Untuk diketahui dalam penyerahan Sertifikat Elektronik ini dilakukan secara door to door di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Selasa (16/09/2025).

“Sertifikat yang diserahkan berjumlah total 184 sertipikat, dengan rincian 5 sertipikat wakaf, 100 Sertipikat Hak Milik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan 79 Hak Pakai pemerintah daerah,” jelas Wamen Ossy.

Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi para kepala daerah, mulai dari tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, beserta seluruh jajaran Forkopimda setempat, atas kerja sama menyukseskan layanan pertanahan kepada masyarakat Bengkulu.

“Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang terus mendukung program dan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Kami menyadari masih ada kekurangan, namun kami berkomitmen untuk terus bebenah dan meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin cepat, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Wamen Ossy.

Door to Door

Di kesempatan ini, sertifikat yang diserahkan secara door to door ada 5 sertipikat. Kemudian, ada pula 12 sertifikat yang diserahkan kepada perwakilan masyarakat penerima. Penyerahan ke-12 penerima itu dilakukan oleh Menko AHY bersama Wamen Ossy; Wakil Gubernur Bengkulu, Mian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin. Seluruh peserta penerima sertifikat resmi mendapat alas haknya dengan sertifikat elektronik (Sertifikat-El).

Sertifikasi tanah untuk rakyat di Bengkulu disebut Menko AHY sebagai bukti bahwa negara dan pemerintah hadir untuk memastikan hak atas tanah bagi masyarakat.

“Provinsi Bengkulu termasuk yang aktif dan progresif, tapi masih ada pekerjaan besar, yaitu mendaftarkan dan menyertipikatkan seluruh bidang tanah di provinsi ini. Semoga sertifikat ini tak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Surakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung penataan permukiman kumuh di lahan bekas hak pakai (HP) 16 Semanggi atau HP 00001 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Konsep penataan permukiman ini menggunakan pola peremajaan melalui konsolidasi tanah dan pola pemukiman kembali/relokasi, di mana warga dipindahkan sementara untuk nantinya dipindahkan kembali setelah lahan selesai ditata.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan bahwa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan penataan di Kota Surakarta yang sudah mulai diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai wali kota.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Surakarta yang sangat memperhatikan warganya ketika pembangunan dilakukan. Dengan program Kotaku, Surakarta dapat menjadi contoh kota lainnya di Indonesia.

“Ini (Surakarta) menjadi miniaturnya Indonesia. Presiden tidak ingin kalau orang-orang yang tidak beruntung ini terpinggir karena pembangunan. Idenya bahkan barangkali mimpi sekaligus eksekusi perdana adanya di sini,” ujar Surya Tjandra di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jumat (12/11/2021).

Sehari sebelumnya pada Kamis (11/11/2021), Wamen ATR/Waka BPN meninjau langsung lokasi pembangunan 569 rumah tapak di kawasan Semanggi yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, Surakarta menjadi istimewa karena telah mewujudkan program Kotaku.

“Beberapa daerah yang saya kunjungi, untuk penataan permukiman kumuh melalui program Kotaku kebanyakan masih dalam tahap perencanaan. Namun, Surakarta benar-benar konkret dan serius mengerjakannya, dimulai sejak era Pak Jokowi dan berlanjut sampai sekarang,” tuturnya saat melakukan kunjungan.

“Yang lebih istimewa di Solo (Surakarta), program ini kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya keterlibatan masyarakat secara aktif. Dukungan berbagai instansi termasuk BPN dalam mendorong kepastian hak melalui sertipikasi dan tentunya peranan kampus. Masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah, khususnya pemda yang gesit. Kami di ATR/BPN siap membantu,” terang Surya Tjandra.

Adapun program Kotaku termasuk dalam agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta mempercepat penyelesaian permohonan sertipikasi sebanyak 569 bidang tanah.

“Selanjutnya sertipikasi diharap dapat membuka peluang untuk kerja sama dalam memberikan akses pemberdayaan masyarakat maupun akses permodalan bagi warga,” tutur Kepala Kantah Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani.

Dalam peninjauan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani. Turut hadir Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa; Koordinator Program Kotaku Kota Surakarta, Cornelius Tri Cahyo; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, Taufan Basuki Supardi.

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra menyampaikan selain melaksanakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga terus berupaya menghilangkan ketimpangan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, upaya tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas konflik agraria,” ujarnya melalui keterangan pers, Jakarta, Senin (15/11)

Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan bahwa konflik agraria terjadi karena permasalahan ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah sehingga dibutuhkan sejumlah strategi yang matang untuk dapat menangani konflik agraria. Salah satu strategi atau kebijakan yang sedang dilaksanakan ialah One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta.

“Jadi ada program yang sudah disepakati, namanya One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta. Kebijakan Satu Peta ini merupakan kebijakan dari Presiden karena memang tidak ada lagi visi misi dari menteri, adanya itu hanya visi misi dari Presiden. Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu ke data spasial yang akurat,” ungkapnya.

Selain itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyebut jika Kebijakan Satu Peta berjalan optimal maka konflik agraria di Indonesia pun dapat diberantas. Kebijakan Satu Peta sangat dibutuhkan karena kebijakan antar-Kementerian/Lembaga memiliki perspektif data peta yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan konflik.

“Artinya, koordinasi antara Kementerian/Lembaga ini sangat penting dalam rangka penyelesaian konflik agraria. Ini merupakan salah satu strategi kunci. Hingga kini, memang koordinasi terus berjalan dan bahkan saat ini KPK ikut bergabung sebagai suatu langkah untuk membereskan sumber-sumber pendapatan yang memiliki permasalahan,” ujarnya.

Ia meyakini, jika permasalahan konflik agraria dapat terselesaikan karena keseriusan, baik dari Presiden maupun Kementerian/Lembaga dalam memberantas setiap permasalahan.

