Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 di Pendopo Garut, Jawa Barat (Jabar), Senin (16/3/2026).

Menurutnya, Musrenbang menjadi forum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan agar perencanaan yang dihasilkan lebih terarah dan efektif.

“Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi bahwa Musrenbang ini penting, sangat penting dan sangat strategis karena dalam forum ini semua pemangku kepentingan ini akan melakukan penajaman, kemudian penyelarasan, kemudian juga klarifikasi program, kemudian juga kegiatan-kegiatan, sub-kegiatan yang diusulkan, kemudian disepakati oleh berbagai macam kepentingan sehingga pada tahun 2027 ini perencanaan pembangunan ini benar-benar jelas,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kualitas perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang baik dapat menentukan hingga sekitar 80 persen capaian tujuan pembangunan.

Ia juga menilai dinamika yang muncul dalam proses Musrenbang merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari proses perencanaan yang seharusnya berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan berbagai urusan pemerintahan berjalan dengan baik, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

“[Harapan kita] Musrenbang ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan Pak Bupati tadi yang sudah dipaparkan secara detail. Sebenarnya itu adalah gambaran ketahanan daerah Kabupaten Garut yang terdiri dari berbagai macam aspek kehidupan dan cerminan dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan urusan pemerintah,” katanya.

Wiyagus menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah juga ditopang oleh berbagai indikator kemajuan yang telah dicapai.

Apresiasi Capaian Kabupaten Garut 

Dalam hal ini, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Garut yang dinilai memiliki tingkat daya saing daerah yang cukup tinggi, bahkan melampaui rata-rata indeks daya saing nasional.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

Kemendagri Dorong Pemda Manfaatkan PSN

Lebih lanjut, Wiyagus juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mampu memanfaatkan berbagai program strategis nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan daerah.

“Pemerintah pusat sudah memikirkan hal itu sebenarnya melalui beberapa program strategis nasional seperti MBG, kemudian Sekolah Rakyat, kemudian juga CKG, Cek Kesehatan Gratis, kemudian juga bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, kemudian juga memperbanyak kesempatan bekerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa berbagai program tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Ini harus benar-benar ditangkap oleh kepala daerah untuk bisa memanfaatkan program strategis nasional ini ditarik ke Kabupaten Garut,” tandasnya.

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

“Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.

Pentingnya Kolaborasi 

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak.

Oleh karena itu, lanjut ia mengatakan, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.

Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya.

Bogor, ERANASIONAL.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan akselerasi pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).

Ia berharap pembentukan Desa Siaga TBC di Kabupaten Bogor dapat dirampungkan pada semester pertama tahun 2026. Hal ini mengingat angka sebaran kasus TBC di Kabupaten Bogor termasuk yang tertinggi di tingkat nasional.

Wiyagus menekankan, penanganan TBC tidak bisa menunggu lama karena penyebaran penyakit tersebut berlangsung cepat.

Ia juga menyoroti progres data Desa Siaga TBC di Bogor yang masih di bawah 50 persen. Capaian tersebut perlu dievaluasi oleh jajaran Pemkab Bogor guna meningkatkan pembentukan Desa Siaga TBC.

“Nah, ini menjadi PR kita bersama Pak Sekda ya, kemudian Pak Camat, Pak Kades yang belum ya. Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri,” kata Wiyagus pada acara Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Serbaguna I Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, Kamis (26/2/2026).

Wiyagus mengungkapkan, saat ini Indonesia berada di posisi kedua dunia dalam kasus TBC setelah India.

Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong agar pelayanan kesehatan dasar menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah.

“Saya juga akan melakukan evaluasi secara langsung ke lapangan nanti ya, tentang Desa Siaga TBC ini. Baik yang sudah ada maupun progres dari desa-desa yang belum ada Desa Siaga TBC ya,” ujar Wiyagus.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanggulangan TBC berjalan maksimal. Oleh karena itu, Kemendagri akan terus mendorong tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan hingga penganggaran daerah, dilaksanakan secara optimal untuk mendukung program di bidang kesehatan.

