Sumba Timur – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat memperhatikan pembangunan di pulau-pulau terluar yang menjadi wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara lain. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Mengkudu dan Pulau Salura di perbatasan Australia yang terletak di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (18/09/2021).

Ia mengatakan, kunjungan ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa negara atau pemerintah hadir serta memberi perhatian kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. “Ini merupakan satu dari 111 pagar pulau terluar NKRI. Dengan coba kita klaim pulau di sini kita harapkan dapat ada zona ekonomi eksklusif serta menguntungkan nelayan kita,” kata Surya Tjandra di Pulau Mengkudu.

Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan Kementerian ATR/BPN bertugas untuk melegalisasi aset di pulau terluar selain menjadi bukti hadirnya negara juga dapat meningkatkan nilai perekonomian setelah legalisasi. “Ini merupakan pulau kecil terluar yang strategis dari sisi pertanahan dan keamanan dan sudah ada mercusuarnya. Tugasnya memberikan arah dan menjadikan bukti NKRI hadir di sini. Kementerian ATR/BPN bertugas untuk mendata, melegalisasi sebagai aset negara. Tantangan berikut kita coba pikirkan bagaimana pulau di sini bisa ada pemanfaatan setelah legalisasi supaya ada nilai ekonomis lebih,” ujarnya.

Wamen ATR/Waka BPN yang berkesempatan berdialog dengan masyarakat di Pulau Salura mengucapkan terima kasih karena telah berkontribusi memelihara pertahanan dan keamanan NKRI dengan cara memelihara wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN perlu bertanggung jawab untuk membantu masyarakat setempat. “BPN akan coba masuk lagi tahun depan, kita ukur lagi, kita bereskan dan kasih sertipikat. Biar ibu/bapak resmi sekarang pulaunya itu lengkap,” kata Surya Tjandra.

“Dengan demikian mudah-mudahan program-program pembangunan, upaya-upaya yang bisa ibu/bapak lakukan apakah itu warisan, apakah mau diajukan ke bank sudah dimungkinkan. Kami juga akan sampaikan kepada kementerian terkait untuk membantu kebutuhan pulau ini. Karena itu nilai strategis ya, pertahanan keamanan ini menentukan nasib Indonesia. Pulau Mengkudu itu jarak kekuasaan wilayah kita. Barangkali nanti akan dikelola pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo menegaskan bahwa sebagai bukti negara hadir di pintu masuk NKRI, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan digencarkan di Pulau Salura. Dengan demikian, di tahun 2022, Pulau Salura ditargetkan menjadi pulau lengkap. Ia pun meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Eksam Sodak yang turut hadir beserta jajaran untuk membantu masyarakat dan mencapai target tersebut.

“Sertipikat tanah yang sudah terdaftar itu 240 bidang. Saya sampaikan kepada Pak Kakantah, tahun depan masuk lagi di sini untuk pulau lengkap. Jadi nanti bapak/ibu, Pak Kakantah, ini jadi catatan, yang masih sisa belum terdaftar agar secepatnya untuk disertipikasi. Karena itu adalah bukti negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi bapak/ibu. Saya dorong untuk secepatnya pulau lengkap,” tegas Kakanwil BPN Provinsi NTT. (YS/JR)

Pewarta : Agung Nugroho

Eranasional.com – Jajaran Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Selasa (21/09/2021) bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI.

Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan permasalahan tata ruang dan agraria di daerah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkata bahwa persoalan tata ruang dan agraria memang telah menjadi fokus pemerintah. Ia berkata bahwa berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menyelesaikan persoalan pertanahan agar penataan aset lebih tertata dan kepemilikan tanah menjadi lebih berkeadilan.

“Selama ini ada hambatan berupa regulasi. Namun, saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) telah membuka yang terkunci, beberapa kebijakan yang tumpang tindih,” ujar Sofyan A. Djalil.

Terkait Reforma Agraria, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa esensinya adalah melakukan penataan aset yang berkeadilan serta penataan akses berupa pemberdayaan tanah sehingga menghasilkan manfaat kepada masyarakat.

“Kita tak hanya memberikan hak atas tanah namun juga memberikan pendampingan sehingga tanah yang diberikan menjadi lebih optimum yang bertujuan sebagai kemakmuran rakyat,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian ATR/BPN tahun 2015-2019 dan 2020-2024, Sofyan A. Djalil berkata bahwa Kementerian ATR/BPN telah mencapai target beberapa program strategis.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melampaui target awal 3,9 juta hektare bidang tanah dengan capaian sebesar 6,88 juta hektare atau setara dengan 176,41% capaian.

