Jakarta – Rencana pembangunan Jawa – Bali yang tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali tengah dilakukan. Meski begitu, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan serta Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali harus saling terhubung sehingga pembangunan yang ada tidak menimbulkan hasil-hasil pembangunan yang problematik.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2021, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi sorotan. Salah satunya ialah terjadi pembangunan fisik di kawasan rawan bencana. Ia berkata bahwa pembangunan tidak serta merta dilakukan tanpa mengetahui bagaimana kondisi keadaan suatu lingkungan.

“Saya sudah keliling di beberapa titik di Jawa bagian selatan. Kita tak memungkiri jika pembangunan di Jawa bagian selatan lebih tertinggal daripada di bagian utara. Ini butuh pendekatan yang kreatif, tidak serta merta membangun secara sembarangan,” terang Surya Tjandra melalui keterangan pers, Sabtu (13/11)

Beberapa isu lainnya ialah seputar alih fungsi lahan pertanian, semakin meluasnya urban sprawl (ekspansi area urban yang tidak terkontrol-red), muncul kawasan perkotaan baru serta terjadinya degradasi lingkungan.

Oleh karena itu, terdapat banyak major project dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tumpah ruah sebagai upaya mengatasi isu-isu di Pulau Jawa – Bali.

Melihat hal itu, Surya Tjandra berpendapat bahwa sudah pasti terbayang bagaimana tekanan dan kepentingan pembangunan yang ada.

Ia juga membahas terkait empat Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi fokus pengembangan ekonomi di Pulau Jawa, di antaranya Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur), Cekungan Bandung, Kedungsepur, dan Gerbangkertosusilo.

“Seperti dalam pokok bahasan hari ini, istilah Jawa Mengkota menjadi valid karena empat KSN ini mulai saling terhubung. Tentu tantangannya langsung terlihat,” tutur Surya Tjandra.

Beberapa tantangan yang dimaksud Wamen ATR/Waka BPN tersebut adalah mulai dari peningkatan kebutuhan sarana prasarana, daya dukung lingkungan, timbulnya masalah sosial hingga masalah sosial kependudukan, ditambah dengan perubahan iklim.

“Kalau bicara pembangunan di Jawa itu, kita bicara bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas didukung dengan pengendalian pemanfaatan lingkungan,” pungkasnya.

Bicara soal pemanfaatan ruang beserta pengendaliannya, Surya Tjandra menjelaskan salah satu strategi menggunakan pendekatan LUCIS ( Land-Use Conflict Identification Strategy). Ia menjelaskan bahwa pendekatan LUCIS mengombinasikan sistem informasi geospasial dan perencanaan untuk suatu area dan penggunaan di area tersebut.

“Kalau kita tahu peta geospasial, peta hak, atau peta tanah terdaftar, lalu tertiban oleh perencanaan pembangunan, biasanya akan terjadi konflik. Perencanaan yang non partisipatif sudah pasti problematik. Belum lagi ditambah pendekatan silo dan sektoral, serta inkonsistensi pelaksanaan regulasi,” terang Surya Tjandra.

Oleh karena itu, Surya Tjandra berharap melalui forum yang melibatkan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) ini, adanya dukungan dari asosiasi profesi terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah. Asosiasi perencanaan sebagai driving forces bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan aspek sosial dan aspek lingkungan.

“Sebenarnya yang menjadi mitra tak hanya asosiasi perencanaan, bisa juga asosiasi arsitektur, planologi, dan lainnya. Bapak/Ibu kalau menemukan persoalan tata ruang dengan segala profesionalitas, yakin jika itu problematik, jangan diturutin ya. Jangan cuma iya-iya saja,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.

Terakhir, Surya Tjandra berharap bahwa pembangunan tak hanya sekadar mengejar hal pragmatis semata, tetapi juga melihat kombinasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pelan-pelan kita wujudkan bagaimana best practices-nya. Tak hanya pembangunan semata, tetapi juga pembangunan yang punya keberlanjutan,” tutupnya.

Gorontalo – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) 2021 pada Kamis (15/07/2021) kemarin.

Membawa tema Strategi Percepatan Penataan Aset melalui Penyelesaian Konflik Agraria di Lokasi Eks HGU, Pelepasan Kawasan Hutan dan Transmigrasi disertai Penataan Akses untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat, acara ini berlangsung secara tatap muka bertempat di Hotel Aston Gorontalo dengan peserta terbatas dan juga melalui daring.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa GTRA di masing-masing daerah dapat menjadi solusi permasalahan, karena dapat fokus terhadap masalah yang dihadapi daerah.

“Kita tahu apa masalahnya, bottleneck yang ada seperti apa, apa saja tantangan di daerah khususnya Gorontalo dan langsung bagaimana eksekusinya,” jelasnya melalui keterangan rilis kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/7/2021)

Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo, di sana memiliki tingkat izin investasi yang tinggi namun realisasi investasinya berbanding terbalik.

Menurut Surya Tjandra, potensi realisasi investasi ini menjadi penting karena dapat menjadi pintu masuk penyelesaian melalui kebijakan Reforma Agraria. Ia berkata bahwa pihaknya siap mendukung realisasi izin yang ada.

