Wamentrans Viva Yoga menyambut dengan terbuka kehadiran AKSI. Lanjut Wamentrans Viva Yoga mengajak organisasi AKSI turut membangun kawasan transmigrasi.

“Saya melihat organisasi ini sudah menerapkan manajerial organisasi yang modernn sudah menggunakan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur yang rapi”, ujar Wamentrans Viva Yoga saat menerima audiensi AKSI di Kementrans, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Wamentrans Viva Yoga mengatakan modernisasi disebut keharusan dalam menjalankan roda pemerintahan. Lanjut dia mengatakan bermitra dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan unsur lainnya dikatakan sangat penting. Kementrans terbuka atas keinginan AKSI untuk bersinergi.

“Saya membenarkan banyak desa yang berada di kawasan transmigrasi. Disebut di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional ada 1.231 desa. Sedang di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian ada 3.513 desa. Bila desa yang berada di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kita realisasikan”, ujarnya.

Menurut Viva Yoga program kerja Kementrans adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masuarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Lanjut Wamentrans Viva mengatakan pembangunan desa bagi Kementrans adalah buah dari program transmigrasi. Sejak dari jaman Presiden Soekarno hingga saat ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

“Desa yang lahir dari kawasan transmigrasi akan terus bertambah. Lahirnya desa menunjukan ada pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi”, tutur mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

Bila AKSI ingin membangun desanya dari program di luar Kementrans, Wamentrans Viva akan mengkoordinasikan dengan kementerian terkait. Wamentrans Viva Yoga mengakui pembangunan berawal dari desa sehingga program-program kerja kementerian ada di sana.

Namun, dikatakan Wamentrans Viva, ltidak semua pembangunan di desa berasal dari APBN. Untuk itu apa yang dilakukan AKSI dengan beraudensi bersama Kementrans yang sebelumnya juga dengan Kemendes dan PDT disebut sebaga langkah yang strategis.

“AKSI merupakan lembaga perjuangan dari kepala desa untuk memajukan wilayahnya. Organisasi ini juga didorong berkoordinasi dengan bupati dan gubernur setempat,” tandas dia.

Organisasi AKI Menghimpun Kepala Desa

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI, Irawadi mengatakan bahwa organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Menurut dia, inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi yang berlabel desa lainnya.

“Organisasi yang sudah memiliki pengurus di berbagai provinsi dan kabupaten itu ingin sambung rasa terkait pembangunan desa di kawasan transmigrasi,” ujar Sekjen AKSI, Eko Mulyadi.

Kehadiran organisasi yang berdiri pada tahun 2022 di Kementrans untuk menyampaikan berbagai hal. Dikatakan banyak kepala desa yang wilayah adminitrasinya di kawasan transmigrasi. Posisi inilah yang membuat mereka ingin bersinergi dan membutuhkan dukungan dari Kementrans.

Adapun yang dibahas tersebut Wamentrans Viva turut mendukung pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Buru Selatan, provinsi Maluku Selatan untuk membuka kawasan transmigrasi berbasis nelayan.

Wamenrrans Viva mengatakan pihaknya menyambut inisiatif Buru Selatan membuka kawasan transmigrasi

“Iniisiatif ini dikatakan menambah daftar kabupaten yang ingin memiliki kawasan transmigrasi. Ada 50 kabupaten yang sudah mengajukan keinginan yang sama, membuka kawasan transmigrasi”, ungkapnya dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ditegaskan Viva Yoga, dalam membuka kawasan transmigrasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti ada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).

“Dirinya senang kabupaten itu memiliki potensi yang besar sehingga bisa menjadi modal untuk mensejahetarakan masyarakat dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru,” ujar Viva Yoga.

Dalam kesempatan itu Viva Yoga mempertanyakan, transmigran yang dibutuhkan berasal dari lokal atau luar pulau. “Menurut pemkab Buru Selatan,pihaknya membutuhkan transmigran untuk tahap awal sebesar 3.000 kepala keluarga dengan komposisi 60 persen transmigrasi lokal, 40 persen dari trans karya nusa,” sambung Viva Yoga.

Dikatakan Viva Yoga, Kementrans sudah memiliki pengalaman mengirim transmigran dari kalangan nelayan. Hal itu dilakukan di Kabupaten Pasang kayu, Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2017.

“Program ini berhasil dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Saat ini kementerian ini juga tengah melatih calon transmigran di balai-balai transmigrasi seperti di Yogjakarta dan Pekanbaru, rencananya pada Desember akan kita berangkatkan”, ungkapnya.

Potensi Ekonomi

Dikesempatan sama Bupati La Hamidi mengungkapkan banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan akan tetapi potensi itu belum banyak dimanfaatkan secara masif. Sehingga potensi ekonomi yang ada masih belum tergali.

Untuk itu, kata dia, pihak Pemkab Buru Selatan ingin membuka kawasan transmigrasi di kabupaten kepulauan itu.

“Sesuai dengan potensi wilayahnya, kawasan transmigrasi yang ingin dibangun berbasis nelayan, Kami ingin membangun kawasan transmigrasi nelayan. Dua kawasan itu ada di beranda depan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 714 dan 715 serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III,” ujar Bupati Hamidi.

Dia juga mengatakan potensi perikanan yang berbasis nelayan di sana sangat tinggi. Kebutuhan ikan nasional, 37 persen dipasok dari Maluku. Sedang produksi ikan di Maluku, 40 persen berasal dari Buru Selatan.

“Produksi perikanan tangkap, ikan tuna mencapai 2,985,50 ton (2023), ikan cakalang 2,145,50 ton, ikan tongkol 24,5 ton. Bila dikonversi dalam bentuk uang, untuk ikan tuna, misalnya mencapai Rp117 triliun,” ujar Bupati Hamidi.

Dia menambahkan dengan potensi ikan dan uang yang didapat, maka membuka kawasan transmigrasi nelayan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

” Kabupaten itu memiliki keinginan menjadi penyangga pangan baik di Maluku maupun Indonesia. Keinginan itu didorong oleh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Potensi pertanian dan rempah-rempah juga menjanjikan”, ungkapnya.

Bupati Hamidi menjelaskan untuk membuka kawasan transmigrasi, masyarakat dan pemerintah di sana sudah setuju dan bersepakat menyerahkan tanah seluas 148, 44 Ha. Tanah seluas itu berada di Kecamatan Kepala Madan.

“Masyarakat juga menjamin penerimaan sosial terhadap kedatangan transmigran. Area lahan yang direncanakan dimasukkan ke kawasan transmigrasi seluas 5.480 Ha, yang terdiri dari beberapa kecamatan”, ujarnya.