Kesalahan yang dilakukan polisi kata dia, mulai dari penangkapan tanpa surat perintah, tersangka tak didampingi pengacara, hingga penganiayaan.

Hal itu disampaikan Susno Duadji menjawab pertanyaan tim kuasa hukum enam terpidana kasus Vina Cirebon dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Jawa Barat, Rabu 18 September 2024.

“Bilamana ada satu peristiwa pidana ditangkap oleh salah satu anggota kepolisian tapi bukan yang berwenang karena tidak dilengkapi surat perintah untuk penangkapan lalu mengadakan interogasi sendiri yang diduga ada penganiayaan sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi, dan kemudian dibuatkan LP dalam tempo kurang dari 24 jam, menurut ahli dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan?” tanya tim kuasa hukumnya.

“Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan di sini. Jadi jawaban saya cukup itu,” ucap Susno Duadji, dikutip dari Okezone.

Susno tadinya berharap itu hanya ilusi dan tidak terjadi di Indonesia.

“Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus, semoga tidak terjadi di Indonesia ya,” ucapnya.

Menurut Susno pengungkapan kasus Vina dan Eky sangat janggal melihat kesalahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan dan penyelidikan kasus tersebut.

“Karena salahnya sangat banyak. Nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyedihkan,” jelasnya.

“Kalau itu terjadi di Jawa Barat yang saya pernah menjadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini,” lanjutnya.

Jika kasus tersebut nyata terjadi di Indonesia, kata Susno Duadji, maka Kapolri harus turun tangan.

“Kalau itu benar, Pak Kapolri harus dengar. Pak Kapolri itu junior saya, saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang tidak benar,” pungkasnya. []

Euis memastikan tidak ada luka bekas senjata tajam di seluruh badan gadis yang kala itu berusia 16 tahun.

Ia mengaku tidak menemukan satupun luka sayat ataupun tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Meski demikian, ia mengaku percaya bahwa Vina merupakan korban pembunuhan

“Percaya dibunuh, tapi gak pakai ditusuk pisau, gak ada. Habisnya saya mandiin tuh gak ada luka tusukan,” kata Euis dalam wawancara dengan Dedi Mulyadi yang tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, pada Jumat 19 Juli 2024.

Euis menambahkan, ia melihat kondisi tangan dan kaki Vina yang remuk. Selain itu, bagian kepala juga mengalami luka parah.

“Soalnya kakinya tuh Pak, remuk semua ini tulangnya saya mandiin tuh. Terus tangannya, terus kepalanya,” kata Euis.

Ia juga menduga bahwa Vina meninggal dunia bukan karena kecelakaan karena tidak ada luka sobek atau lecet pada tubuhnya.

“Dibunuh, Pak, pastilah pembunuhan. Karena gak ada luka sobek-sobek, kalau kecelakaan mah ada tetel boel (luka sobek). Kayaknya sih dilindas pakai motor atau dipukul,” kata Euis.

Mengutip pemberitaan Kompas TV, 20 Juni 2024, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut bahwa laporan hasil autopsi yang dilakukan terhadap jenazah Vina ia tidak menemukan simpulan bahwa Vina dan Eky merupakan korban pembunuhan.

“Dengan segala hormat saya, ketika saya membaca visum et repertum saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Ekky adalah korban pembunuhan. Tidak ada,” ucapnya.

“Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi, kematian tidak wajar tidak serta merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan,”ucapnya.

Sebelumnya, pada saat sidang praperdilan Pegi Setiawan, tim kuasa hukum Polda Jabar menjawab gugatan dengan menjabarkan keterangan para saksi, salah satunya adalah keterangan Sudirman.

Di situ disebutkan, Vina diperkosa dan setelahnya ditusuk menggunakan samurai. Korban perempuan (Vina) juga dipukuli oleh tiga orang teman-teman saksi, yaitu, saudara Andika, Pegi dan Dani.

Pada putusan pengadilan para terpidana juga menyebutkan Vina ditusuk menggunakan samurai.

Namun pada akhirnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Kota Bandung Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016. Artinya penetapan tersangka Pegi tidak sah. []

Hal tersebut tertuang dalam putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024.

“Memerintahkan kepada termohon (Polda Jawa Barat) untuk melepaskan pemohon (Pegi Setiawan) dari tahanan,” jelas Hakim Eman.

“Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Hakim.

Hakim tunggal Eman juga menyatakan, segala putusan dan penetapan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Pegi Setiawan tidak sah.

Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

“Menetapkan surat ketetapan tersangka Nomor STap/90/V/res124/2024/Disreskrimum tanggal 21 Mei 2024 (atas nama Pegi Setiawan) batal demi hukum,” tegas Eman.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon,” tambahnya.

