Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menegaskan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bukan organisasi wartawan, sehingga oknum yang terlibat perusakan tersebut dipastikan bukan wartawan. Jadi orang yang tergabung dalam PPWI itu bukan wartawan, ttapi citizem journalist.

“Wadah tersebut dipastikan bukan organisasi wartawan, tapi penulis warga atau citizen journalist. Jadi mereka bukan wartawan,” kata Hendry menanggapi kasus pidana yang melibatkan ketua PPWI Wilson Lalengke cs, di Lampung Tmur, Selasa 15 Maret 2022.

Dilansir dari sinarlampung.co, Hal senada disampaikan, ahli Dewan Pers untuk Lampung, Iskandar Zulkarnain. Dia mengatakan, tersangka pemerasan Muhammad Indra wartawan resolusitv.com, yang awalnya dibela oleh Ketua PPWI Wilson Lalengke juga bukan merupakan seorang jurnalis.

“Dalam undang-undang pers perbuatan yang bersangkutan bukan kerja jurnalistik dan tidak bersandar undang-undang no 40 tahun 1999,” kata Iskandar, saat menghadiri ekspose kasus pengrusakan oleh Ketua PPWI.

Iskandar menegaskan, tindakan pemerasan yang dilakukan tersebut jelas bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Sebab, di dalam undang undang tersebut juga mengatur tentang perusahaan pers yang harus berbadan hukum dan terverifikasi Dewan Pers.

“Tersangka merupakan masyarakat yang mengatasnamakan jurnalis tapi tidak profesional dan bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Yang bersangkutan bukan wartawan, jadi silahkan kepada penyidik kepolisian untuk dikenakan pasal KUHP dan Undang undang ITE,” tegas Iskandar.

Terkait organisasi pers yang di ketua oleh Wilson Lalengke, menurut Iskandar, PPWI tidak terdaftar di Dewan Pers. Bahkan, lanjutnya, apa yang telah dilakukan Wilson cs tidak mencerminkan sebuah organisasi pers resmi. “Untuk organisasi pers yang terdaftar bisa dicek langsung ke website dewan pers,” kata Iskandar, yang turut mengapresiasi tindakan aparat kepolisian yang sudah bersikap tegas terhadap pelanggar hukum. (Red)

Eranasional.com – Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, akhirnya ditangkap Tim Gabungan Resmob Polda Lampung dan Polres Lampung Timur, Sabtu (12/3/2022). Wilson ditangkap di depan gerbang Polda Lampung Itera, Way Hui, Lampung Selatan, bersama dua pengurus.

Dia ditangkap atas laporan tokoh adat Lampung Timur karena tidak terima bunga papan yang dipajang di depan Polres Lampung Timur dirusak. Dia juga dituding menghina dan melecehkan adat di Lampung Timur dan dituduh membuat keonaran di Polres Lampung Timur.

“Infonya ada laporan tokoh adat Lampung Beliuk Negeri Tua Lampung Timur.  Mereka tidak terima dan melaporkan Wilson Lalengke atas perobohan dan pengrusakan papan bunga yang dikirim tokoh adat tersebut,” kata seorang petugas di Mapolda Lampung dikutip dari lampungpro.co.

Dia kemudian dibawa ke Polres Lampung Timur, di Sukadana untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya video Wilson Lalengke, mengamuk di Polres Lampung Timur, viral di berbagai media. Dalam video itu Wilson Lalengke tampak merobohkan papan bunga tokoh adat untuk Polres Lampung Timur.

Sebelumnya, pada Jumat (11/3/2022), Wilson bersama pengurus PPWI Provinsi Lampung  mendatangi Mapolres Lampung Timur. Dengan bernada tinggi mencari  Kapolres Lampung Timur dan pejabat utama Polres Lampung Timur. Bahkan, dalam video itu merobohkan  papan bunga di halaman Mapolres Lampung Timur.

Tujuan rombongan PPWI datang ke polres Lampung Timur membesuk dan mempertanyakan penangkapan pimpinan redaksi media online Resolusitv.com yang mereka anggap arogansi. Rombongan mengklaim mereka terdiri dari perwakilan 13 kabupaten sepert Metro, Bandar Lampung, Way kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Lampung Timur. (***)

Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mendorong warga masyarakat yang jadi korban asuransi Jiwasraya untuk melakukan gugatan hukum terhadap perusahaan BUMN itu.

PPWI juga akan terus memonitor perkembangan dan mengawal perjuangan para korban untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka sesuai polis asuransi Jiwasraya yang mereka miliki.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada pewarta media ini, Senin, 17 Mei 2021.

“PPWI melihat adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan para nasabah Jiwasraya, baik dari sisi materi maupun peluang usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Oleh sebab itu, PPWI mendorong para korban untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka memperoleh hak-hak mereka melalui jalur-jalur yang ada, termasuk jalur hukum,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2021 itu.

Lalengke menjelaskan bahwa pihaknya akhirnya harus turun tangan melakukan advokasi terhadap para korban asuransi milik negara itu karena puluhan anggota organisasi jurnalis warga ini tercatat sebagai nasabah Jiwasraya dan menjadi korban dari perusahaan tersebut.

“Kita sedang mendata rekan-rekan PPWI yang merupakan nasabah Jiwasraya dan menjadi korban dari salah urus PT. Asuransi Jiwasraya itu. Para anggota PPWI ini nanti yang akan kita bela hak-haknya agar mendapat perhatian para pihak terkait, termasuk Pemerintah Republik Indonesia,” ungkap lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini.

