Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Penyerahan Penghargaan AFEO Honorary Fellow kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, yang diselenggarakan oleh ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan internasional atas kontribusi dalam pengembangan ekosistem keteknikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan teknokratis yang matang serta dukungan tenaga kerja terampil, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, lanjut kata dia, penguatan standar kompetensi, sertifikasi profesi, dan etika kerja menjadi prasyarat utama.

“Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan transformasi pembangunan nasional. Namun, tanpa SDM yang kompeten, profesional, dan berstandar global, pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal,” ujar Menko AHY.

Menko AHY juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, atas penganugerahan AFEO Honorary Fellow. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran kepemimpinan di sektor ketenagakerjaan dalam mendukung pembangunan nasional.

“Selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, atas penganugerahan AFEO Honorary Fellow ini, sebagai cerminan kepercayaan komunitas teknik regional terhadap kepemimpinan dan kiprah beliau,” tutur Menko AHY.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, menyampaikan bahwa penghargaan AFEO Honorary Fellow selaras dengan agenda Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berdaya saing.

“Kementerian Ketenagakerjaan ini menjadi a nice place to grow. Semangat kami adalah memastikan seluruh insan Kemnaker mendapatkan akses, kesempatan, dan dukungan untuk tumbuh dan berkembang,” tegas Menteri Ketenagakerjaan.

Menko AHY menambahkan bahwa pembangunan SDM berbasis science, technology, engineering, and mathematics (STEM) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan arahan Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Ya, penyidik menemukan empat handphone di plafon rumah yang bersangkutan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

Empat ponsel itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). KPK tidak tahu alasan ponsel itu berada di plafon rumah.

“Nanti kami akan tanyakan tentunya ya, dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphone-nya di plafon,” ucap Budi.

Selain ponsel, KPK menyita Mobil Alphard di rumah Noel. Mobil dan ponsel itu sudah dibawa ke Markas KPK, hari ini.

“Kita akan melihat informasi-informasi dalam barang bukti elektronik tersebut yang tentu akan menjadi petunjuk, akan menjadi barang bukti bagi penyidik untuk mengungkap perkara ini,” ujar Budi.

Yasierli meminta seluruh pihak menunggu perkembangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam.

“Tunggu nanti, saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya. Sehingga dari situ nanti kita lihat. Dan tadi saya sampaikan, kita tunggu dan ini harus kita hormati proses itu,” kata Menaker Yasierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (21/8).

“Ya kita lihat aja nanti. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati,” tambahnya.

Yasierli mengakui kasus yang menimpa Noel menjadi pukulan berat bagi dirinya maupun keluarga besar Kemnaker.

Pasalnya, dalam 10 bulan terakhir, ia fokus melakukan pembenahan internal kementerian, khususnya dalam hal integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden, Yasierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif.

Seluruh pejabat Kemnaker, kata dia, telah diwajibkan menandatangani pakta integritas, termasuk kesediaan untuk dicopot jika terbukti melakukan korupsi.

“Untuk sertifikasi K3, kami bahkan sudah melaksanakan pakta integritas dengan hampir seribu perusahaan jasa K3 di Indonesia. Tujuannya agar tidak ada praktik suap, pemerasan, ataupun gratifikasi. Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan bila menemukan indikasi praktik tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Kemnaker juga melakukan rotasi pegawai yang telah menjabat lebih dari empat tahun di satu posisi, memperbaiki proses layanan agar lebih transparan dan akuntabel, hingga merevisi sejumlah regulasi terkait pelayanan K3.

Yasierli menekankan peristiwa hukum yang melibatkan Noel harus dijadikan pembelajaran bersama agar tidak ada lagi pegawai Kemnaker yang terjerat praktik korupsi.

“Tentu semua harus berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita peraduga tidak bersalah dulu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kemnaker akan terus memperkuat pengawasan serta memperbaiki layanan di sektor ketenagakerjaan, terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang masih membutuhkan percepatan untuk menekan angka kecelakaan kerja. []

Penangkapan Noel dibenarkan pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.

“Benar,” kata Fitroh kepada media.

Dia membenarkan Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Namun, dia belum merinci pihak lain yang terjaring OTT selain Noel.

“Ya (OTT)” pungkasnya.

Dia berujar, salah satu alasanya banyak WNI yang bekerja di sektor ilegal seperti judi online (judol). Tak hanya itu, ia juga khawatir organ WNI dicuri dan diperjual-belikan.

“Itu imbauan secara moral benar. Karena kenapa? Yang kita takutkan kawan-kawan yang bekerja di Kamboja itu menjadi apa? Operator judi, scamming,” kata dia di Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2025).

“Kalau enggak, mereka diambil ginjal, dicuri organ tubuhnya. Apa yang dilakukan Pak Karding itu benar secara moral. Dan betul saja kita dukung,” imbuh dia.

Sebelumnya, Karding melarang WNI bekerja di sana karena adanya risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Saya kalau selalu bilang sebaiknya untuk Myanmar, Kamboja, Thailand itu jangan ada yang berangkat kalau untuk bekerja karena pasti kecenderungan kena TPPO,” jelas Karding di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Dia menambahkan, sampai sekarang Indonesia tak memiliki perjanjian penempatan kerja dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut.

“Sebenarnya negara belum punya kesepakatan penempatan dengan beberapa negara ini. Jadi sementara kalau saya boleh melarang, saya larang,” ucap Karding.

Komentar Karding disampaikan setelah pada Maret 2025 lalu, pemerintah memulangkan lebih dari 400 WNI yang bekerja di Myanmar. Mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar.

Keterangan Kemlu RI para WNI itu dieksploitasi untuk bekerja di bisnis penipuan daring (online scam).