JAKARTA, Eranasional.com- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ormas keagamaan Islam tidak perlu terlibat dalam menentukan calon Presiden maupun Wakil Presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Ma’ruf yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI menegaskan yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan dari partai politik.

Maka dari itu dia meminta MUI tidak perlu ikut-ikutan ribut capres dan cawapres.

“Kalaupun kita nanti menentukan itu, hanya mengarahkan supaya memilih yang terbaik daripada calon presiden dan wakil presiden,” tutur dia melansir dari MUI TV, Rabu (27/7).

Tugas MUI hanya mengarahkan kepada umat untuk memilih pemimpin yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, intergritas, dan akhlak yang mulia.

Ma’ruf mengatakan sejumlah kriteria dalam mengangkat pemimpin, termasuk capres atau cawapres. Yaitu afhdal, alyaq, dan ashlah.

“Itu saya kira Majelis Ulama Indonesia mengarahkan kepada umat seperti itu. Bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi al-afdhal, al-ashlah dan al-alyaq, yang terbaik,” jelasnya.

Jakarta- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengusulkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk pengurangan tes antigen sebagai tes Covid-19 dan lebih memilih memperbanyak tes PCR.

Hal ini menurut Ma’ruf Amin lantaran tes PCR memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Ketimbang tes antigen.

“Penggunaan antigen dan PCR sebenarnya antigen itu kalau saya amati positivity ratenya rendah,” ujar Ma’ruf Amin dikutip Jumat (23/7).

Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meminta untuk bisa mengurangi penggunaan tes Covid-19 lewat metode antigen.

“Saya mengusulkan supaya jangan terlalu banyak di antigen. Oleh karena itu memang antigen jangan terlalu banyak karena tingkat positivity ratenya itu menjadi sangat rendah,” katanya.

Adapun, pernyataan Ma’ruf di atas sebenarnya kurang tepat. Sebab, positivity rate adalah cara paling efektif untuk mengukur pengendalian Covid-19 di suatu wilayah.

Semakin rendah positivity rate artinya semakin baik, bukan sebaliknya. WHO pun telah menentukan batas aman positivity rate yakni di bawah 5 persen. Kalau sudah sampai titik itu, artinya pandemi mulai terkendali. Sementara di Indonesia positivity rate masih di atas 30 persen.

Selain itu, Ma’ruf Amin juga menyoroti angka positivity rate kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24 persen jauh di atas standar WHO yakni 5 persen.

Oleh sebab itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.

“Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan bed occupancy rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.

“Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” pintanya.

Di samping itu, Wapres juga meminta para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.

“Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu,” pintanya.