“Konflik agraria mungkin suatu hal yang tabu atau suatu momok yang dihindari. Namun jika kita melihat dengan jeli, ada suatu kebutuhan dari masyarakat di dalamnya dan Presiden sangat serius dalam penyelesaian konflik agraria ini. Jadi, semua sudah jelas maka bagaimana kita dari pemerintah yang memang masih banyak pekerjaan rumah dapat bekerja sama dan menyelesaikan setiap konflik yang ada,” ungkap

Surakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta pada Jumat (12/11/2021).

Dalam kunjungan kerjanya ini, ia bertemu dan berbincang secara langsung dengan masyarakat yang tengah menunggu pelayanan pertanahan di Kantah Kota Surakarta. Selain itu, ia juga memberikan pengarahan kepada jajaran pegawai Kantah Kota Surakarta.

Menurut Surya Tjandra, terdapat dua tugas pokok pemerintah, yaitu terkait dengan pelayanan publik serta mengatasi masalah. Ia telah melihat di banyak Kantah, salah satunya di Kota Surakarta yang memiliki semangat untuk menjalankan kedua tugas tersebut. Dengan demikian, ia berharap pelayanan publik dan penyelesaian masalah dapat diterapkan seoptimal mungkin.

“Ini salah satu harapan besar, khususnya kita dari Kementerian ATR/BPN dan masyarakat semakin percaya. Melalui kepercayaan masyarakat juga, pekerjaan kita menjadi lebih semangat. Kalau kita semangat, masyarakat percaya, rasanya ekonomi bergerak. Agraria atau tanah itu jangkar dari pembangunan. Ada tata ruang, ada pendaftaran tanah di sini. Kalau ini bisa kita bereskan, negara ini bisa maju dan Surakarta menjadi salah satu pelopor, ujung tombak dari perjuangan kita semua,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.

Pada kesempatan ini, ia menyoroti terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang digencarkan di daerah. RDTR akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yang merupakan program besar dari pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha. RDTR juga lapisan pertama pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan.

“KKPR yang menjadi unggulannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) itu lapisan pertamanya ialah RDTR. Kita harus turut bertanggung jawab membantu pemda membuat RDTR. Kita perlu dorong supaya daerah membuat RDTR sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kita memberi arahan dan pendampingan tentunya dengan dukungan juga dari Kantor Pertanahan Surakarta. Saya dan Pak Menteri siap mendukung,” papar Surya Tjandra.

Terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Wamen ATR/Waka BPN percaya Kota Surakarta segera akan menjadi kota lengkap. Setelah menjadi kota lengkap, perlu dipikirkan langkah lanjutannya.

“PTSL pasti banyak tantangan, termasuk dari segi kualitas khususnya. Bagaimana produk kualitas yang Bapak Ibu bikin menjadi sangat penting, Surakarta akan segera menjadi kota lengkap. Setelah PTSL dan semuanya lengkap, perlu dipikirkan apa yang bisa dikontribusikan, khususnya kawan-kawan BPN,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantah Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani. Dalam kesempatan yang sama, ia memastikan bahwa Kota Surakarta telah menyelesaikan target PTSL tahun ini.

“Sudah 100% capaian kinerja kita dan posisi saat ini, Kantor Pertanahan Kota Surakarta ada di peringkat satu untuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Semua berkat kerja keras teman-teman semuanya. Kami masih menyelesaikan validasi buku tanah, validasi surat ukur, maupun persil,” terangnya.

Bandar Lampung – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan Reforma Agraria, yang merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam hal ini, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung mengadakan Rapat Koordinasi sekaligus Seminar Nasional di Hotel Radisson Lampung pada Selasa (02/11/2021). Kegiatan ini mengusung tema “Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagai Instrumen Penataan Aset yang Berkeadilan”, khususnya dalam penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan Reforma Agraria.

“Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung pada hari ini, akan berupaya menyelesaikan permasalahan dan konflik pertanahan yang ada di Provinsi Lampung dengan cara yang berkeadilan,” ujarnya.

Surya Tjandra mengatakan, sering sekali terjadi kasus-kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan kehutanan, dan masyarakat dengan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.

“Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik tersebut. Terkhusus terkait tanah transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan, serta sertipikat transmigrasi yang administrasinya perlu dilakukan pembenahan di Provinsi Lampung,” tuturnya.

Lebih lanjut terkait pembenahan administrasi dalam area transmigrasi di Provinsi Lampung, Surya Tjandra mengatakan bahwa pemerintah harus secepat mungkin mengambil keputusan penyelesaian.

“Ini merupakan tugas Pemerintah, tugas bersama semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan permasalahan maupun isu seputar agraria. Diharapkan agar lebih tanggap dalam menyikapi, bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang terkait dengan pengelolaan agraria di Provinsi Lampung dengan langkah penyelesaian administrasi yang asertif,” tambahnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau, berkata bahwa adanya titik terang penyelesaian masalah pertanahan di area transmigrasi di Provinsi Lampung, ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) serta turunannya menyatakan perlunya penyelesaian terkait persoalan sumber daya agraria.

“Merujuk ke turunan UUCK, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, di mana salah satu norma yang diatur dalam PP ini pendekatan historical, kita melihat siapa dulu yang ditetapkan. Dalam kasus ini apabila peta penunjukan, pengukuhan kawasan hutan terlebih dahulu kita harus pertahankan. Namun, jika penguasaannya terlebih dahulu, kita harus melakukan pelepasan dengan cara dan ketetapan yang ditentukan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng, menjelaskan beberapa solusi permasalahan tanah bekas transmigrasi secara umum.

