JAKARTA, Eranasional.com – Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai tak akan bisa mempengaruhi tindak pidana terhadap Ferdy Sambo. Hal tersebut diutarakan oleh akar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Suparji menilai demikian karena KUHP terbaru akan diimplementasikan tiga tahun lagi atau pada 2026 mendatang.

“Bahwa itu (KUHP terbaru) akan berlaku 3 tahun ke depan, itu sudah clear. Ada masa persiapan, ada masa transisi disiapkan di situ,” kata Suparji.

“Kemudian yang kedua, kalau kita cermati secara teoritis bahwa itu asas retroaktif bahwa tidak ada hukum berlaku surut kecuali pelanggaran berat hak asasi manusia.

Jadi ini jelas mengindikasikan bahwa KUHP baru tidak bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana yang sudah terjadi ketika undang-undang itu belum berlaku,” lanjutnya

Ferdy Sambo divonis mati karena terbukti bersalah dalam kasus pembuhunan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri tersebut dituntut penjara semur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seusai vonis, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Sambo bisa terlepas dari jeratan hukuman mati karena KUHP baru. Adapun dalam Pasal 100 KUHP baru, pidana mati bersifat alternatif.

KUHP baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Apabila selama 10 tahun terdakwa berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 100 ayat 1 KUHP, ada tiga hal yang diperhatikan untuk dapat mengubah pidana mati menjadi seumur hidup. Berikut bunyinya:

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
c. ada alasan yang meringankan.

Perihal pasal dalam KUHP baru ini pun disoroti oleh Suparji Ahmad. “Pada yang sisi yang lain bahwa selama 10 tahun itu, jika sudah berlakuan baik, ada penyesalan ada potensi memperbaiki diri maka kemudian ada satu keputusan presiden yang menggunakan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengubah putusan sendiri yaitu menjadi seumur hidup bukan menjadi bebas tapi menurun derajat hukumannya. Dalam arti menjadi semur hidup,” terang Suparji.

Lebih lanjut, agar Sambo bisa menghindari hukuman mati, Suparji menilai bahwa Mantan Kadiv Propam Polri itu masih bisa selamat lewat upaya-upaya hukum, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Diketahui Ferdy Sambo dan tiga terpinda lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf sudah mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Pejabat humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan sesuai data di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Jakarta Selatan, terpidana FS, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim.

“Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari 2023,” kata Djuyamto.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Albertina Ho menyebutkan butuh waktu panjang untuk mengeksekusi hukuman mati kepada Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Sebab, setelah vonis diputuskan oleh PN Jaksel, masih ada proses hukum lain yang dapat ditempuh oleh Ferdy Sambo sebelum putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Kalau dikatakan itu proses ini masih sangat jauh, masih jauh sekali, saya katakan masih lama sekali,” kata Albertina, Senin (20/2/2023).

Setelah hakim menjatuhkan vonis, Ferdy Sambo berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Terkini, Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lainnya telah mengajukan banding atas vonis masing-masing. Jika terdakwa masih tak terima dengan hasil banding, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Memang, setelah proses kasasi, hukuman dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah itu, terpidana masih bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Dan PK bisa diajukan beberapa kali,” terang Albertina.

Dengan panjangnya prosedur hukum ini, Albertina memprediksi, eksekusi hukuman mati terhadap Ferdy Sambo masih sangat lama. Bahkan, sudah lazim terpidana mati harus menunggu hingga bertahun-tahun hingga akhirnya dieksekusi.

“Saya pernah bertugas di PN Cilacap, di Lapas Nusakambangan, itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi,” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Tim Penasihat hukum Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait vonis perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Sementara itu, terpidana lainnya, Richard Eliezer tidak melakukan banding, dan menerima vonis Majelis Hakim yang memvonis dirinya 1,6 tahun penjara.

Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, pengajuan banding empat Terpidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua itu telah terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

“Pengajuan banding untuk Terpidana Kuat Ma’ruf tanggal 15 Februari 2023. Sedangkan untuk Terpidana Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan Ricky Rizal diajukan esok harinya,” kata Djuyanto.

Kuasa hukum Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan membenarkan pihaknya telah mengajukan banding terhadap vonis 15 tahun penjara yang diputuskan Majelis Hakim terhadap kliennya.

“Sudah kami daftarkan banding Kuat Ma’ruf,” kata Irwan.

Hal senada juga dikatakan kuasa hukum Ricky Rizal, Zena Dinda Defega, yang membenarkan kliennya mengajkan banding terhadap vonis Majelis Hakim yang memenjarakan dirinya selama 13 tahun.

Dia pun menyinggung pemberian vonis ringan terhadap Richard Eliezer, dan berharap Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, bukan opini publik saat memutuskan banding yang diajukan ini.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan vonis hukuman mati pada Ferdy Sambo bisa berubah menjadi penjara seumur hidup karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Asrul menyebutkan, perubahan putusan itu butuh keputusan Presiden RI dan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

“Ada 7 ayat. Kalau kita baca di ayat-ayat bawahnya mengatakan yang menentukan apakah hukuman mati itu berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup bukan surat keterangan kelakuan baik dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), tapi itu keputusan Presiden yang dibuat dan dikeluarkan setelah mendengarkan pertimbangan MA,” kata Asrul Sani, kemarin.

Dia menyebutkan, pada salah satu ayat disebutkan, narapidana yang dihukum mati akan dipertimbangkan perilaku baiknya selama 10 tahun agar bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dia menegaskan, bahwa penilaian perilaku itu diatur oleh sistem dan ada campur tangan hakim.

“Jadi masih tetap ada pertimbangan dari hakim. Bahwa nanti ada input dari lapas, iya. Tapi bukan surat keterangan kelakuan baik, itu ada sistem. Maka kita harus teliti juga, harus kita lihat,” ujarnya.

“Ada sistem pembinaan narapidana, warga binaan itu dinilai terus setiap tahun,” sambung Asrul Sani.

Politisi PPP ini mengakui bahwa pihaknya kerap menerima informasi terkait penilaian perilaku narapidana yang hendak bebas. Dia menegaskan, Kepala Lapas tidak berperan dalam masalah ini.

“Katakanlah, catatan narapidana itu baik, padahal enggak baik. Itu pasti ada suara keluar, aka nada masukan. Kita di Komisi III biasanya dapat juga laporan itu. ‘Pak, yang itu enggak benar proses pembebasan bersyaratnya. Seharusnya beginim begitu’, itu juga akan mempengaruhi,” ucapnya.

“Pastinya Kepala Lapas tidak jadi kaya karena yang menentukan keputusan adalah Presiden,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai peran Ferdy Sambo begitu kejam dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hakim lalu menganologikan soal situasi peperangan.

“Betapa kejamnya peran Ferdy Sambo, bahkan seseorang dalam peperangan ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan dibunuh,” kata Hakim PN Jaksel Alimin Ribut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Menurut Alimin, tindakan Ferdy Sambo tersebut melebihi situasi dalam peperangan. Yosua yang tidak berdaya tetap dibunuh dengan cara ditembak.

“Korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang seharusnya terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya,” ujarnya.

Mengenai Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) yang mengetahui rencana pembunuhan kepada Yosua, Alimin menilai Bharada E memiliki kesempatan menggagalkan pembunuhan itu tapi tidak dilakukan.

Dia pun mengungkit soal pernyataan ‘siap komandan’ dari Bharada E ketika diperintahkan Ferdy Sambo untuk menembak Yosua. Menurut Alimin, Bharada E sejak awal telah mengetahui adanya rencana untuk menghabisi nyawa Yosua.

“Terdakwa (Bharada E) sudah tahu maksud Ferdy Sambo yang ingin menghilangkan nyawa korban Yosua dan menjawab ‘siap komandan’, serta menambah peluru Glock 17 pemberian Ferdy Sambo, menegaskan kesediaan Terdakwa melakukan penembakan kepada korban Yosua,” ungkap Alimin.

