PSBI merupakan konsorsium yang memiliki saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Penyusunan regulasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menata penyelesaian kewajiban keuangan proyek Whoosh sekaligus memastikan keberlangsungan operasional kereta cepat tersebut.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, mengatakan rancangan perpres itu akan menjadi payung hukum bagi pengalihan saham PSBI serta pengaturan kewajiban keuangan proyek secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

“Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah cq Kemenkeu,” kata Evita dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dalam proses penyusunannya, Kemenkeu melibatkan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurut Evita, keberadaan perpres diperlukan untuk memperjelas aspek hukum, termasuk pembagian peran, hak, dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.

Kejelasan tersebut diharapkan membuat proses pengalihan saham berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, setelah proses pengalihan saham dilakukan, pengelolaan proyek Whoosh harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik, kehati-hatian, efektivitas, serta koordinasi yang terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah memastikan pengelolaan proyek ini tetap berjalan dengan baik, prudent, efektif dan terintegrasi, serta akuntabel sesuai dengan ketentuan, sehingga keberlangsungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung semakin terjamin,” ujarnya.

Evita menyebutkan terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga keberlanjutan proyek Whoosh.

Pertama, pemerintah ingin memastikan pelayanan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan optimal.

Layanan tersebut dinilai telah menjadi salah satu sarana transportasi yang berperan dalam mobilitas masyarakat.

Kedua, penyelesaian kewajiban keuangan proyek harus dilakukan secara terukur dan hati-hati.

Pemerintah berupaya agar penanganan kewajiban tersebut tidak membebani kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun mengganggu layanan kereta cepat.

“Pemerintah ingin memastikan kewajiban keuangan proyek ini dikelola secara terukur tanpa mengganggu kesehatan APBN maupun keberlangsungan layanan,” kata Evita.

Melalui penyusunan regulasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan kewajiban keuangan Whoosh dapat berjalan lebih terarah, dengan tetap menjaga kelangsungan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung dan stabilitas keuangan negara. []

Dalam keterangannya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jumat (13/2), Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai penggunaan APBN untuk membayar cicilan utang proyek tersebut. Ia mengaku masih menunggu perkembangan hasil negosiasi teknis dengan pihak pemberi pinjaman dari China.

“Kita lihat kondisinya dari China seperti apa, apa persyaratannya. Kalau saya yang bayar, saya akan ke China sendiri. Tapi saya belum tahu finalnya seperti apa, nanti saya cek lagi,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pembahasan terkait skema pembayaran utang Whoosh terus berkembang. Ia menyebut dirinya pernah dilibatkan dalam proses pembahasan sebelumnya, namun untuk perkembangan terakhir masih menunggu laporan resmi dari pihak terkait.

Purbaya menyebut negosiasi teknis kini dipimpin oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang mendapat mandat untuk mengoordinasikan pembicaraan dengan pihak kreditur. Ia memastikan akan segera mengambil langkah eksekusi apabila Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan keputusan resmi.

“Begitu diputuskan presiden, saya akan eksekusi. Saya akan bereskan supaya semuanya berlangsung smooth. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi terakhir,” tegasnya.

Proyek Whoosh sendiri memiliki nilai investasi sekitar USD 7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD 1,21 miliar. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan kontribusi modal dari konsorsium Indonesia dan mitra China.

Secara struktur pembiayaan, beban cicilan utang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Angka tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlanjutan fiskal dan ruang belanja negara di tengah berbagai prioritas pembangunan lainnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut, termasuk kewajiban pembayaran utang. Menurutnya, proyek kereta cepat memiliki nilai strategis jangka panjang dalam mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi kawasan, serta transfer teknologi.

Menanggapi kekhawatiran publik soal dampak terhadap defisit anggaran, Purbaya memastikan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat. Ia menegaskan bahwa pembayaran cicilan tersebut dapat dilakukan tanpa melampaui batas defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“APBN kita cukup untuk itu tanpa melewati 3 persen. Atau kita bisa lakukan penghematan di pos lain yang kurang efisien,” katanya.

Ia menambahkan, disiplin fiskal tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara. Jika skema pembayaran melalui APBN dipilih, pemerintah akan melakukan penyesuaian belanja agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor.

