Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY dalam kegiatan Town Hall Meeting di Ecopark Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RTHB sebagai infrastruktur transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045. Lebih detail lagi kita bisa liat disini tadi, kalau kita liat proporsinya maka kita fokus disini. Prinsipnya tentu non regression, yang sudah menjadi RTHB jangan sampai mundur menjadi tidak lagi ruang terbuka,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menyatakan bahwa mandat hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, target mutlak adalah 30 persen dari wilayah kota harus merupakan ruang terbuka.

Lebih lanjut Menko AHY menyerukan kepada Wali Kota, mari evaluasi, kontemplasi apakah ini bukan tanggung jawab satu generasi, ini tanggung jawab lintas generasi, lintas kepemimpinan, dan lintas pemerintah.

“Urgensi dari pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Biru. Yang kedua, mari kita teliti kembali apa yang menjadi mandat atau dasar kebijakan RTHB ini. Lalu arah kebijakan menjawab tantangan yang ada. Bagaimana kita mengembangkan RTHB ini ke depan bersama-sama. Kita mulai dari urgensi, selalu ada dorongan untuk berbuat lebih baik, mewujudkan sesuatu yang lebih baik,” ucap Menko AHY dalam sambutannya di Jakarta, Jumat.

Menko AHY menyatakan bahwa mandat hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, target mutlak adalah 30 persen dari wilayah kota harus merupakan ruang terbuka.

“Jadi kita disini berupaya untuk bisa memenuhi Undang-Undang yang tidak mudah untuk kita capai, 30 persen, 10 persen privat, 20 persen publik,” sambung Menko AHY.

“Mandat dan dasar kebijakan RTHB. Bagi yang belum sangat menguasai, mari kita ingat di sini, komitmen global, kita tentu sebagai bangsa yang bertanggung jawab untuk dunia, kita juga ingin menjalankan agenda Sustainable Development Goals (SDG),” ujar Menko AHY.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Triwulan III yang menunjukkan perlunya percepatan dalam penyelesaian berkas layanan pertanahan.

“Dibutuhkan kepedulian Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantah dalam menyikapi tunggakan ini. Kita memaknainya ini sudah jadi kewajiban kita sebagai pelayan publik menyelesaikan berkas tersebut,” ujar Wamen Ossy dalam keterangan siaran pers yang diterima Eranasional di Jakarta, Jumat (31/10).

Wamen Ossy mengatakan, penting bagi para pimpinan untuk mengontrol tunggakan layanan pertanahan. “Berkas yang sebelum tahun 2025, hendaknya dicicil di mana yang bisa dilakukan penyelesaian. Tapi, tetap jangan lupa berkas tahun 2025 juga harus diselesaikan karena berkas ini akan bertambah terus,” imbaunya.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya juga mengemukakan salah satu strategi penyelesaian berkas layanan pertanahan, khususnya dalam hal pengukuran bidang tanah. Ia menilai, tunggakan perlu segera dikerjakan berdasarkan kategori kelengkapan berkas.

“Pengelolaannya, contohnya misal saat kita datang (petugas ukur datang ke tempat pemohon), ternyata masuk kawasan hutan, maka tidak diproses. Atau tanahnya tidak ada patoknya dan tetangganya tidak berkenan dalam pengukurannya, maka juga bisa tidak diproses. Kalau ada berkas yang bermasalah dari pemohon, otomatis berkas tidak diproses, ini agar tidak menumpuk,” ujar Virgo Eresta Jaya