“Terdapat dua permasalahan tanah, yaitu secara fisik dan yuridis. Kami dari Ditjen PHPT telah memberikan solusi dengan catatan tanah tersebut sudah clear and clean. Permasalahan bidang fisik dengan solusi dilakukan penataan batas dan reposisi bidang tanah, serta pemetaan penyelesaian K4, sedangkan dalam bidang yuridis dilakukan penertiban sertipikat pengganti dan pendaftaran peralihan hak,” jelasnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh program-program pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat, khususnya terkait permasalahan Agraria.

“Saya yakin, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian ATR/BPN dapat berkolaborasi dan bekerja sama, saling membantu untuk menjalankan program dan kegiatan ini dengan baik. Kemudian ke depannya, akan didapat hasil yang baik serta sesuai dengan cita-cita pemerintah pada umumnya dan keinginan kita semua sebagai masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, untuk mendapatkan keadilan hak atas tanah,” pungkasnya.

Depok – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, melakukan kunjungan sekaligus pembinaan dan monitoring Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Kota Depok pada Senin (01/11/2021). Turut mendampingi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan.

Wamen ATR/Waka BPN pada kesempatan ini mengatakan, salah satu dari program strategis ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, dalam pelaksanaan PTSL di Kota Depok dirasa perlu adanya percepatan agar semua bidang tanah dapat terpetakan.

“PTSL ini memang sangat krusial dan kita ingin ada percepatan sehingga seluruh bidang tanah di Depok terdaftar. Ketika seluruh bidang tanah sudah terpetakan, pemerintah daerah bisa merencanakan pembangunan yang lebih rapi dengan data-data yang jelas,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Tata ruang juga menjadi topik bahasan pada kunjungan Surya Tjandra kali ini. Terkait dengan hal ini, terdapat permasalahan yang kerap terjadi, seperti kemacetan, terbatasnya ruang terbuka hijau, kebencanaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, menurut Wamen ATR/Waka BPN, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok menjadi peluang akselerasi penataan ruang yang berkelanjutan.

“Sekarang RTRW Kota Depok masuk proses revisi dan untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Depok masih dalam proses penyusunan. Ini pun menjadi kesempatan untuk menatanya. Jadi, nanti data dari BPN soal peta bidang tanah dikombinasikan dengan tata ruang sehingga perencanaan pembangunan akan lebih rapi dan kita siap mendukung itu,” pungkas Surya Tjandra.

Lebih lanjut, Surya Tjandra menyampaikan bahwa Kota Depok masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Maka dari itu, diperlukan kombinasi peran pemerintah daerah dengan instansi atau lembaga terkait untuk menata ruang di Depok sebagai bagian dari upaya penataan ruang di kawasan Jabodetabekpunjur.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, mengatakan jika sosialisasi program PTSL kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat dan para pihak terkait memahami PTSL. “Kita ingin tanah yang ada di Depok bisa didaftarkan sehingga dukungan masyarakat dari Kota Depok harus maksimal, khususnya dalam memberikan data, baik fisik maupun yuridis,” katanya.

Selain PTSL, pengadaan tanah yang merupakan PSN terus dilaksanakan di Kota Depok. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengatakan, terdapat empat progres pengadaan tanah, di antaranya Pembangunan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari), Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung 1, serta LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Tahap 1. “Pengadaan tanah yang merupakan PSN, mau tidak mau harus selesai. Itu bagian dari pembangunan ekonomi serta infrastruktur, seperti jalan tol, waduk, dan lain-lain,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Setelah melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Depok, Wamen ATR/Waka BPN bersama Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kakantah Kota Depok berkunjung ke Kantor Wali Kota Depok. Selain untuk bersilaturahim, kunjungan kali ini membahas program strategis dari Kementerian ATR/BPN guna mendapatkan langkah-langkah konkret pelaksanaan ke depannya.

Jakarta- Indonesia tak bisa dilepaskan dari potensi pulau-pulau kecil terluar yang unik dan mempunyai sumber daya alam serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun, seringkali keadaan pulau-pulau kecil berkutat dalam masalah pembangunan, perputaran ekonomi, dan pengakuan hak atas tanah sehingga perlu adanya langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menangani permasalahan tersebut.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, berkata bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, telah ditetapkan 111 pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar. Keppres ini juga mengarahkan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan 111 pulau kecil terluar, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Surya Tjandra berkata bahwa jika bicara soal kepulauan, pulau kecil, dan pesisir maka akan membahas seputar permasalahan kompleks yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, seperti antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat adat, masyarakat pendatang, dan lain-lain.

“Kepulauan, pulau kecil, dan pesisir, memang cenderung menjadi tempat permasalahan kemiskinan dan masalah lainnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah pusat perlu memperhatikan hal ini secara sungguh-sungguh,” jelas Wamen ATR/Waka BPN melalui keterangan rilis, Jumat (29/10)

Tak hanya itu, hal ini juga begitu lekat dengan persoalan kepastian hukum hak atas tanah yang menyangkut soal batas teritorial.

Surya Tjandra menjelaskan pentingnya sertipikat tanah melalui kilas balik seputar kasus Sipadan dan Ligitan. Ia berpendapat bahwa kasus Sipadan dan Ligitan terjadi karena tidak pernah adanya bukti terkait Pemerintah Indonesia yang memberikan hak kepemilikan di sana.

Masih terkait 111 pulau kecil terluar, Surya Tjandra berkata bahwa pihaknya telah melakukan sertipikasi terhadap 83 pulau, 3 pulau dalam proses, dan tersisa 25 pulau yang belum mendapat sertipikat karena masuk dalam kawasan hutan yang menjadi ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Terkait penyelesaian ini, tantangan kita memang kombinasi antarsektor K/L, masing-masing memang masih bergerak sendiri. Ini yang harus kita pangkas,” kata Surya Tjandra.

Meski pembangunan pulau-pulau kecil terluar telah tertuang dalam arah kerja Pemerintah RI, Surya Tjandra mengimbau agar pembangunan ruang laut tetap memperhatikan kondisi alam dan masyarakat sekitar.