Hakim Eman dalam poin satu hingga tiga menyatakan, proses penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum.

“Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STap/90/V/res124/2024/Disreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ucap Eman.

Hakim Eman juga menegaskan, sejumlah pasal yang disangkakan terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Menurutnya, tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, junto Pasal 81 ayat 1 undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh poli daerah Jawa Barat Direktorat reserse kriminal umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

Sebelumnya, Eman pernah memastikan jika akan memutus sidang praperadilan Pegi Setiawan dengan objektif.

“Saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini, saya akan memutus secara objektif,” tegas Eman.

Eman kemudian menekankan, jika putusan praperadilan terhadap Pegi Setiawan yang dibacakan hari ini merupakan putusan terbaik bagi seluruh pihak.

Sebagai informasi, gugatan praperadilan Pegi Setiawan yang diajukan pada 11 Juni 2024, terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. []

Selain itu, Hakim meminta penyidik Polda Jabar segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

“Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal Eman Sulaeman di PN Bandung, Senin 8 Juli 2024.

“Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor: SK/90/V/Res124/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” lanjut hakim Eman.’

Kata hakim, proses penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum.

Apalagi Pegi belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan.

“Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Menetapkan batal demi hukum,”tegas hakim.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula,” tambahnya.

Atas putusan ini, Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menyatakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim.

“Kita akan koordinasi dengan penyidik nanti Kalau misalkan dari putusan hakim ditindaklanjuti jadi untuk dihentikan penyidikan dan segera dibebaskan jadi kita tetap patuh apa yang diputuskan untuk hakim. Nanti kordinasi dengan penyidikan untuk langkah selanjutnya,” jelas Nurhadi, usai mendengarkan bacaan putusan. []

“Saya yakin Pegi bisa bebas,” kata Sugianti dikutip dari siaran Kompas Petang di KompasTV, Minggu 7 Juli 2024.

Keyakinan Sugianti didasari atas kejanggalan-kejanggalan Polda Jabar dalam penangkapan, penetapan tersangka, hingga penggeledahan di rumah Pegi Setiawan.

“Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Polda Jabar, terutama soal SOP,” ujarnya.

“Diantaranya pada saat penggeledahan, penyitaan, tidak ada penetapan pengadilan. Walaupun misalnya ada surat penetapan pengadilan tapi dilakukannya setelah penggeledahan dilakukan, itukan dilakukan jika keadaan mendesak,”tambahnya.

Ia juga menyoroti terkait bukti permulaan yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka.

Menurutnya bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Pegi Setiawan.

“Yang ditangkap juga tidak sesuai dengan DPO, karena alamat sangat berbeda jauh,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pegi alias Perong dalam ciri-ciri DPO beralamat di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Sementara Pegi Setiawan bertempat tinggal di Dusun I Blok Simaja, RT 04 RW02, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

“Penetapan tersangka tidak sah menurut kami dengan kejanggalan-kejanggalan inprosedural yang dilakukan oleh Polda Jabar,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan bakal digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Senin 8 Juli 2024 besok. []

Menurut Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, pihaknya memastikan bakal menangani kasus pembunuhan Vina secara transparan.

“Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan keluarga Vina melalui kuasa hukumnya,” kata Anis Hidayah di Cirebon, dikutip dari Kompas TV Jumat, 31 Mei 2024.

Ia mengatakan, ada dua aduan yang kini ditangani oleh Komnas HAM.

Yakni terkait dugaan penyiksaan dalam kasus Vina dan upaya pemulihan trauma yang dialami keluarga korban.

Menurut Anis, proses penanganan aduan ini masih berjalan dengan menggali informasi dan meminta keterangan lebih lanjut dari keluarga Vina di Cirebon.

“Kami menindaklanjuti mendatangi kediaman keluarga Vina untuk meminta sejumlah keterangan,” bebernya.

Selain keluarga korban, kata dia, Komnas HAM juga sudah mengumpulkan dan mendalami keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk Polda Jabar yang kini menangani kasus tersebut.

Kata Anis, sejauh ini total ada 20 orang yang diperiksa sebagai saksi, serta satu instansi yang telah dimintai keterangan, utamanya soal kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada Agustus 2016.

Ketua XTC Kota Cirebon, Alfian, mengatakan bahwa empat kelompok motor di Cirebon tidak mengenal delapan terpidana yang telah diadili.

Dalam kasus ini, tujuh orang sudah diadili dan dihukum seumur hidup.

