“Kita sedang mencari bukti lagi, memperkuat, setelah itu kita terbitkan surat perintah untuk melakukan penyidikan dengan penyidikan kita cari bukti, nanti dengan kita temukan kita tetapkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024.

Johanis menjelaskan pencarian bukti itu merupakan tindak lanjut atas putusan praeperadilan yang sebelumnya memenangkan Eddy. KPK mengikuti aturan main dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam mengusut perkara itu.

“Karena demikian yang dikatakan dalam KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti, jadi, kita cari dulu bukti. Karena bukti itu kemudian membuat terang siapa pelakunya,” ujar Johanis.

Johanis menegaskan Eddy masih berstatus terduga penerima suap dan gratifikasi dalam perkara itu. Klaim itu didasari karena praperadilan hanya mengurusi administrasi kasus, bukan kronologi perkara.

“Tidak berarti perbuatan melawan hukumnya itu kalau ada kemudian dihapus karena adanya putusan praperadilan,” tegas Johanis.

KPK memastikan bakal menetapkan tersangka lagi dalam perkara itu. Masyarakat diminta bersabar.

“Ini cuma tinggal masalah proses dan waktu saja barang kali,” ucap Johanis.

Sebelumnya, ICW mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy. Lembaga Antirasuah dicurigai menghentikan perkara itu.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya baru saja menggelar perkara dalam kasus yang menyeret Eddy. Hasil gelar perkara menyepakati penerbitan Sprindik baru dalam kasus tersebut.

“Beberapa waktu lalu gelar perkara sudah dilakukan dan forum sepakat untuk diterbitkan surat perintah penyidikan baru dengan segera,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).

Dengan penerbitan Sprindik tersebut, Ali memastikan KPK akan melanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi kasus suap di Kemenkumham yang melibatkan Eddy.

Dia juga memastikan substansi penyidikan yang akan didalami KPK belum pernah diuji di Pengadilan Tipikor maupun para peradilan, yang sempat mencabut status tersangka Eddy Hiariej. Namun, Ali mengaku belum bisa lebih jauh berbicara soal itu. Dia bilang perkembangan selanjutnya akan segera diumumkan secara resmi oleh KPK.

“KPK lanjutkan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenkumham dimaksud,” kata Ali.

Kehadiran Eddy Hiariej sebagai saksi ahli kubu paslon Prabowo-Gibran di MK sehari sebelumnya sempat menuai protes dari berbagai pihak. Bukan saja dari pemohon, namun juga dari ICW.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mengkritik KPK karena tak kunjung menetapkan lagi Eddy sebagai tersangka setelah status itu sebelumnya dicabut pada 30 Januari lalu.

Menurut Kurnia, KPK mestinya tidak sulit untuk memproses hukum Eddy. Sebab, hakim tunggal PN Jakarta Selatan yang memutus permohonan Eddy sebelumnya tidak membatalkan penyidikan, namun hanya berkas administrasi penetapan tersangka.

“Maka dari itu, penyidikan masih berjalan dan harusnya penetapan tersangka Eddy bisa dilakukan secara simultan oleh KPK,” kata Kurnia.

“ICW mendorong agar KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk dapat menetapkan kembali Eddy Hiariej sebagai tersangka. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016,” kata Peneliti ICW Diky Anandya dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

“Ketentuan tersebut jelas mengatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak menggugurkan tindak pidana, dan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka dengan sedikitnya dua alat bukti baru,” imbuhnya.

Dalam pertimbangannya, hakim mempermasalahkan soal kapan KPK mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Merujuk pada 2 pemeriksaan saksi dan satu upaya penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka pada tanggal 27 November 2023.

ICW menilai pertimbangan Hakim Estiono keliru. Ada dua argumen yang disampaikan Diky.
Pertama, bukti yang dipertimbangkan hakim itu disebut hanya sebagian kecil dari bukti yang sudah dikumpulkan KPK. Dalam perkara ini, KPK disebut telah menemukan sebanyak 80 surat/dokumen, keterangan dari 16 orang saksi termasuk Eddy Hiariej, dan satu orang ahli.

“Artinya, KPK sudah memenuhi setidaknya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,” ujar Diky.

Kedua, terkait waktu memperoleh bukti. Diky mengacu pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 maupun Pasal 44 ayat (2) UU KPK. Bahwa berkenaan dengan Bukti Permulaan hanya diatur mengenai ‘jumlah’ serta ‘jenisnya’ semata.