“Selama ini kita telah banyak membangun ruang darat. Namun karena ruang laut lebih rentan, kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi laut, bukan laut yang menyesuaikan kita. Orientasi pembangunan yang kurang tepat tak hanya membahayakan, tetapi juga mengurangi potensi,” bebermya.

Terakhir, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra berkata bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit yang akan berlangsung di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2022. GTRA Summit adalah forum komunikasi dan pertemuan antar-K/L bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam membahas permasalahan yang ada di wilayah pesisir, kepulauan, dan pulau-pulau kecil terluar.

“Nanti kita semua akan bertemu dan berdiskusi bersama terkait permasalahan ini dari berbagai sektor,” tutupnya.

Kaimana – Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat mandat untuk melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria Papua.

Melihat bentang alam Papua yang berupa wilayah adat dan mayoritas masuk ke dalam kawasan hutan maka perlu dilakukan pemetaan khusus, terkait wilayah adat sebagai upaya mengatur urusan pertanahan di negeri cendrawasih ini.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkata bahwa dalam melakukan pemetaan wilayah adat, sebagai contoh Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Provinsi Papua tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang ada di Papua.

“Reforma Agraria kontekstual Papua perlu dimulai dari pemetaan wilayah adat maka akan menjadi lebih mudah untuk bermusyawarah terkait penyelesaian masalah pertanahan di Papua,” terang Surya Tjandra melalui keterangan pers, Sabtu (30/10)

Hal itu juga sejalan dengan instruksi ketiga Presiden Jokowi kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah adat, sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat.

“Saya kira Presiden Joko Widodo jelas sekali menginginkan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat Papua,” tutur Surya Tjandra.

Tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah juga tengah serius dibahas, menyusul keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Surya Tjandra berkata bahwa pada PP Nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur tentang Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) bagi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

“Masyarakat adat nantinya mendapatkan HPL yang di atasnya dapat diberi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), diharapkan manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat adat,” jelasnya.

Kebijakan pertanahan terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan kerja sama dengan Universitas Cendrawasih dalam bentuk identifikasi subjek masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kebijakan lainnya terkait dengan tata ruang ialah dengan didorongnya wilayah adat agar terakomodir dan diakui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

“Perlu diperhatikan rencana tata ruang berbasis mitigasi, perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana,” kata Wamen ATR/Waka BPN.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, Surya Tjandra mengatakan akan terbentuknya kesejahteraan yang dibarengi dengan kelangsungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, juga kemajuan ekonomi.

“Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus sensitif dan mengetahui kebutuhan masyarakat Papua dan Papua Barat. Kami sangat terbuka dan siap untuk berdialog serta berdiskusi,” pungkas Surya Tjandra.

Terkait dengan masyarakat adat di tanah Papua, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw yang hadir secara daring berkata bahwa masyarakat adat itu tidak bisa dipisahkan dengan tanah adatnya. Tanah ini merupakan modal satu-satunya bagi masyarakat adat untuk hidup dan berkembang.

“Inilah keunikan Papua dibandingkan dengan daerah lain. Kita juga bersyukur negara ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya melalui beberapa kebijakan,” kata Bupati Jayapura.

Bupati Jayapura juga berkata bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua untuk bersama mengatur administrasi pertanahan dan kepastian hukum.

“Ini menjadi bukti bahwa kita sudah terhubung dan satu pikiran dengan pemerintah pusat, dalam hal ini ialah Kementerian ATR/BPN terkait pengakuan serta hak hidup masyarakat Papua. Sudah saatnya kita bergerak,” tutup Bupati Jayapura.

Kaimana – Mengawali agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra membuka acara Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021 pada Senin (25/10/2021) bertempat di GOR Kaimana. Pada kegiatan yang bertajuk “Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua” ini, Surya Tjandra menegaskan terkait keyakinan serta kebanggaan akan identitas masyarakat Papua. Pada kesempatan ini, ia sekaligus membuka Pameran dan Bazar Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021.

Surya Tjandra berkata bahwa ia pribadi ingin tahu dan mengerti bagaimana kehidupan masyarakat adat di Papua. Ia juga mengatakan, salah satu pepatah yang berbunyi “Kebudayaan yang benar itu dilahirkan di alam, sederhana, rendah hati, dan murni”.

“Kita dapat melihat Bapak dan Ibu yang tinggal di alam, hidup secara sederhana dan murni. Hati Bapak dan Ibu terpancar di tempat ini, itulah yang membuat Papua istimewa bagi kita semua,” tutur Surya Tjandra.

Surya Tjandra juga mengungkapkan apresiasinya secara pribadi atas undangan yang ditujukan kepadanya untuk hadir dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Ia juga berkata bahwa keindahan Papua beserta isinya adalah wujud dari kebudayaan yang senantiasa dijaga secara turun temurun.

“Kebudayaan inilah yang menjadi kekuatan Papua. Tanah Papua inilah yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi besar karena kita menghargai semua kebudayaan serta beragam adat istiadat,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.

Salah satu karya tradisional yang terkenal di Papua adalah noken. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari serat kulit kayu.

Noken juga resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari UNESCO pada tanggal 4 Desember 2012. Melihat hal ini, Surya Tjandra berkata bahwa ini menjadi bukti bahwa noken telah mendapat pengakuan, tak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, sebagai tas ramah lingkungan dengan kearifan lokal.

“Saya sering lihat noken ini dibawa untuk membawa anak. Para mama biasanya membawa anaknya dengan noken, kemudian pergi ke hutan sembari meramu. Ini merupakan suatu pemandangan luar biasa dan menyentuh, itulah panggilan kami semua untuk bersama membangun Papua,” tutur Surya Tjandra.

