Alasannya, karena Gibran pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Hal itu disampaikan Wapres usai memberikan sambutan dalam seminar nasional di Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Rabu 11 September 2024.

Dia menyampaikan hal tersebut kepada awak media saat ditanya soal pesan yang ingin ia sampaikan kepada Gibran yang akan menggantikannya.

“Saya kira Gibran sudah ngerti. Dia kan bekas Wali kota, sudah punya pengalaman,” ujar Wapres, dikutip Antara.

Diketahui, masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.

Pada 20 Oktober 2024, keduanya akan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. []

JAKARTA, eranasional.com- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengamini niat pemerintah bekerja sama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) untuk membangun Papua.

“Melalui kerjasama dengan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja di Papua), kami ingin mewujudkan visi Papua 2041, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif dalam Kehidupan Rakyat Papua yang Inklusif dan Damai,” kata Ma’ruf Amin, Selasa (29/11/2022).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat bertemu dengan PGGP Papua dan Papua Barat serta manajemen Papua Christian Center (PCC).

Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun bersama Ketua PGGP Hezkia Rollo dan jajarannya.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan harapan dan seruan saya. Pertama, saya mendorong PGGP, sebagai wadah denominasi gereja-gereja di Papua, untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, sesuai dengan panggilan gereja dalam pembangunan bangsa. kemanusiaan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di Papua,” ujarnya.

Wapres menginstruksikan PCC untuk menjadi jembatan bagi pihak lain serta menjadi mitra pemerintah dalam menyusun rencana dan melaksanakan program di Papua.

“Kedua, saya yakin gereja bisa memperbaiki kehidupan masyarakat Papua yang inklusif dan damai. Dalam mengelola Papua ke depan, saya ingin menekankan pentingnya dua sayap yang saling melengkapi, baik sayap pembangunan maupun sayap budaya,” urai Amin.

Wapres menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan, kerjasama, dan kerjasama pelayanan dengan gereja.

“Gereja, PGGP, dan pimpinan Sinode adalah tulang punggung dari pendekatan budaya,” ujarnya.

Wapres berharap mereka menyambut provinsi-provinsi baru ini ke dalam kesatuan Papua.

“Meski ada perbedaan administrasi wilayah, namun ikatan sosial dan budaya masyarakat Papua tetap terjalin,” tandasnya.

Wapres optimistis jalur budaya yang ingin ditempuh pemerintah sesuai dengan jalur struktural yang ditetapkan undang-undang.

“Pentingnya pemahaman masyarakat melalui jalur budaya (bertujuan untuk memastikan) bahwa jalur budaya dan struktural memiliki visi yang sama dan untuk (mendidik) masyarakat tentang pengaruh pemimpin agama, khususnya gereja, sangat penting, karena mereka adalah ‘local champion’ yang berperan penting. Hari ini kita memulai satu babak baru sesuai dengan UU baru dan Badan Pembangunan Otonomi Papua,” tandasnya.

Saat ini enam provinsi di Papua yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Selatan.

JAKARTA, Eranasional.com- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kembali memimpin rapat lanjutan yang membahas mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan wilayah Papua, di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya mengatakan bahwa agenda rapat tersebut membahas mengenai evaluasi serta rencana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Agenda rapat hari ini yang pertama adalah evaluasi terhadap proses pembangunan kesejahteraan di Papua. Yang kedua, Wapres menekankan Undang-Undang (UU) mengenai Pemekaran sudah disahkan dan UU ini akan berlaku setelah 6 bulan, sehingga dengan demikian maka tahun depan setidak-tidaknya sudah harus dilakukan,” terangnya.

Ketika ditanya awak media mengenai adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang secara otomatis akan memilki pengaruh pada pembangunan kesejahteraan, baik infrastruktur maupun anggaran, Masduki menyebutkan secara keseluruhan masih dalam perencanaan para pihak terkait.

“Itu semua masih dalam perencanaan dan rancangan-rancangan. Itu semua belum ada finalisasi, semuanya masih sifatnya informasi yang disampaikan,” jelas Masduki.

Masduki menyadari bahwa dengan adanya pemekaran wilayah di Papua mengakibatkan masyarakat yang terbagi ke dalam dua sisi, baik yang pro dan kontra. Namun, hal tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan agar menghasilkan kesepakatan antarpihak terkait.

“Publik di sana juga macam-macam aspirasinya, hal-hal seperti itu yang mesti dipersatukan supaya tidak ada persepsi-persepsi yang berbeda yang menimbulkan konflik baru,” tutur Masduki.

“Itu hal-hal yang diantisipasi betul dan diingatkan oleh Wapres. Supaya betul-betul bahwa yang namanya pemekaran Papua itu menjadi bagian integral dari menyejahterakan masyarakat Papua itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, terkait Penanggung Jawab (Pj.) wilayah DOB, Masduki menyebutkan hingga saat ini belum ada pembahasan secara mendalam.

Namun, fokus Wapres saat ini adalah mengenai pembangunan infrastruktur dan menjaga keamanan wilayah Papua agar dapat terjaga secara kondusif.

“Belum ada yang sifatnya final karena semuanya baru masukan. Lebih kepada Wapres concern dengan upaya persiapan di lapangan, utamanya dalam membangun infrastruktur dan aturan-aturan supaya tidak ada konflik di daerah itu. Itu yang lebih diutamakan Wapres,” tegas Masduki.

Sementara itu, disinggung mengenai persiapan jelang Pemilu 2024, Masduki menegaskan bahwa akan ada rencana pembahasan lebih lanjut, namun sampai saat ini pemerintah masih berfokus pada persiapan infrastruktur dari pemekaran wilayah di Papua.

“Sampai saat ini lebih kepada kesiapan-kesiapan infrastruktur dan menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya tidak mudah,” Tandasnya. (fjr)

JAKARTA- Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten mengurangi sikap egoisme kewilayahan dalam penanganan COVID-19 terutama di wilayah aglomerasi yakni Jabodetabek.

Ma’ruf menjelaskan, sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas cukup tinggi para penduduk di Jabodetabek tidak dapat dihindari. Sehingga potensi penyebaran COVID-19 di wilayah harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

“Penanganan COVID-19 di Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata,” kata Ma’ruf saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi dengan Pemda dan Satgas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara virtual dikutip dari Antara, Selasa (3/8).

“Penanganan COVID-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” tambah dia.

Hadir dalam rapat virtual ini yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.

Ma’ruf menekankan, diperlukan integrasi program dan data yang baik melalui koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim..

“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya,” tutur Ma’ruf

Selain koordinasi, penanganan terpadu dari hulu ke hilir juga harus diperkuat. Sebab, bila penanganan di hulu berjalan dengan baik, maka kondisi di hilir akan menjadi baik pula.

Selain Ma’ruf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga hadir dalam rapat ini.
Kemudian ada Plh Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro dan Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga ikut memberikan pengarahan.