BGN berkomitmen untuk menjaga integritas program dan memastikan bantuan gizi tersalurkan tepat sasaran.

Untuk diketahui BGN memastikan bahwa pihaknya secara resmi telah menutup proses pendaftaran sebagai mitra dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (6/3/1/2026).

“Laporkan orang yang meminta uang tersebut. Ketika saya sudah mendapatkan bukti dan dokumen pendukung bahwa ternyata titik SPPG ini hasil jual beli, ya saya turunkan, jadi kepada orang-orang yang meminta uang itu, silakan pertanggungjawabkan,” ujar Wakil Kepala (Waka BGN) Sony Sanjaya dalam siniar yang diikuti di Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Ia mengatakan praktik ini sangat merugikan dan BGN tidak akan mentolerir tindakan tersebut. Lanjut Sony menegaskan bahwa kuota untuk program tersebut telah terpenuhi.

“Saya pernah menerima video orang yang menyebarkan informasi titik jual beli itu Rp200 juta. Jadi saya lihat langsung ID-nya berapa, drop (turunkan) biar orang yang sudah membayar rugi,” ucapnya.

BGN juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar mewaspadai praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sony meminta masyarakat yang mendapatkan iming-iming penipuan tersebut untuk segera melapor ke BGN agar dapat ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya bukti dan dokumen pendukung untuk memproses laporan tersebut.

Oleh karena itu, dikatakan Sony, masyarakat harus mewaspadai iming-iming jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh oknum yang meminta biaya tertentu.

BGN juga akan mengambil langkah tegas terhadap setiap titik SPPG yang terbukti hasil jual beli.

Sony mengatakan titik-titik tersebut otomatis tidak akan diverifikasi dan akan dibatalkan oleh BGN. Sony menegaskan konsekuensinya calon mitra yang terlibat akan diblokir dari sistem mitra.bgn.go.id, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam program ini.

“Sistem pendaftaran mitra MBG telah ditutup, sehingga segala tawaran pendaftaran yang masih beredar adalah penipuan. Modus penipuan ini melibatkan penjualan titik SPPG dengan harga fantastis, bahkan mencapai ratusan juta rupiah,” tandasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Waka BGN Sony dalam acara MBG Talks seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Perintah kami yang kepada seluruh SPPG wajib menerapkan label kandungan gizi dan harga pada setiap makanan yang diberikan,” ucap Waka BGN Sony.

Dia mengatakan langkah ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan tanggung jawab para mitra penyedia makanan serta mencegah praktik penurunan kualitas bahan pangan.

“Dengan adanya pencantuman harga secara terbuka, setiap komponen bahan yang digunakan harus ditulis sesuai harga riil di pasaran,” ucap dia.

Lanjut dia mengatakan biaya operasional tidak boleh dibebankan ke harga bahan, karena dukungan operasional rata-rata sebesar Rp3.000 per porsi sudah dialokasikan secara terpisah.

Dengan demikian, jika terdapat upaya menurunkan kualitas bahan namun tetap mencantumkan harga tertentu, Sony mengatakan hal tersebut akan mudah terdeteksi.

Transparansi ini diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa malubagi mitra untuk tidak mengurangi mutu bahan, sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat.

Ketika ditanya wartawan apakah ada sanksi yang diberikan kepada SPPG yang tidak mencantumkan label harga, Waka BGN Sony mengatakan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap.

Tentu Sony berharap, baru tiga hari yang lalu dirinya telah memerintahkan kepada seluruh SPPG dan ini adalah untuk meningkatkan kualitas.

“Jadi setidaknya bagi yang akan berniat curang, misalkan mengurangi kualitas, maka masyarakat kemudian akan mengontrol. Teor harganya berapa, pisang harganya berapa, itu harus dituliskan, harus diberi label,” tandas Waka BGN Sony.

Nanik menjelaskan, besaran anggaran Rp13.000 untuk balita hingga kelas 3 SD serta Rp15.000 untuk anak kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan baku makanan. Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional serta insentif bagi yayasan/mitra pelaksana.

“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi,” ujar Nanik.

Nanik menjelaskan, selain untuk bahan baku makanan, anggaran MBG juga mencakup biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi.