Terkait dengan pembangunan di Papua dan Papua Barat, Surya Tjandra berkata bahwa implementasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui komando Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Masing-masing kementerian/lembaga mempunyai peran dan tugasnya, begitu juga dengan Kementerian ATR/BPN.

“Kementerian ATR/BPN mendapat tanggung jawab untuk menyiapkan Reforma Agraria kontekstual. Jika yang dimaksud adalah Reforma Agraria Kontekstual Papua, itu artinya kita ingin melakukan penghormatan, perlindungan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat,” pungkasnya.

Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada dalam sambutannya berkata bahwa di forum ini, seluruh masyarakat dari tujuh wilayah adat berkumpul menjadi satu sehingga dapat menjadi momentum penting untuk saling mengenal satu sama lain. “Kita berharap di musyawarah adat nanti, akan ada hal baik dan memberikan hasil yang baik pula demi pembangunan tanah kita, tanah Papua,” tutupnya.

Dalam acara ini, hadir pula Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani; Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy A. Kolintama; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, Mudazzir; dan Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Pieter Yarangga. Masih dalam serangkaian kegiatan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021, Surya Tjandra juga turut hadir dalam pembukaan Konferensi pada Senin Malam (25/10/2021) yang resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, menghadiri Seminar Agraria dengan tema “Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara”, di Universitas Sumatra Utara, Medan, Kamis (21/10/2021).

Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menjadi pembicara kunci dengan tema “Posisi Penanganan Konflik Agraria di Sumatra Utara dalam Sektor Perkebunan”.

Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, dalam penyelesaian konflik agraria dibutuhkan hati oleh para pelaksana karena menurutnya, hal ini bukan semata-mata pekerjaan pokok yang dikerjakan secara rutin, tapi merupakan kebijakan politik yang diharapkan akan menjadi kebijakan hukum.

“Kalau terkait politik, saya kira Presiden sudah jelas, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai eksekutor dari kebijakan politik Presiden, telah melakukan orkestrasi dalam penyelesaian konflik agraria,” ucapnya.

Surya Tjandra melanjutkan, bukan hanya butuh hati, tetapi dibutuhkan kombinasi antara hati para pelaksana, kemudian hukum dan political will menjadi penting.

Dalam kesempatan ini, ia mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut andil mendalami kasus yang terjadi karena harus ada keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat. “Keterbukaan dan kejujuran menjadi penting kalau memang mau membereskan persoalan konflik agraria ini,” ujarnya.

Berkaca dari penanganan konflik agraria di Sumatra Utara, tepatnya di Simalingkar dan Sei Mencirim, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan beberapa pembelajaran yang didapat. Pertama, kemampuan masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan menjadi sangat krusial bagi pemerintah untuk memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan.

“Bagi saya pribadi, kehadiran Civil Society Organization (CSO) yang memberikan data dan mengadvokasi itu penting. Buktinya ketika ada momentum Presiden membuka diri, langsung kita bergerak membereskan 137 konflik pertanahan, baik yang APL maupun dalam kawasan hutan. Jadi, memang hati hukum politik harus digabung dalam upaya penyelesaian masalah seperti ini,” ungkap Surya Tjandra.

Pembelajaran kedua ialah adanya ruang untuk berdialog dengan intermediaries. Ini pun menjadi penting untuk memperoleh solusi yang sebisa mungkin disepakati oleh para pihak.

“Kalau saya lihat, paling tidak dalam dua kasus tadi itu memberikan kita ruang bernegosiasi, sampai di mana kita bisa berkompromi. Melihat di satu sisi secara legal, yuridis ini milik PTPN, tetapi masyarakat minta dikeluarkan dan PTPN tidak bisa mengeluarkan begitu aja karena ini aset BUMN. Namun, kita lihat bagaimana kita memberikan ruang dan jalan tengah. Dalam poin itulah peran intermediaries menjadi sangat penting,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.

Lebih lanjut, pembelajaran yang bisa diambil dari penyelesaian sengketa di Simalingkar dan Sei Mencirim ialah pemerintah dan kementerian/lembaga, perlu mengambil waktu dan perhatian khusus untuk memahami dan mencari solusinya bersama-sama.

“Itu yang dikerjakan KSP dan berbagai kementerian/lembaga saat ini. Jadi saya kira, ruang itu atas perintah Presiden langsung. KSP sebagai koordinator, kita ini pendukung. Itu tidak pernah kejadian, cuma di zaman Presiden Jokowi ini,” tutur Surya Tjandra.

Terakhir sebagai pembelajaran Wamen ATR/Waka BPN menyatakan, seharusnya dalam penyelesaian konflik pertanahan bisa diselesaikan pada tingkat kementerian, tidak sampai Presiden RI.

“Nah, ini dengan catatan seluruh kementerian terkait, mematuhi kaidah pemanfaatan dan pemilikan lahan, serta menyusun kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dan Universitas Sumatra Utara, yaitu Syska Naomi Hutagalung selaku Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP, Apri Dwi Sumarah selaku Kepala Balai
Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL), Henry Saragih selaku Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), dan hadir secara daring Abdon Nababan selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di regional Sumatra. Sebagai moderator, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik.

Deli Serdang – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah hasil dari kegiatan Konsolidasi Tanah di Sumatera Utara

Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran dan Wakil Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar beserta jajaran. Adapun sertipikat tanah yang diserahkan sejumlah 10 bidang dari 208 bidang yang telah terbit.

Wamen ATR/Waka BPN mengakui bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah memang mudah diucap, tapi sukar dikerjakan. Hal ini karena butuh koordinasi yang kuat, mulai dari pemangku kepentingan terkait juga kepada masyarakat yang termasuk ke dalam subjek Konsolidasi Tanah.