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Menurut Fickar, hakim mampu menangkap rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Itulah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang ditangkap oleh majelis hakim. Hakim sudah secara jelas menyatakan bahwa tidak ada hal yang meringankan sama sekali, bahkan tak melihat penyesalan, karena itu hukumannya maksimal mati,” ujar Fickar kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Fickar mengatakan, hakim mampu bersikap independen dalam memutus perkara ini. Disebutkan, vonis lebih berat dari tuntutan jaksa penjara seumur hidup karena hakim sangat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Sambo.

“Selain pejabat kepolisian yang notabene penegak hukum, juga yang menjadi korbannya orang dekat yang menjaga keluarga dan dirinya. Karena itu majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal mati, karena tidak ada lagi yang meringankan,” tandas Fickar.

Meskipun demikian, Fickar menilai Sambo masih bisa mengajukan upaya hukum banding atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengakui, hakim pengadilan tinggi pada tingkat banding bisa saja memutuskan lain, namun dia berharap mereka mampu menangkap rasa keadilan di masyarakat.

“Jadi sangat mungkin hakim pengadilan tinggi akan melihat dari perspektif yang lain Ferdy Sambo sudah cukup lama mengabdi pada negara dengan beberapa prestasi,” pungkas Fickar.

Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Majelis hakim menyatakan Ferdy Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan istrinya Putri Candrawathi, ajudannya Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR serta sopirnya Kuat Ma’ruf.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan terhadap Ferdy Sambo di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati,” kata Hakim Wahyu menambahkan.

Selain pembunuhan berencana, majelis hakim juga menyatakan Ferdy Sambo terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan Ferdy Sambo bersama-sama dengan anak buahnya, yakni Hendra Kurniawan, Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto.

Sementara itu, Putri Candrawathi, divonis hukuman penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

’’Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 tahun,” ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Hakim menyatakan bahwa Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Sambo dinyatakan terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Pasca vonis hukuman mati itu, putri dari Ferdy Sambo, Trisha Eugelica mendapat sorotan dari publik. beberapa unggahannya di media sosial dibanjiri komentar warganet. Salah satunya ketika wanita berusia 21 tahun itu mengunggah sederet foto kenangan bersama sang ayah.

Tampak dalam unggahannya di TikTok @trishhh pada hari yang sama di mana sang ayah divonis mati, Trisha mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Ferdy Sambo dan sangat bangga menjadi putri mantan jenderal polisi bintang dua itu.

“I love you and 1’m so proud to be your daughter. Always,” tulis Trisha.

Selain menuliskan kata-kata yang mengungkapkan kecintaannya terhadap sang ayah, Trisha juga mengunggah sederet potret kebersamaan kedua orang tuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, diiringi lagu berjudul ‘Sempurna’ yang dipopulerkan Andra and the BackBone.

Terlihat dari sejumlah foto yang diunggah Trisha, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi cukup akrab dengan anak-anaknya termasuk anak bungsu mereka yang masih berusia 1,5 tahun.

Sontak unggahan Trisha itu direspon oleh warganet. Beberapa ada yang mendukung dirinya. Namun, ada juga warganet yang menyatakan sangat senang begitu mengetahui Ferdy Sambo divonis mati dan Putri Candrawathi dihukum 20 tahun penjara.

“Kamu berhak sedih dan merasa kehilangan kayak anak kehilangan ayah pada umumnya kok Trish, kamu juga manusia, love Trish,” komentar salah seorang warganet.

“Saya kasihan melihat wanita ini, tapi lebih kasihan lagi dengan korban dan keluarganya. Di satu sisi saya senang mengetahui FS divonis mati dan PC dikurung 20 tahun,” balas warganet

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel memvonis mati Ferdy Sambo karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai sederet peristiwa menunjukkan bahwa Sambo telah benar-benar merencanakan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, Wahyu mengungkapkan, Majelis Hakim PN Jaksel meragukan keterangan Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa dirinya hanya menyuruh Richard Eliezer (Bharada E) untuk menjadi back up dirinya dan mengatakan, “Hajar, Chad” ketika mereka telah berhadapan dengan Brigadir J.