Purbaya sendiri menekankan bahwa pemerintah akan terus bernegosiasi untuk mendapatkan skema terbaik. Ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian tenor pinjaman atau restrukturisasi tertentu, tergantung hasil pembicaraan dengan pihak China.

“Kita lihat syarat-syaratnya seperti apa. Semua harus dihitung dengan cermat supaya tidak membebani APBN secara berlebihan,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah masih menunggu finalisasi pembahasan internal sebelum mengumumkan keputusan resmi. Purbaya memastikan bahwa setiap langkah akan dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan ekonomi makro yang komprehensif.

Dengan berbagai dinamika tersebut, publik kini menanti kepastian skema pembayaran utang Whoosh dan langkah konkret pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab proyek strategis dan kesehatan fiskal nasional.

Mega proyek kereta cepat itu terjadi di rezim pemerintahan Jokowi yang kemudian menyeret nama mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok yang bertanggungjawab dalam proyek yang meninggalkan utang jumbo tersebut.

Jokowi mengungkap niat membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang di belakangan terdengar karena utang yang membengkak dan dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Dia menyebut proyek Whoosh dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung. Menurut Jokowi, kemacetan di Jabodetabek dan Kota Bandung sudah sangat parah.

Atas dasar itu pemerintah membangun berbagai moda transportasi. Selain kereta cepat, pemerintah membangun transportasi lain, seperti LRT hingga MRT.

“Ini, jadi kita harus tahu masalah dulu ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kottabarat, Senin (27/10/2025).

Taksiran Jokowi, kemacetan yang sudah sangat parah di Jakarta dan Kota Bandung bisa merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Kalau di Jakarta saja kira-kira [rugi] Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun, ungkapnya.

Untuk itu mengatasi kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian.

“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa dikurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” sambung Jokowi.

Bagi Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.

“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi diukur dari keuntungan sosial. Pengembalian investasi sosial , misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.

Di sisi lain, ia juga menilai produktivitas masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu polusi yang lebih berkurang.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapat dari pembangunan transportasi massal. Jadi, sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. kayak MRT. Itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu,” bebernya.

Jokowi tak menjawab lugas saat ditanya apakah pernah memprediksi kerugian Whoosh. Namun ia mengaku memprediksi Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi semakin positif.

“Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik, naik, naik orang berubah, ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil,” ujarnya.

“Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan apa Ebitadanya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. Perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” tuturnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki nilai investasi mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun saat proposal disampaikan ke Indonesia.

Dari total nilai proyek, sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya dari pemegang modal saham yang terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Membengkaknya nilai investasi ini menimbulkan timbulnya publik mengenai tanggungan utang proyek. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menolak opsi penggunaan APBN untuk melunasi utang tersebut.

“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka kelola dari situ saja,” kata Purbaya usai melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Menurut Purbaya, dengan dividen sebesar itu, Danantara seharusnya mampu mengelola pembiayaan restrukturisasi utang Whoosh tanpa perlu menarik dana dari APBN.

Saat ini pemerintah tengah bernegosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Whoosh.

Selain masalah utang yang membengkak, Whoosh juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran (mark up). KPK didorong mengusut dugaan penggelembungan anggaran ini.

Diketahui, KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh PT KAI.

“Terkait restrukturisasi utang kereta cepat, hal ini tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Kita akan mendengarkan solusi yang ditawarkan secara kesepakatan bersama,” ujar AHY saat memaparkan capaian pembangunan infrastruktur satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Kantor Kemenko IPK, Selasa (21/10/2025).

Menanggapi rencana pemerintah memperpanjang jalur kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya, AHY memastikan bahwa persoalan utang KCIC tidak akan menghambat kelanjutan proyek tersebut.

“Selalu ada skema. Berapa dan bagaimana nanti akan terus kita kembangkan. Yang jelas, kita harus terus melakukan creative financing. Seperti pesan Presiden, jangan hanya mengandalkan APBN, tapi libatkan juga pihak swasta,” ungkapnya.

Menurut AHY, pengembangan proyek kereta cepat juga harus membuka ruang bagi semua pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk turut menjadi mitra strategis (stakeholder partner).

