Jakarta – Sebagai upaya percepatan kegiatan Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong implementasi penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari kawasan hutan. Tak hanya sebagai upaya redistribusi tanah, penyediaan TORA bersumber dari kawasan hutan bertujuan untuk mencapai Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) serta memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa penting ketika membereskan persoalan batas-batas tanah hutan berikut dengan segala bentuk penguasaan hak atas tanah di dalamnya.

“Persoalan ini tentunya tidak hanya soal koordinat di luar saja, tetapi bagaimana jika di dalamnya terdapat hak dan lain sebagainya,” tutur Surya Tjandra pada pertemuannya secara langsung bersama KLHK dan KPK di Ruang Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK pada Jumat (22/10/2021).

Sebagai titik temu antara penguasaan hak atas tanah dan kawasan hutan, Wamen ATR/Waka BPN berpendapat dalam diskusi bahwa dapat dilakukan adanya penyocokan data penguasaan tanah yang dimiliki Kementerian ATR/BPN dengan data Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Kementerian LHK.

“Semua data penguasaan tanah baik yang sudah keluar sertipikatnya maupun belum, kemudian dilakukan overlay dengan kawasan hutan oleh KLHK. Nanti mungkin dapat dienklave terlebih dahulu,” terang Surya Tjandra.

Hal senada diungkapkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Ia berkata bahwa kunci penyelesaian dapat dimulai dari keterbukaan data antar masing-masing kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK, juga pemerintah provinsi. “Kuncinya di provinsi, semua pertukaran data terjadi di tingkat provinsi. Dalam hal ini BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan-RED) dan Kantor Wilayah, jadi tidak di tingkat pusat saja,” jelas Pahala Nainggolan.

Terkait dengan tata batas pengukuhan kawasan hutan, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa mengenai tata batas kawasan hutan, terdapat batas luar dan batas fungsi. “Batas luar adalah ketika hutan yang bersandingan dengan APL (Areal Penggunaan Lain), sedangkan batas fungsi adalah antara hutan dengan hutan. Kita dahulukan selesaikan batas luas yang berbatasan dengan APL,” Kata Ruandha Agung Sugardiman.

Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Doni Satria berkata bahwa sebelumnya Kementerian LHK mempunyai PERPRES Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Namun, pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan aturan turunannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya, berkenan melakukan proses percepatan penyediaan TORA dari kawasan hutan sehingga keluar Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam paparannya, Doni Satria berkata bahwa berdasarkan RPJMN 2020-2021, terdapat sedikitnya 4,1 juta hektare tanah dari pelepasan kawasan hutan sebagai TORA, demi terlaksananya legalisasi aset dan redistribusi tanah. Ia berkata bahwa pihaknya akan melakukan konservasi dalam kawasan hutan.

Penyelesaian itu nantinya akan dikelompokkan berdasarkan dari pemukiman, fasilitas umum, sarana prasarana, bangunan, lahan garapan perkebunan, pertanian, dan tambak. “Nanti setelah kita lakukan konservasi, kemudian ditemukan tanah dan ada alas haknya maka kita langsung keluarkan dari kawasan hutan apapun fungsinya. Begitu juga dengan pengelompokan, seperti pemukiman dan lahan garapan, akan kita keluarkan dan selesaikan,” tutup Doni Satria.

Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran, mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Medan, Kamis (21/10/2021).

Pada kesempatan ini, Surya Tjandra meninjau terobosan-terobosan yang menarik dalam melakukan perbaikan terhadap layanan pertanahan di Kota Medan.

“Ada dua tugas pokok pemerintah, pertama melakukan pelayanan publik dan kedua mengatasi masalah. Hari ini saya melihat kedua hal tersebut diupayakan dengan sepenuh hati di kantor ini,” kata Surya Tjandra ketika diwawancarai seusai meninjau Kantor Pertanahan Kota Medan.

Ia mengungkapkan kebanggaannya secara langsung di hadapan para jajaran dan masyarakat yang ada karena bisa melihat secara langsung, sebuah terobosan menarik yang dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kota Medan.

“Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa melihatnya secara langsung. Terima kasih untuk semua jajaran yang berperan untuk melakukan terobosan ini,” ucapnya.

Menurut Surya Tjandra, terobosan yang dilakukan di Kota Medan ialah hal yang tepat. Ini dikarenakan Medan merupakan gambaran umum dari Sumatra Utara, banyak masalah serta tantangan yang dihadapi di bidang pertanahan.

“Medan ini kan bisa dibilang mukanya Sumut ya. Untuk teman-teman BPN, di sini problem dan tantangan banyak, tapi saya melihat hari ini, justru pahalanya juga banyak di sini karena mereka bekerjanya pakai hati,” ujarnya dengan canda.

Terobosan yang menarik tentu harus dibarengi pula dengan kepemimpinan yang tepat. Selain itu, sikap yang tegas dan jelas untuk membawa kantor ke arah yang lebih baik juga menjadi faktor utama.

“Kolaborasi antara Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di sini juga sangat mendukung. Hal seperti ini bisa menjadi berita baik buat kita, bukan hanya di Medan, tetapi untuk seluruh Indonesia,” terang Surya Tjandra.