Dana tersebut digunakan, lanjutan dia mengatakan, untuk berbagai kebutuhan pendukung, antara lain pembayaran listrik, internet/telepon, gas, air, insentif relawan pekerja SPPG, insentif guru PIC, insentif kendaraan, pembayaran BPJS

Ketenagakerjaan Relawan

Nanik mengatakan ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu yang mendistribusikan makanan untuk 3B, pembelian alat pelindung diri dan kebutuhan kebersihan, pembayaran BBM mobil MBG, serta operasional KaSPPG beserta timnya, dan sebagainya.

“Selain itu, terdapat pula alokasi anggaran sebesar Rp2.000 per porsi yang digunakan untuk sewa lahan dan bangunan, meliputi dapur, empat gudang, dua kamar mes, pembangunan IPAL, filterisasi air, serta sewa peralatan masak modern, mulai dari steam rice, steam cuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, panci, hingga sewa ompreng,” ujar dia.

Dalam juknis terbaru Nomor 401.1, anggaran sebesar Rp2.000 per porsi tersebut dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan oleh mitra sebesar Rp6 juta per hari, dengan asumsi setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat.

Namun demikian, BGN tetap terbuka terhadap masukan maupun pelaporan apabila terdapat indikasi menu MBG yang dinilai kurang dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” tutup Nanik.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak papa,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se Kabupaten Banyuwangi di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1).

Nanik menjelaskan hal itu saat seorang Kepala SPPG dari salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan kesulitannya dalam memperbanyak jumlah penerima manfaat MBG di Kecamatannya.

Penyebabnya, lanjut dikatakannya, beberapa sekolah elit dengan jumlah siswa ribuan, menolak menerima MBG.

“Sekolah itu tetap tidak mau menerima, walaupun sudah meminta bantuan Danramil maupun Kapolsek,” ujarnya.

Prinsipnya, kata Nanik, pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik.

Tapi, penerimaan MBG sifatnya suka rela. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah.

Karena itu, jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah.

“Pokoknya, Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga itu.

Nanik kemudian menyarankan agar para Kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lainnya yang lebih membutuhkan.

“Misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” tandas dia.

Penegasan ini merespons berbagai penafsiran keliru terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menyebutkan bahwa “pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Nanik, menjelaskan bahwa frasa “pegawai SPPG” dalam pasal tersebut merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG.

“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Nanik, klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya di kalangan relawan yang selama ini berperan aktif mendukung pelaksanaan Program MBG di lapangan.

Nanik menekankan bahwa relawan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem Program MBG, namun status mereka bersifat partisipatif dan non-ASN, sesuai dengan desain kebijakan yang menempatkan relawan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.

“Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” tutup Nanik.

Hal itu ditegaskan Waka BGN Nanik usai menanggapi usulan anak jalanan hingga penyandang disabilitas mendapatkan MBG.

” Lansia dan penyandang disabilitas yang diberi makan bergizi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Jadi untuk lansia dan penyandang disabilitas itu yang memberikan makan bergizi gratis Kemensos,” kata Nanik seperti dikutip di Jakarta, Kamis (08/01/2026).

Sementara untuk anak-anak yang hidup di jalanan dalam rentang usia sekolah mendapat MBG dari BGN. Nanik mengatakan semua anak di Indonesia mempunyai hak memperoleh gizi.

“Anak jalanan tapi masih dalam usia sekolah yang belum tertampung atau di wilayah tersebut belum ada sekolah rakyat, itu yang memberi makan BGN. Jadi bahasanya bukan anak jalanan tapi anak usia sekolah,” ujarnya.

“Itu untuk mengganti istilah anak jalanan, karena meski mereka hidup di jalan tapi mereka selama masih usia anak-anak tetap punya hak untuk memperoleh gizi,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan program MBG juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo akan mengkaji usulan tersebut.

Pernyataan dari Prasetyo itu menjawab pertanyaan wartawan terkait anak jalanan dan penyandang disabilitas mendapatkan MBG.

Prasetyo memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

“Terus terang tadi kalau berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo.

“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Yogyakarta, hari ini, Selasa, (23/12).

BGN menyadari bahwa untuk perbaikan gizi siswa perlu konsistensi. Namun BGN pun memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Karena itu SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya. Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesui dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering.

“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu.

Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.

“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.

Penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tapi ternyata banyak yayasan/mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.

“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik.

Nanik menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu

Sedangkan tentang berita mengenai pemberian BGN untuk orang-orang lanjut usia dan para difabel, menurut Nanik, yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial.

“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” kata Nanik menutup penjelasannya.

Salah satu SOP yang ditetapkan adalah mobil pengantar MBG hanya di luar pagar, dan tidak perlu masuk pekarangan sekolah.

