Ia berharap terbentuknya komunitas kampung menjadi wadah dalam membangun sinergi antara berbagai aktor ekonomi lokal seperti BUM Des, UMKM, dan Kopdes Merah Putih untuk menciptakan rantai pasok pangan yang kuat dari hulu ke hilir.

“Deklarasi Dewan Kampung Nuswantara ini adalah langkah penting untuk memperkuat kesadaran bahwa pembangunan Indonesia tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari kampung, dari desa, dari rakyat itu sendiri,” jelas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu saat memberi arahan dalam Deklarasi Dewan Kampung Nuswantara, di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025).

“Kampung adalah akar dari peradaban bangsa. Di sinilah nilai gotong royong tumbuh, solidaritas sosial terbentuk, dan kemandirian ekonomi rakyat dimulai,” imbuhnya.

Wamendes juga menambahkan, ketika inisiatif komunitas kampung bermunculan, ada geliat ekonomi yang ikut bergerak. Dan Inisiatif-inisiatif ini menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pasar lokal, dan menarik investasi dari luar desa.

Selain bidang ekonomi, inisiatif komunitas kampung dapat berkontribusi pada peningkatan infrastruktur desa. Melalui gotong royong dan penggalangan dana masyarakat, masyarakat dapat memperbaiki jalan, membangun taman bermain, dan menyediakan layanan publik seperti perpustakaan dan pusat kesehatan.

“Dewan Kampung Nuswantara memiliki potensi besar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat kampung. Karena pembangunan bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemberdayaan manusia, kearifan lokal, dan budaya gotong royong,” ungkap mantan Anggota DPR RI ini.

Wamendes Ariza juga menegaskan, secara keseluruhan, inisiatif komunitas memiliki dampak signifikan pada pengembangan ekonomi Desa, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengambil kepemilikan atas masa depan mereka dan bekerja sama menuju tujuan bersama, warga desa dapat membuka potensinya yang luar biasa dan menciptakan lingkungan yang makmur dan sejahtera bagi semua.

“Mari kita jadikan Dewan Kampung Nuswantara sebagai wadah untuk Menghubungkan semangat kampung dengan kebijakan nasional. Mendorong inovasi sosial dan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan memperkuat persaudaraan antar kampung di seluruh Nusantara,” pungkasnya.

Di antaranya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, memajukan ekonomi desa, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ( Mendes PDT ) Yandr Susanto jugaga kembali mengingatkan agar para kepala desa berikut dengan pengurus secara serius memanfaatkan dukungan pemerintah khususnya dalam hal pembiayaan.

“Dengan demikian maka tidak akan terjadi kredit macet sehingga 30 persen pagu dana desa yang disebutkan dalam PermendesPDT 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan KDMP bisa dimanfaatkan untuk bidang lainnya,” ujarMendes PDT Yandri saat membuka 1.000 Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ) secara virtual seperti dikutip laman Kemendes di Jakarta, Kamis (25/09/2025).

“30 persen ini sebaiknya tidak digunakan (untuk KDMP). Artinya kalau tidak digunakan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar sukses yang tentu ekonomi desa akan bergerak. Efek positifnya nanti ke desa karena dari awal pembentukan, pembiayaan dan permodalan, operasional nanti desa akan langsung terlibat maka desa akan mendapat imbal jasa sebesar 20 persen dari keuntungan kopdes merah putih,” tutur Mendes Yandri

Hal senada terkait aturan 30 persen dana desa untuk pengembalian pinjaman juga disampaikan Wakil Menteri Desa ( Wamendes ) Ariza.

Wamendes Ariza menilai KDMP dikatakan berhasil salah satunya jika tidak menyentuh 30 persen dari pagu dana desa untuk m diengembalikan pinjaman.

“Salah satu ukuran keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak tersentuh dana desa untuk pengembalian pinjaman. Maka kepala desa harus betul-betul memastikan seluruh proses pengajuan dari dana desa yang sudah akan kita mulai hari ini,” tegas Wamendes Ariza.

Buka 1000 Musdesus

Mendes PDT Yandri membuka 1.000 Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam Pemberian Dukungan Pengembalian Pinjaman Melalui Dana Desa untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara virtual.

Total ada 1.000 peserta yang hadir dengan target 20.053 desa mandiri untuk Musdesus berikutnya.

