Jakarta- Virus covid-19 telah bermutasi menjadi virus varian delta AY.23 yang kini dominan di Indonesia telah menyebar ke negara lain. Misalnya di Singapura itu AY.23 itu pasti dari Indonesia asalnya, dari India varian delta yang asli B.1.617.2 itu masuk ke Indonesia

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat diskusi secara virtual di Youtube PKSTV, Minggu (14/11)

“Kemudian dia bermutasi menjadi AY.23, dan itu jadi sub varian yang sangat dominan di Indonesia itu juga menyebar ke luar salah satunya ke Singapura, karena negera tersebut paling besar AY.23 yaitu varian baru dari delta,” ujar Menkes

Lanjut ia menjelaskan dengan dilakukannya genome sequencing secara rutin terhadap varian-varian delta. Saat ini Indonesia telah melewati puncak kasus akibat varian tersebut.

“Kita beruntung bahwa kita sudah melampaui puncaknya varian delta sehingga imunitas rakyat Indonesia baik, ini sudah ada dikhawatirkan delta atau AY.4.2 di UK, tetapi kalau kita lihat mutasi-mutasi yang terjadi di Inggris atau genomic nya AY.4.2 itu sudah terjadi di A.Y.23 atau AY.24 yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Strategi deteksi, dikatakan dia, selain juga mendeteksi adanya varian baru kita juga harus disiplin melakukan testing, testing kita relatif cukup baik, rasio kontak eratnya juga cukup baik.

Untuk itu, ia berujar untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga di Indonesia saat ini pemerintah telah belajar dari pengalaman dengan menjaga ketat pintu masuk kedatangan luar negeri dari sisi udara, laut dan darat.

“Jadi sekarang belajar dari pengalaman gelombang 1 dan 2 kita sudah melakukan penjagaan yang lebih ketat di 5 bandara udara, 9 itu yang masuknya dari laut, yang 4 entrinya dari darat dan kita sudah lihat kalau dari bandara masuknya lebih banyak dari Soekarno-Hatta, kalau dari pelabuhan laut masuknya dari Batam, dari darat itu masuknya dari Entikong, Jadi itu adalah kota-kota atau tempat-tempat entri atau perbatasan yang kita jaga,” pungkasnya

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia melakukan percepatan transformasi digital sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan transformasi digital perlu menjadi perhatian negara-negara anggota G-20 sebagai salah satu elemen kunci dalam mempercepat pemulihan pascapandemi Covid-19, mengupayakan pertumbuhan yang berkelanjutan. dan membangun bangsa yang lebih tangguh.

“Percepatan transformasi digital yang berkelanjutan adalah elemen kunci dalam upaya pemulihan pascapandemi Covid-19, sekaligus menjadi komponen pendorong dalam membangun bangsa yang lebih tangguh dan berdaya,” paparnya dalam Sesi Pertama Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital dari Jakarta secara virtual, Kamis (05/08/2021).

Dalam sesi yang membahas  “Transformasi Digital untuk Pemulihan Ekonomi” itu, Menkominfo juga memaparkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang disusun sebagai pedoman transformasi digital Indonesia.

“Peta Jalan Indonesia 2021-2024 disusun sebagai pedoman strategis perjalanan Indonesia menjadi bangsa digital, yang dilaksanakan melalui empat pilar, yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital,” paparnya.

Menurut Menteri Johnny, keberadaan infrastruktur digital yang kuat dan merata adalah prasyarat agar transformasi digital dapat menjangkau serta dirasakan oleh setiap orang.

Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga turut dipaparkan, seperti penggelaran jaringan serat optik backbone, pengembangan jaringan fiber-link dan microwave-link, peluncuran 9 satelit telekomunikasi, dan pembangunan 559.000 stasiun pemancar sinyal (base-transceiver stations/BTS).

“Pemerintah Indonesia dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di darat dan laut, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi. Di mana lebih dari 12.000 kilometer dibangun di bawah proyek nasional jaringan Palapa Ring,” jelasnya.

Lanjut dikarakannya penggelaran infrastruktur yang masif ini untuk memastikan bahwa konektivitas dapat menghubungkan yang belum terhubung tanpa meninggalkan satu orang pun.

“Maka dari itu, kami berharap hilirisasi telekomunikasi digital dapat terlaksana dengan baik,” lanjutnya.

Menkominfo menjelaskan, sebagai cerminan komitmen untuk memastikan tercapainya tujuan dan perencanaan infrastruktur digital, Indonesia menerapkan skema pembiayaan campuran (blended financing scheme) yang diharapkan dapat meningkatkan rasio tautan internet secara berkelanjutan sekaligus memperkecil disparitas digital di Indonesia.

“Upaya tersebut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur atau di tingkat hulu. Ada urgensi untuk melanjutkan upaya ini ke tingkat hilir, di mana kegiatan ekonomi digital terutama dilaksanakan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo tengah mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital yang semakin cakap melalui berbagai pelatihan literasi dan kompetensi digital guna memastikan bahwa transformasi digital dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

“Jadi, kami tidak hanya berhenti di pembangunan infrastruktur digital yang merupakan prasyarat utama dalam transformasi digital. Tetapi, pilar-pilar ini harus berjalan beriringan, untuk mencapai transformasi digital yang menyeluruh,” jelasnya.

Hilirisasi Ekonomi Digital

Dalam kesempatan itu, Menkominfo juga mengatakan transformasi digital dapat mendorong perubahan model usaha, meningkatkan peluang yang menghasilkan nilai tambah, dan mendorong perubahan lintas sektoral dalam pola pikir bisnis yang didorong secara digital.

“Hilirnya daripada infrastruktur digital akan berujung pada penguatan potensi ekonomi digital. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan infrastruktur digital kita untuk terus mendorong penguatan dan manfaat ekonomi digital. Saat ini tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari PDB Indonesia,” jelasnya.