“Usahakan tidak masuk membawa makanan ke halaman. Cukup diantar di depan pagar. Kenapa? Karena meskipun tidak ada upacara, anak-anak itu kan sering lari-lari di halaman,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu, (13/12).

Selain itu pengendara mobil pengantar MBG haruslah seseorang yang memang berprofesi sebagai sopir, bukan sopir cabutan, atau berprofesi lain, apalagi yang baru belajar mengendarai mobil.

“Harus punya SIM, tidak sekadar SIM A, karena SIM A sudah kayak SIM C, asal dapat. Kenapa tidak asal SIM A, supaya dia menguasai pemakaian mobil matic ataupun manual. Dia harus berprofesi sopir,” kata Nanik.

Mengenal Medan dan Jalur Lalin 

Selain harus mengenal medan dan memahami jalur lalu lintas pengantaran, sopir pengantar MBG juga harus orang yang berkepribadian baik, tidak pernah terlibat dalam kasus narkoba, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

“Saya minta perhatian sama mitra, jangan karena anda mau bayar murah, lalu main cabut saja, Sekarang saya rekomendasikan agar SPPG itu disuspend dalam waktu yang tidak ditentukan. Nanti kalau ada kejadian, saya pun akan merekomendasikan hal yang sama kepada bapak ibu,” kata mantan wartawan senior itu.

Menurut dia, kepala SPPG juga harus mengatur jam kerja, agar dapat mengawasi distribusi MBG. Akuntan harus masuk pagi.lanjut dikatakan Nanik, pukul 5 sore hingga pukul 1 malam, Ahli Gizi masuk. Lalu pukul 1 Kepala SPPG masuk, sehingga saat makanan diantar ada Kepala SPPG.

“Ini yang kejadian, Ka SPPG-nya nggak tahu ke mana, pada saat sopir mengantar makanan. Berarti dia nggak tahu ke mana sopir itu. Anda harus bertanggung jawab. KaSPPG harus memastikan makanan sampai ke sekolah, dan tunggu ada masalah apa. Hidupkan handphone, jangan susah dihubungi,” kata Nanik.

Dia menegaskan kepada kepala SPPG maupun Mitra dan Yayasan bertanggung jawab dalam perekrutan sopir pengantar MBG. Penggantian sopir pun harus sepengetahuan Kepala SPPG. SOP tentang sopir pengantar MBG harus dipatuhi setiap SPPG.

Oleh sebab itu, kata Waka BGN, jika tidak dipatuhi dan kemudian terjadi insiden yang berakibat fatal, maka tak hanya sopir yang harus bertanggung jawab.

“Operasional SPPG bisa disuspend, sementara Kepala SPPG yang mengabaikan prosedur juga bisa diberhentikan.,” tandas Nanik.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan sebab menurut Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa.

“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (12/12/2025)..

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat. Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.

Semua memang harus memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.

Karena itu Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.

“Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” ujar mantan wartawan senior itu.

Karena itu, pemerintah yakin, dengan terlaksananya program MBG secara menyeluruh di seluruh Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 7 sampai 8 persen. Sebab ekonomi tumbuh dari bawah, pertumbuhan ekonomi bukan dari atas lagi.

“Kalau dulu dari atas agak repot menetesnya ke bawah. Nggak netes-netes, Pak. Sekarang sama Pak Prabowo digrojog ke bawah. Dengan digrojog ini diharapkan bisa tumbuh lebih cepat ke atas. Ini ekonomi yang luar biasa, penemuan yang luar biasa, dan kita harus mendukung,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, (13/12/2025).

Karena itu pula, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Penyelenggaraan Program MBG itu meminta agar para mitra dan yayasan memahami persoalan hal ini. Salah satunya, ia meminta agar orientasi mitra dan yayasan tidak hanya sekadar bisnis.

Nanik lalu menceritakan latar belakang pelibatan yayasan dalam program MBG. Sejak awal, saat merancang program MBG Oktober tahun lalu sebelum dilantik, Presiden Prabowo Subianto tidak membolehkan PT dan CV, sebagai mitra SPPG.

“Saya kasihan lihat yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, nggak punya uang. Tolong dapur-dapur itu dimitrakan dengan mereka,” kata Nanik mengutip ucapan Presiden Prabowo saat itu.