Dilaksanakannya Musdesus perdana ini diyakini Mendes Yandri sebagai langkah besar yang penting dan strategis sebagai pembuka pintu kesuksesan setiap unit usaha KDMP.

Pasalnya desa/kelurahan mendapat dukungan penuh dari pemerintah tidak hanya dalam teknis bisnis dan payung hukum namun juga pembiayaan sejak pendirian pertama.

“Mohon kiranya benar-benar dilihat dipastikan diteliti karena apapun yang Bapak Ibu tuju dalam musyawarah desa ini menetukan arah dan sukses atau tidaknya Koperasi Desa Merah Putih di desa Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah pintu gerbang, ini artinya langkah awal yang sangat menentukan bagaimana proses model kerja dan lain sebagainya untuk Koperasi Desa Merah Putih di lingkungan Bapak Ibu,” papar Mendes Yandri didampingi Wamendes Ahmad Riza Patria.

Dalam kesempatan ini, peserta Musdesus juga mendapat penjelasan secara rinci terkait sistem informasi KDMP untuk mengetahui tahapan pengajuan bisnis proposal, disampaikan langsung Plt. Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Risa Azmi.

Selanjutnya seluruh ketua koperasi yang telah mengikuti Musdesus akan didampingi penyusunan proposal bisnisnya oleh Bank Himbara yang menjadi mitra di wilayahnya masing-masing. []

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw saat rapat kerja dengan Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi yang membahas keberadaan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang dinyatakan berada dalam kawasan hutan/taman nasional, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Selasa, (16/9/2025).

Robert Rouw juga mengatakan bahwa Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDT dan Kementrans juga sepakat agar pemerintah mengeluarkan produk hukum secara komprehensif terkait pelepasan desa dan kawasan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional.

Selain itu, Komisi V DPR RI mewajibkan Kemendes PDT dan Kementrans untuk meningkatkan koordinasi dalam percepatan inventarisasi data, verifikasi lapangan dan proses pelepasan desa dan kawasan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional.

“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemendes PDT dan Kementrans untuk menjalankan amanat pasal 98 ayat 6 MD3,” ungkap Robert Rouw.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam paparannya mengatakan bahwa pembahasan terkait desa di dalam kawasan hutan sangat urgen, karena menyangkut hak hidup masyarakat, kelestarian hutan, serta kepentingan pembangunan nasional dan global.

Saat ini, jumlah desa yang berada di kawasan hutan mencapai 2.966 desa, sementara jumlah desa yang berada di tepi/sekitar kawasan hutan mencapai 15.481 desa.

Menurutnya, banyak desa berada dalam batas kawasan hutan tanpa status hukum yang jelas. Jika tidak segera diselesaikan, desa akan terus mengalami ketidakpastian administrasi dan sulit mengakses program pembangunan.

Selain itu, tumpang tindih kepentingan masyarakat, pemerintah dan perusahaan konsesi akan menyebabkan konflik antara masyarakat dengan negara atau swasta yang berkepanjangan. Warga desa hutan umumnya bergantung pada hutan untuk hidup, jika tidak segera diselesaikan, masyarakat desa akan tetap miskin secara struktural, karena akses ekonomi dibatasi aturan kehutanan

“Tekanan ekonomi bisa mendorong deforestasi, masyarakat desa tidak produktif sehingga tidak terjadi kemandirian pangan dan energi,” ujar Yandri.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan pemetaan kembali kawasan hutan sebagai wilayah administrasi pemerintahan desa dan sebagai hak milik warga desa.

Kawasan hutan negara yang telah dikelola masyarakat yang di dalamnya termasuk kehidupan sosial ekonomi, budaya dan religi masyarakat diubah statusnya menjadi perhutanan sosial atau skema lain yang sesuai.

Selain itu, pihaknya juga memberikan rekomendasi agar dapat menerapkan skema enclave wilayah administrasi pemerintahan desa yang meliputi permukiman warga desa, fasilitas sosial dan fasilitas umum secara menyeluruh.

“Pemberian hak akses atas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan bagi kesejahteraan desa dan masyarakat desa yang wilayahnya sebagian berada di dalam Kawasan hutan dan sebagian berada di luar jika skema enclave wilayah administrasi pemerintahan desa tidak dapat dilakukan, seperti taman nasional,” ungkap Yandri.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masuk dan Irjen Teguh.