonesia.

Lanjutnya Bank Tanah akan menjadi agen negara untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka menciptakan ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, dikatakannya Bank Tanah akan menjadi land manager sehingga ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan akan lebih terjamin.

“Pada saat yang sama nanti Bank Tanah akan mampu menyelesaikan banyak masalah, misalnya sengketa yang tidak berakhir, Bank Tanah bisa sebagai instansi publik untuk menyelesaikan sengketa,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN

Jakarta– Implementasi UU Cipta Kerja (UUCK) menjadi salah satu bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, termasuk penyederhanaan perizinan.

“Pada kondisi mutakhir saat ini, dengan diundangkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semakin jelas kebijakan tentang keharusan aktualisasi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) KLHK, Kamis (1/7), di Jakarta.

Menteri Siti menjelaskan bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan mengatasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi perizinan sebagai instrumen pengawasan.

Lanjut ia mengatakan UUCK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute regulasi, penggunaan kawasan hutan, serta akibat-akibat yang terjadi dalam waktu yang panjang seperti konflik tenurial.

“UUCK ini juga memberikan penegasan yang nyata akan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, baik dalam alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan, demikian pula dalam hal akses pemanfaatan untuk kemantapan perhutanan sosial dengan land holding yang jelas, juga dalam penataan kawasan dan dispute kawasan, serta kebijakan yang menjamin bagi rakyat serta memberikan jalan untuk penyelesaian masalah hutan adat, termasuk perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan hutan,” terang Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya melantik satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Agus Justianto sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Sebelumnya, Agus menjabat Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK.

“Kepada Saudara Agus Justianto sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, saya minta untuk melakukan terobosan-terobosan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam upaya pengelolaan hutan lestari,” ucapnya.

Menteri Siti menyampaikan implementasi UUCK juga berpengaruh pada penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2021 serta regulasi turunannya. Regulasi tersebut memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Di samping itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim, dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.

Lebih lanjut, Menteri Siti kembali mengingatkan bahwa Kementerian LHK menjadi salah satu kementerian di garda terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, KLHK harus menjadi birokrasi modern yang bekerja cepat, responsif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan lapangan dan merespon kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dibarengi dengan penerapan budaya kerja yang bersih, bebas korupsi, dan menjunjung tinggi integritas di seluruh lini organisasi KLHK.

Pada kondisi yang cukup berat ini, Menteri LHK minta seluruh jajaran KLHK untuk mengembangkan friendship dengan berbagai pihak, kebersamaan, interaksi dengan publik, dan kelompok binaan.

“Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, masyarakat betul-betul bisa dipahami apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Mereka juga dapat memahami kebutuhan untuk bersama-sama, gotong-royong membangun bangsa ini,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Menteri Siti berpesan agar jajarannya memberikan ketauladanan dalam memimpin dan menjalankan organisasi, membangun team work dan memastikan bisa berjalan dengan baik, mengingat tantangan KLHK ke depan semakin kompleks.

“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat, dan juga menyampaikan ucapan selamat bekerja. Saya minta agar tugas yang diberikan kepada Saudara Agus Justianto dapat diemban dan dijalankan dengan baik,” pungkas Menteri Siti.

Reporter: Agung Nugroho