Dalam rapat itu ada yang mengatakan bahwa yayasan-yayasan itu belum tentu punya uang. Namun Presiden tetap pada pendapatnya, dan menyarankan agar yayasan-yayasan itu diberi pinjaman dari perbankan. Sebab dengan keterlibatan yayasan-yayasan pendidikan, keagamaan, dan sosial sebagai mitra SPPG, mereka akan punya pendapatan.

“Kalau ada untung seperak dua perak untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai aktifitas sosial,” kata Nanik menirukan ucapan Presiden.

Pada pelaksanaannya kemudian muncul yayasan-yayasan baru yang sebenarnya sama sekali tidak bergerak dalam bidang pendidikan, agama, maupun sosial sebagai mitra SPPG. Karena itu,

Nanik meminta yayasan-yayasan baru ini tidak keterlaluan dalam mencari keuntungan. Karena yang dibolehkan menjadi mitra SPPG sebenarnya adalah yayasan pendidikan, agama, maupun sosial.

Nanik juga menghimbau para mitra dan pemilik yayasan pengelola SPPG peduli dan membantu sekolah-sekolah yang para siswanya menjadi penerima manfaat MBG dari dapur mereka.

“Mereka semua dihimbau untuk memiliki kesadaran sosial dan tanggap akan kekurangan sekolah-sekolah itu, sebagaimana niat awal Presiden dalam melaksanakan program MBG,” tandas Nanik.

“Kalau ini terjadi, pengentasan kemiskinan di kota akan terjadi. Bukan hanya pembukaan lapangan pekerjaan, tapi sebetulnya Program MBG ini adalah jalan tol pengentasan kemiskinan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, (13/12/2025).

Nanik menjelaskan bahwa setiap dapur MBG diwajibkan untuk merekrut 47 orang warga yang tinggal di sekitar dapur, sebagai relawan.

“Mereka akan bertugas sebagai pencuci ompreng, penerima dan pencuci bahan makanan, menyiapkan dan memotong bahan makanan, memasak, membagi makanan dalam pemorsian, dan mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Meskipun ada pengurangan jumlah penerima manfaat, SPPG dilarang memecat para relawan dapur ini,” ujar Nanik.

Secara tidak langsung, program MBG juga membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Sebab, setiap SPPG akan membutuhkan pasokan bahan baku makanan yang cukup banyak.

Apalagi jika seluruh SPPG di wilayah itu sudah beroperasi semua. Misalnya, untuk kebutuhan buah saja, satu SPPG membutuhkan 2 sampai 3 kwintal, begitu pula kebutuhan tempe, tahu, telur dan sebagainya.

“Jadi tidak usah berebut dapur, sekarang yang paling menggiurkan itu sebenarnya adalah menyiapkan bahan baku,” kata Nanik.

Menurut Nanik, masalah kemiskinan kota memang cukup pelik. Karena lahan tidak ada, maka satu satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan di kota adalah dengan menjadikan mereka bekerja.

“Dengan adanya program MBG ini, lapangan pekerjaan bisa terbuka, sehingga mereka bisa bekerja di dapur maupun sebagai tenaga kerja dalam penyediaan bahan baku pangan,” tandas dia.

“Tidak ada korban meninggal,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (11/12).

Diketahui, total 19 siswa jadi korban kecelakaan ini. Mereka kini telah dilarikan ke RSUD Cilincing dan Puskesmas Cilincing II setempat, guna mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat korban dengan luka yang cukup parah. Namun, sejauh ini belum diketahui kondisi korban lebih lanjut.

Sebelumnya, mobil milik SPPG menabrak sejumlah siswa yang tengah berbaris di lapangan sekolah di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi.

“Sebuah mobil MBG ( Makanan Bergizi Gratis ) yang membawa makanan bergizi gratis di SDN 01 Kalibaru, baru saja tanggal 11 Desember 2025 pukul 07.00 pagi ini telah menyeruduk siswa-siswa,” demikian pesan berantai yang beredar, Kamis, 11 Desember 2025.

Mobil menabrak dan melindas para siswa yang tengah berbaris di halaman sekolah. Akibatnya, sejumlah siswa terkapar dan terpental.

“(Para siswa tengah) Melaksanakan giat baris-berbaris di halaman sekolah. Dikabarkan beberapa siswa berpentalan, tergeletak,” jelasnya.

Sejauh ini belum diketahui jumlah korban maupun kronologi peristiwa tersebut. Namun, dalam video yang juga beredar, terdengar teriakan histeris serta kepanikan usai mobil menabrak para siswa.

