Upaya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 Tentang Pemberian Imunisasi Covid-19 Program.

Dimana Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masuk menjadi program imunisasi rutin efektif mulai 1 januari 2024 di seluruh Indonesia.

“Nantinya ada dua kelompok yang menjadi sasaran imunisasi Covid-19 program dan mendapatkan imunisasi Covid-19 gratis,” jelas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Maxi Rein Rondonuwu.

Dirjen Maxi menjelaskan kelompok pertama adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Sementara kelompok kedua adalah yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin Covid-19.

Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, serta remaja usia 12 tahun ke atas dan kelompok usia lainnya dengan kondisi immunocompromised (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Artinya, Jokowi telah membubarkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN).

“Dengan Perpres ini, KPCPEN dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan,” demikian bunyi Pasal 1 Perpres No. 48/2023 yang dikutip, Sabtu (5/8/2023).

Perpres ini dibuat dengan mempertimbangkan telah berakhirnya status pandemi COVID-19 dan telah berubah menjadi endemi.

Dengan berakhirnya masa tugas dan dibubarkannya KPCPEN, maka penanganan COVID-19 pada masa endemi merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan penanganan COVID-19 pada masa endemi yang sifatnya lintas kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan COVID-19.

Standar itu meliputi pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait, penugasan, Kepala BNPB, kerja sama dalam pengadaan vakson, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, serta pendanaan.

Adapun standar operasional prosedur itu akan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri/kepala Lembaga yang dipandang perlu.

JAKARTA, Eranasional.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengatakan saat ini tidak lagi diwajibkan pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri seiring dicabutnya status pandemi menjadi endemi di Indonesia oleh pemerintah.

“Tidak lagi wajib isolasi mandiri bagi yang PCR positif,” kata Kepala Seksi Surveiland, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama dalam keterangan secara tertulis, Selasa (18/7/2023).

Dia menjelaskan, saat ini isolasi mandiri tidak diwajibkan selama disiplin menggunakan masker secara ketat.

“Apabila mengalami gejala seperti batuk maupun pilek biasa, jika dibutuhkan bisa membuat surat sakit maksimal tiga hari,” tuturnya.

Sementara, untuk pembiayaan rawat jalan maupun rawat inap bagi pasien COVID-19 di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) menggunakan biaya dari BPS Kesehatan, asuransi umum atau asuransi mandiri.

Dia menyarankan, untuk testing PCR dan antigen dilakukan secara sukarela bagi masyarakat bergejala.

“Terkait kebijakan teknis 3T, testing, tracing, treatment/tes lacak isolasi (TLI), maka testing PCR dan antigen sukarela saja untuk masyarakat yang bergejala. PCR diutamakan untuk kelompok risiko tinggi seperti anak, lanjut usia, ibu hami, dan yang memiliki komorbid,” jelas Ngabila.

“Testing dan tracing dengan antigen dan PCR gratis dilakukan di 44 puskesmas kecamatan di wilayah DKI Jakarta,” sambungnya.

Ngabila tetap menyarankan agar masyarakat melenggkapi vaksinasi COVID-19 sebanyak empat kali, meski berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 Satgas BNPB, tidak ada lagi pembatasan aktivitas maupun kewajiban vaksin untuk aktivitas publik atau perjalanan dalam dan luar negeri.

“Masih sangat disarankan untuk usia 18 tahun ke atas melengkapi vaksinasi empat kali selama ada dan gratis. Saat ini vaksin tersedia di seluruh Indonesia,” pungkas Ngabila.

JAKARTA– Penggunaan masker menjadi salah satu bagian dari protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan) yang menjadi kunci penting untuk melawan Covid-19. Namun tak boleh asal pakai masker, penggunaannya harus diperhatikan.

Vaksinolog dan Spesialis Penyakit Dalam dr. Dirga Sakti Rambe mengatakan, penggunaan masker kain tiga lapis saat ini tidak disarankan. Musababnya jenis masker ini sudah dinilai kurang melindungi seseorang dari paparan virus corona.

Masker yang lebih dianjurkan yakni masker bedah. Dirga mengatakan, penggunaan masker kain boleh digunakan, tapi hanya untuk melapisi masker bedah saja.

“Masker kain sudah tidak dianjurkan, lagipula masker bedah sudah banyak tersedia dan harganya terjangkau, gunakan hanya masker berkualitas,” kata Dirga dalam webinar kesehatan, dikutip Antara, Jumat (18/6/2021).

Dirga menegaskan, penggunaan masker memang sangat penting dalam mencegah penularan COVID-19. Masker medis terbukti masih paling efektif, tetapi itu pun harus digunakan dengan tepat.

“Saya menyarankan untuk mengganti masker maksimal 6 jam, atau ganti segera setelah masker sudah basah atau kotor,” imbau dia.

Ia mengingatkan masyarakat untuk hati-hati saat membuka masker di tempat umum. Pastikan hanya membuka masker untuk alasan penting seperti makan dan minum.

Cara Melepas dan Membuang Masker
Dirga juga mengimbau cara melepas dan membuang masker harus secara benar. Yakni lepas tali elastis dari telinga, jauhkan masker dari pakaian dan wajah untuk menghindari permukaan masker yang bisa saja sudah terkontaminasi.

Buang di tempat sampah, kemudian bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih berbahan alkohol.

Eranasional.com – Pemerintah Republik Panama akan memvaksin 80 persen rakyatnya secara gratis, tahun 2021. Pemberian vaksin dilakukan secara empat tahap.

Dutabesar RI untuk Republik Panama, Sukmo Harsono mengatakan pemberian vaksin tahap pertama, 1 juta 450 ribu dosis untuk 225 ribu nakes, petugas keamanan, lansia, petugas kebersihan, dan disabilitas usia 16 tahun ke atas.

“Tahap kedua, 1 juta 92 ribu dosis untuk 546 ribu orang kelompok usia 60 tahun ke atas, dan pasien dengan penyakit kronis,” kata Dubes Sukmo melalui keterangannya kepada wartawan, Sabtu (17/1/2021).

Dubes Sukmo menambahkan, pemberian tahap ketiga jumlah vaksin 300 ribu dosis untuk 300 ribu orang kelompok suku asli (indigenus), serta masyarakat di daerah yang sulit terjangkau.

“Keempat, jumlah vaksin 1.111.410 untuk 556.206 orang kelompok usia 50-59 tahun, guru sekolah, pekerja transportasi dan masyarakat umum,” ujar politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Dubes Sukmo menjelaskan, vaksin yang digunakan di Republik Panama adalah dari Pfizer-BioNT Tech sebanyak 3 juta 75 dosis, AstraZeneca 1 juta 92 ribu dan Johnson&Johnson belum diketahui jumlahnya.

“Upaya memperoleh vaksin juga melalui mekanisme covax,” imbuh Dubes Sukmo.

Dalam penjelasannya, lanjut Dubes Sukmo, tidak dirinci kelompok masyarakat umum apakah termasuk WNI atau WNA dan kalangan diplomatik.

Menurut Dubes Sukmo, KBRI Panama City sedang melakukan komunikasi ke pemerintah setempat dan akan melaporkan ke Jakarta, mengingat hal tersebut termasuk dalam tugas Perlindungan WNI.

“Saya sebagai Dutabesar apabila secara medis dinyatakan layak untuk divaksin, maka siap menjadi Dubes pertama yang akan divaksin,” demikian Dubes Sukmo. (Nur Cahyono)

Eranasional.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin Sinovac asal perusahaan biofarma Cina halal.