Menurutnya, kebersamaan tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga bagi para pemimpin, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik saat ini.

“Secara nasional, banyak tantangan kita, tapi yakinlah bila dengan kebersamaan kita, dengan tradisi kita menguatkan kebersamaan, maka kita akan bisa melewati semua,” katanya kepada awak media usai menunaikan salat Idulfitri di Taman Reinwardt, Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2026).

Bima juga mengapresiasi kebersamaan yang terus dijaga para pimpinan, khususnya di Kota Bogor, melalui sinergi antara ulama dan umara.

Ia juga menyoroti suasana khas Bogor yang sejuk serta masyarakatnya yang guyub sebagai kekuatan sosial yang perlu terus dirawat. Kebersamaan tersebut menjadi energi positif untuk menjawab berbagai tantangan ke depan.

Ia menyebut, makna Idulfitri yang paling utama adalah kembali ke fitrah. Selama bulan Ramadan, umat Islam telah ditempa melalui berbagai ujian untuk kemudian bertekad menjadi pribadi yang lebih baik.

Hal tersebut juga menjadi pengingat bagi para pemimpin untuk terus berikhtiar memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

“Kita menyadari jati diri kita sebagai manusia yang serbakekurangan. Kita berusaha untuk selalu menjadi lebih baik,” tambahnya.

Bima menambahkan, pemerintah terus berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat.

Meski tidak semua persoalan dapat dituntaskan dalam waktu singkat, ia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk bekerja secara optimal.

“Untuk bisa bekerja keras menunaikan semua harapan dari warga,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Bima dalam acara Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 terkait Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendorong Daya Saing yang Berkelanjutan dan Inklusif di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Bima mengatakan bahwa inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus mengoptimalkan bonus demografi.

Ia optimistis, meskipun masih banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, penguatan ekosistem inovasi dapat membuka ruang-ruang pertumbuhan baru dan mendorong kemajuan daerah.

“Tugas kita sekalian adalah membangun ekosistem inovasi. Kepala daerah berganti, bupati pensiun, gubernur selesai, tapi inovasi sudah menjadi bagian dari kelembagaan atau terbangunnya ekosistem inovasi. Bicara ekosistem inovasi di situ ada riset, di situ ada regulasi, di situ ada pelembagaan, di situ ada aktor-aktor dan di situ ada pendanaan,” katanya.

Bima menyayangkan apabila inovasi hanya dijalankan demi meraih penghargaan tanpa memperhatikan kesinambungan program.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melampaui pola kolaborasi biasa dan beralih ke pendekatan co-creation, di mana seluruh pemangku kepentingan terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Ia lantas mendorong pembentukan “Rumah Inovasi Daerah” sebagai ruang bagi kampus, komunitas, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta dinas terkait untuk menciptakan solusi nyata bagi masyarakat.

“Inovasi bukan gimmick. Inovasi adalah fokus pada solusi. Inovasi harus ada nilai tambah. Inovasi harus terintegrasi pada sistem, bukan tempelan saja. Inovasi memberikan manfaat,” ujarnya.

Sebagai Langkah Konkret

Sebagai langkah konkret, Bima mengusulkan sejumlah terobosan yang dapat diimplementasikan para pihak.

“Upaya tersebut antara lain membangun blended finance untuk mendanai riset daerah, jalur fast track adopsi teknologi, hingga menjadikan inovasi sebagai indikator kinerja utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Bima.

Ia berharap BRIDA dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat berperan aktif sebagai driving force dalam memperkuat ekosistem riset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inovasi yang melembaga merupakan mesin pertumbuhan yang tidak boleh padam meskipun kepemimpinan berganti.

Bima mengingatkan para kepala daerah agar menjadikan berbagai indeks, termasuk IDSD, sebagai stimulan kebijakan yang nyata, bukan sekadar beban administratif.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, memastikan para kepala daerah terus bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.

