Meski kobaran api di permukaan tampak mereda, ancaman bara api yang membara di bawah tumpukan sampah masih berpotensi menyala kembali.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) langsung bergerak cepat dengan menyiapkan bantuan peralatan pemadam khusus. Alat ini dirancang untuk dapat menembus dan menjangkau sumber titik api di lapisan dalam timbunan sampah.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono, memastikan bantuan darurat tersebut akan segera dikirim. Kepastian ini disampaikan Diaz usai meninjau langsung lokasi TPA Degayu pada Senin (2/11/2026) sore.

Sejumlah armada dan peralatan yang disiapkan mencakup selang pemadam, pompa jinjing, pompa air, hazmat, serta alat pemadam berteknologi injeksi. Seluruh paket bantuan tersebut dijadwalkan tiba di lokasi pada Selasa (3/11/2026).

Diaz menerangkan bahwa penanganan kebakaran TPA memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan musibah kebakaran di lahan gambut. Api yang terlihat sudah padam di bagian atas belum tentu sepenuhnya mati karena bara masih menjalar di bagian dalam.

“Pemadaman TPA seperti ini secara teknis mirip penanganan kebakaran lahan gambut. Meskipun bagian atas terlihat padam, di bawahnya masih ada api sehingga perlu alat khusus yang bisa menyuntikkan air ke bagian dalam,” terangnya kepada awak media.

Ia menambahkan, sistem pemadam injeksi menjadi kunci utama untuk menjangkau bara api yang tersembunyi. Dengan teknologi ini, proses pemadaman diyakini jauh lebih maksimal sekaligus mencegah munculnya titik api baru.

“Kita sangat menyayangkan kejadian ini dan saat ini fokus penanganan dahulu. Kami bantu beberapa unit alat pemadam, termasuk selang, pompa jinjing, dan alat pemadam injeksi bawah timbunan,” tegasnya.

Selain menyerahkan bantuan fisik, Wamen LH juga menggelar koordinasi bersama Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, terkait penataan sampah.

Tiga fokus utamanya yakni implementasi SE Menteri LH No. 11/2026, penyelesaian sanksi administratif, dan penyusunan peta jalan (road map) daerah.

Langkah penyusunan road map ini dinilai krusial untuk mendukung target nasional pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 mendatang. Target tersebut sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

“Kami berikan pendampingan kepada Pemkot Pekalongan agar memiliki road map yang jelas. Harapannya, sinergi pusat dan daerah makin kuat sehingga Kota Pekalongan lebih bersih, indah, dan sehat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf) menegaskan bahwa Pemkot terus memangkas volume sampah masuk TPA. Salah satu strategi andalannya adalah mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R).

Menurut Aaf, pengoperasian TPS-3R sejauh ini terbukti ampuh menekan volume buangan sampah hingga 50 sampai 60 persen. Skema pengelolaan berbasis warga ini akan terus digenjot agar beban penampungan TPA Degayu berkurang drastis.

“Alhamdulillah, melalui TPS-3R sampah terkelola yang tidak masuk TPA sudah berkurang sekitar 50 sampai 60 persen. Ini akan terus kita maksimalkan,” ungkap Aaf.

Mengenai upaya pemadaman di lapangan, Aaf memaparkan bahwa seluruh unsur gabungan telah diterjunkan secara masif. Personel yang terlibat meliputi tim Damkar, TNI, Polri, BPBD, hingga gabungan relawan bencana.

Ia menyambut baik pasokan peralatan injeksi dari Kementerian LH yang diprediksi dapat menghentikan bara api di kedalaman TPA. Dukungan penuh pusat ini diharapkan menjadi momentum evaluasi agar musibah serupa tidak terulang di masa depan.

“Seluruh tim sudah turun membantu penanganan. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Wamen, khususnya pemadam sistem injeksi, kebakaran TPA ini bisa segera teratasi sepenuhnya,” pungkas Aaf. (em-aha)

Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY dalam kegiatan Town Hall Meeting di Ecopark Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RTHB sebagai infrastruktur transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045. Lebih detail lagi kita bisa liat disini tadi, kalau kita liat proporsinya maka kita fokus disini. Prinsipnya tentu non regression, yang sudah menjadi RTHB jangan sampai mundur menjadi tidak lagi ruang terbuka,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menyatakan bahwa mandat hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, target mutlak adalah 30 persen dari wilayah kota harus merupakan ruang terbuka.

Lebih lanjut Menko AHY menyerukan kepada Wali Kota, mari evaluasi, kontemplasi apakah ini bukan tanggung jawab satu generasi, ini tanggung jawab lintas generasi, lintas kepemimpinan, dan lintas pemerintah.

“Urgensi dari pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Biru. Yang kedua, mari kita teliti kembali apa yang menjadi mandat atau dasar kebijakan RTHB ini. Lalu arah kebijakan menjawab tantangan yang ada. Bagaimana kita mengembangkan RTHB ini ke depan bersama-sama. Kita mulai dari urgensi, selalu ada dorongan untuk berbuat lebih baik, mewujudkan sesuatu yang lebih baik,” ucap Menko AHY dalam sambutannya di Jakarta, Jumat.

Menko AHY menyatakan bahwa mandat hukum sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, target mutlak adalah 30 persen dari wilayah kota harus merupakan ruang terbuka.

“Jadi kita disini berupaya untuk bisa memenuhi Undang-Undang yang tidak mudah untuk kita capai, 30 persen, 10 persen privat, 20 persen publik,” sambung Menko AHY.

“Mandat dan dasar kebijakan RTHB. Bagi yang belum sangat menguasai, mari kita ingat di sini, komitmen global, kita tentu sebagai bangsa yang bertanggung jawab untuk dunia, kita juga ingin menjalankan agenda Sustainable Development Goals (SDG),” ujar Menko AHY.