JAKARTA, Eranasional.com – Tercatat ada lima menteri dan empat wakil menteri mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. PKB paling banyak mendaftarkan menterinya sebagai caleg.

Dua menteri asal PKB itu adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Meteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Seperti PDIP mendaftarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sementara Partai Nasdem mendaftarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dari Partai Golkar

Kelima menteri itu terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) yang dipublikan KPU.

Diketahui, Ida Fauziyah maju melalui Dapil Jakarta 2, Dito Ariotedjo Dapil Jakarta 1, Yasonna Dapil Sumatera Utara 1, Syahrul Yasin Limpo Dapil Sulawesi Selatan 1, dan Abdul Halim Iskandar maju sebagai caleg di Dapil Jawa Timur 8.

Sementara, wakil menteri yang menyalonkan diri sebagai caleg yakni Wakil Menteri Pariwisara dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo pada Dapil 1 Jawa Timur dari Partai Perindo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor maju melalui Dapil Jawa Barat 5 dari PBB, dan John Wempi Wetipo maju melalui Dapil Papua Pegunungan melalui PDIP.

Satu lagi yaitu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga maju melalui Dapil Sulawesi Utara dari Partai Golkar.

JAKARTA, Eranasional.com – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat seiring pengunduran Zainudin Amali dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku dirinya belum dikasih tahu soal rencana reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden belum bisa ke saya akan ada reshuffle. Jadi saya belum tahu. hanya bapak Presiden yang tahu,” kata Ma’ruf Amin, Jumat (3/3/2023).

Diberitakan sebelumnya, Zainudin Amali mengatakan Presiden Jokowi telah mengizinkan dirinya melepas jabatan Menpora pasca terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dia mengaku akan fokus mengurus sepak bola nasional setelah mengundurkan diri dari jabatan Menpora.

Namun, karena belum menerima surat pengunduran Zainudin Amali secara resmi, Presiden Jokowi belum memutuskan siapa Menpora baru.

Kembali lagi ke Ma’ruf Amin, dia menegaskan, bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Mau me-reshuffle atau tidak, itu hak beliau. Jadi yang tahu ya presiden,” ujarnya.

Begitu juga dengan persoalan adanya kursi Wakil Menteri yang kosong, kata Ma’ruf, Jokowi belum membicarakan hal itu kepada dirinya.

“Saya belum tahu, dan memang belum tahu. Sebaiknya kita tunggu saja bagaimana presiden,” ucap Ma’ruf Amin.

Sebagai informasi, sedikitnya ada 9 kursi Wakil Menteri yang kosong, yakni Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Wakil MenPAN RB, Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Perindustrian, dan Wakil Menteri PUPR.

Isu reshuffle kabinet berhembus setelah ada desakan dari PDIP agar Presiden Jokowi mengganti menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Menteri asal Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Eranasional.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan bahwa posisi wakil menteri (wamen) dalam beberapa kementerian memang ada secara kelembagaannya. Menurutnya, posisi wamen disiapkan untuk mengantisipasi perubahan situasi yang cepat, namun tidak berarti harus selalu diisi.

“Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian di perpres (peraturan presiden) kementeriannya itu memang ada posisi wakil menteri. Tetapi tidak berarti selalu diisi karena memang itu digunakan untuk mengantisipasi karena dunia ini cepat berubah, tantangan cepat berubah, sering kali ada hal-hal yang tidak terduga,” ujar Mensesneg, di Jakarta, Jumat (07/01/2022).

Lebih lanjut, Pratikno mengatakan bahwa apabila sebuah kementerian dalam situasi tertentu memerlukan seorang wamen maka posisi tersebut sudah ada.

“Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada. Tapi kalau tidak diperlukan ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri,” imbuhnya.

Terkait posisi sejumlah wamen yang kosong di beberapa kementerian, Mensesneg mengatakan hingga saat ini belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Menurutnya, pengisian wamen tetap didasarkan pada kebutuhan kementerian tersebut.

“Setahu saya belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Sekali lagi kan kita lihat situasinya. Misalnya, sekarang ini load-nya berat di (Kementerian) Kesehatan, dan di situ sudah ada wamennya. Jadi sementara ini enggak ada, belum ada rencana,” ungkapnya.

Sementara itu, ketika ditanya soal posisi wakil menteri sekretariat negara, Pratikno menjawab bahwa tidak ada rencana penambahan wamen di kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, saat ini Kementerian Sekretariat Negara secara lembaga sudah kuat.

“Enggak, kita tidak ada rencana di Kementerian Sekretariat Negara ada wakil menteri. Kan kita timnya sudah kuat, ada Menteri Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi enggak ada, di Kementerian Sekretariat Negara enggak ada rencana itu sama sekali,” tandasnya.

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rencana penunjukan jabatan wakil menteri untuk kementerian tersebut tidak perlu menjadi polemik.

“Tidak perlu dipolemikkan (tentang) perlu atau tidaknya posisi wamen. Pembantu presiden adalah jabatan politis, sehingga sah saja diambil dari unsur mana pun,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Tjahjo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan hal penting dan mendesak apabila diperlukan posisi wakil menteri dalam kementerian.

Tjahjo menyatakan pihaknya mempersiapkan kemungkinan adanya posisi wakil menteri, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan RB.

“Terkait berita keluarnya Perpres Kemenpan RB yang sudah ditandatangani presiden pada prinsipnya Kemenpan RB mempersiapkan saja dulu sebagaimana arahan Sekneg,” jelasnya.

Menurut dia, setiap perpres kementerian yang terdapat pasal terkait jabatan wamen bertujuan agar presiden dapat sewaktu-waktu menunjuk seseorang untuk mengisi posisi tersebut.

“Memang semua perpres tentang kementerian negara diminta untuk mencantum jabatan wakil menteri, agar supaya sewaktu-waktu presiden mengangkat wakil menteri tidak perlu mengubah perpres,” tambahnya.

Oleh karena itu, terkait kapan jabatan Wakil Menpan RB tersebut diisi, Tjahjo mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

“Soal kapan adanya wamen dalam kementerian hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Kapan saja bisa terisi atau tidak,” tukasnya.

Sebelumnya, Tjahjo menilai Perpres dan penugasan Wamenpan RB tersebut bertujuan untuk penguatan tugas Kemenpan RB dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan RB yang ditandatangani presiden pada 19 Mei 2021.

Pada Pasal 2 Ayat 1 Perpres tersebut dijelaskan bahwa dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden.

Tugas wamen, menurut perpres tersebut, adalah membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kemenpan RB.

Selain itu, wamen bertugas membantu menteri dalam koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madia atau eselon I di lingkungan Kemenpan RB. (ant)