Aksi pelaku yang terekam kamera handphone pemilik warung tersebut pun diunggah akun instagram @info_jabodetabek.

Berdasarkan informasi, aksi pemalakan tersebut terjadi di Jalan H. Nurdin, Gang Masjid At-Taqwa, Keluranan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok, sekitar pukul 03.06 WIB.

Dalam video tersebut, tampak kedua pelaku beberapa kali mengacungkan senjata tajam mengancam pemilik warung Madura untuk menyerahkan gawainya.

“Gua perlu Hp doang, gua nggak perlu nyawa. Buruan. Gua perlu Hp doang, sini taro Hp lo,” kata salah satu pelaku yang mengenakan hoodie hitam, dikutip Rabu (11/9/2024).

Pelaku penyuruh korban untuk menaruh Hp di etalase sambil menunjukkan celurit, setelah itu pelaku lainnya yang mengenakan kaos hitam turut mendesak korban.

“Gua tunggu bang, gua tunggu bang.”

“Gua perlu Hp lo bang, gua ancurin nih, gua perlu duit,” kata pelaku sambil memukul-mukul etalase menggunakan celurit.

Korban yang tak kunjung memberikan Hp membuat pelaku geram dan mendorong hingga menendang etalase warung, setelah itu kembali mengancam dengan posisi hendak menyabet.

Pernyataan tersebut disampaikan Teten merespons isu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial terkait pembatasan jam operasional warung Madura.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, Teten mengatakan bahwa dia telah meninjau salah satu peraturan daerah (perda), yakni Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018, dan tidak ada aturan dalam peraturan tersebut yang secara spesifik melarang warung kelontong milik masyarakat buka 24 jam.

Ia akan memastikan bahwa semua perda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, berpihak terhadap UMKM.

“Jadi momentum ini akan kami gunakan juga untuk meninjau ulang seluruh peraturan daerah. Karena arahan dari Presiden tidak boleh ada peraturan ini,” kata Teten.

Teten menegaskan bahwa kementeriannya justru mendorong dan mendukung agar pemerintah daerah melakukan pengaturan jam operasional dan lokasi usaha bagi pasar ritel modern di daerahnya masing-masing. Dengan aturan tersebut, ia yakin akan tercipta iklim usaha yang lebih baik dan sehat bagi pelaku UMKM.

Dia lebih lanjut mengapresiasi warung-warung kelontong milik warga yang selama ini telah banyak membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyerap produk-produk lokal.

Teten menambahkan bahwa Kemenkop UKM berkomitmen melindungi warung milik masyarakat dan UMKM dari ekspansi retail modern. Ia juga mendorong agar retail-retail modern memberikan ruang promosi bagi produk UMKM lokal guna memperluas pasar.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, Teten menyatakan bahwa Kemenkop UKM akan terus mendorong implementasi dari kebijakan afirmasi 40 persen belanja pemerintah untuk UMKM, 30 persen ruang berjualan pada infrastruktur publik untuk UMKM, dengan harga sewa sekurang-kurangnya 30 persen lebih murah dari harga pasar yang berlaku.

“Kami terus mengupayakan agar daerah-daerah … memberikan ruang yang lebih baik bagi para pelaku usaha di UMKM khususnya warung-warung,” ucap Teten.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menanggapi pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan jam operasional warung Madura.

Bahkan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” ujar Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

“Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran pemda untuk mendukung UMKM,” ucap Arif.

Arif juga membantah adanya keberpihakan Kemenkop UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan Kemenkop UKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif, sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik UMKM.

“Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021,” kata Arif.

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya, setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

“Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan,” imbuh Arif