Lebih lanjut, Wiyagus mendorong semua pihak meluruskan kesalahpahaman mengenai stigma negatif terhadap penderita TBC.

Ia menekankan bahwa TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan melalui pengobatan yang tepat. Ia berharap upaya penanganan TBC di Kabupaten Bogor dapat terus dipacu sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka TBC secara nasional.

Wiyagus menjelaskan, berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Selain itu, penemuan kasus TBC di Indonesia juga baru mencapai 62 persen. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang optimal dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).

“Karena penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan secara sektoral, yaitu sektor kesehatan saja atau di daerah, di dinas kesehatan saja,” ujar Wiyagus pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Eliminasi TBC Berkelanjutan di Seluruh Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Wiyagus menekankan, Pemda memiliki peran krusial dalam penanganan TBC. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, daerah perlu menangani TBC, salah satunya dengan mencantumkan indikator TBC dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Selain itu, daerah juga perlu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya.

Lebih lanjut, Wiyagus menekankan kepala daerah harus memperkuat keberadaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) agar aktif, fungsional, dan dievaluasi secara berkala. Capaian penanganan TBC juga harus menjadi indikator kinerja kepala daerah, bukan hanya sektor kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Wiyagus juga menjelaskan peran camat dalam menuntaskan persoalan TBC. Dalam konteks itu, camat berperan sebagai koordinator wilayah yang menggerakkan pemerintah desa dan kelurahan, kader TP PKK dan Posyandu, serta RT/RW. Koordinasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya deteksi dini TBC di tingkat masyarakat.

“Camat, dan lurah, kades perlu memiliki KPI (Key Performance Indicator) TBC. Prinsip dasar dalam menetapkan KPI bahwa bukan KPI medis, tapi KPI tata kelola dan mobilisasi … Kalau masih banyak kasus belum ditemukan, berarti fungsi koordinasi wilayah belum optimal. KPI ini tujuannya mendorong aksi cepat, kemudian kolaboratif, dan empatik,” sambung Wiyagus.

Wiyagus berharap, Pemda dapat melaksanakan gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TB di wilayah masing-masing. Dengan demikian, percepatan eliminasi TBC dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya dalam Townhall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menurut Wiyagus, penataan ruang tidak bisa dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebuah sistem utuh yang menentukan keberlanjutan pembangunan.

“Ada satu sistem yang tidak bisa kita abaikan dari mulai perencanaan proses tata ruang, kemudian hambatan dalam proses tata ruang, kemudian dampak hilir yang memang itu bagian dari proses,” ujarnya.

Kemendagri Miliki Peran Strategis 

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis dalam memastikan agar kebijakan tata ruang daerah tidak menyimpang dari arah pembangunan nasional.

Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam ketentuan tersebut, rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi yang ditetapkan melalui peraturan daerah harus lebih dulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum diberlakukan. Begitu pula dengan RTRW kabupaten/kota yang dievaluasi oleh gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tetap perlu dikonsultasikan kepada Mendagri sebelum diterapkan.

Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tata ruang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

Evaluasi dan Konsultasi 

Wiyagus menambahkan, evaluasi dan konsultasi tersebut menjadi instrumen penting agar kebijakan tata ruang daerah tetap berada dalam satu koridor dengan kebijakan nasional, serta tidak menimbulkan konflik antardaerah maupun antarsektor.

Ia menyebutkan, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus Kemendagri dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW.

“Pertama, aspek administrasi untuk memastikan seluruh dokumen pendukung lengkap dan sah. Kedua, aspek kebijakan untuk menjamin sinkronisasi antara pusat dan daerah. Ketiga, aspek legalitas sebagai dasar hukum agar Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar dia.

Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Raperda RTRW provinsi wajib ditetapkan paling lambat dua bulan setelah memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini menegaskan bahwa penataan ruang bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga disiplin dalam kepastian hukum dan waktu.

Wiyagus menekankan, RTRW memiliki posisi strategis karena menjadi acuan pembangunan wilayah hingga 20 tahun ke depan, dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, serta rujukan utama dalam penyelesaian konflik tata ruang.

Dalam praktiknya, ia mengungkapkan bahwa pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Kemendagri telah mengevaluasi 26 Raperda RTRW dari berbagai daerah.

Sebagian besar Raperda tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, satu Raperda harus dikembalikan karena masih terkendala persoalan batas administrasi.

“Artinya, di sini peran Kemendagri begitu sangat ketat dan selektif sebelum RTRW di provinsi maupun kabupaten dan kota ini ditetapkan,” tegasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Wiyagus menyampaikan, strategi ini dilakukan guna memastikan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga.

Selain itu, strategi tersebut juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan di kawasan garda terdepan negara sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki posisi geopolitik yang krusial dengan garis batas darat yang berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Indonesia Berbatasan dengan 10 Negara

Sementara itu, Wiyagus mengatakan untuk batas laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Potensi tersebut perlu dijaga melalui pengelolaan batas negara yang optimal.

“Dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, terdapat dua dimensi penanganan yakni dimensi security dan dimensi prosperity,” ujar Wiyagus.

Wiyagus menambahkan, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan telah diatur dalam sejumlah regulasi. Di antaranya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2017. Landasan hukum tersebut menjadi pijakan fundamental dalam menetapkan batas kedaulatan dan pengaturan wilayah NKRI.

Di sisi lain, ketentuan tersebut juga diperkuat melalui UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.

Dalam regulasi tersebut telah diatur pengembangan kawasan perbatasan sebagai bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045.

“Kemudian dalam kerangka tata ruang kawasan perbatasan negara diatur juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017,” tandas Wiyagus.

Wiyagus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan.

Emas menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi, baik secara year-on-year maupun month-to-month, akibat lonjakan harga internasional yang signifikan. Dampaknya, harga emas di Indonesia melonjak hingga Rp2.237.000 per gram. Berdasarkan laporan terbaru World Gold Council, dua dari tiga orang Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi.

“Emas ini menjadi isu pilihan investor Indonesia untuk membangun ketahanan finansial dan menyisihkan dana darurat,” kata Wiyagus pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemda juga diminta untuk memperhatikan tren inflasi tahunan, khususnya terkait komoditas yang kerap mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga November, tiga komoditas yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah adalah bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.

“Jika kita melihat data ini, tentunya pemerintah daerah perlu mewaspadai tren kenaikan harga bahan pangan, dan selalu melakukan monitoring secara terkoordinasi berbasis data yang aktual. Sehingga dapat ditentukan upaya ataupun langkah yang tepat dalam menjaga harga komoditas agar tetap stabil. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Wiyagus juga memberikan atensi kepada Pemda dengan inflasi tertinggi, yakni Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen). Angka tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah masing-masing untuk menyiapkan langkah antisipatif.

Wiyagus berharap kepala daerah dapat melakukan upaya yang terkoordinasi dan kolaboratif dengan berbagai stakeholder, dengan fokus pada peningkatan produksi komoditas pangan, pemenuhan stok sesuai pola konsumsi masyarakat di daerah, serta penguatan ketahanan pangan untuk mendukung swasembada.

“Tentunya langkah-langkah taktis secara terkoordinasi, ini perlu ditindaklanjuti di lapangan ya. Mungkin dengan cara-cara operasi pasar, ataupun ada pemerintah daerah yang cukup kreatif ya, dengan membina kerja sama dengan pemerintah daerah lain yang kebetulan komoditasnya agak berlimpah gitu ya, baik itu dalam satu provinsi maupun yang berada di provinsi lain,” tegasnya.