Pembahasan RUU dilakukan bersamaan dengan RUU Hukum Acara Perdata karena dinilai memiliki keterkaitan subtansi. Pembahasan diharapkan berlangsung terbuka, termasuk dengan membuka sraf RUU kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawal prosesnya.

Anggota Komisi III DPR, Safaruddin mengatakan ia telah berkoordinasi dengan Badan Keahlian DPR (BKD) untuk menyiapkan naskah akademik.

“Jadi rencana undang-undang perampasan aset akan mulai dibahas pada masa sidang ini. Dan BKD juga sudah menyiapkan draft-nya, nanti naskah akademis segala macamnya, kata Safaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Politikus PDIP menyebut Komisi III DPR akan memulai rapat perdana pada Kamis (15/1) hari ini. Nantinya, rapat akan dimulai dengan mengundang pakar hingga sejarawan.

“Kita yang penting kan kita sudah mulai toh. Kalau sudah mulai kan berarti tentunya kan kita harus mendapatkan masukan-masukan,” kata dia.

“Besok jam 10.00 WIB. Besok dengan agenda progres RUU Perampasan Aset,” katanya.

Sistem Hukum di Indonesia 

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Eddy Hiariej ingin RUU Perampasan Aset mengatur soal perampasan atau pemulihan aset dilakukan tanpa harus melalui keputusan pengadilan.

Eddy menjelaskan, sistem hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur bahwa pemulihan aset hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah punishment-based asset forfeiture (CBAF).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset ke depan perlu diatur sebaliknya, bahwa pemulihan aset bisa dilakukan tanpa eksekusi pengadilan atau dikenal dengan istilah non-conviction based aset forfeiture (NCBAF).

“Ah, NCB [NCBAF] ini yang harus kita kelola karena dia bukan hukum acara pidana, juga bukan hukum acara perdata,” kata Eddy dalam rapat penyusunan Prolegnas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (18/9) lalu.

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra berpendapat RUU Perampasan Aset harusnya harus dibahas bersama RUU Kitab Hukum Acara Perdata.

Sebab, skema atau penggunaan istilah perampasan nantinya akan diubah menjadi pemulihan. Sehingga, setiap proses pemulihan aset, tidak perlu dilakukan dengan proses pidana.

“Tapi kalau yang dimaksud dengan perampasan aset tanpa perkara, maka itu harus masuk ke pemulihan aset. Nah itu tanpa perkara,” kata dia.

Supratman menegaskan, penyebutan Polri sebagai penyidik utama tidak dimaksudkan untuk menjadikan Kepolisian sebagai lembaga yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, frasa tersebut justru bertujuan menyeragamkan dan memperjelas koordinasi antarpenegak hukum.

“Banyak yang berpendapat kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan, jaksa itu cuma satu, penuntut. Di pengadilan juga satu, Mahkamah Agung,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1).

Supratman menjelaskan, dalam KUHAP baru, Polri memang ditempatkan sebagai penyidik utama. Namun, hal itu tidak menghilangkan kewenangan penyidik lain, terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani tindak pidana tertentu di luar KUHP.

Berbagai tindak pidana khusus, seperti di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, dan sektor administratif lainnya, tetap dapat ditangani oleh PPNS sesuai dengan undang-undang sektoral.

“Yang perlu diseragamkan adalah koordinasinya. Penyidikan oleh PPNS itu nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri,” jelas Supratman.

Ia menekankan, pengaturan ini semata-mata dilakukan untuk membangun sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang lebih terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan memiliki alur kerja yang jelas dari penyidikan hingga penuntutan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia.

Menurutnya, hukum pidana Indonesia kini tidak lagi berorientasi sebagai alat represif kekuasaan, melainkan sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh keadilan.

“Hukum kita memasuki babak baru. Bukan lagi sebagai aparatus represif kekuasaan, tetapi sebagai alat rakyat mencari keadilan,” kata Habiburokhman.

Ia menilai pembaruan KUHP dan KUHAP seharusnya sudah dilakukan sejak awal reformasi. Namun, berbagai hambatan politik dan sosial membuat proses tersebut baru bisa terealisasi saat ini.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro pengakuan HAM, dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan,” ujarnya.

Wamenkum Bantah Isu Polisi “Super Power”

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa KUHAP baru menjadikan Kepolisian sebagai lembaga super power yang tidak bisa diawasi.

Eddy sapaan akrabnya menegaskan, kewenangan Kepolisian dalam KUHAP baru justru diatur secara lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya.

“Muncul di media bahwa ini polisi super power, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHAP baru ini, kontrolnya sangat ketat,” ujar Eddy di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menurut Eddy, salah satu keunggulan KUHAP baru adalah kejelasan hubungan kerja antara penyidik dan penuntut umum. Ia menilai, praktik bolak-balik berkas perkara tanpa kepastian hukum yang kerap terjadi dalam KUHAP lama tidak akan terulang.

“Kalau dengan KUHAP yang lama, itu bisa terjadi saling sandera perkara. Bolak-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way,” tegasnya.

KUHAP baru menegaskan pembagian peran yang lebih jelas antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penegakan hukum.

“Kalau dulu ibarat lagu dangdut ‘kau yang memulai, kau yang mengakhiri’, sekarang tidak. Polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Itu ada dalam hubungan koordinasi,” kata Eddy mengutip pernyataan Jampidum Kejaksaan Agung, Prof. Asep Mulyana.

Pemerintah menegaskan, seluruh pengaturan dalam KUHAP baru dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan penyidik tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk pengawasan internal dan proses peradilan.

Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, pemerintah berharap sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih modern, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.