“Ya Allah ini mobil MBG apa-apaan ini?,” kata pria perekam video.

Terlihat sejumlah siswa terkapar. Ada pula siswa yang masih berada di dalam kolong mobil. Beberapa di antaranya berusaha keluar.

Nampak seseorang yang berusaha mengangkat mobil, guna menyelamatkan korban. Ada pula seseorang yang diduga sopir mobil, yang hendak dihakimi.

Pada video lainnya, suasana lebih kondusif. Ambulans telah tiba di sekolah, dan memberikan pertolongan medis. Evakuasi terhadap murid SD yang jadi korban pun dilakukan.

Hal ini sangat penting agar dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu terjaga kualitasnya, sehingga terhindar dari kemungkinan insiden keamanan pangan. Untuk itu, masing-masing SPPG mendapat insentif fasilitas SPPG sebesar Rp 6 juta per hari operasional.

“Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp 6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Nanik Sudaryati Deyang, dalam pengarahannya di acara Koordinasi dan Evaluasi Program BGN di Hotel Aston Cirebon, Minggu, (7/12).

Insentif fasilitas SPPG sebesar Rp 6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Pemberian insentif fasilitas SPPG ini bertujuan untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

“Besaran ini berlaku untuk 2 tahun pertama, selanjutnya akan dievaluasi,” kata Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN Eny Indarti.

Pembayaran insentif fasilitas SPPG tidak bergantung kepada jumlah porsi yang dilayani masing-masing SPPG. Rupanya pemberian insentif itu menimbulkan kecemburuan. Nanik mengaku diprotes mitra dan yayasan yang merasa diperlakukan tidak adil.

“Masa saya yang sudah bangun dapur 400 meter persegi di tahap pertama disamakan dengan dapur-dapur sekarang yang kurang dari 400 meter persegi,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu menirukan protes mereka.

Namun Nanik memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini BGN, akan tetap menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Tim appraisal akan bekerja secara independen.

“Mereka akan menilai dapur-dapur anda dengan adil. Kalau ternyata dapur anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan…,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pengelolaan Program MBG itu.

Selain pemenuhan SOP dan kelengkapan standar dapur MBG, setiap SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Halal, sementara para relawan harus mendapat

Pelatihan Penjamah Makanan. Untuk Kota Cirebon, dari 21 SPPG yang sudah beroperasi, 15 SPPG sudah memiliki SLHS, 11 SPPG sedang dalam proses pengajuan, sementara 2 SPPG sama sekali belum mengajukan SLHS.

Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon, dari 139 SPPG yang sudah beroperasi, 106 SPPG telah memiliki SLHS, 24 SPPG sedang dalam proses uji, sementara 9 SPPG masih belum mengajukan.

“Tolong ya… yang belum harus segera mendaftar. Saya beri waktu 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend,” kata Nanik.

Nanik kemudian mengapresiasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Sumanto dan Kepala Dinas Keamanan Pangan Wati Prihastuti. Sebab, sebagai Ketua Satgas MBG Kota Cirebon, Sekda sudah mengeluarkan aturan bahwa SPPG tidak boleh memberikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita jika belum memiliki SLHS. Sementara Wati sudah menyiapkan pelatihan rapid test pangan.

“Itu aturan yang bagus Pak. Saya setuju dengan aturan itu. Juga dengan rencana pelatihan rapid tes dari Dinas Ketahanan Pangan,” kata mantan wartawan senior itu.

Pengurangan jumlah penerima manfaat MBG adalah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjaga kualitas pemenuhan gizi kepada para penerima manfaat MBG.

“Ingat ya, setiap SPPG dilarang me-layoff para relawan, karena program MBG tidak hanya sekadar untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, termasuk dengan mempekerjakan 47 warga lokal di setiap SPPG,” kata Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Hotel Aston Cilacap, Jumat, (5/12).

Jika semula SPPG dapat mengelola 3.500 lebih penerima manfaat, kini setiap dapur MBG itu hanya dapat mengelola 2.000 siswa penerima manfaat, dan 500 ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau yang dikenal sebagai 3B.

“Kapasitas bisa menjadi 3.000 penerima manfaat, apabila SPPG memiliki koki terampil yang bersertifikat,” kata Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN Eny Indarti.

Persoalannya, di beberapa wilayah terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat yang cukup drastis, seperti di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Banyak SPPG dikurangi jumlah penerima manfaatnya dari 3.500 lebih hingga tinggal 1.800 orang karena munculnya SPPG baru, dengan alasan pemerataan.