“Seperti yang Bapak Ibu alami di sini, kan awalnya pasti diajak bicara dulu sama pemerintah daerah setempat juga jajaran BPN di sini, harus dijelaskan dulu peruntukkannya berapa, dipotong berapa. Nah, dengan kebesaran hati dari Ibu Bapak sendiri, kita tata supaya semua bidang tanah sebisa mungkin punya akses,” tutur Surya Tjandra melalui keterangan pers, Kamis (21/10)

Surya Tjandra melanjutkan bahwa dengan dilakukan Konsolidasi Tanah, yang terjadi ialah nilai tanah bisa meningkat karena telah memiliki akses menuju bidang tanah utamanya.

“Walaupun luas tanahnya turun, nilainya bertambah karena adanya akses itu dan akses ini diberikan oleh masyarakat sendiri. Memang tanah itu nilainya relatif, ada yang tinggi, ada yang rendah, semata-mata tergantung bisa diakses atau tidak. Kelebihan dalam program Konsolidasi Tanah yang dilakukan di sini, rasanya salah satu yang pertama kali dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Melalui suksesnya Konsolidasi Tanah yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan artinya di wilayah ini sukses dalam hal koordinasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Memang luar biasa mimpi Presiden Jokowi, ingin ada konsolidasi, ada koordinasi dan sekali lagi, Deli Serdang ini jadi contoh yang istimewa. Bagaimana kolaborasi tidak hanya diucapkan, tapi dilaksanakan,” kata Surya Tjandra.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, menceritakan awal mula ditentukannya Desa Tigajuhar sebagai lokasi Konsolidasi Tanah.

Ia mengungkapkan informasi awal masyarakat waktu itu, susah mendapatkan sertipikat tanah karena masuk ke dalam kawasan hutan sehingga pengembangan ekonomi dan kepastian hukum atas tanah tidak dapat diperoleh. Maka tak lama, pihaknya menginisiasi kerja sama dengan lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

“Maka alhamdulillah, lahan-lahan itu semua ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain. Kemudian ditindaklanjuti dengan proses legalisasi aset, menggunakan konsep konsolidasi tanah,” ungkap Dadang Suhendi.

Selain kerja sama lintas sektor yang baik, Dadang Suhendi menuturkan bahwa kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama suksesnya Konsolidasi Tanah di Desa Tigajuhar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah rela melepas sebagian haknya untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk mengembangkan ekonomi di lingkungan masyarakat Tigajuhar itu sendiri. Juga untuk jajaran Kantah dan pemerintah daerah atas dukungan riil terhadap suksenya program Konsolidasi Tanah di Tigajuhar,” imbuhnya.

Fauzi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan tujuan dilakukannya Konsolidasi Tanah di wilayahnya.

“Tujuan Konsolidasi Tanah ini ialah menata bidang, bentuk, serta memberikan dukungan infrastruktur jalan sehingga nilai ekonomis terhadap bidang tanahnya meningkat, dari sosial ekonomi menjadi kapital ekonomi. Selain itu, persoalan sosial budaya masyarakat dan persoalan tumpang tindih bidang tanah antara satu dengan yang lain, bisa kita selesaikan dengan konsep Konsolidasi Tanah,” terang Fauzi.

Wakil Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar menuturkan bahwa penyerahan sertipikat hasil dari program Konsolidasi Tanah ini merupakan bentuk efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dalam melakukan penataan di wilayah Desa Tigajuhar.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh atas terselenggaranya Konsolidasi Tanah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini yang diharapkan penataannya tidak semata-mata hanya pembangunan fisik saja, melainkan masyarakat bisa mencapai kehidupan lebih baik dengan menghadirkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan modal bagi masyarakat,” pungkas H.M. Ali Yusuf Siregar.

Belitung Timur – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal sebagai negeri penghasil bijih timah terbesar nomor dua di dunia. Namun, banyaknya lahan bekas tambang di Belitung, dinilai tidak menimbulkan manfaat bagi masyarakat dalam hal pengelolaannya.

Saat ini, pemerintah tengah mendorong lahan bekas pertambangan itu menjadi lahan produktif untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Kehadiran negara di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi suatu keharusan, terutama dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Surya Tjandra selaku Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), mengajak pemerintah daerah berkolaborasi melaksanakan program strategis Kementerian ATR/BPN di Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna Istimewa IV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 dengan agenda Peringatan Hari Jadi ke 150 Kota Manggar di Gedung DPRD Kabupaten Belitung Timur, Sabtu (09/10/2021).

Ketika diwawancarai, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa salah satu keunikan dari daerah Belitung yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu banyak lahan bekas tambang.

“Dari lahan bekas tambang yang ada di Belitung ini, sebagian ada yang bisa dirawat atau dipulihkan dan ada sebagian yang masih rusak. Nah, kita harus pikirkan bagaimana strateginya supaya bisa ada pengembangan ke depan. Jadi tidak dibiarkan telantar, tapi juga dimanfaatkan secara aman. Nanti kita akan coba eksplorasi,” ungkapnya.

Wamen ATR/Waka BPN menambahkan akan melaksanakan program Reforma Agraria kontekstual Belitung, yang cocok dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung.

“Kita akan coba mencari tahu, memahami, dan melihat potensi seperti tantangannya karena ini ada logam berat ya. Jadi harus hati-hati pengelolaannya nanti seperti apa. Lingkungan yang bekas tambang ini unik. Cuma ada di belitung se-Indonesia yang modelnya begini,” ungkapnya.

Melalui kedatangannya ke Kabupaten Belitung ini, Wamen ATR/Waka BPN mengaku akan mengenal lebih jauh dan melihat apa yang bisa dikerjakan melalui Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, maupun Konsolidasi Tanah.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Belitung Timur, Burhanudin, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Wamen ATR/Waka BPN di daerah Belitung Timur.

“Kita berterima kasih atas kehadiran Pak Wamen ATR/Waka BPN. Semoga dari kehadiran Pak Wamen, masalah pertanahan bisa kita selesaikan dengan bijak dengan berkolaborasi dengan semua pihak agar hak kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.

