Bagi Kementrans Komcad yang dibentuk itu sangat istimewa sehingga keberangkatannya ke kodiklat disertai dengan upacara dan mengantar hingga ke bus yang akan membawa mereka ke Bandung, Lapangan Kementrans, Kalibata, Jakarta, (24/9/2025).

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)Viva Yoga Mauladi mengatakan para pemuda, 258 laki-laki dan 48 perempuan, itu adalah masyarakat yang mendiami kawasan transmigrasi dan calon transmigran.

“Sebelum mereka mengikuti transmigrasi atau dikembalikan ke daerah masing-masing, lebih dahulu dididik di ‘Kawah Candradimuka’ Kodiklat TNIAD, Bandung, Jawa Barat, selama dua bulan,” ujar Viva Yoga dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Di Bandung, kata Viva Yoga, mereka dididik dan digembleng semi militer dasar agar menjadi manusia yang disiplin, menguasai ilmu bela negara, dan kebencanaan alam.

Bagi peserta yang lulus akan diberi pangkat sesuai dengan pendidikan terakhir. Bagi yang lulusan SMP menjadi tamtama, SMA sebagai bintara, dan sarjana menjadi perwira.

Viva Yoga mengatakan transmigrasi dibentuk sebagai kementerian tersendiri oleh Presiden Prabowo, untuk menjalankan amanat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung program swasembada pangan

, “Dan ikut menjaga wilayah NKRI dengan cara memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat longgar”, ujarnya.

Dengan menempatkan penduduk di daerah longgar terutama provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain, seperti Aceh, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan, maka para transmigran Komcad itu siap menjaga setiap jengkal tanah, lahan, dan kawasan yang berada di wilayah Indonesia.

“Dengan bekal pendidikan dari kodiklat, mereka menjadi transmigran yang tangguh, disiplin, pekerja keras, dan cinta tanah air. Program Komcad ini disebut rangkaian dari Transmigrasi Patriot,” tegas dia..

Viva Yoga mengungkapkan, para Komcad merupakan calon transmigran lokal. Pemuda Papua Selatan yang mengikuti pembentukan Komcad nantinya akan mengikuti transmigrasi di wilayah provinsinya sendiri. .

Dikatakan Viva Yoga, paradigma baru transmigrasi adalah transmigrasi bisa dilaksanakan bila ada permintaan dari daerah.

“Tanpa ada permintaan dari daerah maka transmigrasi tidak bisa dilakukan. Jadi kita tidak akan mengirim transmigran dari Jawa ke luar pulau bila tidak ada permintaan dari daerah”, tuturnya.

Pembentukan Komcad oleh Kementrans sangat diminati oleh para pemuda. Animo besar ini menurut Viva Yoga direspon dengan akan digelarnya Pembentukan Komcad Gelombang II.

Hadir dalam upacara dan pelepasan Komcad, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta pejabat lainnya. Program itu bersinergi dengan Kementerian Pertahanan sehingga juga hadir pejabat dari kementerian itu.

Untuk memperjelas status hukum lahan transmigrasi dan keberadaan desa yang berada di kawasan hutan atau taman nasional, Komisi V DPR bersama dengan Kementrans serta Kemendes PDT menggelar Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (16/9/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Mendes PDT Yandri Susanto, Wamentrans Viva Yoga Mauladi, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, dan 48 anggota Komisi V.

Viva Yoga menegaskan status hukum lahan transmigrasi dan desa bagi komisi yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan itu sangat penting sehingga satu persatu wakil rakyat dari berbagai fraksi itu memberikan berbagai solusi dan dukungan.

Setelah rapat yang dipimpin oleh Roberth Rouw, Viva Yoga menyebut pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan.

“Semua sepakat agar keberadaan desa dan lahan transmigrasi yang berada di kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional”, ujarnya.

Dia mengatakan untuk melepaskan status lahan dari kawasan hutan atau taman nasional, Komisi V mendorong pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum secara komprehensif terkait pelepasan desa dan lahan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional.

“Kesepakatan antara Komisi V dan dua kementerian di atas sesuai dengan UU MD3 mengikat dan harus dilaksanakan semua pihak”, ujar Viva Yoga.

Lebih lanjut dia mengatakan untuk mempercepat realisasi membebaskan lahan transmigrasi dan keberadaan desa dari kawasan hutan atau taman nasional, Komisi V mewajibkan Kementrans dan Kemdes PDT untuk meningkatkan koordinasi dalam percepatan invetarisasi data dan verifikasi lapangan dari berapa banyak dan luas lahan transmigrasi dan keberadaan desa yang berada di kawasan hutan atau taman nasional.

Dari data Kementrans jumlah bidang tanah transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan mencapai 17.655 bidang yang tersebar di 85 lokasi. “Paling banyak di Maluku Utara ada 3.498 bidang di 13 satuan pemukiman”, ujarnya.

Ditambahkan oleh Viva Yoga, rapat dengan Komisi V hari ini sejalan dengan program Kementrans, yakni Trans Tuntas.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kepada wartawan saat di wawancara di Jakarta, Senin (08/09/2025)?

Viva Yoga mengatakan untuk lebih mempercepat kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan dan memajukan produk unggulan lokal, Kementerian Transmigrasi akan mengirim transmigran yang memiliki kualifikasi yang bagus.