JAKARTA, Eranasional.com – Trio hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati Ferdy Sambo. Mantan Kadiv Propam Polri itu dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Ketiga hakim itu adalah Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, serta dua anggotanya adalah Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono.

Berikut profil dan rekam jejak tiga hakim tersebut:

Wahyu Iman Santoso

Berdasarkan informasi yang didapat, Wahyu Iman Santoso saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jaksel. Sebelumnya dia bertugas sebagai Ketua PN Denpasar, Bali.

Salah satu kasus yang diadilinya di PN Jaksel yaitu praperadilan Bupati Mimika Oltinus Omaleng.

Untuk perkara Ferdy Sambo, Wahyu dengan tegas menolak lokasi sidangnya dipindahkan, dan tidak menerima pengawalan melekat sepanjang mengadili Ferdy Sambo, baik di dalam maupun di luar persidangan.

“Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan belum membutuhkan pengawalan yang bersifat khusus, termasuk misalnya safe house bagi hakim dan sebagainya,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting beberapa waktu lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2) dalam kasus pembunuhan berencana dengan korban mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdy Sambo pidana mati,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

Pasca vonis hukuman mati, muncul pertanyaan jumlah kekayaan yang dimiliki Ferdy Sambo.

Hingga saat ini data harta kekayaan Ferdy Sambo tidak ada di situs resmi e-LHKPN dan masih misteri. Padahal, setiap pejabat negara, tidak terkecuali dari Polri dan TNI harus melaporkan jumlah kekayaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ferdy Sambo 2021 belum lengkap, sehingga KPK belum merilis di situs. Meski demikian, selain tahun 2021, LHKPN Ferdy Sambo di tahun-tahun sebelumnya juga tak tercantum di situs KPK.

“KPK telah menerima LHKPN atas nama yang bersangkutan (Ferdy Sambo) untuk tahun pelaporan 2021, namun ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi sehingga belum dapat dipublikasikan di situs e-lhkpn,” kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Agustus 2022 lalu.

Kewajiban pejabat negara melaporkan jumlah kekayaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap eks ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso menilai, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

“Menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati,” ucapnya melanjutkan.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, eks Kadiv Propam Polri itu menjadi terdakwa bersama istrinya, Putri Candrawathi, serta dua ajudannya, yaitu Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR.

Selain itu, seorang asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu.

Eks anggota Polri dengan pangkat terakhir jenderal bintang dua itu dinilai telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Ferdy Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia terbukti melanggar Pasal 49 UU ITE juncto Pasal 55 KUHP. **

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan terhadap terdakwa Ferdy Sambo menilai Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

Hakim Ketua Imam Wahyu Santosa mengatakan, ada kemungkinan yang terjadi adalah sikap Brigadir J yang dianggap membuat perasaan Putri terluka dan sakit hati.

Hal tersebut diungkapkan Wahyu dalam sidang pembacaan vosnis kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

“Motif yang tepat menurut Majelis Hakim adalah adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana perbuatan atau sikap korban tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam dari Putri Candrawathi,” kata Wahyu.

Lanjut Wahyu, dengan alasan itu juga tidak diperoleh keyakinan yang cukup korban Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

“Sehingga terhadap adanya alasan demikian, patut dikesampingkan,” ujar Wahyu.

Pertimbangan lainnya, hakim mengungkapkan, Ferdy Sambo sendiri pernah mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi di Magelang hanya ilusi. Menurut hakim, hal itu diungkap saksi Sugeng Putut Wicaksono yang mengaku berulang kali diingatkan Ferdy Sambo bahwa pelecehan seksual adalah sebuah ilusi.

“Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap Putri Candrawathi tidak dapat dibuktikan menurut hukum,” ucap Wahyu lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepolisian telah menyiapkan personel pengamanan sidang dengan agenda sidang vonis terhadap Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (13/2/2023) hari ini.

“Besok (Senin hari ini) secara langsung di lapangan akan dipimpin Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi untuk melakukan ‘Tactical Wall Game’ (TWG),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo di Jakarta, Minggu (12/2/2023).

Trunoyudo menjelaskan, pengamanan diawali dengan gelar pasukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pengamanan ini didasari pada sasaran objek sesuai analisis Polda Metro Jaya khususnya Polres Metro Jakarta Selatan yang dilakukan secara preemtif dan preventif.

“Supaya siapa berbuat apa dan akan bertanggung jawab kepada siapa, ini tentu menjadi dasar dalam proses standar operasional prosedur (SOP) pengamanan,” katanya.

Polres Metro Jakarta Selatan telah menyiapkan tim Gegana Brimob Polri sebelum dan saat sidang vonis kepada Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

“Gegana itu wajib karena khawatir ada bom atau apa, mereka menyisir dan bersiap (stand by),” kata kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi di Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Nurma mengatakan, penyisiran tim Gegana Brimob Polri dimulai pada Minggu (12/2) bertujuan untuk sterilisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) sebagai antisipasi ancaman bom.

Pihaknya mengerahkan lebih 200 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan dan tim Brimob Gegana.

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yakni Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dijadwalkan menjalani sidang vonis pada Senin, 13 Februari 2023.

Sementara Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf akan menjalani sidang pembacaan vonis pada Selasa, 14 Februari 2023, sedangkan sidang pembacaan vonis untuk Richard Eliezer atau Bharada E digelar pada Rabu, 15 Februari 2023. **

JAKARTA, Eranasional.com – Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, Ferdy Sambo, diperkirakan akan melakukan perlawanan dengan membongkar pelanggaran yang dilakukan para perwira polisi jika sampai dijatuhi vonis mati dalam kasus itu.

“Ferdy Sambo sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, dikutip dari stasiun TV swasta, Senin (23/1/2023).

Menurut Sugeng, Sambo tidak akan segan membuka pelanggaran para polisi jika dirinya dihukum mati. Sebab jabatan terakhir Ferdy Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri yang menangani pelanggaran profesi para polisi.

Dia memperkirakan jika Ferdy Sambo sampai divonis mati dan melawan maka akan terjadi kegaduhan baru yang menyeret petinggi-petinggi Polri. “Apalagi dia mantan Kadiv Propam yang tugasnya sehari-hari adalah menindak anggota polisi, termasuk perwira-perwira tinggi yang melanggar, dia akan membuka itu habis-habisan,” ujarnya.

Sugeng membenarkan tentang adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan supaya Ferdy Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut Sugeng, IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yoshua terkuak.

“Melakukan lobi-lobi yang mengarah kepada pemberian sejumlah uang, bahkan lobi politik, bahkan melakukan perlawanan-perlawanan, kami mendapatkan informasi itu,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Richard Eliezer (Bharada E) dituntut penjara 12 tahun. Kemudian istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi serta ajudannya, Ricky Rizal Wibowo dan asisten rumah tangga Kuat Ma’ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara.

JPU menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer yakni Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Selain itu, Ferdy Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer yakni Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK juga mengajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator (JC), karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus itu.

Akan tetapi, saat ini LPSK terlibat perdebatan dengan Kejaksaan Agung setelah Richard dituntut 12 tahun penjara. Sebab JPU menilai Richard sebagai pelaku utama karena mengakui menembak Yoshua atas perintah Ferdy Sambo, sehingga dinilai tidak layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membenarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya “gerakan bahwa tanah” yang ingin mengatur vonis terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua, Ferdy Sambo.

Lebih mengejutkan lagi, Kata Sugeng, ada dua pihak yang sedang berseteru dalam gerakan bawah tanah itu.