Belitung Timur – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung, Oloan Sitorus, beserta jajaran; Bupati Belitung Timur, Burhanudin dan Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar dan jajarannya, melakukan kunjungan ke Desa Gantung,.

Kunjungan ini dalam rangka peninjauan lokasi redistribusi tanah tahun 2021 berupa sawah, sekaligus pelaksanaan penataan akses. Penataan tersebut berupa penyerahan bantuan secara simbolis dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, meliputi benih padi, pupuk, dan insektisida, kepada Gabungan Kelompok Tani di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kesempatan dan memiliki kewenangan untuk membangun para petani. “Petani ini sudah bekerja keras bertahan dari segala gempuran kebutuhan dan memang perlu waktu. Namun, kalau memang belum bisa menaikkan pendapatan mereka, setidaknya kita bisa kurangin pengeluaran mereka dengan memberikan sejumlah bantuan,” tutur Surya Tjandra melalui keterangan pers, Senin (11/10)

Surya Tjandra melanjutkan bahwa kewenangan Kementerian ATR/BPN adalah memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat, sebagai jaminan hukum agar para petani terhindar dari gangguan pihak pelaku usaha akan tanah mereka. “Sekarang pemerintah hadir langsung, kita mau bersama-sama membereskan ini. Jadi mudah-mudahan ada keseimbangan karena kita sama-sama butuh,” ucapnya.

Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa lahan sawah di Desa Gantung masuk ke dalam lahan baku sawah yang tidak bisa beralih fungsi. Oleh sebab itu, menurutnya jika ada perubahan fungsi dari lahan sawah ke lahan tambang, dapat dikendalikan melalui kewenangan pengendalian tata ruang.

“Lahan baku sawah ya fungsinya harus sawah. Ada fungsi tata ruang yang tidak bisa berubah begitu saja dan ini yang perlu kita sepakati. Namun harapannya semua bisa diselesaikan secara baik dan kita mulai menghargai. Langkah pertama kita berikan hak dulu kepastiannya, nanti bersama dengan teman-teman Gapoktan kita coba melangkah,” kata Surya Tjandra.

Dengan ditetapkannya lahan baku sawah di Desa Gantung, Wamen ATR/Waka BPN menegaskan agar para petani tidak perlu khawatir bahwa lahan yang digarap menjadi berubah fungsi. “Petani tidak usah khawatir, yang kita butuhkan petani terus jadi petani, jangan tergoda alih profesi,” pungkas Surya Tjandra.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung, Oloan Sitorus, menerangkan bahwa target redistribusi tanah di Belitung Timur sejumlah 3.791 bidang, salah satunya di Desa Gantung yang menjadi bagian lumbung padi di Indonesia.

Tahun ini kita berhasil menargetkan Desa Gantung menjadi subjek redistribusi tanah. Guna improvisasi pelaksanaan, bisasanya aset dulu baru akses. Namun di desa ini, akses dulu berupa bantuan pokok yang hari ini diserahkan langsung oleh Pak Wamaen, baru nanti kita legalisasi asetnya,” ujar Oloan Sitorus.

Belitung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri kegiatan Pembukaan Musyawarah Nasional II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo). Ia sekaligus menjadi pembicara kunci pada kegiatan yang mengusung tema “Membangun Indonesia dari Pinggiran”. Pembukaan Munas II ini diselenggarakan di Pendopo Pantai Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Jumat (08/10/2021) kemarin.

Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ketika kita melakukan negosiasi wilayah dengan negara tetangga, harus bisa menunjukkan bukti bahwa memang Indonesia ada di situ. Salah satu buktinya adalah dikeluarkannya sertipikat resmi dan yang mengeluarkan sertipikat hak atas tanah itu, kami dari Kementerian ATR/BPN,” ujar Surya Tjandra melalui keterangan pers, Senin (11/10)

Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN menceritakan pengalamannya di hadapan peserta Munas II Aspeksindo terkait kunjungannya ke beberapa pulau terluar dan wilayah pesisir. Mulai dari Pulau Karang Unarang di Kalimantan Utara, Pulau Pelampong di Kepulauan Riau, Pulau Mengkudu di Nusa Tenggara Timur, hingga Kampung Enggros di Jayapura, Papua.

“Jadi kita punya tantangan bagaimana bertemu dua rezim, yang satu rezim izin, satu lagi rezim hak. Ini persoalan kita, bukan persoalan luar negeri dan kita tuntaskan satu per satu. Jadi kebayang kerumitan birokrasi kita, bagaimana ego sektoral itu membuat peluang ini hilang. Bukan cuma peluang, tapi kita bisa kehilangan pulau cuma karena adanya ego sektoral. Jadi saya keliling ke sana ke sini hanya untuk mempercepat pengurangan ego sektoral dan memberikan hak kepada pulau terluar. Paling tidak kita sudah mulai bergerak ke arah situ,” jelas Surya Tjandra.

Wamen ATR/Waka BPN melanjutkan, dengan berkeliling ke pulau kecil terluar di Indonesia dan wilayah pesisir, ia menyimpulkan bahwa Indonesia tidak boleh lagi memunggungi laut. Ia berharap melalui forum Aspeksindo, di samping membangun ekonomi Indonesia melalui pinggiran, juga dapat mewujudkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia adalah poros maritim dunia.

Pada kesempatan ini juga, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan tantangan utama yang sekaligus menjadi peluang bagi pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar. “Di sana ada persoalan antara kolektivitas dan individualitas. Masyarakat kolektif, haknya bagaimana? Apakah kita kasih kolektif atau individu? Ini terkait dengan kepastian hak, butuh keseimbangan yang tepat dan Ibu Bapak di sini yang paling paham di daerahnya, pasnya seperti apa,” ucap Surya Tjandra.