Bima menjelaskan, terdapat 17 peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung MBG, di antaranya penguatan ekosistem, keamanan pangan, pendataan penerima manfaat, serta edukasi dan pemantauan kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

“MBG ini didesain bukan hanya untuk fokus pada kesehatan, tetapi juga pemberdayaan perekonomian dan pendidikan. Nah, karena itu Kemendagri fokusnya adalah untuk memastikan agar Bapak-Ibu, para kepala daerah semua ini terus bersinergi,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Kamis (19/2/2026).

Ia mengungkapkan, Kemendagri saat ini tengah memfinalisasi Surat Edaran (SE) sebagai pedoman teknis bagi kepala daerah untuk menjalankan peran Pemda secara lebih terstruktur dan terukur. SE ini juga dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antarkementerian/lembaga serta mendorong keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu yang ditekankan, SE tersebut akan mengatur penguatan Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

“Agar juga Dinas atau OPD yang lain bisa dilibatkan di sini. Bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga [lembaga] ketahanan pangan, dan juga berkoordinasi dengan BPOM. Jadi Surat Edaran dari Pak Mendagri ini nanti akan fokus pertama ke SLHS yang lebih detail, yang kedua adalah penguatan rantai pasok,” tegasnya.

Kemendagri Dorong OPD

Bima menegaskan, Kemendagri mendorong keterlibatan OPD terkait, sektor swasta, masyarakat, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar pasokan bahan pangan bagi MBG terjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya.

Dalam aspek kesehatan, Bima juga menekankan pentingnya pemantauan status gizi anak secara rutin. Ia mendorong agar mekanisme teknis pemantauan dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan sehingga evaluasi dapat dilakukan secara berkala.

“Kita harus pikirkan mekanisme teknisnya, apakah di BGN, apakah di Dinas Kesehatan, atau masuk dalam cek kesehatan gratis tadi. Jadi setiap tiga bulan itu kita bisa pantau anak-anak kita,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kemendagri memastikan dukungan perencanaan dan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan target MBG. Hal tersebut telah diakomodasi melalui pengaturan nomenklatur subkegiatan dan kode akun.

“Jadi semuanya kita pastikan sinkron antara target di tata kelola MBG ini, dan juga siklus perencanaan APBD-nya, nomenklaturnya, kode akunnya, dan lain-lain,” tuturnya.

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menutup Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Angkatan I, II, dan III di Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional APDN, Kemang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026).

Ia mengungkapkan, posisi strategis Damkar bahkan tercermin dalam cara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menampilkan diri di ruang publik nasional. Pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun lalu, Kemendagri secara khusus menonjolkan mobil pemadam kebakaran dalam pawai kementerian.

“Karena Pak Menteri yakin, kami yakin, yang paling lekat dengan Kemendagri adalah Pemadam Kebakaran,” ujar Bima.

Di mata masyarakat, lanjutnya, Damkar tidak hanya hadir saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam berbagai persoalan sehari-hari yang membutuhkan pertolongan cepat dan nyata. Inilah yang membuat Damkar memiliki tingkat kepercayaan serta kedekatan yang sangat tinggi dengan warga.

“Damkar hari ini telah menjadi kebanggaan seluruh pemerintahan daerah di Indonesia,” tegasnya.

Bima menilai, besarnya kepercayaan publik tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa profesionalisme Damkar bertumpu pada tiga hal utama, yakni kompetensi personel, ketangguhan mental, dan kecukupan sarana prasarana.

“Kepercayaan tadi harus terus diimbangi dengan kualitas yang terus meningkat,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemendagri, menurut Bima, telah menyiapkan penguatan dukungan anggaran, baik untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran maupun melalui insentif fiskal bagi daerah yang memiliki kinerja Damkar yang baik.

“Ada dana insentif fiskal daerah yang akan digelontorkan bagi daerah-daerah yang memiliki kinerja yang sangat baik untuk Dinas Pemadam Kebakaran,” tandasnya.

Melalui pendidikan dan pelatihan dasar yang baru saja ditutup tersebut, Bima berharap para peserta mampu menjadi personel Damkar yang lebih profesional, berani, dan siap mengemban kepercayaan publik sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah daerah (Pemda).

