Mirwan MS telah melakukan pelanggaran karena rkepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir di wilayahnya.

Dasco menyerahkan proses tersebut sepenuhnya kepada DPRD Aceh Selatan untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau itu semuanya kan ada mekanisme yang ada. Kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat,” kata Dasco usai memimpin Paripurna penutupan sidang DPR di kompleks parlemen, Senin (8/12).

Saat ini, Dasco mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan meminta agar Mirwan dihentikan sementara.

Nantinya, kata dia, Mirwan bisa menjalani pelatihan di Kemendagri. Sebaliknya, Dasco meminta Kemendagri untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) bupati untuk melaksanakan tugas penanganan bencana di Aceh Selatan.

“Secara partai kami mengusulkan kepada Kemendagri untuk mengadakan evaluasi, menyetujui UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kemudian selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara, agar dapat menunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” katanya.

Kepala Daerah Harus Miliki Empati

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan semua kepala daerah mestinya memiliki empati. Puan juga meminta semua pihak agar fokus pada penanganan bencana.

“Untuk Bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati,” kata Puan.

Serahkan ke DPRD 

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda meyakini DPRD Aceh Selatan akan mengambil sikap terhadap ulah Bupati Mirwan MS yang tengah menjadi sorotan setelah pergi umrah di tengah penanganan bencana wilayahnya.

Rifqi mengatakan, sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat, Bupati mempunyai tanggung jawab terhadap DPRD. Meski begitu, dia meyakini proses politik di DPRD akan berjalan, apalagi Partai Gerindra, sebagai partai Mirwan, telah memberhentikannya sebagai Ketua DPC.

“Tapi saya kira proses politik pasti akan berjalan, membayangkan Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung dan tempat asal beliau saja sudah mencopot,” kata Rifqi di kompleks parlemen, Selasa (8/12).

“Saya yakin pasti partai-partai politik juga memiliki rasa politik dan rasa kemanusiaan terkait dengan ini,” imbuhnya.

Saat ini, Rifqi menyerahkan sepenuhnya proses sementara tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai mitra Komisi II. Namun, dia meyakini sanksi akan dijatuhkan, entah penghentian sementara, maupun penghentian permanen.

Nah setelah itu pasti akan ada sanksi. Sanksi yang bisa dilakukan itu pencopotan sementara, kalau dari Kemendagri, kata Rifqi.

Diketahui dalam video yang telah beredar Cucun menyebut MBG tidak memerlukan ahli gizi. Latar belakang pengawas gizi bisa dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pelatihan diberi waktu tiga bulan

Kaban Dadan menegaskan profesi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG minimal bergelar sarjana. Namun saat ini jumlah sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan ahli gizi program MBG.

“Prioritas pertama pada tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar,” kata Dadan seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Untuk mengatasi hal itu, Dadan menyebut saat ini BGN sedang mencari lulusan yang bidangnya kekurangan gizi bertahun-tahun untuk mengisi kekurangan ahli gizi.

“Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu di setiap SPPG, harus ada orang yang paham tentang gizi. Kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat, pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu bisa ada pengetahuan gizi di dalamnya,” imbuhnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad memberikan pernyataan di dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat soal rencana penggantian istilah ahli gizi banyak dikritik. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan dan usulan peserta forum.

“Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong jangan menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta tersebut.

Namun, di tengah penjelasan konteks pertanyaannya, Cucun buru-buru memotong penjelasan peserta tersebut.

“Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan,” kata Cucun.

“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang butuh negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” imbuhnya.

Klarifikasi

Usai viral ramai dikecam, Cucun minta maaf dan mengklarifikasi pernyataan nya. Ia menjelaskan usulan untuk mengubah diksi ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi tim ‘quality control’ saat ini masih sebatas wacana.

” Usulan perubahan dari ‘ahli gizi’ menjadi ‘quality control’ atau ‘pengawas makanan bergizi’ masih sebatas wacana dan belum tentu diterapkan,” tandas Cucun seperti dikutip melalui akun Instagram Cucun center.

Jakarta- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai hari ini hingga 2 Agustus 2021.

Dasco menyebut PPKM merupakan upaya pemerintah menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Ia pun meminta masyarakat mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku selama PPKM Level 4.

“Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan cukup berat, tapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7).

Dasco mengklaim sejauh ini pemberlakuan PPKM Darurat yang berjalan sejak 3 Juli sudah berhasil menekan penyebaran virus corona. Namun, upaya itu belum mencapai target penurunan signifikan hingga 10 ribu kasus per hari.

“Sehingga pemerintah memandang perlu untuk dilakukan perpanjangan PPKM level 4,” ujarnya.

Ketua harian Partai Gerindra juga meminta masyarakat selama PPKM Level 4 menghindari acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Termasuk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa.

Pemerintah, kata Dasco, sangat menghargai aspirasi masyarakat. Namun, aksi demo yang menimbulkan kerumunan justru berpotensi memunculkan klaster Covid 19.

“Kepada masyarakat mohon bersabar. Kita semua berharap perpanjangan PPKM level 4 ini bisa berdampak pada penurunan angka Covid-19 secara signifikan. Tidak ada kata menyerah dan tidak boleh mengibarkan bendera putih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menyebtu pemerintah sudah mengalokasi anggaran cukup besar bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi berupa bantuan sosial tunai (BST) dan stimulus lain.

“Mari kita dukung ikhtiar pemerintah dalam menekan angka Covid 19. Ikuti vaksinasi dan selalu jaga protokol kesehatan” ujarnya.