Jakarta – Penatagunaan tanah merupakan hal penting dalam menyelenggarakan peruntukan dan ketersediaan tanah bagi masyarakat serta salah satu kewajiban negara dalam menguasai tanah. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, tengah menyusun rencana umum terkait penatagunaan tanah yang jelas tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan secara daring dan luring bersama jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian di Hotel Ashley Jakarta, Senin (25/10/2021).

Menurutnya, kegiatan ini strategis karena bersentuhan dengan kemakmuran serta kepentingan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah ini dipastikan sebagai dasar untuk mengelola atau menggunakan tanah secara baik. Dalam pengertian ini, penggunaan tanah dilakukan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Tentunya kalau ini dilakukan secara baik maka produktivitas pengelolaan tanah itu juga terbaik, pada akhirnya bisa memakmurkan rakyat,” ujar Andi Tenrisau.

Dirjen Penataan Agraria menyebutkan, Neraca Penatagunaan Tanah disusun secara berurutan antara lain untuk kepentingan negara; kepentingan peribadatan atau tempat-tempat ibadah; pusat-pusat kegiatan masyarakat termasuk sosial budaya; perkembangan kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan; serta perkembangan kegiatan industri, transmigrasi, dan mineral atau pertambangan.

“Dengan melihat hal tersebut, maka jelas kegiatan ini sangat penting bahkan sangat strategis karena bersentuhan untuk kepentingan masyarakat banyak dan amanat UUD 1945,” tuturnya.

Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, khususnya sektor perkebunan, harus berimbang antara ketersediaan tanah dan kebutuhan di sektor perkebunan.

Hal ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni bagaimana ketersediaan tanah di suatu wilayah untuk kegiatan kawasan tertentu, sejauh mana perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, dan terakhir berdasarkan analisa ke arah mana penggunaan tanah kita harus wujudkan.

“Dengan cara itu, kemudian harapannya semua kegiatan penyediaan tanah bisa diakomodir di semua sektor,” tegas Andi Tenrisau.

“Dengan adanya data Neraca Penatagunaan Tanah ini, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan pengendalian penggunaan tanah. Kita tahu sekarang bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, kita diwajibkan untuk mengarahkan ke arah mana suatu bidang tanah itu digunakan. Ada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kemudian di dalamnya ada aspek pertimbangan teknis pertanahan. Nah, di situlah pentingnya data ini kita pakai. Bukan saja untuk pengarahan dalam menggunakan tanah, tetapi semua sektor memerlukan data ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah menyampaikan bahwa sektor perkebunan berkontribusi cukup signifikan dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, output yang diharapkan ialah adanya update penggunaan tanah perkebunan berdasarkan komoditas unggulan provinsi, update gambaran umum penguasaan/pemilikan tanah atas penggunaan tanah perkebunan, kesesuaian penggunaan tanah perkebunan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR), serta ketersediaan tanah untuk kegiatan/investasi sektor perkebunan,” jelasnya.

Jakarta – Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti upacara peringatan hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ke-61 atau Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2021, Jumat (24/09/2021).

Upacara berlangsung secara khidmat dan diikuti secara luring di Lapangan Upacara Kementerian ATR/BPN, Jakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Upacara juga diikuti secara daring oleh seluruh pegawai dari Sabang sampai Merauke melalui aplikasi zoom meeting.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Turut hadir di lapangan upacara, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Para Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pada peringatan HANTARU Tahun 2021 ini, Kementerian ATR/BPN mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”. Maksud dari diusungnya tema tersebut adalah agar dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya, agar dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

Dalam pidatonya, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa UUPA merupakan UU yang monumental dan hasil dari pemikiran yang cukup progresif. Walaupun, kemudian pada pelaksanaannya terasa kurang optimum pada zamannya dan kemudian saat ini kondisinya sudah berubah, UUPA tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai implementasi UUPA dalam menyesuaikan zaman, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan keyakinannya bahwa dengan bank tanah yang akan terbentuk, tujuan dari UUPA akan jauh lebih mudah tercapai terutama dalam Reforma Agraria.