“Gambaran seperti ini kan artinya bisa membenahi Medan. Jadi, kalau bisa beresin Medan, rasanya bisa juga beresin Indonesia. Saya kira Pak Menteri dan kita semua di pusat siap mendukung,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.

Sebagai informasi, beberapa perbaikan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Pertama, dalam rangka menunjang program Kementerian ATR/BPN untuk pelayanan pertanahan mandiri melalui aplikasi Loketku. Selain itu, diterapkan co-working space guna memutus mata rantai pertemuan empat mata antara masyarakat dengan pegawai BPN sehingga dapat dilakukan pencegahan gratifikasi dan layanan dapat dilihat lebih transparan.

Melalui konsep co-working space, Kantor Pertanahan Kota Medan juga menyediakan tempat bagi pengguna layanan atau pemohon untuk mengunggah berkas permohonan. Jadi, hal tersebut dapat membiasakan masyarakat lebih mandiri dalam kepengurusan layanan pertanahan sehingga timbul rasa keingintahuan masyarakat lebih kuat terkait perjalanan berkas dari awal sampai akhir.

Terdapat juga inovasi di layanan pemetaan partisipatif. Dalam layanan ini, cenderung untuk meminimalisir sengketa ataupun konflik pertanahan, di mana pelayanan tersebut bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah berikut dengan identitas pemohon dan alas haknya sehingga kecil kemungkinan akan ada penyerobotan.

Yogyakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP), mendapat tugas baru berupa pencegahan untuk mengoptimalkan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Bidang pencegahan ini bertujuan menekan jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan di kemudian hari.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan bahwa pencegahan merupakan tugas yang tidak mudah. Menurutnya, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi saat ini karena berbagai masalah yang timbul dari kesalahan di masa lalu.

“Apa yang terjadi sekarang ini, problem dari masa lalu yang harus dihadapi sekarang. Namun bagaimana, apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu dan tidak kita lakukan lagi hari ini, supaya tidak muncul masalah di masa depan. Itu yang menjadi hakikat dari pencegahan,” ujarnya melalui keterngan pers, Jumat (8/10)

Ia mengungkapkan, saat ini tanah menjadi sumber sengketa dan konflik, serta munculnya mafia tanah yang disebabkan banyaknya pemilik tanah, tetapi tidak menguasai tanah. Oleh sebab itu, perbaikan-perbaikan terus dilakukan mulai dari persyaratan, sampai proses dalam penguatan dan legalisasi tanah.

“Saya melihat di BPN, banyak orang BPN yang serius dan amanah dengan pekerjaannya, betul-betul melaksanakan tugasnya. Di samping memang tertib administrasi puluhan tahun berlalu, dalam 4 (empat) tahun di era Pak Menteri Sofyan A. Djalil mulai dibereskan. Digitalisasi pun dipercepat karena kita punya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), itu program strategis nasional, dengan kata lain ada target, ada waktunya,” tutur Surya Tjandra.

“Ini kerja keras Bapak Dirjen, Staf Ahli, Staf Khusus, ini sulit karena butuh dukungan banyak sekali pihak. Mudah-mudahan dua hari ini, kita semua bisa mulai memeriksa apa yang kita lakukan di masa lalu, yang membuat masalah sekarang ada. Bagaimana mulai hari ini kita tidak lakukan lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, kita bisa sama-sama merenungkan agar betul-betul ada kejujuran dan keterbukaan untuk bersama membereskan masalah,” tambah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Direktur Jenderal PSKP, R.B. Agus Widjayanto, menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pencegahan dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk menekan jumlah sengketa, konflik dan perkara yang terus ada, bahkan mungkin bertambah.

“Supaya tidak bertambah bahkan menurun, penyelesaian kasus harus dibarengi dengan upaya pencegahan terjadinya sengketa, konflik dan perkara. Paling tidak kita bisa menyelesaikan sampai sengketa, konflik, juga perkaranya menjadi menurun. Oleh karena itu, tugas kita ditambah penyelesaian dan pencegahan sengketa konflik pertanahan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, prinsip-prinsip penanganan sengketa, konflik, dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas. Penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat atau mengikat.

“Kalau penanganan sengketa harus ada payung regulasinya, pencegahan pun harus ada payung regulasinya. Oleh karena itu, kita menyusun Rapermen Pencegahan,” terang R.B. Agus Widjayanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengemukakan berbagai modus operandi kejahatan pertanahan yang terjadi. Ia pun menyebutkan tahapan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

“Saya berharap, ini menjadi momen penting untuk merumuskan suatu kajian yang betul-betul bisa dijadikan pedoman, bersama dengan teman-teman aparat penegak hukum. Bisa dirumuskan ada suatu konsep yang kita sepakati bersama sehingga dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Sebagai leading sector dalam pencegahan kasus pertanahan, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya, memastikan pihaknya menyelenggarakan fungsi mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, dan pemetaan pencegahan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.

“Selama ini yang terjadi terkesan seperti pemadam kebakaran, bergerak setelah ada api. Sekarang kita berpikir bagamana supaya api tidak muncul. Ternyata penyebabnya ialah kasus-kasus yang berulang, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tupoksi yang baru ini mulai diberlakukan dan akan terus diberlakukan untuk menekan laju pertambahan kasus pertanahan,”