Tantangan lainnya adalah rezim hukum yang mengatur berbeda-beda. Menurut Surya Tjandra memang hal ini adalah persoalan yang membuat kerumitan sektoral dan ego-ego sektoral sehingga jadi penghambat pembangunan yang sedang dikerjakan. Dari terhambatnya pembangunan itulah, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan absolut dan struktural masyarakat di wilayah pesisir dan pulau terluar.

Kemudian yang menjadi krusial, serta merupakan tantangan terakhir bagi pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar menurut Wamen ATR/Waka BPN ialah ketertarikan investasi yang semakin kuat ke daerah pesisir. Dalam hal ini menurutnya, di satu sisi menjadi peluang bagi investasi. Namun di sisi lain, jangan sampai masyarakat pesisir kehilangan gaya hidupnya, hanya karena pemerintah belum siap memberikan hak kepada mereka, menjamin masyarakat pesisir tinggal di wilayahnya.

“Nah hal-hal ini yang rasanya barangkali saya berharap mudah-mudahan Aspeksindo bisa memikirkan dengan sangat serius pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar di wilayah masing-masing anggota Aspeksindo. Kalau memang ada rencana dan strategi, Kementerian ATR/BPN siap membantu karena kita mau bersama-sama mengembalikan kejayaan nusantara ini yang aslinya seperti kata Bung Karno bahwa kita ini bangsa pelaut,” pungkas Surya Tjandra.

Belitung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung, Oloan Sitorus, beserta jajaran dan Bupati Belitung, Sahani Saleh, menyerahkan 57 Sertipikat Tanah hasil dari program Redistribusi Tanah di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Jumat (08/10/2021). Sertipikat Tanah diserahkan langsung secara simbolis kepada 10 penerima.

Seusai menyerahkan Sertipikat Tanah kepada masyarakat perwakilan, dalam sambutannya Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa Sertipikat Tanah adalah bukti kehadiran pemerintah untuk masyarakat agar menjamin kepastian hukum atas tanah masyarakat.

“Warga Desa Terong ini saksi besar perubahan bangsa. Program pendaftaran tanah adalah program raksasa, diperkirakan 126 juta bidang tanah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dari pulau terluar di Miangas sampai Rote semua ada program ini,” tutur Surya Tjandra.

Seperti diketahui, legalisasi aset yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN ditargetkan akan selesai pada tahun 2025. Melalui legalitas tanah yang dimiliki masyarakat, Surya Tjandra berharap agar masyarakat bisa memaksimalkan manfaat tanahnya dengan baik.

“Kita perlu masyarakat mendapat kepastian hak supaya masyarakat mau menginvestasikan dan merawat tanahnya,” imbuhnya

Dalam kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN menunjukkan kepada masyarakat bahwa Sertipikat Tanah yang diserahkan merupakan hasil kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini semua bukan hasil kerja saya, tapi teman-teman BPN di daerah sini. Tentu juga dengan dukungan yang kuat dari Pak Bupati dan jajaran pemerintah daerah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bangun Belitung. Artinya kalau Belitung maju, Bangka Belitung juga maju, dan kalau Bangka Belitung maju menandakan Indonesia maju,” tutur Surya Tjandra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung melaporkan bahwa target Redistribusi Tanah keseluruhan di Kabupaten Belitung sebanyak 10.750 bidang dan telah terealisasi 100%. Terkhusus di wilayah Desa Terong, dari target 2.000 bidang tanah, juga telah terealisasi 100%.

“Sebelumnya kami telah menyerahkan 76 Sertipikat Tanah dari hasil Redistribusi Tanah kepada masyarakat. Hari ini karena hanya diwakilkan beberapa masyarakat, maka hanya 57 yang dapat diserahkan langsung,” kata Oloan Sitorus.

Bupati Bengkulu yang juga turut menyerahkan Sertipikat Tanah secara langsung mengingatkan kepada masyarakat Desa Terong bahwa sebagai warga negara yang telah menerima haknya maka harus juga melaksanakan kewajiban, dalam hal ini membayar pajak atas kepemilikan tanah.

“Saya ingatkan kepada masyarakat untuk membayar PBB karena ada hak, ada kewajiban sebagai warga negara. Saya yakin masyarakat di sini sudah paham betul dengan kewajiban mereka karena ujungnya untuk pembangunan di wilayah Desa Terong,” jelas Sahani Saleh.

Dalam kegiatan ini, berlangsung juga dialog antara masyarakat Desa Terong dengan Wamen ATR/Waka BPN. Sumarti (56) seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanah seluas 843 meter persegi, mengaku bangga sekali karena sudah banyak kemajuan di desanya, salah satunya terbukti dengan pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah di desa tempatnya tinggal.

“Dengan adanya sertipikat kita merasa tenang, kita punya bukti hukum. Dengan bukti hukum ini kita bisa dengan tenang mendirikan home stay untuk mendukung wisata di Belitung,” ujar Sumarti.

Sebagai penutup dialog, Suparman (48) seorang penerima Sertipikat Tanah juga berkesempatan mengungkapkan rasa senangnya secara langsung di hadapan Wamen ATR/Waka BPN.

“Saya merasa sangat senang atas sertipikat yang diberikan oleh pemerintah. Rencananya sertipikat ini akan dibuat kolam ikan karena hasil ikan air tawar pasarnya terbuka. Kebetulan dengan adanya tanah ini akan saya usahakan maksimal. Saya ini petani kecil. Sertipikat ini bisa menambah modal dari pinjaman perbankan, satu-satunya harta yang sangat berarti untuk saya,” tutur Suparman dengan haru.

Sebagai informasi, mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Bangka Belitung, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung, Oloan Sitorus, beserta jajaran meninjau lokasi eks tambang di Desa Air Saga yang berada di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Maksud dari kunjungannya di sini ialah dalam rangka mendorong pelaksanaan Reforma Agraria di kawasan bekas tambang.