Dalam kunjungan tersebut, Willy menyampaikan gagasan penyediaan bilik keluarga atau bilik asmara bagi warga binaan yang telah menikah.

Ia juga menyinggung opsi penggunaan alat bantu seksual bagi warga binaan yang membutuhkan.

Menurut Willy, pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya melihat sistem pemasyarakatan secara lebih manusiawi.

Pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka pembinaan dan reintegrasi sosial.

“Jadi saya selaku Ketua Komisi XIII minta Kanwil, minta Kalapas untuk langsung terjun mengawasi teman-teman sesuai dengan apa yang sudah kita inisiasi. Satu, bilik asmara bagi yang sudah berkeluarga,” ujar Willy di hadapan warga binaan.

Ia juga menyebut adanya pembahasan mengenai alat bantu seksual bagi warga binaan yang membutuhkan. Namun, Willy menekankan aspek kesehatan tetap harus menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai yang doyan impor.

Menurut Willy, sifat gotong royong terhadap sesama partai politik mestinya dilestarikan, alih-alih dimatikan dengan narasi-narasi yang arogan dan bernuansa permusuhan.

Adapun PDIP kerap menggembor-gemborkan prinsip gotong royong. Willy menjelaskan, narasi-narasi permusuhan bisa membuat suatu pihak tidak ditemani oleh pihak lain.

“Katanya kita gotong royong, terus menebar narasi permusuhan. Siapa yang menggigit cabai siapa yang kepedesan? Nanti jangan-jangan nggak ada orang yang mau berkawan sama dia. Nggak boleh kita hidupnya arogan kalau gotong royong,” kata Willy di Kantor NasDem, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).

Ia kembali menegaskan bahwa hidup tidak boleh arogan. Jika memegang prinsip gotong royong, maka mestinya pihak itu mendukung dan mendorong adanya kerja sama demi kebaikan bangsa.

“Kalau kita stick dengan gotong royong, kurang dan lebih itu kita bersama-sama. Gitu dong, baru Soekarnois. Kalau engga ya gimana? Kita permusuhan terus,” kata dia.

Sebelumnya, Hasto mengaku partainya tak khawatir ketinggalan gerbong dalam pencarian koalisi jelang Pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, PDIP masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.

Hasto menegaskan partainya enggan berkoalisi dengan partai yang suka impor. Ia. menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri ini lebih memilih bekerja sama dengan partai dengan kesamaan ideologi dan platform.

“Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini nggak cocok buat PDIP. Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jumat (3/2/2023).

Jelang Pilpres 2024, peta koalisi sudah mulai terlihat. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bekerja sama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB).

Adapun Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dalam tahap finalisasi koalisi yang bakal dinamai Koalisi Perubahan.

Hasto mengatakan partainya perlu berdialog dengan partai lain sebelum memutuskan mitra koalisi. Saat ini, dia menyebut PDIP masih berfokus bergerak ke bawah membantu masyarakat. “Ke arah sana (koalisi) dialog parpol dilakukan. Tapi momentum hari ini, bergerak ke bawah,” ujarnya.

Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap Partai NasDem untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi mencuat. Salah satu partai yang vokal melontarkan kritik ke partai besutan Surya Paloh ini adalah PDIP.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV DPR, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden..

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.