“Kami terus berupaya menjelaskan kepada berbagai pihak mengenai potensi ekonomi dari pengembangan proyek ini agar mereka tertarik untuk berinvestasi. Kami juga kerap mengundang mitra multilateral,” jelasnya.

Solusi Bersama Sedang Dibahas

AHY mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah mencari solusi bersama terkait kelanjutan proyek kereta cepat. Sejumlah pertemuan telah digelar, termasuk bersama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan PT KAI, guna membahas opsi terbaik bagi masa depan KCIC.

“Opsinya belum bisa saya sampaikan secara definitif, karena masih terus dikembangkan. Nantinya, pada saat yang tepat, akan kami jelaskan secara terbuka. Prinsipnya, kita ingin mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan polemik antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta,” tegas AHY.

Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya reaktivasi dan peningkatan kapasitas industri perkeretaapian nasional. Ia menilai, proyek ini harus menjadi momentum kebangkitan industri kereta api dalam negeri.

“Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tetapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada permintaan, pasti ada pemasukan, dan ini akan menggerakkan ekonomi kita,” ucapnya.

Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan di sekitar jalur kereta cepat agar proyek ini memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

“Pemerintah jangan hanya membangun relnya, tapi juga harus mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan di sekitarnya. Harus saling menguntungkan,” tandasnya.

Reporter : Risky

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengumumkan, jalur kereta sudah dapat dilalui pada Sabtu 9 November 2024 siang, setelah petugas berhasil mengevakuasi atap seng yang terbawa angin dari perumahan di sekitar jalur rel.

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan, setelah evakuasi dilakukan, petugas segera memeriksa kondisi jalur rel, listrik aliran atas, serta prasarana pendukung lainnya untuk memastikan keamanan.

“KCIC menginformasikan bahwa operasional kereta cepat Whoosh telah kembali berjalan normal sejak pukul 14.30 WIB,” kata Eva, Sabtu 9 November 2024.

“Benda asing berupa atap seng dari perumahan sekitar jalur yang sebelumnya terbawa angin kencang akibat cuaca buruk berhasil dievakuasi oleh petugas,” sambungnya.

Gangguan tersebut terjadi akibat angin kencang yang melanda sekitar lokasi.

Atap seng dari salah satu rumah warga terseret hingga menimpa jalur rel, menyebabkan penghentian sementara operasional kereta cepat pada pukul 13.00 WIB.

Sebanyak tujuh perjalanan kereta dilaporkan terdampak dalam kurun waktu antara pukul 13.00 hingga 14.30 WIB.

Eva menambahkan, meski operasional Whoosh sudah kembali normal, beberapa perjalanan masih mengalami keterlambatan karena sejumlah kereta sempat tertahan.

PT KCIC mengaku terus melakukan penyesuaian pola operasi agar seluruh perjalanan kereta cepat dapat berjalan sesuai jadwal.

“KCIC menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen untuk terus menjaga keselamatan serta kenyamanan perjalanan penumpang,” demikian pernyataan tersebut. []

Langkah ini diambil setelah jumlah penumpang mencapai rekor tertinggi sebanyak 18.000 orang dalam satu hari pada Sabtu (4/11). Kereta Cepat Whoosh mulai beroperasi secara komersial sejak 17 Oktober 2023.

Penambahan perjalanan tersebut dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat yang ingin menggunakan layanan Kereta Cepat Whoosh pada akhir pekan.

Mayoritas masyarakat menggunakan kereta ini untuk berlibur, diikuti oleh urusan bisnis, bekerja, dan kepentingan lainnya.

“Mulai 1 November, KCIC telah menjalankan 28 perjalanan Kereta Cepat Whoosh reguler, dan kini kami menambahkan empat perjalanan lagi untuk akhir pekan ini, sehingga totalnya menjadi 32 perjalanan. Ini merupakan jumlah perjalanan terbanyak dalam sehari sejak Kereta Cepat Whoosh dioperasikan,” ujar Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, dikutip dari Antara Minggu, 5 November 2023.

KCIC mencatat bahwa pada Sabtu kemarin, jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh mencapai 18.053 orang dengan tingkat okupansi mencapai 94-100%. Angka ini meningkat sebesar 33% dibandingkan dengan Sabtu pekan sebelumnya (28/10) yang mencapai 13.490 penumpang, berkat penambahan jumlah perjalanan.