Walaupun pembelaan PPWI ini ditujukan untuk anggotanya, kata Lalengke lagi, namun pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi setiap warga masyarakat yang akan ikut bergabung dalam gerakan memperjuangkan hak-hak nasabah korban asuransi plat merah itu.

ERANASIONAL, Jakarta | Usulan Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau sering disapa Bamsoet, yang disampaikan saat bertemu Direktur Utama Indofarma dinilai kurang tepat, bahkan cenderung merugikan dan menyesatkan masyarakat. Sebagaimana diberitakan berbagai media, baru-baru ini Bamsoet mendorong perusahaan farmasi BUMN seperti PT Indofarma, melalui anak usahanya PT Farmalab Indo Utama, bisa memperbanyak fasilitas pemeriksaan Covid-19 dengan skema drive thru di berbagai daerah, baik swab antigen maupun PCR. Strategi tersebut kata Bamsoet berkaca dari keberhasilan penerapan swab antigen maupun PCR drive thru di Bandara Sukarno Hatta.

“Mungkin Bamsoet belum pernah mengikuti pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan di beberapa bandara, seperti di Bandara Sukarno Hatta itu. Jika dia tahu, tentunya akan berpikir ulang untuk mengajukan usulan konyol tersebut,” kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke kepada media saat dimintai tanggapannya terkait saran Ketua MPR itu ke Dirut Indofarma, Sabtu, 7 Februari 2021.

Bayangkan saja, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini, sekali swab antigen di Bandara Sukarno-Hatta seseorang harus mengeluarkan dana Rp95.000,- yang hanya berlaku selama 2 hari. Artinya, usai mengikuti pemeriksaan swab antigen, maka di hari ketiga dia harus mengikuti pemeriksaan swab antigen lagi untuk mengetahui bahwa dia masih aman dari penularan Covid-19.

“Jadi, untuk memastikan Anda tidak terkontaminasi virus Covid-19 untuk waktu 1 minggu, Anda harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 285.000,- dan untuk sebulan, minimal Rp. 950.000,- Ini namanya perampokan uang rakyat melalui tangan BUMN Indofarma,” lanjut Wilson.

Hitungan biaya pemeriksaan swab antigen yang disampaikan Wilson itu adalah sesuai tarif yang berlaku di Bandara Sukarno-Hatta. Lain di Sukarno-Hatta, lain lagi di Bandara Internasional Minangkabau – Padang. “Di Bandara Minangkabau lebih gila lagi biayanya. Saya pada tanggal 31 Januari 2021 lalu melakukan pemeriksaan swab antigen di sana untuk memenuhi persyaratan naik pesawat Padang – Jakarta. Saya harus bayar Rp. 230.000,- untuk satu orang. Saya berdua dengan istri akhirnya terkuras dompet Rp. 460.000,- untuk sebuah surat keterangan ‘diduga bebas Covid-19’ yang hanya berlaku selama 2 hari [2],” beber lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu sedikit kesal.

Bambang Soesatyo seharusnya mencari ide yang lebih cerdas, bukan justru membebani rakyat dengan cara penanganan penularan Covid-19 yang absurd. Dia seharusnya sadar bahwa rakyat sudah semakin terpuruk secara ekonomi karena pandemi ini, sehingga sebisa mungkin ide yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan pandemi Covid-19 seharusnya justru meringankan beban rakyat.

Lagi kata Wilson, semestinya Bamsoet bicara berdasarkan data yang jelas dan bisa dipertanggung-jawabkan.

“Misalnya, apakah kita punya data terkait efektivitas pemeriksaan rapid test, swab antigen, dan PCR [3] selama ini terhadap pengurangan atau penghambatan menularnya virus Covid-19? Yang ada hanyalah asumsi-asumsi bahwa jika tidak dilakukan pemeriksaan maka kita tidak tahu siapa yang tertular dan mana yang tidak, yang akan mengakibatkan semakin tinggi angka penderita Covid-19. Itu asumsi belaka, bukan fakta,” tegas Wilson.

Banyak pihak sesungguhnya meragukan efektivitas penanganan Covid-19 selama ini, termasuk strategi pemeriksaan swab. Pola penanganan yang diterapkan hanyalah bersifat defensif atau bertahan. “Padahal, yang diperlukan adalah pola ofensif atau menyerang virus itu agar segera musnah dan pandemi berakhir. Ide-ide dan usulan yang bersifat ofensif inilah yang semestinya dipikirkan oleh para pembesar negeri ini, termasuk sang Ketua MPR, Bamang Soesatyo yang terhormat itu yaa,” imbuh Wilson Lalengke yang mengaku rutin mengkonsumsi madu hitam dan campuran madu lemon untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh agar mampu menghadapi segala serangan virus dan bakteri perusak kesehatan.

Beberapa pakar kesehatan dan kedokteran menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan imun dan daya tahan tubuh rakyatnya. Satu-satunya cara meningkatkan imun dan daya tahan tubuh secara alami adalah dengan peningkatan gizi masyarakat [4], yang oleh karena itu penyediaan makanan bergizi bagi rakyat adalah yang terbaik. Imun yang kuat akan menghasilkan kekebalan tubuh yang hebat.

“Saya akan sangat menghargai jika Bamsoet mengusulkan agar BUMN-BUMN yang ada dikerahkan untuk menyedikan makanan bergizi tinggi bagi rakyat Indonesia. Kalaupun rakyat harus membelinya, diupayakan semurah mungkin. Bisa juga dengan skema subsidi pemerintah dalam penyediaan makanan bernutrisi hebat tersebut. Strategi ini jauh lebih masuk akal daripada terus melakukan tes swab antigen atau PCR yang cenderung terlihat sebagai alat memeras rakyat,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini.

Red.