Eranasional.com – Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, kembali resah. Alasannya, puluhan polisi dan tentara hari ini, Sabtu, 12 Februari 2022, kembali berdatangan.

Padahal, Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi sebelumnya menyatakan telah menarik 250 personel yang diterjunkan untuk mengawal proses pengukuran lahan.

Warga Wadas, Khamidah, mengatakan kedatangan polisi itu kembali menambah trauma setelah polisi mengepung dan menangkap 67 warga dan pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta pada Selasa lalu. “Gimana kami bisa tenang kalau datang lagi,” kata dia, Sabtu, 12 Februari 2022.

Di video Wadas Melawan, polisi dan tentara menggunakan truk melintasi desa dengan jalan yang berkelok-kelok itu di perbukitan. Selain itu, mereka terlihat berada di beranda rumah-rumah warga.

Menurut pengamatan warga, sejak Jumat siang, polisi sudah tidak terlihat di pos-pos penjagaan, balai desa, rumah-rumah warga, dan hutan Wadas. Penarikan itu membuat sebagian warga lebih tenang. Mereka mulai berani beraktivitas, misalnya berkumpul bersama anggota keluarga, pengajian pada Jumat malam.

Tapi, hari ini mereka melihat ada sepuluh truk polisi yang melewati perkampungan. Imel, anak muda Wadas menyebutkan, sebagian warga masih mengalami trauma sehingga terhambat untuk berladang di hutan.

Kepala Kepolisian Resor Purworejo, Ajun Komisaris Besar Polisi Fahrurozi menyebutkan 30 polisi, tentara, dan pegawai kecamatan datang ke Wadas untuk kerja bakti, membersihkan masjid, dan musala. Mereka juga mengecat dan bakti sosial bersama warga. “Itu kegiatan rutin program kerja Pangdam dan Kapolda,” kata dia.

Kedatangan polisi di Wadas menurut dia tugas rutin patroli untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia juga menyebutkan keberadaan polisi untuk memastikan situasi kondusif.

Hari ini Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara dan timnya bertemu warga Wadas, baik yang setuju maupun menolak tambang. Kedatangan Komnas HAM untuk menggali keterangan tentang kekerasan yang terjadi pada Selasa lalu. Selain itu, Komnas juga menyiapkan pemulihan trauma anak dan dan perempuan paskapenangkapan warga Wadas. Beka menyatakan telah berkomunikasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk pemulihan trauma. (tempo)

Adapun, aparat kepolisian telah menangkap sebanyak 60 warga Desa Wadas karena menolak pengukuran lahan dari proyek pembangunan Waduk Bener di daerah tersebut.

“Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas,” ujar Ganjar dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (9/2).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga tidak menyangka terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian saat pengukuran lahan tersebut.

“Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf,” katanya.

Ganjar juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk membebaskan 60 warga Desa Wadas yang diamankan oleh pihak kepolisian.

“Cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda untuk memantau perkembangan di Purworejo wabilkhusus di Wadas. Kami sepakat masyarakat yang kemarin diamankan akan dilepas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Staf Divisi Kampanye dan Jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengatakan ratusan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/1).

Dhanil Al Ghifary menyebut ratusan aparat masuk ke Desa Wadas dengan membawa senjata lengkap.

Dhanil mengatakan ratusan aparat itu melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.

Dhanil mengungkapkan, aparat kepolisian secara massif masuk ke Desa Wadas dan melakukan penangkapan terhadap masyarakat setempat.

Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan ‘Alerta’ atau alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa (8/2).

Adapun, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016.

Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Pada September 2019 misalnya, LBH Yogyakarta mengatakan saat itu warga juga dikepung oleh polisi dan 11 warga sempat ditangkap.