“Ini adalah bagaimana merespon sesuatu yang ideal dengan kondisi yang berbeda. Kita sudah punya pengalaman, sebelah kanan diberikan tanah kemudian diberikan sertipikat tapi sebelah kiri dikasih ke orang lain. Nah sekarang kita mencoba bagaimana memberdayakan mereka dengan akses, tapi bukan pola yang dulu, kalau dulu semua orang bekerja tapi kurang efektif, kita inginkan nanti sedikit orang bekerja tapi kemudian dengan pendekatan yang tepat dengan bekerja sama dengan investor misalnya,” ujar Sofyan A. Djalil.

Merujuk kepada tema HANTARU 2021, Menteri ATR/Kepala BPN berpikir bahwa Tata Ruang disatukan dengan BPN itu adalah suatu hal yang sangat benar karena bisa jauh lebih mudah dan efektif. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar seluruh insan BPN dan Tata Ruang harus tunjukkan pelayanan yang profesional.

“Oleh sebab itu Kementerian ATR/BPN ini sudah benar sekali kelembagaannya, mari kita bekerja secara profesional melayani masyarakat baik dalam bidang pertanahan dan tata ruang sehingga dengan demikian kelembagaan ini benar, begitu juga dengan tujuan dari UU Cipta Kerja bisa kita laksanakan. Di samping itu, untuk dukungan kemudahan perizinan di sini kunci tata ruang menjadi sangat penting melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Oleh sebab itu KKPR ini harus benar-benar kita perhatikan dan makin hari makin kita ciptakan kualitas yang lebih baik,” imbau Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan dalam rangka pelayanan yang lebih profesional, ia senang bahwa Kementerian ATR/BPN sudah semakin memudahkan masyarakat dengan sarana IT dan semakin transparan.

“Oleh sebab itu kita terus perbaiki sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), dan semua informasi pertanahan harus masuk ke KKP, apapun itu kkp akan kita perbaiki tidak boleh lagi ganti-ganti data yang ada di sana kalaupun ada penggantian harus bisa dilacak. Jadi, tantangan kita jangan sampai orang bisa mengubah peta yang sudah ada dalam KKP, tapi syukur sudah ada Gistaru jadi nanti ketahuan dan bisa kita investigasi apa yang terjadi,” tuturnya.

Sejalan dengan percepatan informasi online hari ini Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan aplikasi sistem pendaftaran online Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat.

“Ini bagus sekali, saya senang sekali, sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Alhamdulillah kita sudah betul-betul menuju pelayanan yang lebih profesional,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam rangka memperingati HANTARU Tahun 2021, sebelumnya Presiden telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Dalam hal ini ia berpesan agar sertipikat tanah yang telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan.

“Mari kita bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penerima sertipikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” imbaunya.

Dalam pidatonya Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN terus memerangi kejahatan pertanahan atau yang biasa kenal dengan mafia tanah, baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Menurutnya dengan memerangi mafia tanah, orang yang memiliki tanah bisa lebih tenang, begitupun juga dengan investor bisa yakin untuk melakukan investasi di Indonesia.

“Dengan demikian maka ekonomi akan tumbuh, anak-anak kita akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, pendapatan lebih baik, ekonomi indonesia akan menjadi ekonomi maju dan semua rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari tanah yang terbatas ini,” tegas Sofyan A. Djalil.

Upaya dalam melakukan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Menteri ATR/Kepala BPN dalam pidatonya mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.

“Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya.

Ucapan terima kasih yang tulus juga dilayangkan Menteri ATR/Kepala BPN kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, berkat kerja baik seluruh jajaranlah yang membuat Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya.

Di akhir pidato, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan agar semangat perubahan yang telah terbentuk selama ini hendaknya menjadi landasan bagi pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan.

Maka dari itu, seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan talent pool, sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab.

“Saya mengucapkan selamat merayakan HANTARU Tahun 2021 kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, bukan ulang tahunnya, tapi spirit UUPA yang harus sama-sama kita laksanakan dalam rangka menciptakan keadilan pertanahan di republik Indonesia,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam upacara ini, juga diserahkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Sukabumi- Pemerintah telah berupaya untuk menjalankan program strategis melalui Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Menilik sebelumnya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Kedua, Menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Pemerhati dan pengamat pertanahan Hery Sarmanto, SH mengungkapkan perlunya peningkatan dalam pengawasan dalam implementasi dilapangan.

