Purwakarta – Sejumlah warga Kabupaten Purwakarta yang menerima sertipikat tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengaku sangat gembira dan terbantu dengan adanya sertipikat tersebut. Selain dapat membuka ruang untuk akses kepada perbankan, sertipikat tanah juga dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.

“Programnya pemerintah ini sangat membantu kami. Oleh karena itu, kami berharap ini terus dilakukan mengingat masih banyak warga yang tak memiliki sertipikat tanah,” ujar Eman, warga Desa Cikumpay, Kabupaten Purwakarta pada acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Prime Plaza Purwakarta, Selasa (09/11/2021).

Eman merupakan seorang wiraswasta yang selama ini mengandalkan pinjaman ke orang untuk modal usahanya. Melalui sertipikat yang ia dapatkan, Erman merasa bersyukur dan senang sekali.

“Program PTSL ini begitu berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. Saya banyak mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang sudah membantu masyarakat. Rencananya sertipikat ini akan saya jadikan modal mengembangkan usaha,” ungkapnya.

Warga Kabupaten Purwakarta lainnya, Een Suarsih, juga menyambut baik pembagian sertipikat tanah tersebut. Een Suarsih sendiri sangat bersyukur telah mendapat sertipikat tanah yang diperoleh dari Kementerian ATR/BPN.

“Dengan adanya program PTSL ini, alhamdulillah saya terbantu sekali. Saya jadi merasa aman dan nyaman karena sudah jelas legalitas hak atas tanah yang saya miliki,” ucap Een Suarsih.

Selain terjaminnya legalitas hak atas tanah, Een Suarsih mengatakan sertipikat ini dapat diturunkan sebagai warisan.

“Sekarang saya lebih yakin dengan adanya sertipikat ini. Selain dapat membantu ekonomi apabila dibutuhkan, sertipikat ini juga bisa saya wariskan kepada anak cucu kelak,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar pemerintah melanjutkan program tersebut. Menurutnya, masih banyak yang belum mendapatkan sertipikat tanah seperti yang didapat dirinya dan warga penerima lainnya.

Karawang –  Seluruh bidang tanah yang didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi tanah masyarakat, juga memberikan akses permodalan ke bank. Selain itu, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan sehingga dapat sekaligus mempersempit ruang gerak mafia tanah.

“Kita ingin memberantas mafia tanah karena merugikan negara dan masyarakat,” kata Saan Mustofa, Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang hadir di kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Swiss-Belinn Hotel Kawarang pada Senin (25/10/2021).

Selain itu, Saan Mustofa berkata bahwa PTSL begitu penting untuk diikuti masyarakat karena setidaknya memberikan dua hal, satu kepastian hukum dan kedua nilai ekonomi bagi tanah masyarakat.

“Itulah kenapa masyarakat penting untuk mengikuti program ini. Hal ini pun sejalan dengan komitmen pemerintahan Pak Jokowi, yaitu memberikan keadilan sosial dalam penguasaan aset tanah,” kata Saan Mustofa.

Perihal PTSL mempersempit ruang gerak mafia tanah juga disetujui oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi. Ia berkata bahwa tanah-tanah yang belum dilegalisasi, nantinya dapat dijadikan celah oleh para mafia tanah.

“Tidak boleh ada kesempatan kepada mafia tanah. Jika ada indikasi dengan mafia tanah, segera laporkan agar dapat kita proses dan secepatnya kita singkirkan,” ucap Teuku Taufiqulhadi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan mengatakan, guna menyukseskan program PTSL, diperlukan peran dari para pihak terkait. “Untuk menjalankan program strategis yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN memang dibutuhkan sinergi dan kolaborasi, baik itu antarsektor maupun antardaerah,” ujarnya.

Turut hadir Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo, mengatakan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN terus gencar melaksanakan program PTSL di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang. “Untuk itu, dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja Kementerian ATR/BPN, dukungan pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan juga masyarakat sangat kami harapkan untuk suksesnya program ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 11 orang perwakilan masyarakat, yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.