Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 102/P Tahun 2026 yang diteken langsung pada 23 September 2026, menyusul penetapan status tersangka terhadap Hellyana terkait dugaan penyalahgunaan dokumen ijazah.

Kasus hukum ini berawal dari laporan seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik, ke Bareskrim Polri pada 21 Juli 2025 dengan nomor registrasi LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Sidik menaruh curiga setelah mencocokkan klaim kelulusan Hellyana dengan pangkalan data resmi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Hellyana mengaku telah menyelesaikan studi di Universitas Azzahra pada tahun 2012. Padahal, data di Kemendikti menunjukkan ia baru masuk sebagai mahasiswa di sana pada 2013 dan berstatus nonaktif sejak 2014,” ungkap Sidik dalam keterangannya saat melayangkan laporan.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sempat memanggil dan memeriksa Hellyana sebanyak dua kali.

Hingga pada 17 Desember 2025, kepolisian resmi menaikkan statusnya menjadi tersangka.

Menanggapi jerat hukum tersebut, Hellyana bergeming dan membantah tuduhan pemalsuan dokumen.

Ia menegaskan tidak pernah berniat jahat dan menilai kekeliruan itu murni timbul dari tata kelola administrasi kampus.

“Terkait tuduhan ini, perlu saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada niat jahat (mens rea) dari pihak kami, dan kami pun tidak tahu-menahu soal kekeliruan tersebut,” tutur Hellyana.

Ia menambahkan bahwa seluruh berkas persyaratannya telah melewati tahapan verifikasi resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada berbagai ajang kontestasi politik yang pernah diikutinya, mulai dari pemilihan anggota DPRD, Pilkada Kabupaten, hingga Pilgub Babel.

“Persoalan ini sebenarnya lebih ke arah teknis administrasi dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Saya berharap implementasi KUHP yang baru dapat mengedepankan pembuktian fakta objektif, bukan justru bermuara pada kriminalisasi,” ia menambahkan.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Imam Kusnadi, menjelaskan bahwa penonaktifan Hellyana merupakan prosedur baku dalam hukum tata negara ketika seorang kepala atau wakil kepala daerah harus berkonsentrasi menghadapi proses peradilan.

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut, Ibu Hellyana diberhentikan sementara dari posisinya sebagai Wakil Gubernur. Prosedur ini berlaku hingga perkara hukum yang bersangkutan meraih kekuatan hukum tetap (inkracht),” terang Imam Kusnadi.

Imam memastikan pelimpahan kewenangan berjalan lancar agar roda pemerintahan daerah tetap stabil.

Selama masa penonaktifan ini, seluruh porsi pekerjaan dan tugas Wakil Gubernur secara otomatis dialihkan dan diemban oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani. []