“Baik Putusan MK dan PERMA tersebut tidak mengatur dan tidak membatasi tentang kapan tahapan bukti permulaan harus diperoleh oleh Penyelidik maupun Penyidik untuk menetapkan tersangka. Artinya, meskipun keterangan saksi maupun penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka, hal tersebut patut dipandang sebagai hal yang berkesinambungan dan upaya pro justitia,” paparnya.

Hal itu yang kemudian menjadi pertimbangan ICW mendorong KPK untuk segera menerbitkan kembali sprindik dan menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka lagi.

“Kemudian terbit surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan proses-proses penyelesaian perkara tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Ali menyampaikan KPK bakal menguatkan berkas administrasi kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy. Kemenangan Eddy di praperadilan tidak membuatnya bebas dari proses hukum.

“Iya secara teknis kan seperti itu (Eddy akan dijadikan tersangka lagi), seperti halnya tersangka SB (Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar) juga begitu,” ujar dia.

“Pada prinsipnya sikap kita semua terhadap setiap putusan Majelis Hakim itu menghormatinya. Termasuk dalam sidang praperadilan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham Sdr. EOSH,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Namun demikian, KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan Eddy Hiarie lebih dahulu. KPK akan mempelajari guna menentukan langkah-langkah hukum berikutnya.

Ali menegaskan, dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah dipatuhi.

“Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya,” tegas Ali.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal, Estiono di PN Jaksel, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Eddy Hiariej mengajukan gugatan praperadilan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

“Mengadili, dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon (KPK) tidak dapat diterima seluruhnya,” kata Estiono di ruang sidang.

selain itu, hakim juga menilai penetapan tersangka terhadap Pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Penetapan tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,” tegas Hakim Estiono.

“Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil,” sambung Hakim.

Penetapan tersangka Eddy Hiariej

Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Wamenkumham, Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Dia diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.

Berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Dalam kasus ini, selain Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan, Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej bernama Yogi Arie Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga dijadikan tersangka oleh KPK.

Perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy Hiariej ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar pada 14 Maret 2023.

Dalam laporan tersebut, Eddy Hiariej diduga menerima gratifikasi Rp7 miliar dari Helmut Hermawan yang berkonsultasi hukum kepadanya.

Dalam proses penyidikan ini, Eddy Hiariej diketahui membantu Direktur PT Citra Lampia Mandiri itu mengkondisikan administrasi hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Eddy Hiariej disebut juga menerima uang Rp1 miliar dari Helmut untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti). (*)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Diduga EH (Eddy Hiariej) menerima uang suap dari HH (Helmut Hermawan) nilai totalnya Rp8 miliar,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Alex mengungkapkan, sebagian uang yang diberikan Helmut kepada Eddy merupakan fee jasa konsultasi hukum terkait Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Besaran fee yang disepakati yang diberikan Helmut Hermawan kepada Eddy Hiariej sekitar Rp4 miliar,” jelasnya.

Sisanya, Rp1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy Hiariej dan Rp3 miliar lagi akan diberikan setelah Eddy membuktikan janjinya bisa menghentikan kasus hukum yang menjerat Helmut di Bareskrim Polri.

Diketahui, Helmut menyerahkan uang Rp4 miliar kepada Eddy untuk membuka blokir hasil Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Perusahaan tersebut bergerak di bidang nikel.

Penyidik KPK meminta keterangan Eddy Hiariej, Senin, 4 Desember 2023. Dia tiba pukul 09.38 WIB dan langsung masuk ke gedung KPK. Sekitar pukul 16.15 WIB, Eddy keluar dari gedung lembaga antirasuah tersebut.

Usai diperiksa, Eddy Hiariej tidak menjelaskan perihal pemeriksaan terhadap dirinya.

“Terima kasih, terima kasih,” kata Eddy Hiariej sambil tersenyum dan masuk ke dalam mobilnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Eddy Hiariej dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka lain.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Eddy Hiariej dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Setelah melakukan penyelidikan, KPK menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka, satu di antaranya Eddy Hiariej.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah mengajukan surat permintaan pencegahan terhadap Eddy Hiariej dan tiga tersangka lainnya kepada Ditjen Imigrasi agar yang bersangkutan tidak dapat berpergian ke luar negeri.

“KPK (29/11) telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis, 30 November 2023.

KPK juga sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). (*)

Kata Alex, surat penetapan Eddy Hiariej sudah ditandatangani sekitar dua pekan yang lalu. Ada tiga tersangka lainnya selain Eddy.

“Penetapan tersangka kepada Wamenkumham benar, dan sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Alexander Marwata, Kamis (9/11/2023).