Sementara satu lainnya dipenjara 8 tahun dan sudah bebas.

“Kami nggak kenal delapan terpidana kasus Vina, kami nggak ada yang kenal. Artinya mereka juga bukan anggota komunitas motor di antara kami,” ucap Alfian di Gedung Kesenian Kota Cirebon, Kamis 30 Mei 2024.

Pihaknya juga tidak mengenal tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan alias Pegi Perong yang baru ditangkap.

“Kalau Pegi juga sampai saat ini kami rasa bukan dari anggota kami karena saya sendiri sudah menanyakan ke kelompok bermotor lainnya, Pegi bukan anggota kami,” tegas Alfian dikutip dari kompas TV.

“Artinya, bukan anggota. Dari Moonraker bukan, dari Konack bukan, dari XTC kota/kabupaten bukan, dan dari GBR juga bukan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Alfian membenarkan bahwa Eki, korban pembunuhan, merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon.

“Kalau Vina saya kurang tahu, mungkin bisa disebut pacarnya Eki, tapi kalau untuk lebih jauhnya simpatisan lah,” ucap Alfian, dikutip dari Tribun Jogja.

Ia mengaku tidak ada konflik yang berkaitan dengan kelompok motor dengan insiden pembunuhan Eki.

Alfian menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk diproses seadil-adilnya. []

Terbaru, tiga teman kerja dari tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan alias Pegi Perong, akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat (Jabar), hari ini, Jumat 31 Mei 2024.

Ketiganya adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu yang telah menerima surat panggilan dari Ditreskrimum Polda Jabar beberapa hari yang lalu.

Kuasa hukum mereka, Toni RM, mengatakan bahwa pihaknya sempat meminta agar pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota karena butuh biaya untuk pergi ke Polda Jabar. Namun hal itu ditolak.

“Mereka meminta diperiksa di Polres Cirebon Kota karena keterbatasan ekonomi. Saya sudah bicara dengan kanit, Kompol Dedi Muhtar, tapi permintaan ini tidak bisa dikabulkan karena beliau sedang piket,” kata Toni, Kamis 30 Mei 2024.

Toni mengatakan, sesuai KUHP, saksi yang diperiksa berhak mengajukan agar pemeriksaan dilakukan di rumah.

Pihaknya berharap agar penyidik dapat mempertimbangkan permintaan para saksi dan pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota.

“Saya mohon agar penyidik Polda Jabar turun ke Polres Cirebon Kota untuk memeriksa para saksi, mengingat keterbatasan ekonomi mereka,” kata dia.

Namun demikian, meski permintaan tersebut sudah ditolak, Suharsono, Suparman, dan Ibnu didampingi kuasa hukum akan tetap hadir di Polda Jabar sesuai jadwal yang ada.

Lebih lanjut, Toni menjelaskan bahwa Suharsono atau dikenal dengan nama Bondol, sempat pulang ke Cirebon pada malam pembunuhan Vina dan Eki, 27 Agustus 2016, dan melihat ada kecelakaan di jembatan Talun.

“Bondol ingat saat pulang itu, di jembatan layang Talun ada kejadian kecelakaan, tapi ternyata besoknya dapat info pembunuhan,” ucap Toni.

Kemudian, Suparman merupakan salah satu saksi yang disiapkan kuasa hukum Pegi untuk bersaksi bahwa Pegi berada di Bandung saat Vina dan Eki dibunuh.

Menurut kesaksian Suparman, ia sempat bangun pada jam 12 malam tanggal 27 Agustus 2016 dan melihat Pegi tidur di dekat pintu.

Adapun Ibnu adalah saksi yang mengantar Bondol pulang ke Cirebon. []

Jokowi mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal kasus tersebut.

Ia juga telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus tersebut secara transparan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai mengunjungi Pasar Lawang Agung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, Kamis 30 Mei 2024.

“Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya,” tegas Jokowi, dikutip dari video Kompas Tv.

“Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,”tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon pada 2016 lalu kembali menjadi sorotan usai film Vina: Sebelum 7 Hari tayang di bioskop sejak Rabu, 8 Mei 2024.

Adapun Vina dan Eky dibunuh oleh 11 anggota geng motor di Cirebon pada Agustus 2016 silam.

Dalam kasus tersebut sudah terdapat delapan orang yang telah diadili dan dijatuhi vonis hukuman, sementara tiga pelaku lainnnya masuk dalam daftar orang pencarian (DPO).

Terbaru, Polisi menangkap salah satu DPO, bernama Pegi Setiawan pada Selasa, 21 Mei 2024 di Bandung. Dia diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eky.