“Ada temunan saya, di Kabupaten Banyumas, kuotanya hanya 154 SPPG, tapi ternyata sekarang ada 227 titik. Kok bisa… Ini jelas nggak bener, karena akan terjadi perebutan penerima manfaat,” kata Nanik.

Nanik berjanji akan menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat munculnya SPPG-SPPG baru yang melebihi kuota, di internal BGN. Apalagi ditemukan fakta bahwa di sebuah kecamatan di Banyumas, dengan jumlah penerima manfaat hanya 16 ribu dan telah memiliki 6 SPPG, ternyata disetujui dan dibangun 5 SPPG baru lagi.

“Kalau 16 ribu dibagi 11, nanti masing-masing hanya mengelola 1.400 penerima manfaat. Gimana tuh…,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk Pengelolaan MBG itu.

Meskipun terjadi pengurangan penerima manfaat secara drastis, Nanik mengingatkan bahwa pengelola SPPG tetap tidak boleh memecat para relawan dapur.

“Saya sudah mendapat solusi dari Pak Sony Sonjaya (Waka BGN bidang Sistem Tata Kelola), setelah berdiskusi semalaman dengan para pimpinan BGN, bahwa untuk honor relawan dapur bisa memakai mekanisme at cost,” ujarnya.

At cost adalah system penggantian biaya yang sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah seperti kuitansi, faktur, atau tiket. Jumlah yang diganti adalah biaya riil yang telah dikeluarkan untuk pengadaan atau layanan, dan tidak termasuk margin keuntungan. Pihak yang berwenang akan memeriksa dan memverifikasi kebenaran serta kewajaran bukti pengeluaran yang diajukan.

Wakil Kepala BGN yang membidangi Investigasi dan Komunikasi Publik itu kemudian menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025, penerima manfaat MBG semakin diperluas.

Penerima MBG kini tak hanya siswa sekolah, siswa madrasah, dan santri, serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tenaga pendidik, termasuk guru sekolah negeri, tenaga honorer, guru swasta, ustadz pesantren, maupun santri di pesantren salaf yang tidak berafiliasi dengan Kementerian Agama, kader PKK dan Posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG.

“Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG,” kata Nanik.

“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan. Mitra, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Aston Purwokerto, Kamis, (4/12).

Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Dalam catatan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG. Saat ini sudah terisi 68 SPPG, dan telah beroperasi 46 SPPG.

“Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,” kata Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro.

Kabupaten Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG. Saat ini sudah terisi 79 SPPG, sementara yang telah beroperasi sebanyak 54 SPPG. Ke-54 SPPG sudah memiliki SLHS, termasuk dua SPPG lain yang masih dalam persiapan. Sementara itu di Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG, sudah terisi 127 SPPG. Dari jumlah itu 95 SPPG sudah beroperasi dan 44 SPPG telah memiliki SLHS.

Sementara itu, Kabupaten Banyumas memiliki kuota terbesar, sebanyak 227 SPPG. Dari 227 kuota itu, 146 telah terisi, sementara yang sudah beroperasi sebanyak 116 SPPG. “Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,” kata mantan wartawan senior itu, saat menegur para Mitra/Yayasan dan Kepala SPPG Kabupaten Banyumas.

Menurut Nanik, tidak ada alasan bagi Mitra, Yayasan maupun Kepala SPPG untuk menunda-nunda pendaftaran SLHS. Sebab dalam Rapat Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya.

“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sample. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macem-macem, nanti laporkan ke saya,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi K/L itu.

Dalam kesempatan itu, Nanik mengapresiasi para Kepala SPPG dan Mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi. “Nanti saya traktir untuk beli sroto, ya…,” kata Nanik disambut tepuk tangan riuh para hadirin.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu juga mengajak para hadirin untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjibaku di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah dilanda bencana banjir.

“Mohon doa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan anak-anakku semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,” ujar Nanik.

Dalam situasi bencana, SPPG-SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar tetap bergerak. Mereka mengalihfungsikan dapur MBG menjadi dapur umum untuk melayani warga terdampak banjir. Namun, ada Ahli Gizi di Sigli yang meninggal karena kesetrum saat bertugas, dan seorang Asisten Lapangan masih bisa diselamatkan. Sementara itu, petugas SPPG di Aceh Tengah yang terjebak di Lokasi banjir, akhirnya mendapatkan bantuan.

“Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, dan anak-anak kita tetap sehat dan selamat,” kata Nanik.