Hal tersebut disampaikan Wamendagri Bima saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bima mengatakan, langkah tersebut penting agar seluruh intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan mempercepat proses rehabilitasi maupun rekonstruksi di daerah terdampak.

Lanjut Bima menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan dialog langsung dengan berbagai daerah terdampak bencana.

“Dari hasil peninjauan lapangan tersebut, pemerintah memperoleh gambaran bahwa penanganan pascabencana kali ini harus berbasis perencanaan yang menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Karena itu, kualitas data yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda) menjadi kunci utama,” ujar dia.

Ia mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh daerah di ketiga provinsi, baik yang terdampak bencana langsung maupun tidak. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang meluas di berbagai wilayah.

Pemerintah Dorong Penyaluran TKD

Pemerintah mendorong penyaluran TKD dilakukan di awal tahun untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Ia berharap, daerah yang menerima relaksasi TKD tetap memprioritaskan penggunaannya bagi penanganan bencana dan mendukung daerah terdampak di sekitarnya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan.

“Pemerintah menyiapkan berbagai intervensi lintas kementerian, antara lain bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih,” sambung dia.

Selain itu, untuk memulihkan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk membantu operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Kolaborasi personel dari unsur TNI dan Polri juga terus diperkuat di berbagai titik.

Sementara itu, dalam tayangan video pendek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, baik dalam bentuk pengawasan maupun dukungan kebijakan. Hal ini untuk memastikan proses pembangunan kembali daerah bencana berjalan sesuai target.

“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” tandasnya.

Pemeriksaan tersebut terkait kepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir di wilayahnya.

Hal itu dikatakan Wamendagri Bima kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.

“Hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Inspektorat kami,” kata Wamendagri Bima.

Wamendagri Bima Arya mengatakan Itjen Kemendagri akan mendalami kasus tersebut. Tak hanya Mirwan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap jajaran Pemda Aceh Selatan yang lain.

“Hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Inspektorat kami,” kata Wamendagri Bima.

Menurut Wamendagri, pemerintah lewat pemeriksaan itu akan mendalami kepergian Mirwan, mulai dengan, termasuk pembiayaannya.

Dia menyebut Itjen nantinya juga akan memeriksa aparatur pemerintah daerah Aceh Selatan yang lain, salah satunya Sekda.

Dia memastikan proses pemeriksaan akan berlangsung lama, dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.

“Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, membiayai dari mana itu penting ya,” kata Wamendagri.

“Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait pemberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan waktu beberapa hari, beberapa hari ke depan,” imbuhnya.

Bima menyebut bahwa Mirwan telah melakukan kesalahan fatal. Selain sebagai kepala daerah, Mirwan juga merupakan pimpinan forum komunikasi pimpinan kepala daerah (forkopimda) bersama Kapolres dan Dandim.

Sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan di lapangan.

Wamendagri menjelaskan, hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri akan menghasilkan sejumlah opsi sanksi atau teguran. Mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga penghentian permanen.

Dia mengatakan ketentuan itu telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Daerah. Keputusan pemeriksaan itu akan dibawa dan diadili oleh Mahkamah Agung (MA).

“Bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan penghentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu itu pintu-pintunya, jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan,” tandas Wamendagri Bima.

Penegasan tersebut disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Evaluasi Dukungan Pemda pada Program Tiga Juta Rumah. Rakor berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Nah di negara kita, Bapak-Ibu sekalian, inflasi di bulan Oktober 2025 ini, berdasarkan data memang tertinggi sepanjang tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan September, angkanya naik 0,28 persen,” katanya.

Dia menjelaskan, angka inflasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, selain dipengaruhi faktor ekonomi domestik di daerah.

Ia mencontohkan situasi di Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini mengalami shutdown pemerintahan federal selama sekitar 43 hari. Shutdown terpanjang dalam sejarah tersebut menghambat pembaruan berbagai data penting dan turut memengaruhi aktivitas ekspor-impor.