Namun usai menangkap Pegi, polisi justru mengatakan terduga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih buron hanya tersisa satu orang, yakni Pegi, sementara dua DPO lainnya yakni Andi dan Dani dinyatakan fiktif.

Kini, Pegi telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Meski demikian Pegi membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. []

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, Jumat 24 Mei 2024.

“Iya jadi berdasarkan pengaduan tahun 2016, lalu sudah pernah kami tindak lanjuti pada tahun 2017, maka kemudian beberapa waktu yang lalu pasca kasus ini kembali menjadi perbincangan publik, Komnas HAM kembali melakukan pemeriksaan, pemanggilan kepada para saksi,” kata Anis.

Meski demikian, Anis enggan mengungkap siapa saja saksi-saksi yang kembali diperiksa untuk kasus dugaan salah tangkap dan penyiksaan dalam kasus pembunuhan Vina-Eky.

“Kami tidak bisa menyampaikan siapa saja yang sudah kami periksa, tetapi dalam waktu dekat kami juga akan melakukan kembali pemeriksaan untuk meminta informasi atau keterangan terkait dengan perkara ini kepada para pihak terkait,” ujar Anis.

Anis menuturkan, sebelumnya di Tahun 2017, Komnas HAM meneriman laporan dari 4 orang yang mengaku menjadi korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan di tahanan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

Sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2016 silam atau September, jadi pasca-peristiwa itu.

“Jadi kuasa hukum dari terduga pelaku, Hadi Saputra, Supriyanto, Eko Ramdani, dan Saka Tatal waktu itu memang melaporkan ke Komnas HAM,” ungkap Anis.

Menurut Anis, isi laporan dimulai dari soal keluhan pihak keluarga dan kuasa hukum yang tidak diperbolehkan bertemu dengan keempat orang tersebut.

Hingga ada dugaan pemaksaan untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eky hingga penyiksaan dalam proses hukum.

“Jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum, lalu yang kedua pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan ada dugaan penyiksaan, termasuk bentuk-bentuk penyiksaan seperti apa itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami,” kata Anis. []

Menurut AEF, ayah Eky bertanya soal insiden pembunuhan tersebut kepada dirinya. Ia pun memberikan informasi tersebut.

“Waktu itu ada bapaknya almarhum Eky menanyakan ke saya. Dia menanyakan ‘Apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini?’ Saya spontan bilang, ‘Ya saya tahu,” ujar AEF Kamis 23 Mei 2024, dikutip dari Kompas TV.

Iptu Rudiana yang kala itu menjabat Kanit Narkoba Polresta Cirebon, menanyakan apakah AEF mengetahui pelaku yang terlibat.

“Terus, dia bertanya ‘Kamu tahu pelakunya?’ Ya saya tahu. ‘Biasa nongkrong di mana? ‘Itu pak, di depan’. saya cerita kepada bapak almarhum (Eky),” jelas AEF.

Setelah itu, kata AEF, Iptu Rudiana yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan di Kabupaten Cirebon, memberikan nomor ponselnya kepada dirinya dan meminta agar diberi tahu apabila melihat pelaku.

“Udah begitu dia langsung kasih nomor hp ke saya. Dia bilang, ‘Nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong.’ Hari itu juga, sore jam 5, saya langsung kabarin Om Rudi,” jelas AEF.

AEF sendiri mengaku menyaksikan detik-detik Vina dan Eky dibunuh pada 27 Agustus 2016.

Kala itu, ia mengaku tengah berada di sebuah warung dan melihat kedua korban menggunakan sepeda motor.

Tiba-tiba, datang rombongan yang langsung melempari Vina dan Eky dengan batu, lalu mengejarnya.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Surawan, pelaku yang ditangkap bernama Pegi Setiawan alias Perong.

“Sudah ditangkap Pegi Setiawan,” jelas Surawan dalam keterangannya, Rabu 22 Mei 2024, dikutip dari Kompas TV.

Kata dia, Pegi ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 21 Mei 2024 malam.

Meski demikian ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait proses penangkapan, termasuk lokasi penangkapannya.

Dengan ditangkapnya Pegi, maka masih terdapat dua pelaku yang masih buron, yakni Andi dan Dani.

Polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua buron tersebut.

Diberitakan sebelumnya, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016 silam.

Vina dibunuh 11 anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Agustus 2016 malam.

Remaja tersebut dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Total terdapat 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut.

Di mana delapan tersangka telah ditangkap dan diproses hukum.

Tujuh orang diantaranya telah divonis seumur hidup, sementara satu orang divonis 8 tahun penjara dan saat ini sudah bebas.

Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya kini turun tangan untuk memburu para buron.

Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga ikut membantu keluarga Vina mendapatkan keadilan. []

Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu dan menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kasus tersebut kepada Polda Jawa Barat.

“Saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan, sambil menunggu kita harus menghindari sangkaaan kepada orang yang tidak didukung dengan buki yang cukup. Karena ini memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 20 Mei 2024.

Di sisi lain, Ito mengatakan Mabes Polri atau dalam kasus ini Bareskrim juga telah ikut memberikan bantuan berupa asistensi kepada penyidik Polda Jawa Barat.

Kendati demikian, Ito mengakui pengungkapan kasus Vina menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik.

Pasalnya, kata dia, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Agustus 2016 atau sekitar 8 tahun yang lalu. Sehingga, menurutnya diperlukan ketelitian untuk menelusuri kembali kasus tersebut.

“Tentunya Polda harus meruntut dari kejadian 8 tahun yang lalu yang memang tidak mudah. Karena penyidiknya sudah pindah, pimpinan yang sudah pindah, dan juga banyak faktor yang bisa terjadi distorsi,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Ito mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menimbulkan pelbagai spekulasi di media sosial dan menunggu informasi resmi dari aparat yang berwenang.

“Kalau kita mengatakan seolah-olah orang itu terlibat tapi belum didukung oleh bukti-bukti tentunya ada konsekuensi hukum,” tuturnya. []

Dia mengaku sudah bersabar selama delapan tahun atas kasus yang menimpa anaknya.

Ayah Eki bernama Rudiana yang juga seorang polisi berpangkat AIPTU itu menjelaskan melalui unggahan video berdurasi 01.59 detik di akun Instagram @rudianabison.

“Saya adalah orang tua kandung dari Muhammad Rizky Rudiana atau Eki,” ucap Rudiana memulai pembicaraan.

Diketahui ayah almarhum Eki, Rudiana saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu meminta masyarakat agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menyakiti keluarga.

“Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia, agar jangan membuat kami lebih sakit,”ucapnya dalam video.

“Eki adalah anak kandung kami, yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam,” sambungnya.

Menurutnya, selama ini dia tidak diam. Rudi bersama dengan pihak reserse kriminal terus berupaya untuk menangkap tiga pelaku yang masih buron.

“Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti, beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan,” kata Rudi.

Dari 11 tersangka, ada tiga yang hingga kini masih buron dan sudah dietatpkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pemerintah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupate Cirebon, Jawa Barat, menemukan sekitar 25 nama yang sama dengan buronan pembunuh Vina.

Penjelasan itu disampaikan oleh Sulaeman, Kepala Desa Banjarwangunan, Sabtu 18 Mei 2024 siang.

Menurutnya, hingga Sabtu pagi diperoleh sekitar 24-25 nama yang serupa dengan buron.

Nama Andi sekitar 15 orang, nama Dani sekitar 9-10 orang, dan kecuali nama Pegi alias Perong yang tidak ditemukan kesamaannya satu pun.

“Pertama itu Pegi, Pegi itu enggak ada. Andi itu sekitar 15 orang, dan dan Dani ada data sekitar 9 atau 10 orang, kami sudah kroscek semua dan tidak ada yang dimaksud,” kata Sulaeman, dikutip dari Kompas TV.

Menurut dia, pihaknya dan Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota terus menyelidiki tiga nama buron pelaku pembunuhan dan rudapaksa Vina dan Eki.

“Kami dan kepolisian mengkroscek langsung, mencari nama-nama daftar pencarian orang (DPO) yang diumumkan Polda Jabar,” bebernya.

Proses penelusuran nama tersebut, kata dia, dilakukan setelah Polda Jabar merilis informasi DPO di akun Instagram mereka.

Tim gabungan kemudian menelusuri data warga dari 46 RT, 9 RW, dan 13 perumahan, dengan jumlah total penduduk sekitar 11.000 dari 3.500 Kartu Keluarga.

Petugas juga mengalami kesulitan dalam proses pencarian, sebab data yang diunggah sangat global. Mereka tidak menemukan alamat lengkap.

Terlebih tidak ada foto atau sketsa wajah pelaku dalam unggahan DPO kasus tersebut.

Mereka berharap polisi berhasil menyampaikan alamat asli ketiganya dan tiga buron tersebut segera ditangkap.

Sebab, kata dia, sejak Polda Jabar mengunggah nama Banjarwangunan terkait lokasi terakhir ketiga DPO, banyak warga yang menanyakan keberadaannya. []