“Mereka transmigran berpendidikan S2 dan S3 sebanyak 1.000 orang. Setelah lulus Program S2 dan S3 di berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, selanjutnya mereka akan dikirim ke berbagai kawasan transmigrasi”, ujarnya.

Oleh karena itu, kata Wamen Viva, selama beberapa tahun mereka akan menetap di sana untuk mengembangkan kawasan tersebut dalam segala potensi, baik ekonomi, budaya, dan sosial.

Sebelum meluncurkan Program Transmigrasi Patriot Tahun 2026, kementerian mengirim Tim Ekspedisi Patriot sebanyak 2.000 Peneliti. Tim ekspedisi sebanyak itu direkrut dari berbagai perguruan tinggi di atas. Mereka terdiri dari 42 guru besar, 358 doktor, 846 sarjana dan magister, dan 754 mahasiswa.

“Mereka disebar ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia”, ujarnya. “Di sana mereka melakukan penelitian dan riset berbagai potensi yang ada di kawasan”, tambahnya.

Hasil Riset

Hasil riset dan penelitian dari para peneliti yang dilepas pada Agustus hingga berakhir pada Desember 2025 itu akan dijadikan rekomendasi bagi transmigran patriot untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.

“Dari hasil penelitian tim ekspedisi dan direalisasikan oleh transmigran patriot kita harap kawasan transmigrasi menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang eskalatif, cepat, kompetitif, dan bisa mengembangkan potensi produk lokal yang berorientasi ekspor”, harap pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.

Ditambahkan saat ini Kementerian Transmigrasi memiliki paradigma baru. Dulu transmigrasi dilakukan secara sentralistik dan top down. Saat ini dilakukan secara desentralistik dan bottom up.

“Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran bisa mengajukan ke Kementerian Transmigrasi selanjutnya akan dihubungkan ke daerah yang mau mengirim transmigran”, ujarnya.

“Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran, ia harus menyediakan lahan untuk kawasan transmigrasi. Disebut banyak pemerintah kabupaten yang membutuhkan transmigran bahwa saat ini orientasinya bukan lagi sekadar memindahkan penduduk namun mengembangkan potensi ekonomi,” tandas Viva Yoga.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi Viva Yoga Mauladi saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Gedung Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta.

“Tujuan mengaliri listrik di kawasan transmigrasi untuk meningkatkan produktifitas kehidupan transmigran dan masyarakat lokal,” ujar dia dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Senin (08/09/2025).

Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan keinginan untuk mengaliri listrik di kawasan transmigrasi dikonkretkan saat transmigrasi menjadi kementerian tersendiri.

“Dalam proses, desa-desa transmigrasi yang belum ada aliran listrik melaporkan kepada dinas transmigrasi setempat dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian Transmigrasi. Kita verifikasi secara aktual dan faktual di lapangan”, ujarnya.

Dia juga menyebutka. dari laporan tercatat ada 50 desa transmigrasi yang belum dialiri listrik. Lima puluh desa itu tersebar di 14 provinsi, 24 kabupaten, dan 40 kecamatan yang memiliki kawasan transmigrasi. Paling banyak di Nusa Tenggara Timur, ada 13 desa. Belum adanya listrik di sana disebabkan soal akses dan belum ada kemampuan memasang listrik.

Diungkap, jarak desa dengan tiang distribusi (listrik) terakhir ada yang sampai rentang 50 km. Tiang lisrik distribusi terakhir yang sudah berada di lokasi ada di Desa Batu Parigi (UPT Saluandeang dan Salulisu), Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sedang jarak terjauh, 50 km, Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Semua akan dialiri listrik dengan prioritas desa yang maksimal berjarak 75 meter dari tiang listrik distribusi terakhir”, ujarnya.

Sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ESDM, kata Viva Yoga,  dalam rangka merealisasikan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk mengalirkan listrik ke 10.068 desa yang belum terjangkau Listrik. Dari data mencatat ada 1.567 desa produk transmigrasi,

“Jadi hampir 100 persen desa di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik”, ujarnya.

Dia juga menegaskan sinergi antar kementerian dikatakan membuat program pembangunan menjadi efisien seperti harapan Presiden Prabowo membentuk kabinet yang besar, efisien dan efektif. Dengan kerja sama ini program Kementerian Transmigrasi menjadi terbantu.

“Kementerian Transmigrasi tidak memiliki anggaran untuk memasang tiang listrik. Juga ada program bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat yang membutuhkan”, tambahnya.

Bentuk pemasangan aliran listrik apakah secara komunal atau individual, Kementerian Transmigrasi akan mendukung kebijakan Kementerian ESDM.

Ada potensi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan transmigrasi seperti di Kawasan Selaut Kabupaten Simeleu dan Kawasan Woyla Kabupaten Aceh Barat (Aceh); Kawasan Arsel Kolam Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah); Kawasan Tampolore Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah); dan Kawasan Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

“Dari semua model pembangkit yang paling penting desa-desa yang ada di kawasan transmigrasi terang benderang seperti matahari. Program ini disebut akan dikawal terus hingga direalisasikan,” tandas Viva Yoga.