Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.

Menurut Agustina, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menyelaraskan standar pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

“Momentum libur sekolah kami manfaatkan untuk melakukan penataan dan evaluasi program agar pelaksanaannya ke depan semakin baik,” ujarnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Masa libur sekolah tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang lalu, ketika MBG tetap disalurkan melalui mekanisme bundling, selama libur sekolah kali ini distribusi makanan bergizi akan dihentikan sementara.

BGN juga menetapkan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode penghentian program tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.

Dengan jumlah SPPG yang saat ini telah beroperasi, kebijakan tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp3,004 triliun selama 18 hari masa penghentian operasional.

Selain melakukan efisiensi, BGN turut menjalankan refocusing atau penyesuaian sasaran penerima manfaat MBG.

Hingga 18 Juni 2026, tercatat sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa telah teridentifikasi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima program MBG.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada kelompok tersebut nantinya akan dialihkan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

BGN menegaskan bahwa prioritas penerima manfaat ke depan akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami risiko kekurangan gizi.

Agustina menambahkan, data mengenai sekolah yang berpotensi tidak lagi menerima MBG masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pendataan di lapangan.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, serta akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi.

“Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara,” pungkasnya.

BGN tetap membagi MBG sesuai Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447H/2026M serta Libur Tahun Baru Imlek 2026. Dalam ketentuan tersebut tidak ada skema pembagian makanan pada waktu sahur.

Nanik menegaskan, selama bulan Ramadan distribusi MBG dilakukan terbatas pada hari Senin dan Kamis, bukan setiap hari dan bukan pada dini hari.

“Perlu kami luruskan, MBG selama Ramadan hanya didistribusikan pada hari Senin dan Kamis dengan jam layanan resmi pukul 08.00–09.00 WIB dan 11.00–12.00 WIB. Tidak ada pembagian saat sahur,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Nanik menjelaskan, jadwal tersebut berlaku untuk mekanisme pengambilan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengantaran ke sekolah, maupun delivery melalui titik serah terima terjadwal.

Untuk sekolah berasrama dan pesantren, pengolahan makanan dilakukan pada siang hari dan disajikan saat berbuka puasa sesuai koordinasi dengan pihak satuan pendidikan.

Distribusikan Kembali Senin

Pada awal Ramadan, yakni 18–22 Februari 2026, memang tidak dilakukan pendistribusian MBG. Distribusi kembali berjalan mulai Senin, 23 Februari 2026, dengan tetap mengikuti pola layanan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.

Untuk wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa, MBG diberikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat yang dapat dikonsumsi saat berbuka puasa atau secara bertahap. Paket tersebut diproduksi dan dikemas oleh SPPG dengan tetap memenuhi standar gizi seimbang dan keamanan pangan.

“Jadwal dan mekanisme sudah diatur jelas dalam Surat Edaran. Kami mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menyesatkan serta selalu merujuk pada informasi resmi,” tandas Nanik.

Selain harus sesuai dengan kandungan gizi, lanjut kata Waka BGN, Ahli Gizi juga perlu memahami harga bahan baku pangan, sehingga dapat memilih bahan baku pangan yang bagus dengan harga terjangkau.

Dengan pemahaman ini, dikatakan Nanik, program MBG bisa menjadi instrumen pengendali harga bahan baku pangan di tengah masyarakat.

“Karena itu, para Ahli Gizi yang bertugas di dapur-dapur MBG untuk tidak hanya sekadar textbook minded, yakni hanya memakai bahan baku pangan yang itu-itu saja, dan sekadar mencontoh dari buku-buku acuan, sementara saat itu justru terjadi kelangkaan bahan baku,” ujar Waka BGN dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Waka BGN mengatakan pemakaian terbesar adalah pakcoy, wortel, buncis, kacang, kemudian selada, timun kadang-kadang.

“Nah kalau anda hanya di situ mengukurnya, hanya text book saja, maka akan terjadi kelangkaan produk-produk tadi dan harganya akan melejit,” kata Nanik.

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu meminta para Ahli Gizi menghitung kandungan gizi bahan baku pangan apa saja yang mirip dengan bahan baku pangan di buku acuan.

Dia menambahkan jangan sampai mereka menyusun menu yang itu-itu saja. Sebab, kata Nanik, pemakaian terus-menerus dalam jumlah banyak bisa memicu lonjakan harga.

Padahal dengan Program MBG, seharusnya nasib petani bisa tertolong. “Saat harga kentang turun, petani Wonosobo nangis, petani di Bandung itu nagis, Saya minta ke Pak Sony (Waka BGN Sony Sonjaya), instruksikan seluruh Ka SPPG menggunakan kentang. Pernah kan? Nah, akhirnya harga kentang bisa naik. Sebaliknya kalau anda lihat harga di pasar sudah tinggi, tinggalkan. Pakai produk yang lain, supaya harga itu tidak terus tinggi,” kata Nanik.

Menurut Nanik salah satu misi dari Program MBG adalah mengendalikan harga bahan baku pangan di pasaran. Sebab, jika harga bahan baku pangan tidak dikendalikan maka akan terjadi inflasi.

“Ahli Gizi, tolong diperhatikan, ya… Kita punya misi untuk menstabilkan harga komonnditas, agar tidak melejit dan juga agar tidak terlalu jatuh,” kata Nanik.

BGN membuka peluang kemitraan dengan investor maupun lembaga pendukung karena pembangunan dapur berstandar nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.

Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas MBG tidak murah mengingat terdapat sejumlah standar teknis yang wajib dipenuhi.

Beberapa di antaranya mencakup instalasi pengolahan air limbah, penggunaan lantai epoksi, hingga penyediaan peralatan sterilisasi untuk wadah makanan.

“Jika pesantren terkendala pendanaan, kami berupaya mencarikan mitra yang bersedia berinvestasi,” ujar Dian kepada wartawan di jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan, sejumlah pesantren bahkan memperoleh manfaat ekonomi setelah membangun SPPG secara mandiri.

Selain tidak lagi mengeluarkan biaya dapur untuk santri, mereka justru mendapat aliran dana dari pelaksanaan program MBG yang ikut memberdayakan santri serta pelaku usaha di sekitar lingkungan pesantren.

“Beberapa pesantren bisa surplus sejak memiliki dapur sendiri karena tidak perlu lagi membiayai konsumsi santrinya,” tambahnya.

Dian menegaskan bahwa pesantren diperbolehkan mendirikan SPPG selama memenuhi seluruh persyaratan sesuai petunjuk teknis dan standar operasional BGN.

Pesantren yang berada di bawah yayasan umumnya dapat mengelola dapur secara langsung, asalkan telah memiliki dokumen seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikasi kelayakan air untuk memastikan keamanan pangan dan kepatuhan syariat.

Menurutnya, dukungan juga kerap datang dari para alumni pesantren yang ingin berkontribusi, meski tidak selalu menggunakan pendekatan bisnis yang ketat.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat koordinasi dengan pesantren di seluruh Indonesia agar lebih banyak yang dapat menjadi penerima manfaat program MBG. Ia menyoroti rendahnya angka penerima program tersebut.

“Dari sekitar 11 juta santri dan 1 juta tenaga pengajar, baru sekitar 2 persen yang telah memperoleh manfaat MBG,” ujar Nanik.

Hingga September 2025, Kemenag melaporkan bahwa 40 pesantren di berbagai daerah telah membangun SPPG untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.