JAKARTA, Eranasional.com – Bareskrim Polri menetapkan keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Eddy Hiariej berinisial AB sebagai tersangka. AB ditetapkan sebagai tersangka lantaran menjanjikan promosi jabatan dengan mencatut nama Eddy.

“Benar, terhadap keponakan Bapak Wakil Menkumham, berdasarkan hasil gelar perkara sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi, Selasa (28/3/2023).

Vivid menceritakan, modus yang digunakan AB yaitu menjanjikan korbannya akan naik jabatan dengan mencatut nama Eddy Hiariej.

Vivid memastikan, dalam waktu dekat Bareskrim akan memanggil AB. “Saat ini terhadap yang bersangkutan (AB) sedang kita lakukan pemanggilan sebagai tersangka,” ujarnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan keponakan Wakil Menkumham Eddy Hiariej berinisial AB sebagai tersangka. AB ditetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik.

Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menjelaskan penetapan AB merupakan pendalaman dari laporan yang dibuat oleh Eddy Hiariej. Dia menyatakan penetapan tersebut melalui gelar perkara yang telah dilakukan penyidik.

“Sudah kita gelar dan hasil gelar terhadap terlapor sudah kita naikkan status sebagai tersangka,” katanya.

Sebagai informasi, Wakil Menkumham Edward Omar Syarif Hiariej atau biasa dipanggil Eddie Hiariej melaporkan ponakannya sendiri ke polisi.

Eddy melaporkan AB ke Polda Metro Jaya pada 10 November 2022. Hal yang diketahui pada saat itu adalah Eddy melaporkan AB karena masalah pencemaran nama baik.

Nomor laporan Eddy Hariej ke Polda Metro Jaya adalah LP/1123/I/YAN.2.5/2022/SPKT.PMJ.

Namun, pada 1 Desember 2022, Eddy memindahkan laporannya dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. Nomor laporannya adalah LP/B/0703/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Pada 19 Desember 2022, Bareskrim meningkatkan laporan itu ke tahap penyelidikan dengan nomor perkara SP.Lidik/1043/XII/2002/Dititipidser.

Eddy Hiariej mempolisikan keponakan lantaran yang bersangkutan diduga mencatut namanya untuk memeras orang. AB dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

“Itu laporan sudah lama sejak November. Ponakan saya bawa-bawa nama saya untuk minta uang sana-sini. Saya laporkan ke polisi,” kata Eddy Hiariej, Jumat (24/3/) lalu.

Namun, Eddy Hiariej enggan menyebutkan jumlah uang yang diminta ponakannya itu kepada korban-korbannya. Dia juga belum menjelaskan bagaimana modus ponakannya menjual namanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ke KPK terkait dugaan graifikasi sebesar Rp7 miliar.

“Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaan bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wakil Menteri dengan inisial EOSH,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Sugeng menyebutkan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukuman dan pengesahan status badan hukum.

“Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya (asisten pribadi), diterima melalui asprinya,” jelasnya.

“Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum,” sambungnya.

Sugeng mengaku telah menyerahkan bukti berupa bukti transfer Rp7 miliar tersebut. Uang itu mengalir antara April-Oktober 2022.

“Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui, sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya,” ungkapnya.

Respons Wakil Menkum HAM

Menanggapi itu, Eddy Hiariej menilai pelaporan dari Sugeng ke KPK tak perlu ditanggapi serius.

“Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW). Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya,” ujarnya.