Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Kecamatan Pekalongan Utara dan Puskesmas Pekalongan Selatan, resmi menerima penghargaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025.

Penghargaan itu berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam Anugerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025.

Penghargaan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kemenpan-RB dan diikuti Pemerintah Kota Pekalongan melalui Zoom meeting dari Ruang TPID Pemkot Pekalongan, Rabu (11/2/2026).

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian membanggakan tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata komitmen jajaran Pemkot dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas.

“Alhamdulillah, Kota Pekalongan mendapatkan dua penghargaan, yakni Kecamatan Pekalongan Utara dan Puskesmas Pekalongan Selatan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi,” katanya.

Ini sangat jarang di Indonesia, lanjut dia, karena hanya beberapa kecamatan saja yang mendapatkan penghargaan dari Menteri PAN-RB.

Ia menilai, capaian ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Terlebih, keberhasilan diraih tidak hanya di level pelayanan kesehatan melalui puskesmas, tetapi juga di tingkat kecamatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan administrasi masyarakat.

Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus berbenah, memperkuat integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Karena ada dua yang meraih, di tingkat kecamatan dan puskesmas, ini menurut saya sangat luar biasa. Semoga menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan etos kerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Pekalongan Utara, Wismo Adityo, mengungkapkan bahwa, perjalanan menuju predikat Zona Integritas WBK bukanlah proses yang instan.

Terdapat sejumlah tahapan panjang dan ketat yang harus dilalui, mulai dari pemenuhan dokumen administratif hingga penilaian lapangan secara langsung.

“Prosesnya dimulai dari tahapan administratif dengan melengkapi berbagai dokumen pendukung. Kemudian dilanjutkan penilaian oleh tim ZI internal Kota Pekalongan,” terangnya.

Setelah itu, mengikuti penilaian administrasi oleh tim ZI pusat di Kementerian PAN-RB. Lalu, mengikuti tahap wawancara, hingga visitasi atau kunjungan lapangan untuk pengecekan langsung dokumen dan pelaksanaan di lapangan.

Ia menambahkan, seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Utara berkomitmen menjalankan enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

“Mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Dari seluruh rangkaian proses tersebut, Kecamatan Pekalongan Utara akhirnya dinyatakan lolos dan berhak menyandang predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dengan tambahan dua unit kerja tersebut, Wismo menyebut Pemerintah Kota Pekalongan kini telah memiliki lima OPD yang menyandang predikat Zona Integritas. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan Pemkot dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, hanya sedikit kecamatan di Indonesia yang bisa meraih penghargaan ini,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan terus menjaga komitmen ini agar tidak hanya berhenti pada penghargaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (em-aha)

Pencanangan ini digelar di Aula Janaka pada Senin (22/9/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha.

Menurutnya, pembangunan zona integritas menjadi pondasi penting untuk membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, sekaligus berorientasi pada pelayanan publik.

“Zona integritas ini bukan sekadar slogan. Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan di Setda Purwakarta benar-benar bersih, profesional, dan melayani masyarakat dengan maksimal,” tegas Norman.

Ia menjelaskan, tahapan awal pembangunan zona integritas akan difokuskan pada pemetaan area rawan korupsi dan pembentukan tim kerja yang solid.

Dengan langkah tersebut, diharapkan reformasi birokrasi di Purwakarta dapat berjalan sistematis, sekaligus menghapus praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Norman juga mengingatkan bahwa pencanangan ini menuntut komitmen seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setda.

“Keberhasilan tidak bisa ditentukan oleh pimpinan saja, tapi harus menjadi berkomitmen bergerak bersama seluruh jajaran,” ujarnya.

Target besar yang dipasang adalah perolehan predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PAN-RB pada tahun mendatang. Untuk mewujudkannya, Setda Purwakarta berkomitmen melakukan pembenahan berkelanjutan di berbagai aspek, mulai dari pelayanan administrasi, pengawasan internal, hingga peningkatan kualitas SDM aparatur.

Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pejabat struktural. Penandatanganan ini dipandang sebagai simbol persatuan tekad, bahwa reformasi birokrasi di Purwakarta tidak boleh berhenti di level seremonial, melainkan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.

Reporter : Ronal

JAKARTA, Eranasional.com- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas. Hal ini telah dibuktikan melalui 3 (tiga) satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang berhasil diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menuju tahap Tim Penilai Nasional di Tahun 2022.

Sebagai salah satu satuan kerja yang diusulkan Hari Jumat pagi 1 Juli 2022 Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menyampaikan kesiapannya untuk mewujudkan Lapas Narkotika yang bersih dari korupsi.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Bayu Irsahara, memaparkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas satuan kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta (Ibnu Chuldun), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Marselina Budiningsih), Kepala Bagian Program dan Humas (Sardi), para Kepala Bidang dan Subbidang pada Divisi Pemasyarakatan serta rekan media di wilayah Jakarta Timur.

Bayu Irsahara “menyampaikan peningkatan sarana dan prasarana layanan publik yang terdapat di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Program seperti pembinaan kemandirian dan kepribadian serta rehab sosial juga menjadi kegiatan yang penting untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang takwa, unggul dan bermanfaat. Selain implementasi 6 (enam) Area Perubahan ” Kalapas Bayu Irsahara pun menyebutkan beberapa inovasi unggulan yang diciptakan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di antaranya yaitu Sapa WBP dan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). “Inovasi kami diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada WBP yang merupakan pengguna layanan kami. Dan semoga dapat mengantarkan kami untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi ” Pungkas Bayu Irsahara yang dilanjutkan dengan teriakan semangat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Ibnu chuldun menerangkan sejarah singkat Reformasi birokrasi lewat Kementerian PANRB buah daripada Reformasi tahun 1998 yang dituntut Mahasiswa kala itu ” Pun di Tahun 2022 ini 16 Unit pelaksana teknis Pemasyarakatan DKI hanya Lapas narkotika yang Jakarta yg lolos Tpn…Kakanwil menghimbau jikalau ada info pelaksanaan pembinaan harap segera dikonfirmas” Kplp Aris diberikan penghargaan dari BNN dalam pencegahan peredaran Narkotika di dalam Lapas

Parade oleh wbp program Rehabilitasi pula Pramuka hasil pembinaan Binadik menyambut Kakanwil bersama Kadiv Pemasyarakatan pula Kalapas bersama Struktural saat mengantarkan para awak media memasuki komplek Lapas Kelas IIA Narkotika sembari menambahkan ”
Kakanwil Ibnu memastikan tidak ada pengendalian sejak menjabat maret 2021 pun Kadiv PAS bersama Kalapas intens melakukan penggeledahan hingga bisa mencapai Prestasi berupa penghargaan dari Instansi BNN pula Kepolisian kepada Kepala Pengamanan Aris atas kerja sama dalam pencegahan Narkotika ” Terang Kakanwil .

Kalteng – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Kalteng menyatakan tekad untuk mewujudkan lingkungan kerja yang transparan dan responsif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kabidhumas Kombes Pol Eko Saputro, saat rapat bersama Kabag RBP Birorena Polda Kalteng AKBP Andi Selvi, di Ruang Kerja Bidhumas, Mapolda setempat, Senin (31/1/22) pagi.

Dalam kesempatan, Kabidhumas Kombes Pol Eko Saputro, menyampaikan, bahwa rapat tersebut digelar dalam rangka membahas terkait inovasi satker Bidhumas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2022.

“Dimana dalam inovasi tersebut bertujuan untuk mencapai era revolusi industri 4.0 dengan menciptakan pembangunan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien,” urainya.

Dengan diusulkanya Satker Bidhumas memperoleh predikat WBK, Kabidhumas mengatakan, bahwa pihaknya telah siap dengan menciptakan inovasi serta meningkatkan profesionalisme kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga apa yang sudah kita rencanakan ini dapat terwujud. Sehingga Bidhumas Polda Kalteng pada tahun 2022 dapat meraih predikat WBK dan menjadi hadiah bagi kita semua,” tutupnya.