Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada awal tahun anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pegawai Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2025. Meski terdapat gejolak perekonomian global maupun domestik, APBN tetap berperan sebagai shock absorber.

“Di tengah berbagai tantangan, Kementerian Keuangan tetap dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban tahun 2025 dengan baik,” ujar Wamenkeu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/01/2026).

Selama kunjungan kerja, Wamenkeu meninjau langsung aktivitas perkantoran, berdialog dengan pimpinan dan pegawai, serta mencermati berbagai aspek terkait proses bisnis, disiplin kerja, dan kualitas pelaksanaan tugas di masing-masing unit di awal tahun.

Peninjauan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kinerja organisasi serta efektivitas implementasi kebijakan yang sedang berjalan.

Wamenkeu juga menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit eselon I, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta pengembangan sumber daya manusia guna menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.

Kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kinerja organisasi, serta pelaksanaan kebijakan dan program kerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Hal tersebut dikatakan Wamenkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Suahasil menegaskan bahwa penarikan utang ini dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan berada di level 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun demikian, Wamenkeu menyebut realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025

“Saat ini defisitnya adalah 2,35 persen dari PDB. Ini on track menuju desain dari APBN. Biasanya sukanya disebutnya pakai ‘tekor’. Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track,” ujar Suahasil.

Adapun nilai itu setara dengan 84,06 persen terhadap proyeksi yang ditetapkan dalam laporan semester 2025 sebesar Rp731,5 triliun.

Suahasil menjelaskan bahwa pengelolaan kas dan utang dilakukan secara aktif melalui beberapa langkah antisipatif seperti prefunding dan ketersediaan cash yang memadai, active cash and debt management dan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan umum untuk menjaga likuiditas.

Adapun target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang dalam proyeksi diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara Saat ini, defisit APBN tercatat sebesar 2,35 persen PDB masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025. Untuk pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp41,4 triliun atau 59,57 persen dari APBN.

Secara keseluruhan pealisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp573,5 triliun atau 86,63 persen disbanding dengan outlook Rp622 triliun.

Jadi, debt switching bukan hanya kita lakukan dengan BI, tapi tempatnya Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) itu juga aktif melakukan debt switching dengan berbagai macam lembaga multilateral dan lembaga yang lain. Ini bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia,” pungkas Suahasil.

Hal itu dikatakan Wamenkeu Suahasil dalam forum diskusi bertajuk “Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth” pada Selasa (25/11/2025).

Diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu menyelenggarakan forum diskusi tersebut.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan peran SMV dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi nasional diharapkan terus tumbuh berkualitas, inklusif, dan berdampak luas. APBN difungsikan sebagai alat utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, sekaligus memastikan program prioritas berjalan efektif dan melindungi masyarakat,” ujar Wamenkeu Suahasil seperti dikutip melalui siaran pers di Jakarta.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Kemenkeu mendorong kontribusi SMV selaku instrumen fiskal dengan mandat masing-masing, di antaranya PT SMI sebagai katalis pembangunan infrastruktur, PT PII sebagai penyedia instrumen enabler berupa penjaminan sebagai ring fencing APBN, PT SMF sebagai penyedia likuiditas di ekosistem perumahan, dan LPEI sebagai katalisator ekspor melalui pembiayaan.

Dia mengatakan penyelenggaraan SMV Business Forum merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas SMV bersama pemerintah daerah, institusi pendidikan (PTNBH), lembaga pembiayaan, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini diharapkan dapat menjadi platform kerja bersama untuk menyelaraskan arah pembangunan, memperkuat koordinasi fiskal, dan menghasilkan pipeline proyek yang benar-benar siap ditindaklanjuti.

“SMV Business Forum adalah momentum penting untuk memastikan bahwa sinergi lintas SMV benar-benar menjadi mesin percepatan pembangunan nasional yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Bersama-sama kita memperkuat pencapaian agenda pembangunan indonesia,” ucap Wamenkeu, Suahasil.

Senada dengan yang disampaikan oleh Wamenkeu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan, “Kolaborasi pembiayaan melalui APBN maupun non APBN untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”