Sebagai komitmen nyata memperkuat potensi ekonomi digital Indonesia, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk telah melakukan berbagai upaya baik melalui penguatan over-the-top marketplace, pembinaan perusahaan rintisan (start-up) untuk menjadi unicorn dan decacorn berikutnya, serta memberdayakan UMKM/UMi agar dapat semakin cakap mengembangkan bisnis di platform digital.

“Kami memfasilitasi 30 juta UMKM/UMi agar dapat masuk secara digital (digitally onboarded) pada tahun 2024, mengingat kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Untuk tahun lalu saja, PDB Indonesia bernilai lebih dari US$ 1,06 triliun, atau 40% dari total ukuran ekonomi ASEAN,” tutur Menteri Johnny.

Menkominfo menyatakan saat ini ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan melampaui nilai 124 miliar dollar Amerika Serikat pada akhir tahun 2024. Menurutnya, hal ini yang menjadi pendorong ekonomi digital Indonesia di kawasan, yang menjadi salah satu dari dua sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif dua digit, yaitu sebesar 10,58% pada tahun 2020 lalu.

“Digital onboarding UMKM/UMi diharapkan dapat semakin berkontribusi pada ekspansi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar 23% menjadi 124 miliar USD pada tahun 2024,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia juga telah memberikan stiumulus keuangan dan subsidi khusus untuk para pelaku UMKM/UMi agar dapat tetap berusaha dan kembali bangkit di masa pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Indonesia sedang dalam perjalanan menuju transformasi digital yang berkelanjutan dengan memfokuskan diri kembali untuk tidak hanya memberdayakan ekonomi start-up, tetapi juga untuk membuat para pelaku UMKM/UMi tetap berkembang selama dan setelah masa pandemi. Untuk itu, Indonesia terus menciptakan instrumen pendanaan bagi UMKM/UMi dan startup,” tandas Menteri Johnny.

Menkominfo meyakini, setiap negara yang mengikuti Pertemuan Menteri Digital G20, memiliki aspirasi yang sama dengan Indonesia untuk terus memberdayakan mereka yang paling membutuhkan bantuan selama masa pandemi, terutama melalui proses digitalisasi dan kolaborasi yang konkret.

“Mengejar kolaborasi digital yang lebih intensif, namun konkret dalam waktu dekat harus menjadi aspirasi utama kami,” tandasnya.

Dalam sesi itu, Indonesia menegaskan komitmen terus melaksanakan transformasi digital untuk pertumbuhan berkelanjutan. Indonesia juga mendorong negara-negara G20 untuk terus meningkatkan kolaborasi agar dapat semakin mengoptimalkan peluang serta manfaat ekonomi digital. Sebagai forum negara-negara ekonomi terbesar, Indonesia berharap agar G20 dapat menjadi aktor penggerak utama dalam upaya transformasi digital dunia yang lebih baik dan semakin berkelanjutan.

Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran No.16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Regulasi disesuaikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) Level 1-4.

Kebijakan ini efektif berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan atau hasil evaluasi dari kementerian/lembaga terkait.

Dengan diberlakukannya SE No 16/2021 ini maka SE No 14/2021 yang sebelumnya mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. Begitu juga SE No 15/2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 25 Juli 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menyampaikan latar belakang dan tujuan diterbitkannya SE No. 16 Tahun 2021 antara lain; sampai saat ini angka positif harian kasus Covid-19 masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan, dan tingkat kepatuhan protokol kesehatan masyarakat masih rendah.

“Pembatasan aktivitas perjalanan masyarakat dilakukan dalam rangka menekan angka penularan Covid-19,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, di Jakarta, Selasa (27/7).

Regulasi terbaru ini juga menyesuaikan pembagian wilayah yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 24, 25 dan 26 tahun 2021 mengenai kategori PPKM berdasarkan Level 1, 2, 3 dan 4.

Ketentuan dalam aturan baru ini terdiri dari beberapa poin. Pertama, untuk kategori PPKM level 4 dan 3, perjalanan orang dalam negeri antara kota/jarak jauh harus memenuhi syarat, yaitu wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama surat keterangan hasil negatif tes RT- PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan untuk moda transportasi udara.

Lalu, untuk moda transportasi laut darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Selanjutnya, untuk kategori PPKM Level 2 dan 1, bagi moda transportasi udara wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Sementara untuk moda transportasi laut, darat (menggunakan kendaraan pribadi atau umum), penyeberangan dan kereta api antarkota, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam atau hasil negatif kap/d fest antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Kemudian, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan, tidak diwajibkan membawa hasil negatif RT PCR atau rapid antigen. Namun, diwajibkan untuk menunjukkan STRP atau Surat Keterangan Perjalanan lainnya.

Ketentuan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, sebagaimana tertulis dalam aturan tersebut. Bagi pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun, dibatasi untuk sementara waktu.

Menindaklanjuti terbitnya SE Satgas COVID-19 tersebut, Kementerian Perhubungan menerbitkan empat SE Kemenhub yang akan menjadi petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19.

SE Kemenhub ini diterbitkan untuk mengatur syarat perjalanan di masa PPKM Level 1 s.d 4 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 24, 25, dan 26 Tahun 2021. Tujuannya adalah tetep membatasi aktivitas masyarakat untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Senin (26/7)

Masing-masing SE berisi ketentuan mengenai syarat perjalanan transportasi baik itu jarak jauh/antarkota maupun di Kawasan aglomerasi, pembatasan kapasitas penumpang, dan pemberlakuan jam operasional, proses pengembalian (refund) tiket, dan pengawasan serta Pengendalian di lapangan.

“Keempat SE Kemenhub tersebut mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan,” jelas Adita