Lanjut Alex, dari empat tersangka tersebut rinciannya adalah tiga penerima dan satu lagi pemberi gratifikasi.

Kasus ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Eddy Hiariej dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. (*)

ERANASIONAL.COM- Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Prof Eddy mengumumkan penghapusan pasal pencemaran nama baik dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“KUHP ini dia menghapus, pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” ungkapnya dalam keterangan pers, dikutip eranasional.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (30/11/2022).

Ia menuturkan, agar tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan dalam UU ITE dihapus dan dimasukkan dalam RKUHP.

“Tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang mencabut ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 UU ITE,” tuturnya.

“Jadi ini saya kira kabar baik untuk suatu iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Penghapusan pasal itu kata dia, juga jawaban dari kritik yang selama ini diterima, terkhusus dari awak media.

“Karena saya tahu persis, terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat hukum menggunakan UU ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya,” bebernya.

TANGERANG, Eranasional.com- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej melakukan kunjungan kerja ke Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bersama dengan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta, selasa (20/9).

Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Kadek Anton Budiharta beserta jajaran menerima langsung kedatangan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah disambut palang pintu, Kalapas memberikan syal dan peci adat betawi oleh sebagai ucapan selamat datang di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Wamenkumham dan Staf Ahli diarahkan meninjau layanan dan inovasi Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Posyandu Publik yang menjadi sentra layanan dalam melayani masyarakat. Beragam layanan dijelaskan Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang mulai dari Pendaftaran Kunjungan Online, Alur Kunjungan, Ruang Yankomas, Pemeriksaan Barang, Bank Jempol, Pendaftaran Kunjungan Tahanan yang bekerjasama dengan Kejaksaan Tangerang dan Aplikasi SiLada.

Selanjutnya, menuju Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Bapak Edward Hiariej melihat kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan diantaranya: pertanian melon alisha, peternakan ayam petelur, peternakan kambing, pembuatan karangan bunga dan perikanan.

Masuk ke dalam Lapas, dilanjutkan dengan berkeliling melihat layanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Posyandu Warna meliputi: layanan kesehatan, layanan pengaduan, layanan integrasi dan remisi, serta layanan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau Bale Baca, Bale Informasi, Bale Seni, dan Bale Kongkow.

Selain itu, Bapak Edward Hiariej juga melihat langsung proses belajar mengajar dan kursus yang ada di Kampus Kehidupan. Peninjauan berlanjut ke area Dapur Sehat dan Ruang Kegiatan Kerja. Disana rombongan melihat pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan seperti bordir atribut, melukis, handycraft Wood snap, sabun, konveksi, Loundry dan pembuatan batik Eco Print.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej secara khusus memberikan apresiasi kepada Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, “Lapas Pemuda Tangerang ini dapat dicontoh oleh lapas lain, selain lingkungannya yang asri, Lapas Pemuda juga memberikan pelayanan dengan sangat baik, melalui pembinaan yang berkualitas kepada warga binaan,”.

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan upacara hari pahlawan (10/11). Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej yang menjadi inspektur upacara menyampaikan amanat Menteri Sosial mengatakan bahwa kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia.

Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat Bangsa Indonesia. Seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada, dengan berdasar slogan: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda–beda namun tetap satu jua.

Hari Pahlawan tidak hanya sekedar diingat setiap tanggal 10 November namun lebih dari pada itu bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi sekarang untuk mengisi kemerdekaan.

“Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah,” kata Wamenkumham.

Peringatan hari pahlawan ini juga sekaligus mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dalam rangka membangun ingatan kolektif untuk kemudian menggerakkan kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

Edi Hiariej menambahkan, melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun ini marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi.

“Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya,” lanjutnya.

Mengusung tema “PAHLAWANKU INSPIRASIKU” dapat dimaknai bahwa setiap insan masyarakat Indonesia seyogianya memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk membangun negeri sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing.

Merperkuat Persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan rasa kecintaan serta kebangggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

“Bangsa Indonesia harus jawab tantangan perubahan zaman dg penuh inovasi dan kreasi, hormati dan amalkan nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI 1945,” katanya.

Upacara peingatan hari pahlawan di Kemenkumham dilakukan secara hybrid yaitu fisik dan virtual. Secara fisik, upacara diselenggarakan di Lapangan Upacara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Upacara diikuti oleh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Unit Utama dan Unit BPSDM Hukum dan HAM. Sementara itu, seluruh ASN Kemenkumham mengikutinya secara daring baik melalui link zoom maupun streaming melalui kanal yang telah disediakan