“Namun tidak seperti Indonesia karena Amerika ini sistem pemerintahan federal, jadi yang shutdown itu adalah anggaran dari pemerintah pusat. Kalau di Amerika dengan sistem federal maka pajak-pajak di negara bagian masih terus berjalan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik,” jelasnya.

Selain itu, Bima menyoroti kecenderungan deflasi di Cina yang dipicu krisis properti dan kelebihan kapasitas produksi sektor industri. Kenaikan harga emas juga turut berkontribusi terhadap dinamika inflasi global.

“Seperti selalu kita kaji, selalu Pak Menteri [Dalam Negeri] juga sampaikan, adanya kenaikan harga emas yang juga memberikan andil bagi kenaikan inflasi,” imbuhnya.

Pada sisi domestik, sambungnya, komoditas penyumbang inflasi month-to-month antara lain emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel. Melihat kenaikan sejumlah komoditas tersebut, Bima menegaskan perlunya kewaspadaan daerah dalam merespons tekanan harga, terutama yang dipengaruhi faktor cuaca serta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Bima merinci lima provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen).

Adapun provinsi dengan inflasi terendah adalah Papua (0,53 persen), Maluku Utara (1,18 persen), Lampung (1,20 persen), Papua Barat Daya (1,36 persen), Papua Barat (1,42 persen), dan Sulawesi Utara (1,48 persen).

Untuk tingkat kabupaten, inflasi tertinggi tercatat di Kerinci (6,70 persen), Tolitoli (6,69 persen), Pasaman Barat (6,67 persen), Deli Serdang (6,24 persen), dan Indragiri Hilir (6,14 persen). Sementara di tingkat kota, inflasi tertinggi terjadi di Padangsidimpuan (5,71 persen), Gunungsitoli (5,22 persen), Pematang Siantar (5,10 persen), Pekanbaru (5,01 persen), dan Dumai (4,94 persen).

“Kerja sama dengan daerah-daerah champion, saya kira itu penting,” tegasnya.

“Kita berharap, RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi, dari sekadar kota yang sama prototipe-nya, menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, kota hijau, dan kota inklusif, serta ekonominya tumbuh,” kata Bima dalam acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Bima menambahkan, dalam menyusun desain tata ruang kota yang baik, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan, seperti keasrian lahan hijau, pelindungan terhadap lahan sawah, serta pengaturan area pembangunan berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Selain itu, menurutnya, RDTR juga harus mampu menampilkan branding atau ciri khas suatu kota. Ia mengakui, hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah. “Ini tidak mudah, untuk menyulap [atau] mentransformasi lautan ruko, lautan angkot, lautan PKL (Pedagang Kaki Lima) menjadi nuansa lokal yang betul-betul kuat,” tegasnya.

Bima menekankan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tokoh adat, dan masyarakat harus berkoordinasi secara erat demi mewujudkan perencanaan kota yang partisipatif dan inklusif.

“Saya kira kita harus manfaatkan kebaikan hati dari Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang), alokasi untuk RDTR ini, kita sambut dengan semangat kolektif dan kebersamaan untuk pembangunan yang melibatkan semua,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pembangunan tata ruang kota merupakan aset bagi generasi muda di masa depan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) muda, untuk berkontribusi dalam merancang tata ruang yang sehat.

“Kita butuhkan keahliannya, lebih dari sekadar politik dan pemerintahan, tapi kemampuan untuk menata ruang lebih inklusif dan terbuka demi cita-cita kita menjadi negara maju di tahun 2045,” pungkasnya.

Ia mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Dalam arahannya, Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

“Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya di bulan Maret,” ujarnya.

“Setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang. Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.

Ia meminta para Sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

“Jadi, ketika [peserta Rakor] kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” jelasnya.

Bima Arya menjelaskan, lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana. Ia menegaskan bahwa dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

Terakhir, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung. Ia menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap SPM.

“Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” tandas Bima.