” Sejak dulu land reform sudah dilakukan. Pada era awal pemerintahan Presiden Soekarno, pemanfaatan tanah terutama untuk perkebunan dan pertanian sudah dilakukan,dengan diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria,” ujarnya melalui keterangan rilis, Sukabumi Selasa (14/9)

Hery Sarmanto menjelaskan, UUPA memiliki ruh pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat,land reform sebagai jantung dalam UUPA, masyarakat Indonesia yang sebagian besar itu adalah masyarakat agraris sudah semestinya bukan buruh tani tapi sebagai pemilik lahan,sampai sekarang pun masyarakat masih sebagian besar sebagai buruh tani.

Berbagai kebijakan terkait reforma agraria telah di terbitkan pemerintah terutama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diketahui, lanjut kata dia, Presiden Jokowi sudah sangat tepat mengeluarkan berbagai kebijakan terkait reforma agraria, contoh di Jawa Barat ini sekitar 85% tanahnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU), misalnya tanah-tanah HGU dan dalam kondisi penelantaran atau absentie harus segera dibebaskan oleh pemerintah atau dimasukkan dalam program land reform.

“Bagi pihak swasta yang memiliki misi bagi kesejahteraan masyarakat yang akan melepaskan HGU-nya dengan harga murah atau harga modal yang akan dibagikan masyarakat,nah akhirnya masyarakat menjadi petani yang memiliki lahan bukan buruh tani, jadi goals-nya masyarakat menjadi petani sekaligus pebisnis itu endingnya,” tambahnya

Terkait tanah berstatus HGU, Hery Sarmanto menegaskan sudah seharusnya tidak ada intrik-intrik lagi dari pihak birokrasi atau eksekutor dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tanah berstatus HGU yang sudah berstatus terlantar atau absentia yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak nya harus segera di-land reform-kan, HGU untuk perkebunan dan pertanian bahkan perhutanan ada 5 tingkatan tingkat 1,2 dan 3 okelah tapi jika sudah berada pada tingkat 4 sudah ada indikasi terlantar bahkan tingkat 5 tanah ini sudah dalam status absentie, harus sudah dikuasai oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat untuk dimanfaatkan,”umgkapnya

Tanah HGU dalam status tingkatan tersebut diatas, Hery Sarmanto menegaskan fungsi pengawasan yang dilakukan terutama di tingkat provinsi dan kabupaten melalui instansi Dinas Perkebunan dan Pertanian harus segera mengambil tindakan, seperti langkah hukum dengan pemberian somasi,

“Hei, tanahmu sudah dalam status tingkat 4 bahkan tingkat 5 kami (pemerintah) akan tarik, para pemegang hak selalu mengatasnamakan hak prioritas,masa 30 tahun masih hak prioritas apalagi tanahnya tidak dimanfaatkan sesuai peruntukkan,ini harus diambil oleh negara,sesuai dengan Undang-Undang,” bebernya

Hery Sarmanto yang sudah menjalankan tugas selama kurang lebih 25 tahun sebagai praktisi pertanahan mengatakan, “Law Enforcement atau penegakkan hukum terhadap adanya oknum yang menghambat proses birokrasi padahal sudah jelas dalam berbagai peraturan,ini yang menghambat proses land reform, padahal Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) salah satunya bertujuan memangkas birokrasi,” ujarnya

Menutup perbincangannya, Hery Sarmanto yang berniat maju dalam pencalonan sebagai anggota DPR RI mengatakan,saya tidak pernah tertarik politik pada awalnya, tetapi sebagai praktisi pertanahan yang selalu berinteraksi dengan birokrasi pertanahan.

“Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih ada terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada zaman sekarang ini, dengan adanya oknum-oknum tersebut dan terus berlangsung hingga selalu berbenturan,” tambahnya

Menurutnya intrik-intrik untuk kepentingan kepentingan pribadi dalam birokrasi pertanahan sontak membuat saya untuk mengatakan yang sebenarnya dengan tujuan untuk membenahi hal ini.

“Lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI memiliki fungsi sebagai pembuat Undang-Undang bersama pemerintah,pengawasan dan budgeting (pengaturan anggaran) inilah yang akan mengawal terutama pada isu pertanahan untuk kepentingan masyarakat, jelas saya tidak mencari materi untuk niat menjadi legislator,saya sudah berada di zona nyaman, tidak ada maksud yang lain.”tegasnya.