“Saya jadi ingat bahwa Presiden RI meminta adanya evaluasi terkait perizinan ini, terutama dalam hal pertambangan dan perkebunan,” tambahnya.

Berkaca pada permasalahan serupa, Surya Tjandra berkata bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan sebuah forum dialog beberapa pihak untuk berdialog bersama, yang bernama GTRA Summit.

“GTRA Summit sebagai forum kolaboratif antar lembaga, kementerian, pemerintah, aparat penegak hukum dll. Dari sini kita bisa terbayang bagaimana kerja konkretnya,” jelasnya.

Nantinya, Surya Tjandra menjelaskan bahwa dalam forum GTRA Summit akan membahas terkait integrasi zonasi dan sinkronisasi kebijakan terkait turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Menurutnya, salah satu amanat UUCK adalah soal perampingan perizinan.

Namun, permasalahan saat ini terletak pada bagaimana lembaga terkait mempunyai aturan dan konteks masing-masing meski objek permasalahannya bersinggungan.

“Itulah mengapa kita mulai wadahnya dari GTRA Summit, semua pihak akan dilibatkan untuk berdialog,” pungkasnya.

Sementara itu Sekreraris Daerah Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan usaha penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan melalui penataan aset dan akses demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Sutan Rusdi berkata bahwa GTRA Provinsi Gorontalo berfokus pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah hasil pelepasan kawasan, TORA dari tanah eks HGU dan TORA dari tanah transmigrasi yang belum bersertipikat.

“Potensi TORA ini harus segera ditindaklanjuti melalui redistribusi tanah, dilakukan pemetaan kemudian dihimpun dalam wadah Reforma Agraria. Hal ini harus segera diselesaikan agar tercapai tujuan GTRA yakni kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Jakarta – Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur secara daring pada Rabu (14/07/2021).

Pertemuan kali ini merupakan rakor awal yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Paser untuk mengkoordinasikan hal-hal terkait pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, mengingat Bupati dan Wakil Bupati Paser yang baru dilantik pada Februari 2021 lalu.

Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN telah merangkum sedikitnya ada empat persoalan besar yang menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser. Pertama, adanya revisi tata ruang sebagai adaptasi terhadap pembangunan daerah. Setelah dilakukan peninjauan kembali, ternyata ditemukan tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kehutanan dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta pertambangan dan perkebunan.

“Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2021 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, hal-hal seperti ini bisa diselesaikan secara bersama,” tutur Surya Tjandra.

Selain dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan melalui PP Nomor 43 Tahun 2021 juga dapat menyelesaikan persoalan lainnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, yaitu penyelesaian permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan cagar alam.

“Tantangannya bagi kami adalah ini bukan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN sepenuhnya tetapi juga ada kewenangan dari Kementerian LHK. Hal seperti ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, masalah lama yang belum tuntas harus bisa diprioritaskan penyelesaiannya pada forum GTRA ini,” imbuh Surya Tjandra.

Persoalan ketiga yang harus mulai diuraikan dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser adalah percepatan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi.

Menurut Surya Tjandra, hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi data dan analisis tipologi persoalan, melakukan analisa terkait regulasi yang menjadi penghambat dalam permasalahan transmigrasi ini dan juga perlu mengoptimalisasikan koordinasi antar pihak terkait dalam wadah GTRA.

Persoalan lainnya juga yang harus diselesaikan adalah adanya tanah terindikasi terlantar karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan haknya. Karena sejatinya tanah harus memiliki fungsi sosial yang artinya harus bisa dimanfaatkan dan mendatangkan kesejahteraan, mewujudkan keadilan pertanahan dalam rangka Reforma Agraria, serta menjamin adanya kepastian hukum.

“Hal-hal seperti ini barangkali perlu kita pahami secara detail untuk sama-sama kita selesaikan. Permasalahan mengenai tanah terlantar ini juga dapat ditertibkan dan diselesaikan melalui PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,” kata Wamen ATR/Waka BPN.

Selain persoalan yang ada, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan Kabupaten Paser memiliki peluang dalam mendorong pengembangan wilayah melalui pembangunan yang masuk ke dalam rencana major project RPJMN 2020-2021 di wilayah Kalimantan.

Di antaranya pembangunan Waduk Multiguna Lambakan yang terletak di Kecamatan Long Kali yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Kabupaten Paser juga masuk ke dalam koridor pemerataan di wilayah Kalimantan untuk turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi yang juga hadir secara daring pada Rakor GTRA Kabupaten Paser mengimbau agar dalam forum GTRA kali ini dapat menyusun skala prioritas yang akan diselesaikan secara bersama, karena memang percepatan penyelesaian persoalan yang telah diungkapkan Wamen ATR/Waka BPN merupakan hal yang sudah lama ditunggu masyarakat.

“Melalui Rakor ini kita akan susun penyelesaian persoalan di Kabupaten Paser berdasarkan skala prioritas, dan mudah-mudahan melalui rakor ini menjadi terobosan kita bersama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Asnaedi.

Fahmi Fadli selaku Bupati Paser dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Rakor GTRA kali ini menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan GTRA di Kabupaten Paser.

“Memang perlu dilakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan sehingga tidak menyebabkan adanya sengketa di kemudian hari, dan Insya Allah melalui kegiatan ini kita dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Paser,” ujar Fahmi Fadli.