JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperkuat vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang menghukum mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dengan hukuman penjara seumur hidup.

Teddy mengakukan banding ke PT DKI karena tidak terima divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim PN Jakbar.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Teddy Minahasa yang dimintakan banding tersebut,” kata Hakim Ketua PT DKI Jakarta Sirande Palayukan membacakan putusan banding di PT DKI Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Dalam memutuskan banding ini, Sirande dibantu oleh empat anggota yakni Mohammad Lutfi, Teguh Harianto, Yahya Syam, dan Sumpeno.

Teddy Minahasa dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dalam kasus narkoba, yakni menukar barang bukti sabu dengan tawas.

Teddy Minahasa Ajukan Kasasi

Menanggapi itu, Teddy Minahasa langsung mengajukan permohonan kasasi. Hal itu diucapkan kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

“Kami akan mengajukan kasasi pekan depan,” kata Hotman saat dikonfirmasi, Kamis (6/7/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra berpendapat vonis hukuman seumur hidup terhadap Teddy Minahasa tidaklah tepat.

Kata dia, jika hakim melihat fakta-fakta secara cermat dan lebih hati-hati, Teddy Minahasa lebih tepat di jatuhkan hukuman mati.

Karena diketahui banyak hal dominan ditemukan fakta bahwa perbuatan pelaku dikategorikan sebagai kejahatan sistematis dan ditemukan banyak perbuatan sebagai faktor pemberat.

“Sayang sekali Hakim kurang cermat dalam memperhatikan aspek- aspek karakteristik dan kasuistik dalam perkara ini terkait putusannya, ini harus jadi point penting bagi hakim mengingat TM berpangkat Jenderal, pimpinan penegakan hukum tertinggi di wilayahnya sebagai Kapolda Sumatera Barat,”tegas Azmi.

Karena perbuatan Teddy mengorbankan orang lain termasuk anak buahnya, perintahnya dilakukan dengan sengaja.

“Ironisnya lagi kewenangannya sebagai pejabat yang sedang menjalankan tugas dijadikan modus termasuk disalahgunakan untuk bertransaksi narkoba,”tuturnya.

Pelaku juga kata Azmi, memperoleh keuntungan bahkan tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit serta menyangkal saat memberikan keterangan di persidangan bahkan perbuatan terdakwa nyata mencoreng nama baik instiusi kepolisian.

Sehingga dengan melihat segala aspek tersebut bahwa perbuatan pelaku adalah bentuk nyata kejahatan yang sistemik, maka dalam hukum pidana penangulangan kejahatan yang bersifat sistematik harus dikenakan hukuman mati.

“Kejahatan yang sudah sistemik dapat dimusnahkan dengan hukuman mati (asas crimina morte extinguuntur),” tegasnya lagi.

Kata Azmi, putusan ini jadi preseden yang kurang baik (tidak edukatif) dan dirasakan kurang adil karena kurang bermanfaat dan tidak dapat dijadikan barometer di kemudian hari jika seorang pimpinan pejabat tinggi hukum terlibat transaksi narkoba yang sistematis.

Hukumannnya juga masih bisa diterapkan tidak maksimal oleh hakim.

“Jadi dapat dikatakan putusan ini kurang dapat mencegah bagi pejabat petinggi hukum agar tidak melakukan perbuatan transaksi narkoba tersebut kembali di masa akan datang,”pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa divonis bersalah dalam kasus narkoba, yakni menukar barang bukti sabu dengan tawas. Teddy divonis seumur hidup penjara.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (9/5/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana penjara seumur hidup,” sambung Hakim.

Teddy Minahasa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar untuk Teddy. Hakim menyatakan Teddy terbukti terlibat menjual barang bukti sabu lebih dari 5 gram bersama Linda dan AKBP Dody Prawiranegara.

Hakim juga menyatakan Teddy terbukti mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut senilai 27.300 Dolar Singapura atau setara dengan Rp300 juta. Hakim menolak seluruh pembelaan atau pleidoi Teddy Minahasa.

Hal memberatkan Teddy ialah tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Hakim juga menyatakan Teddy selaku polisi sebagai penegak hukum malah terlibat kasus narkoba.

“Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia,” tegas hakim.

Hal meringankan, Teddy belum pernah dihukum. Hakim juga mempertimbangkan pengabdian dan prestasi Teddy sebagai hal meringankan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

“Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakbar, Kamis (30/3) lalu.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati,” sambung Jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.