“Saya bilang itu benar. Kita juga mendapat informasi seperti itu. Ini dari dua belah pihak,” kata Sugeng, Jumat (20/1/2023).

Menurut Sugeng, dua pihak ini disebut ada yang meminta bentuk kalimat dalam penjatuhan hukuman Sambo, ada juga yang meminta klausul angka.

“Angka dan kalimat, kalau kalimat kan seumur hidup atau mati,” kata Sugeng.

Ia mengatakan, pihak yang meminta vonis Ferdy Sambo dalam bentuk kalimat tanpa angka adalah orang-orang yang ditengarai adalah kawan Ferdy Sambo di kepolisian.

“Kalau yang dengan angka itu tentunya perjuangan dari (pihak) Ferdy Sambo. Karena dengan angka dia berharap nanti bisa dapat remisi, segala macam, dan bisa melanjutkan hidupnya secara normal. Dapat remisi kemerdekaan, perlakuan baik, ya seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Menko Polhukam Mahfud MD mencium adanya “gerakan bawah tanah” yang sengaja ingin mempengaruhi putusan atau vonis terhadap Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya.

Mahfud menyebut saat ini gerakan tersebut sedang bergerilya. Sebab, ada yang meminta Ferdy Sambo dihukum, ada juga yang meminta dibebaskan.

“Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta, memesan, putusan Sambo itu dengan huruf, ada juga yang meminta dengan angka,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/1).

“Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum. Tapi kita bisa amankan itu, saya pastikan kejaksaan independen,” tegas Mahfud.

Seperti diketahui, lima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J telah menjalani sidang tuntutan.

Pada pokoknya, kelima terdakwa dinilai Jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Tiga terdakwa, yaitu Kuat Maruf, Ricky Rizal Wibowo dan Putri Candrawathi dituntut delapan tahun penjara. Sedangkan Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara dan otak pembunuhan Ferdy Sambo dituntut seumur hidup.

JAKARTA, Eranasional.com – Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai tangisan yang diperlihatkan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yoshua, Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, dalam sidang tidak banyak berpengaruh terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Majelis Hakim dalam menyusun tuntutan dan putusan akhir atau vonis.

“Kaitannya dengan tuntutan saya kira tidak berpengaruh karena tuntutan JPU maupun putusan Hakim pasti akan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata Abdil, Kamis (12/1/2023).

“Bukan pada keadaan terdakwa yang menangis karena menyesali kejadian atau menyesali takdir yang menimpanya,” sambungnya.

Dia menilai, tangisan Ferdy Sambo dan Putri dalam persidangan lebih disebabkan karena mereka meratapi nasib mereka saat ini karena dibui dan menjadi sorotan masyarakat.

“Menangisnya FS (Ferdy Sambo) dan PC (Putri Candrawathi) saya kita konteksnya peristiwa secara keseluruhan yang menyebabkan mereka duduk di kursi pesakitan, sebagai terdakwa. Mereka tidak menyangka akan tragis seperti ini, karena itu mereka menangis,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan sebagai terdakwa pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (10/1) kemarin, Ferdy Sambo menitikkan air mata ketika menjawab sejumlah pertanyaan Hakim.

Suara mantan Kadiv Propam Polri itu bergetar ketika Majelis Hakim mendalami soal ceritaan dugaan pemerkosaan terhadap Putri yang diduga dilakukan Yoshua di rumah pribadinya di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022 lalu.

“Saya mohon maaf Yang Mulia, saya juga tidak mungkin mengarang cerita bahwa istri saya diperkosa. Apa manfaatnya buat saya Yang Mulai,” kata Sambo saat itu.

Dia meyakini peristiwa itu benar terjadi, sehingga berujung pada peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua.

Ferdy Sambo juga menangis ketika disinggung tentang nasib keempat anaknya saat ini ketika kedua orang tuanya ditahan di dalam penjara. “Saya enggak kuat,” ucap Ferdy Sambo lirih.