Sama halnya dengan redistribusi tanah, capaian yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam hal redistribusi tanah eks HGU, tanah telantar dan tanah negara lainnya mencapai 256,72%.

“Terkait penataan aset tanah transmigrasi dan redistribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan sudah beberapa dicapai. Banyak tanah transmigran yang dahulu belum mendapat sertipikat tanah, namun statusnya kawasan hutan yang belum dilepaskan hanya sudah menjadi pemukiman. Ini sudah masuk kewenangan KLHK, semoga dengan adanya UUCK bisa berjalan lebih lancar,” terangnya.

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil terus mendorong peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya menyukseskan kebijakan Reforma Agraria dan penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah.

“GTRA itu sifatnya kelembagaan, dari GTRA Pusat dengan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketua GTRA Pusat, menuju ke GTRA Provinsi dengan Gubernur sebagai Ketua dan GTRA Kabupaten/Kota dengan Bupati/Wali Kota sebagai Ketua,” ujarnya.

Sebagai kesimpulan, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan dengan memperhatikan tanah ulayat dan tanah masyarakat.

Tak hanya itu, Komite I DPD RI juga mengimbau agar Kementerian ATR/BPN dapat mengoptimalkan peran GTRA agar penyelesaian persoalan pertanahan di daerah dapat berjalan dengan baik serta melakukan evaluasi HGU, HGB dan HPL yang tumpang tindih.

Turut hadir dalam Rapat Kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B Agus Widjayanto dan seluruh anggota Komite I DPD RI. (AR/RH/FM)

Pewarta : Agung Nugroho

Manggarai Barat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat dan menyelesaikan permasalahan pertanahan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kawasan Super Prioritas Nasional tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dalam rangka mengetahui permasalahan pertanahan di kawasan tersebut serta mendapatkan solusi atas masalah yang ada.

Surya Tjandra dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat memberi pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat.

Ia mengatakan, Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat sudah luar biasa dalam upaya menangani konflik pertanahan, maka dari itu ia akan mempersiapkan strategi untuk mempercepat serta mengatasi permasalahan yang ada.

“Kita sedang siapkan roadmap, strategi penyelesaian konflik di sini, kemudian termasuk juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum dan semua harus terlibat. Peran Kementerian ATR/BPN di sini harus fleksibel dan bisa mencari ruang mana yang bisa dimediasikan dan mana yang masuk jalur hukum sehingga peluang-peluang itu kita gali bersama. Langkah berikut nanti kita akan piloting bagaimana kita bereskan sengketa konflik yang konkret,” kata Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra dalam pengarahan di Kantah Kab. Manggarai, Selasa (14/09/2021).

Lebih lanjut Surya Tjandra menuturkan dalam mengatasi masalah pertanahan yang ada di Kab. Manggarai Barat ini diperlukan integritas di setiap individu jajaran insan Kementerian ATR/BPN.

“Dibutuhkan perjuangan keras dan setidaknya ada tiga hal yang perlu dimiliki yakni intelegensi, energi dan integritas. Kenapa integritas penting, karena tidak ada sekolahnya. Itu merupakan pilihan masing-masing dan perlu menjaga integritas khususnya di Kab. Manggarai Barat ini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo berkata karena Kab. Manggarai Barat ini terdapat kegiatan PSN (Program Strategis Nasional) maka dari itu jajaran Kementerian ATR/BPN di Provinsi NTT terus melakukan perbaikan dan koordinasi atas permasalahan yang ada.

“Tipologi kasus di sini cukup besar, tipologi tumpang tindih besar karena terjadi di pekerjaan masa lalu yang melebihi update data dan ini menjadi perhatian untuk melakukan koordinasi data dalam rangka peningkatan kualitas data yang dapat kita manfaatkan sehubungan dengan pelayanan kita yang sudah berbasis elektronik,” imbuhnya.

Kakanwil BPN Provinsi NTT juga memberikan pesan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

“Tuntuan pelayanan tinggi di sini, tidak sedikit, permasalahan sangat tinggi sehingga perlu ekstra hati-hati. Kenapa itu perlu? Supaya jangan sampai kita menimbulkan permasalahan baru di atas hak, saya ingatkan untuk lebih teliti,” pesannya.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Budi Hartanto mengatakan upaya mengatasi permasalahan pertanahan yang ada di sini terus dilaksanakan. Agar permasalahan yang ada di Kab. Manggarai Barat ini cepat terselesaikan, salah satunya dengan mendaftarkan bidang tanah dengan PTSL. “Alhamdulilah target PTSL dan pengukuran sebanyak 2.520 bidang tahun ini sudah terealisasi 100%,” pungkasnya.

Penulis : Agung Nugroho